GRESIK,1minute.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik berkolaborasi dengqn DPRD Gresik menggelar Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” di Hotel Horison GKB, Gresik pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dialog publik yang menghadirkan tiga pembicara yakni, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim ini rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI.
Dialog yang dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPRD Gresik yakni, Ahmad Nurhamim; Lutfil Dhawam dan Mujid Riduan. Dikalangan eksekutif antara lain, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik Johar Gunawan, Kepala Disparekrafbudpora Syaifudin Ghozali. Perwakilan akademisi, perusahaan serta lembaga swadaya masyarakat ini berlangsung gayeng.
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, tampil pertama dengan menyentil SILPA 2025 lebih kurang Rp 400 miliar. Serta, kekuatan APBD Gresik yang “hanya” Rp 3,3 Triliun. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1, 1 triliun. ‘Kalau melihat potensi, dimana terdapat 900-an perusahaan berskala menengah dan besar, memiliki potensi PAD yang lebih besar,” katanya sambil membandingkan PAD Jember yang tanpa industri.
Seharusnya, ia melanjutkan, PAD bisa lebih dari Rp 1,1 triliun. Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi tuan rumah yang mendapat keuntungan besar bagi kesejahteraan warganya. “Lebih dari 50 persen dari PDRB Gresik disumbang oleh industri olahan. Sementara PAD hanya bertumpu pada pajak daerah, retribusi, BPHTB saja. Jangan bergantung pada sektor tersebut. Pemerintah daerah bisa menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan lainnya,” tegasnya.
Sementara Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif yang tampil setelah Lutfil Hakim mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Ia menilai pendekatan smart revenue menjadi strategi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
Dokter Alif, begitu sapaannya, berterima kasih atas masukan dan saran untuk peningkatan PAD. Ke depan pihaknya tengah menggenjot sektor pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. PBG menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan,” tukasnya.
Ia mengakui bahwa selama ini Pemkab Gresik masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB dan PBJT listrik. Ia juga mengungkap hasil kajian potensi pajak daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi strategi peningkatan PAD. Antara lain dengan memperluas basis penerimaan. “Mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial, memperbaiki basis data pajak, dan memperbaiki penilaian,” jelasnya.
Lalu memperkuat proses pemungutan, melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif, dan peningkatan SDM serta peralatan penunjang. Kemudian penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasix
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Pihaknya menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keuangan daerah. Khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dikepras. Oleh karena itu, pihaknya mendorong sektor PAD agar lebih maksimal guna menutupi pengurangan TKD tersebut. “PAD sangat menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang. Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Untuk mendongkrak PAD, pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik. “Kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono mengatakan, melalui dialog publik ini, PWI bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran. “Akan tetapi bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggran yang dialokasikan itu tepat sasaran,” jelas Deni. Selain pengelolaan anggaran, pemerintah daerah juga dituntut lebih inovatif dan adaptif dalam pendapatan daerah. Kolaborasi dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk menghadirkan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Dialog publik ini adalah sumbangsih kecil dari PWI Gresik. Pers tdak hanya menulis berita tapi juga memberikan solusi dari permasalahan masyarakat dan daerah. Harapannya bisa bermanfaat dalam perumusan kebijakan untuk kesejahteraan,” tutupnya. (yad)
Editor: Chusnul Cahyadi
