Home / Pemerintahan

Kemarau Panjang, Bupati Gresik Lakukan Dropping Air Bersih 20 Ribu Liter untuk Warga Tenggor

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau berakhir secara bertahap mulai akhir Oktober 2026. Puncak kemarau diprediksi terjadi mulai Agustus hingga September 2026. 

Di Kabupaten Gresik, dampak kemarau panjang telah mengakibatkan sejumlah desa berpotensi terdampak krisis air bersih. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Gresik, terdapat 62 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Wilayah tersebut mencakup 136 dusun di seluruh Kabupaten Gresik.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun langsung melakukan dropping air. Pada Rabu, 26 Agustus 2026, orang nomor satu di Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Desa Tenggor, Kecamatan Balongpanggang. Sebanyak empat mobil tangki, masing-masing berkapasitas 5 ribu liter atau 20 ribu liter. 

Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebutuhan air bersih berpotensi meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau. Karena itu, Pemkab Gresik tidak hanya menyiapkan dukungan distribusi air, tetapi juga membuka akses pelaporan agar kebutuhan masyarakat dapat segera diketahui dan ditangani.

“Kami butuh informasi dari masyarakat Gresik, kecamatan atau desa mana yang membutuhkan air bersih. Bisa melalui 112, Lapor Gus di 0812-3225-4001, atau melalui pemerintah desa. Kepala desa bisa berkoordinasi dengan kecamatan untuk melaporkan kebutuhan air bersih di wilayahnya,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Berdasarkan pemetaan BPBD Gresik, terdapat 62 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Wilayah tersebut mencakup 136 dusun di seluruh Kabupaten Gresik.

Kecamatan Balongpanggang menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pemetaan tersebut. Terdapat enam desa yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih, yakni Ganggang, Ngasin, Dapet, Tenggor, Dohoagung, dan Tanahlandean.

Khusus Desa Tenggor, BPBD menerima permintaan sebanyak 720 kepala keluarga atau 465 rumah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebelum distribusi ke Desa Tenggor, BPBD Gresik telah menyalurkan bantuan air bersih ke lima desa. Dua desa berada di Kecamatan Sidayu, yakni Randuboto dan Srowo. Sementara tiga desa lainnya berada di Kecamatan Bungah, yakni Kemangi, Gumeng, dan Pegundan.

Untuk memperkuat respons di lapangan, BPBD Gresik telah menyiapkan lima armada tangki air. Masing-masing armada memiliki kapasitas 5.000 liter dan dapat digunakan untuk mendukung distribusi ke wilayah yang membutuhkan. “BPBD sudah memetakan 62 desa dari 11 kecamatan yang berpotensi kekurangan air bersih. Untuk mendukung penanganan, kami sudah menyiapkan lima armada tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter,” ujar Kepala BPBD Gresik Sukardi.

Dari sisi dukungan distribusi, BPBD sebelumnya memiliki alokasi untuk sekitar 250 tangki air. Melalui perubahan anggaran, dukungan tersebut ditambah sekitar 200 tangki, sehingga total kesiapan dukungan distribusi mencapai sekitar 450 tangki untuk membackup kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.

Bupati Yani menegaskan, Pemkab Gresik juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan kebutuhan air bersih. Melalui perubahan anggaran, tersedia tambahan anggaran Rp 100 juta untuk mendukung penanganan kebutuhan air bersih.

Menurutnya, penanganan kekurangan air bersih membutuhkan kerja bersama. Karena itu, Pemkab Gresik akan memperkuat kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik.

“Insya Allah tahun ini kita lebih siap, termasuk secara anggaran. Armada juga nanti bisa kita kolaborasikan. BPBD punya lima truk tangki, PMI Gresik juga punya anggaran dan infrastruktur truk operasional. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi kemarau panjang ini,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Selain respons jangka pendek melalui distribusi air bersih, Pemkab Gresik juga menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang. Salah satunya melalui normalisasi waduk dan saluran air untuk meningkatkan kapasitas tampungan air saat musim penghujan tiba.

