Kesehatan
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Punya KTP Gresik? Berobat ke Puskesmas Gratis, Tanpa Lihat Status BPJS

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan kembali pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga ber-KTP Gresik di tingkat puskesmas.

Selain pengobatan gratis, Pemkab Gresik juga memastikan akses layanan kesehatan yang merata tanpa membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan, serta mendorong percepatan digitalisasi pelayanan puskesmas guna meningkatkan efektivitas dan kenyamanan masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Plt Bupati Gresik Asluchul Alif saat menghadiri Workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dan Inovatif, yang digelar Dinas Kesehatan Gresik di Hotel Aston, Rabu, 11 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11-12 November 2026, itu diikuti para kepala puskesmas beserta tim teknologi informasi (IT) puskesmas se-Kabupaten Gresik.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Alif menyampaikan bahwa tantangan promosi kesehatan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi, serta beragamnya karakteristik sosial dan budaya masyarakat.

Menurutnya, promosi kesehatan memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan (kuratif), tetapi harus lebih mengedepankan langkah promotif dan preventif melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta perubahan perilaku hidup sehat.

“Promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan informasi atau penyuluhan, melainkan bagaimana memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri,” ujar dokter Alif, sapaan akrab Asluchul Alif.

Ia berharap workshop tersebut dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan tim IT puskesmas dalam mengembangkan strategi komunikasi kesehatan yang efektif, inovatif, serta sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pesan kesehatan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Alif secara khusus menegaskan bahwa warga yang memiliki KTP Gresik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis di puskesmas sesuai indikasi medis. Ia meminta seluruh petugas kesehatan tidak lagi menjadikan status kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai penghalang bagi warga untuk memperoleh pelayanan.

“Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas dan jajaran manajemen RSUD agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan, bukan berorientasi pada perhitungan untung dan rugi.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga pemenuhan sarana dan prasarana. Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal tanpa diskriminasi.

Selain pemerataan akses layanan kesehatan, Alif juga menyoroti pentingnya transformasi digital di lingkungan puskesmas. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurai antrean pasien, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik akan menyiapkan proyek percontohan (pilot project) sistem pendaftaran dan pelayanan digital terintegrasi, terutama di puskesmas dengan tingkat kunjungan pasien yang tinggi.

“Kalau IT-nya benar dan betul, orang datang langsung ke anjungan yang sudah daftar online maupun yang lain sampai obat, ini jalannya secara digital. Menurut saya, ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus berbenah, harus berubah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Alif mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan agar benar-benar memberikan dampak terhadap pencegahan penyakit. Menurutnya, keberhasilan Promkes tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan.

Ia bahkan menilai tingginya jumlah kunjungan pasien ke puskesmas perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program promotif dan preventif yang selama ini berjalan.

“Promkes ini adalah preventif. Kita tidak bicara tentang kuratif yang terlalu tinggi. Jika yang datang ke puskesmas banyak, itu tanda tanya apakah Promkes-nya berhasil atau tidak. Harusnya kalau Promkes-nya berhasil, maka banyak orang yang tidak sakit,” pungkas Alif. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Punya KTP Gresik? Berobat ke Puskesmas Gratis, Tanpa Lihat Status BPJS Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Pemkab Gresik Gelar Workshop Perawatan Jangka Panjang untuk Lansia, Siapkan Panti Jompo di Sidayu 2027

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik menggelar Workshop Keterampilan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lanjut Usia (Lansia) di Ruang Grahita Eka Praja, Lantai 2 Kantor Bupati Gresik, Selasa, 10 November 2026.

Workshop ini diikuti 30 anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan 30 penanggung jawab Klaster 3 Puskesmas se-Kabupaten Gresik. Kegiatan dibuka langsung oleh Plt Bupati Gresik, Asluchul Alif.

Dalam sambutannya, dokter Alif sapaan akrab Asluchul Alif, menyampaikan materi kebijakan layanan lansia di Kabupaten Gresik. Ia berharap workshop ini memberi manfaat nyata dan mendorong lansia untuk hidup sehat secara mandiri.

“Harapannya, pertemuan hari ini bisa menyemangati kita dalam rangka meningkatkan kesehatan yang mandiri,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Pada kesempatan itu, Alif juga menegaskan komitmen Pemkab Gresik untuk menghadirkan fasilitas perawatan bagi lansia yang membutuhkan. Salah satunya adalah rencana pembangunan panti jompo di Kecamatan Sidayu pada 2027.

“Kita punya komitmen betul untuk segera panti jompo itu bisa dijalankan. Agar kami bisa memastikan mereka dirawat dan dibiayai tanpa ada pungutan lagi,” tegasnya.

Fasilitas tersebut diharapkan memberi pelayanan dan pendampingan bagi lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, dalam laporannya menyampaikan, peningkatan jumlah penduduk lansia menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan kesehatan.

Lansia membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam mempertahankan kesehatan, kemandirian, kemampuan fungsional, dan kualitas hidup. Seiring bertambahnya usia, sebagian lansia mengalami penurunan fungsi tubuh, penyakit kronis, keterbatasan mobilitas, hingga ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari.