Sebanyak 12 alat telah diturunkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk mengerjakan sejumlah titik, termasuk normalisasi anak Sungai Kali Lamong dan beberapa waduk di wilayah Gresik.

Bupati Yani mengatakan, pekerjaan normalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan cadangan air untuk menghadapi musim berikutnya. Waduk yang mengalami pendangkalan dinormalisasi agar mampu menampung lebih banyak air ketika curah hujan kembali meningkat.

“Waduk juga sedang kita kerjakan. Seperti yang disampaikan Pak Kades, di Dohoagung, Kedungpring itu juga sedang kita kerjakan waduknya karena musim kemarau ini sudah dangkal. Kita normalisasi untuk persiapan ketika musim penghujan, supaya debit air yang tertampung cukup banyak,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Bupati Yani juga mengingatkan bahwa persoalan air bersih di masyarakat tidak selalu disebabkan oleh kekeringan. Di sejumlah wilayah, persoalan juga dapat terjadi karena kelancaran distribusi air perpipaan. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan air bersih di lingkungannya. Informasi dari masyarakat akan menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk menentukan penanganan sesuai kondisi di lapangan.

“Kami butuh masukan, butuh informasi untuk disampaikan langsung. Desa mana, dusun mana, kecamatan mana. Tidak perlu khawatir, anggarannya juga kami siapkan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan musim kemarau ini bisa kita lewati bersama,” tuturnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Kemarau Panjang, Bupati Gresik Lakukan Dropping Air Bersih 20 Ribu Liter untuk Warga Tenggor Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

Ops Tumpas Narkoba berakhir, Polres Gresik Tangkap 17 Tersangka, Sabu-Sabu 36,071 gram

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 di Polres Gresik berakhir. Selama 12 hari, mulai 12-23 Agustus 2026, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Gresik mengungkap 14 kasus dan mengamankan 17 tersangka.

Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 36,071 gram, ganja seberat 1,031 gram, serta 51.410 butir pil double L. Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution didampingi Kasatresnarkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gresik.

Dari 14 kasus yang diungkap, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 36,071 gram, ganja seberat 1,031 gram, serta 51.410 butir pil double L. “Sehingga dari pengungkapan tersebut, kita bisa menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa/orang dari Bahaya penyalahgunaan Narkotika,” ujarnya dalam siaran pers di Mapolres Gresik pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah jaringan peredaran narkotika. Beberapa pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Salah satu pengungkapan terbesar terjadi di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas berhasil mengamankan satu plastik klip berisi sabu dengan berat netto sekitar 22,192 gram.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga menemukan 48 botol berisi 48.000 butir pil double L. Sementara pelaku berinisial SS masih dalam pencarian dan telah masuk daftar pencarian orang. Polisi juga mengungkap kasus peredaran pil double L di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Gresik. Seorang tersangka berinisial RFR diamankan bersama 3.410 butir pil double L.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial R yang kini masih DPO di wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo. Pil tersebut kemudian diedarkan di wilayah Gresik Kota. Pengungkapan lainnya dilakukan Polsek Driyorejo pada 21 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Cangkir. Polisi mengamankan seorang tersangka berinisial M beserta delapan paket sabu dengan berat total sekitar 5,074 gram.

Dari tangan tersangka, petugas juga menemukan ganja dengan berat netto sekitar 1,031 gram. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial UAF yang kini masih DPO. Selama Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Menganti, Cerme, Balongpanggang, Gresik, Manyar, hingga Panceng.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, di antaranya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, tersangka juga dapat dijerat Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Secara keseluruhan, nilai barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai sekitar Rp130,5 juta. Rinciannya, sabu senilai sekitar Rp 54 juta dan pil double L sekitar Rp76,5 juta.

Polres Gresik mengajak peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Masyarakat dapat melaporkan melalui Call Center 110 atau Hotline khusus Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Ops Tumpas Narkoba berakhir, Polres Gresik Tangkap 17 Tersangka, Sabu-Sabu 36,071 gram Selengkapnya
Home / Pendidikan

Peringatan Mualid Nabi Muhammad SAW di UPT SMP Negeri 2 Gresik Hadirkan Polwan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan terhadap Anak

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Peringatan Mualid Nabi Muhammad SAW di UPT SMP Negeri 2 Gresik (Spendagres) terasa berbeda. Biasanya, perayaan peringatan kelahiran Rasulullah SAW mendatang kiai atau ustad. Tapi, sekolah berlokasi di Jalan KH Abdul Kholil, Gresik ini mendatangkan aparat kepolisian dari Satuan Binmas melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik. 

Dalam maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026 yang diikuti seluruh siswa dan tenaga pendidik ini mengusung tema “Meneledani Akhlak Rasulullah SAW” versi Gen Z, yakni 

Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan terhadap Anak. 

Menurut Kepala UPT SMP Negeri 2 Gresik Mohammad Salim, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu, anggota 

Polisi Wanita (Polwan) Polres Gresik mengajak para siswa untuk memperbanyak kegiatan positif yang menguntungkan bagi masa depan. Selain itu, menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri seperti melakukan kekerasan fisik, narkoba, bullying dan kekerasan seksual dan lainnya. 

Kemudian, bagaimana cara menghindari masalah kekerasan ancaman bagi pelajar dari luar sekolah, berfikir sebelum bertindak,  menjauhi hal-hal buruk di media sosial (medsos) dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. “Jika mengetahui tindakan buruk segera lapor pada orang tua, guru, BK jika ada ancaman di dunia digital. Saring sebelum sharing informasi. Ceklis privasi data pribadi medsos, filter teman di medsos,” kata Mohammad Salim menirukan ucapan anggota Polwan Polres Gresik itu.

Mohammad Salim mengapresiasi kegiatan ini. “Kami sangat berterima kasih kepada Polres Gresik. Materi ini sangat relevan untuk membentuk karakter siswa yang berani, cerdas, dan saling menghargai,” katanya.

Melalui kegiatan ini, Polres Gresik dan UPT SMP Negeri 2 Gresik berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Pihak sekolah juga akan memasang nomor layanan KBPA di aplikasi inovasi sekolah. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Peringatan Mualid Nabi Muhammad SAW di UPT SMP Negeri 2 Gresik Hadirkan Polwan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan terhadap Anak Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  PT Petrokimia Gresik (Persero), perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), selaku holding dalam program Relawan Bakti BUMN menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan berupa kebutuhan dasar (basic needs) senilai Rp 75 juta tersebut disalurkan melalui Relawan Bakti BUMN secara bertahap mulai 16 hingga 19 Agustus 2026 ke sejumlah wilayah terdampak.

Terpisah, Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan rasa empati kepada seluruh masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Ia mengatakan, bantuan disalurkan sehari setelah bencana ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, gula, minyak, dan selimut.

“Bantuan kami distribusikan bersama Pupuk Indonesia. Penyalurannya dilakukan secara bertahap, saat ini berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat pada masa tanggap darurat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Daconi di Gresik, Jawa Timur pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Kegiatan yang melibatkan Relawan Bakti BUMN tersebut semula difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian melalui program TAJUMASE (Tani Maju Makmur Sejahtera).

Namun, bersamaan dengan pelaksanaan program, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Situasi tersebut membuat fokus kegiatan disesuaikan, dari agenda pemberdayaan menjadi dukungan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa.

“Program ini awalnya kami siapkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Namun ketika terjadi bencana, kebutuhan masyarakat tentu menjadi prioritas. Karena itu, kami bersama Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN bergerak menyesuaikan program agar kehadiran kami di NTT memberikan manfaat yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelas Daconi.

Menurut Daconi, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Petrokimia Gresik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk ketika menghadapi kondisi darurat.

“NTT memang jauh dari Gresik, tetapi jarak tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menunjukkan kepedulian. Kami ingin masyarakat terdampak merasakan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Ada semangat gotong royong dan dukungan dari Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia untuk membantu mereka melewati masa sulit ini,” ujarnya.