“Perawatan jangka panjang merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, dan berbagai unsur terkait. Tujuannya mempertahankan kemampuan fungsional lansia, mencegah komplikasi, mengurangi ketergantungan, serta meningkatkan kualitas hidup lansia,” jelasnya.

Materi workshop disampaikan dr. Ike Rahayu Widuri tentang geriatri dan Lilik Wijayanti tentang perawatan caregiver dalam PJP lansia. Materi ini diharapkan meningkatkan keterampilan peserta dalam pendampingan dan perawatan lansia.

Dalam sesi diskusi, Ketua PWRI Kabupaten Gresik, M. Yahya, mengapresiasi pelaksanaan workshop. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penanganan kesehatan lansia, baik lewat pendampingan mandiri maupun pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Workshop PJP ini sangat bagus sekali, utamanya dalam penanganan kesehatan lansia di Kabupaten Gresik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ini akan meningkatkan kesehatan, baik pendampingan mandiri maupun penanganan di fasilitas kesehatan tingkat utama dan lanjutan,” ungkap M. Yahya.

Salah satu anggota PWRI mengusulkan adanya program general check-up bagi anggota, meliputi pemeriksaan hepatitis B dan fungsi ginjal yang sebelumnya belum tersedia.

Usulan itu mendapat tanggapan positif dari Plt Bupati Alif. Pemkab Gresik akan menindaklanjuti usulan tersebut untuk memperkuat pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota PWRI, khususnya kelompok lansia. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Gelar Workshop Perawatan Jangka Panjang untuk Lansia, Siapkan Panti Jompo di Sidayu 2027 Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Wabup Gresik Luncurkan GEMMA KIA, Dorong Optimalisasi Buku Kesehatan Ibu Anak

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik meluncurkan program GEMMA KIA di Hotel Aston Gresik, Kamis, 22 Oktober 2026.

Program ini diluncurkan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif bersamaan dengan seminar yang dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Gresik, Ketua Pokja Bunda PAUD, kepala OPD terkait, kepala puskesmas se-Kabupaten Gresik, kader kesehatan, Bunda PAUD, guru PAUD, dan perwakilan organisasi profesi.

GEMMA KIA atau Gerakan Mengisi dan Memanfaatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asluchul Alif menegaskan komitmen Pemkab meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Ia menyebut angka kematian ibu pada 2026 masih meningkat dibanding 2025, sementara prevalensi stunting belum menunjukkan penurunan signifikan.

“Upaya ini membutuhkan kerja bersama dan keterlibatan seluruh pihak agar hasilnya semakin optimal,” ujar dokter Alif, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, lebih dari 98 persen ibu hamil di Gresik telah memiliki Buku KIA yang dibagikan gratis melalui puskesmas. Capaian itu harus diimbangi dengan pemanfaatan optimal oleh ibu hamil, ibu balita, keluarga, kader, dan tenaga kesehatan.

“Buku KIA bukan sekadar buku yang harus dimiliki, tetapi menjadi panduan penting untuk memahami kondisi kesehatan ibu dan anak, mengenali tanda bahaya, serta memantau tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Menurutnya, Buku KIA memuat edukasi sekaligus menjadi sarana pencatatan. Ibu hamil dan ibu balita perlu membaca, memahami, dan mengisi informasi terkait kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Suami dan keluarga juga harus dilibatkan.

Keterlibatan kader kesehatan dan guru PAUD dinilai penting untuk memperkuat edukasi dan pemantauan. Keduanya diharapkan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam pendampingan, pencatatan, dan stimulasi tumbuh kembang anak.

“Melalui GEMMA KIA, kader kesehatan, guru PAUD, dan tenaga kesehatan harus memperkuat kolaborasi. Pendampingan dan edukasi berkelanjutan sangat penting,” tegasnya.

Pengisian Buku KIA yang konsisten dapat membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda bahaya kehamilan dan risiko gangguan kesehatan anak, sehingga penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat.

Untuk mendukung kegawatdaruratan, Pemkab Gresik juga menyediakan layanan panggilan darurat 112, termasuk untuk kondisi darurat ibu dan anak.

“Saya berharap GEMMA KIA tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama yang diterapkan konsisten di masyarakat. Tujuannya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Gresik dr. Mukhibatul Khusnah menyampaikan tren kematian ibu dan bayi belum menunjukkan penurunan signifikan. Hingga Oktober 2026, kematian ibu tercatat 16 kasus, meningkat dari 11 kasus pada 2025.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius. Diperlukan penguatan pencegahan melalui keterlibatan seluruh pihak,” ujarnya.

Kepemilikan Buku KIA di Gresik memang sudah 98 persen, namun pengisian dan pemanfaatannya belum optimal.

“Buku KIA bukan sekadar catatan, tetapi instrumen penting untuk memantau kondisi ibu dan anak, mengenali tanda bahaya sejak dini, serta mendukung pengambilan keputusan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Melalui GEMMA KIA, Dinkes mengajak komitmen bersama memastikan Buku KIA diisi lengkap dan dimanfaatkan berkelanjutan. Kegiatannya meliputi komitmen pengisian lengkap oleh ibu hamil, ibu balita, kader, guru PAUD, dan nakes, pemberian notifikasi tanda bahaya kehamilan dan nifas oleh kader, penyampaian nomor panggilan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta pemberian penandaan Anak Pra Sekolah (APRAS) Paripurna.