Daconi berharap kondisi di wilayah terdampak segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya. “Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan ketabahan, para korban yang terluka segera pulih, serta kondisi di wilayah terdampak segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” tambahnya.

Gempa bumi kuat mengguncang NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026  dan menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BNPB per Senin, 17 Agustus 2026, gempa tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka-luka. Korban tersebar di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai dan Manggarai Timur.

Pada periode yang sama, BNPB mencatat 914 rumah rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintah, sementara lebih dari 5.000 warga harus mengungsi. (yad) 

Editor : Chusnul Cahyadi 

Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

Polres Gresik Cokok “Dukun” Cabul asal Ujungpangkah 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Seorang diduga “dukun” cabul berinisial NA, 48, diamankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik. Pemuda asal Kecamatan Ujungpangkah itu, diamankan karena diduga melakukan tindakan kekerasan seksual kepada “pasien” di sebuah gubuk di area persawahan Kebon Jeruk, Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah.

Pelaku diduga memanfaatkan kondisi rentan korban yang mengalami depresi. “Tersangka saat ini sudah kami amankan,” tegas Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution melalui Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya di Mapolres Gresik pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Menurut polisi, kasus bermula saat korban berinisial HB, 30, warga Panceng, Gresik pernah menjalani pengobatan alternatif kepada tersangka sejak 2012 lalu sembuh. Korban kembali mengalami depresi dan menjalani pengobatan kembali pada akhir 2024 hingga 2025. Dalam proses pengobatan, tersangka melakukan meditasi, memberikan doa dan pijatan kepada korban. Pada pengobatan kali ini, tersangka juga menjanjikan korban akan sembuh dari depresi apabila bersedia menikah siri dengannya.

Pada akhir Mei 2025, tersangka mengajak korban keluar dengan alasan membeli makanan. Namun, korban justru dibawa ke sebuah gubuk di area persawahan Kebon Jeruk, Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah. “Di lokasi tersebut, tersangka diduga melakukan persetubuhan terhadap korban,” terang AKP Arya.

Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan kasus itu ke Polres Gresik. Dari hasil penyidikan, polisi juga menemukan adanya korban lain yang diduga mengalami tindakan serupa dengan modus tersangka memanfaatkan kondisi korban dan menjanjikan kesembuhan jika bersedia menikah siri.

Tersangka saat ini telah dilakukan penahanan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, menyita barang bukti, melakukan gelar perkara serta melengkapi pemberkasan. “Tersangka dijerat Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun,” pungkasnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang mengetahui atau mengalami tindak kejahatan agar tidak ragu untuk segera melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Call Center 110 yang bebas pulsa atau Hotline Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Polres Gresik Cokok “Dukun” Cabul asal Ujungpangkah  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Seni Budaya

Wabup Gresik Lantik Pengurus DKG, Irfan Akbar Prawiro : Peneliti Temukan Fosil Homo Erectus di Perairan Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Irfan Akbar Prawiro, kembali terpilih sebagai ketua Dewan Kebudayaan Gresik (DKG). Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif melantik pengurus periode 2026-2029 ini di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik pada Kamis malam, 21 Agustus 2026.

Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam merajut kembali benang-benang sejarah di tengah pesatnya modernisasi. Gresik kerap menyandang predikat sebagai kota industri yang padat dengan kepulan asap pabrik. Namun, wilayah ini menyimpan sisi spiritual dan kultural yang begitu kental. Fenomena tersebut sering kali memantik rasa kagum para investor asing yang kali pertama menginjakkan kaki di tanah para wali ini.

“Banyak hal unik di Gresik meskipun wilayah kita terkenal sebagai kota industri. Para investor yang datang kerap merasa heran. Di pusat kota, begitu warga keluar rumah, mereka mengenakan sarung. Hal ini membuktikan bahwa nuansa agamis masyarakat di sini sangat kuat,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu, Ketua DKG Irfan Akbar Prawiro membagikan refleksi mendalam mengenai pencarian jati diri Gresik pada periode sebelumnya. Hasil penelusuran timnya menunjukkan bahwa Gresik merupakan wilayah yang sangat beragam, baik dari segi bahasa, dialek lokal, maupun peninggalan prasejarah.

Keberagaman tersebut terbentang dari wilayah utara hingga selatan, termasuk keberadaan bahasa Jawa khas dan bahasa Bawean. Bahkan, di kawasan selatan Gresik terdapat jejak sejarah penting yang berkaitan dengan penemuan manusia purba Pithecanthropus mojokertensis.

“Peneliti menemukan fosil Homo erectus di wilayah perairan Gresik. Saat ini terdapat sekitar 6.000 spesimen yang sedang diteliti di Belanda. Penemuan ini berpotensi mengubah sejarah dunia karena jejak manusia purba tersebut ditemukan di dasar laut, padahal sebelumnya hanya pernah ditemukan di daerah dataran tinggi,” papar Irfan dengan penuh antusias.

Berangkat dari temuan-temuan mengagumkan tersebut, DKG berharap dapat memposisikan diri sebagai mitra riset kebudayaan yang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gresik. Irfan menyarankan agar fungsi perencanaan kota dapat memanfaatkan perspektif kebudayaan dalam membentuk tata ruang wilayah, seiring transformasi Bappeda menjadi Bapperida di berbagai daerah.

DKG juga menyoroti keberadaan serat-serat kuno dalam dunia kesenian yang berfungsi sebagai ensiklopedia kebudayaan Pulau Jawa. Naskah kuno tersebut memuat kisah pelarian putra-putri dari Giri Kedaton sekaligus menyimpan kearifan lokal dalam membaca alam dan lingkungan sekitar.

“Kebudayaan kami pandang sebagai sebuah metode. Melalui pembacaan serat kuno, kita dapat mengetahui bahwa keberadaan ikan capung menjadi indikator air bersih. Di wilayah selatan, masyarakat memahami banjir sebagai ingatan sejarah. Mereka membaca garis bekas banjir di tembok untuk menentukan seberapa tinggi fondasi batu rumah harus diangkat,” jelas Irfan.

Guna mewujudkan visi besar tersebut, susunan kepengurusan DKG periode 2026-2029 tidak hanya diisi oleh para seniman semata. DKG kini menghimpun berbagai elemen profesional seperti advokat, akademisi, ahli manuskrip, hingga periset multidisiplin.

“Harapan kami, kebudayaan dapat dipelajari secara utuh dan terpadu. Semoga kami dapat terus bermitra secara erat dengan seluruh komunitas, baik secara struktural maupun kultural,” pungkas Irfan menutup pemaparannya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Lantik Pengurus DKG, Irfan Akbar Prawiro : Peneliti Temukan Fosil Homo Erectus di Perairan Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Salurkan Bansos DBHCHT 263 KPM dan 9.932 Bantuan Pangan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Hore…! Bantuan sosial cair. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang menyalurkan bansos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 kepada 263 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing menerima Rp 900 ribu. Selain itu, juga menyalurkan bantuan pangan pemerintah alokasi bulan Juli–September 2026 kepada 9.932 warga di Kecamatan Dukun pada Kamis, 20 Agustus 2026.

“Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan PT Bulog Cabang Surabaya, untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas ketahanan pangan bagi masyarakat desil 1 sampai desil 4 di Kabupaten Gresik,” terang Gus Yani, sapaan akrab, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Hadir dalam penyaluran bansos ini, antara lain, Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anindito Putro, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indra Mitra, serta pimpinan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Gresik Johan Riyadi beserta jajaran. 

Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana alokasi bagi hasil cukai yang diterima oleh daerah kembali dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Menurut mantan Ketua DPRD Gresik ini, DBHCHT bukan sekadar angka dalam APBD melainkan wujud keadilan ekonomi yang disalurkan secara terarah kepada masyarakat. 

“Hari ini, BLT DBHCHT sebesar Rp 900 ribu yang diserahkan sekaligus satu kali pencairan masing-masing akan diberikan kepada 263 KPM. Selain itu, bantuan pangan berupa beras 30 kilogram mudah- mudahan meringankan beban hidup warga, memperkuat ketahanan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal khususnya di wilayah wilayah produktif seperti Kecamatan Dukun,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, penyaluran BLT DBHCHT difokuskan secara presisi kepada kategori penerima utama yang memiliki peranan penting serta kerentanan ekonomi. Di antaranya, buruh pabrik rokok, buruh petani tembakau dan masyarakat rentan khususnya lansia maupun disabilitas.

“Bapak dan Ibu sekalian adalah bagian penting dari roda penggerak industri hasil tembakau yang turut menyumbang pendapatan negara. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi dan perlindungan pemerintah atas kerja keras saudara saudara sekalian dalam menopang perekonomian keluarga,” ungkapnya.

“Pemerintah daerah tidak melupakan warga kurang mampu, lansia, maupun penyandang disabilitas yang terdaftar dalam basis data Gresik Soya maupun desil namun belum terjangkau oleh bantuan sosial lainnya,” tambahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh, memaparkan laporan mengenai penyaluran dua jenis bantuan sosial kepada masyarakat. Ia menjelaskan, bantuan pertama bersumber dari DBHCHT yang menyasar 263 KPM untuk petani dan buruh tembakau kemudian penyandang disabilitas dan warga yang tercatat belum pernah menerima bantuan sosial apa pun dari pemerintah.

“Perlu diketahui di Kecamatan Dukun ada enam hektare lebih lahan tembakau yang dikelola. Selain DBHCHT, pemerintah juga menyalurkan bantuan kedua berupa bantuan pangan beras. Dalam program ini, sebanyak 9.932 warga masing-masing menerima alokasi bantuan beras seberat 30 kilogram (kg),” terang Ummi Khoiroh. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Salurkan Bansos DBHCHT 263 KPM dan 9.932 Bantuan Pangan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026, Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif 

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan memperkuat komitmen Pemkab Gresik mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses semua warga ini melibatkan perwakilan kelompok penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam menyamakan perspektif mengenai pemenuhan hak, aksesibilitas, serta kebutuhan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan aksesibilitas perlu dijawab bersama melalui perencanaan dan kebijakan yang lebih inklusif.

“Disabilitas memang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, kekurangan itu justru bisa menjadi keberkahan,” ujarnya. Ia menjelaskan, Perda Nomor 7 Tahun 2026 tidak hanya menempatkan isu disabilitas sebagai persoalan sosial. Regulasi tersebut mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kewirausahaan, politik dan partisipasi, olahraga, seni dan pariwisata, hingga aksesibilitas dan pelayanan publik.

Karena itu, implementasi Perda harus dimulai sejak tahap perencanaan. Program dan kegiatan perangkat daerah perlu disusun secara inklusif dan diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hak tersebut.

Sekda Washil mencontohkan, pembangunan sarana dan prasarana oleh perangkat daerah harus sejak awal memperhatikan aspek aksesibilitas. Penyediaan ramp, lift pada bangunan tertentu, serta fasilitas lain yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan secara mandiri perlu menjadi bagian dari desain dan perencanaan pembangunan. “Jangan sampai bangunan sudah selesai, baru kita berpikir bagaimana akses untuk penyandang disabilitas. Konsepnya harus sudah masuk sejak perencanaan,” katanya.

Menurutnya, konsep pelayanan publik yang inklusif pada dasarnya juga berkaitan dengan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perhatian, seperti lanjut usia dan perempuan. Namun, melalui Perda Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah daerah secara khusus memperkuat penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam Perda tersebut, lingkungan minim hambatan mencakup aksesibilitas fisik dan nonfisik pada fasilitas umum, informasi, serta teknologi. Hak penyandang disabilitas juga perlu diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, perencanaan, dan penganggaran perangkat daerah maupun pemerintah desa.

Selain itu, Perda mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran terkait pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaannya diharapkan berkelanjutan dan dekat dengan masyarakat.

“Harapannya dari pertemuan ini ada sosialisasi dan konsep untuk rencana aksi kita ke depan. Mulai dari perencanaan, inklusivitas, pemberdayaan, kemandirian, pelayanan publik, sampai lingkungan yang minim hambatan harus kita sinkronkan bersama,” ujar Sekda Washil.

Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam proses tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga. Perda juga mengatur peran pemerintah desa, antara lain melalui pendataan warga penyandang disabilitas, perencanaan dan penganggaran yang berpihak, pembentukan Forum Penyandang Disabilitas, serta keterlibatan forum tersebut dalam Musrenbang Desa.

Dalam aspek aksesibilitas infrastruktur, sarana dan prasarana umum, angkutan umum, serta lingkungan yang telah tersedia tetapi belum aksesibel diwajibkan menyediakan akses dalam waktu paling lama lima tahun sejak Perda diundangkan. Sementara itu, Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan Perda ditetapkan paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.

“Ini bukan hanya tugas satu perangkat daerah. Keberhasilan Perda ini membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat,” ungkap Sekda Washil. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026, Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif  Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

Satresnarkoba Polres Gresik Bekuk Pengedar Sabu asal Panceng, Modalnya dari  Judi Online

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Seorang pria berinisial EP, 28, warga Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik diamankan anggota Satresnarkoba  Polres Gresik. Barang bukti yang disita, diantaranya, delapan poket sabu seberat total sekitar 1,60 gram, uang tunai Rp 2.390.000, satu unit timbangan elektrik dan satu buah  IPhone. 

Tersangka EP ditangkap di rumahnya di Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, Gresik pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 18.30 WIB. Hasil penyelidikan mengungkap EP menggunakan uang dari judi online untuk membeli sabu yang kemudian diedarkan kembali di wilayah Kecamatan Panceng. 

“Setelah dilakukan penyelidikan dari bukti hp tersangka terindikasi judi online,” ujar Waka Polres Gresik Kompol Shabda Purusha Putra didampingi Kasi Humas Polres Gresik Iptu Hepi Muslih Riza di Mapolres Gresik pada Rabu, 19 Agustus 2026. Penangkapan terhadap tersangka EP, diduga budak narkoba ini bagian dari Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang dilakukan Polres Gresik mulai 12 Agustus 2026 hingga 23 Agustus 2026.

Kompol Shabda Purusha menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Panceng. Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap EP di rumahnya. Berdasarkan penyelidikan dari Sat Reskrim Polres Gresik, terungkap Tersangka EP mengaku sudah bermain judi online sejak 2024.

“Tepatnya 3 bulan setelah keluar dari penjara, Dan EP mengaku beberapa kali membeli sabu dari hasil judol dan biasanya melakukan depo kisaran 250-350 ribu di 5 website judol yang berbeda, EP juga pernah beberapa kali menggadaikan motornya dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk depo di situs judol dalam bermain judol tersangka EP menang kisaran 1 – 2 juta, FP mengaku menyisihkan uangnya untuk membeli sabu,” terang Kompol Shabda. 

Polres Gresik mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba serta judi online. Masyarakat Kabupaten Gresik dapat langsung menghubungi saluran WhatsApp Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006 atau melalui Call Center 110. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Satresnarkoba Polres Gresik Bekuk Pengedar Sabu asal Panceng, Modalnya dari  Judi Online Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus pembenahan sistem pendataan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi menjadi dasar penyusunan program kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal karena memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada di angka 28,8 persen, sementara target hingga Desember sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaian telah mencapai sekitar 57 persen.

Wabup Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan persoalan sistem dan entri data yang masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan PKG. “Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.

Selain persoalan sistem, Wabup Alif menekankan pentingnya memperbaiki proses pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. “Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.

Ia kemudian meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran sekaligus hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, data tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Hasil PKG harus memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Wabup juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi saat mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. “Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta hasil evaluasi PKG nantinya diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program kesehatan tidak sekadar mengulang pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan melalui pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Namun, masih diperlukan percepatan dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait. “Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan. Selain persoalan sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri pada sejumlah aplikasi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan  Selengkapnya