“Keberhasilan GEMMA KIA tidak hanya diukur dari tingginya kepemilikan, tetapi dari kelengkapan pengisian dan pemanfaatan sehari-hari,” ungkapnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Luncurkan GEMMA KIA, Dorong Optimalisasi Buku Kesehatan Ibu Anak Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Ibadah Paling Mulia, Gus Yani Beri Penghargaan Pendonor Darah 50 Kali

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik memberikan penghargaan dan Lencana Donor Darah Sukarela (DDS) 50 kali.

Piagam penghargaan sebagai ungkapan terima kasih atas kepedulian dan kontribusi para pendonor dalam membantu sesama itu diserahkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, disaksikan Ketua PMI Gresik Achmad Nadlir, di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, Kamis, 15 Oktober 2026.

Fandi Akhmad Yani yang akrab disapa Gus Yani menyambut baik dan mengapresiasi dedikasi para pendonor darah sukarela. Menurutnya, aksi donor darah merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama yang memberikan manfaat besar bagi kemanusiaan, khususnya membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

“Ini adalah ibadah paling mulia karena dapat memberikan dampak positif bagi sesama yang membutuhkan, terutama untuk kesehatan,” katanya.

“Aksinya tidak pernah terlihat, tetapi mereka rutin mendonorkan darahnya. Darah yang didonorkan itu kemudian didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan perlu terus ditingkatkan seiring perubahan pola hidup. Upaya membangun masyarakat yang sehat harus berjalan beriringan dengan penguatan kepedulian sosial.

“Kita terus memberikan motivasi kepada masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Harapannya, semangat donor darah dan kepedulian untuk membantu sesama dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Gresik Achmad Nadlir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pendonor darah sukarela yang telah berkontribusi membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat.

Ia menegaskan, donor darah merupakan bentuk kepedulian yang sederhana, tetapi memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan orang lain. Setiap darah yang didonorkan menjadi harapan bagi pasien yang membutuhkan, bahkan dapat menyelamatkan nyawa.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendonor yang telah dengan sukarela menyumbangkan darahnya. Setetes darah yang kita berikan mungkin sederhana bagi kita, tetapi dapat menjadi harapan dan bahkan menyelamatkan nyawa bagi saudara kita yang membutuhkan,” ujar Nadlir.

Pemberian penghargaan dan lencana kepada pendonor darah 50 kali ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat solidaritas dan kemanusiaan di Kabupaten Gresik. Dedikasi para pendonor diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela.

Melalui kolaborasi antara Pemkab Gresik, PMI, dan masyarakat, ketersediaan stok darah di Kabupaten Gresik diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan darah bagi pasien dapat terpenuhi secara berkelanjutan. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

Ibadah Paling Mulia, Gus Yani Beri Penghargaan Pendonor Darah 50 Kali Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  PT Petrokimia Gresik (Persero), perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), selaku holding dalam program Relawan Bakti BUMN menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan berupa kebutuhan dasar (basic needs) senilai Rp 75 juta tersebut disalurkan melalui Relawan Bakti BUMN secara bertahap mulai 16 hingga 19 Agustus 2026 ke sejumlah wilayah terdampak.

Terpisah, Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan rasa empati kepada seluruh masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Ia mengatakan, bantuan disalurkan sehari setelah bencana ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, gula, minyak, dan selimut.

“Bantuan kami distribusikan bersama Pupuk Indonesia. Penyalurannya dilakukan secara bertahap, saat ini berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat pada masa tanggap darurat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Daconi di Gresik, Jawa Timur pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Kegiatan yang melibatkan Relawan Bakti BUMN tersebut semula difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian melalui program TAJUMASE (Tani Maju Makmur Sejahtera).

Namun, bersamaan dengan pelaksanaan program, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Situasi tersebut membuat fokus kegiatan disesuaikan, dari agenda pemberdayaan menjadi dukungan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa.

“Program ini awalnya kami siapkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Namun ketika terjadi bencana, kebutuhan masyarakat tentu menjadi prioritas. Karena itu, kami bersama Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN bergerak menyesuaikan program agar kehadiran kami di NTT memberikan manfaat yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelas Daconi.

Menurut Daconi, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Petrokimia Gresik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk ketika menghadapi kondisi darurat.

“NTT memang jauh dari Gresik, tetapi jarak tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menunjukkan kepedulian. Kami ingin masyarakat terdampak merasakan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Ada semangat gotong royong dan dukungan dari Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia untuk membantu mereka melewati masa sulit ini,” ujarnya.

Daconi berharap kondisi di wilayah terdampak segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya. “Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan ketabahan, para korban yang terluka segera pulih, serta kondisi di wilayah terdampak segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” tambahnya.

Gempa bumi kuat mengguncang NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026  dan menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BNPB per Senin, 17 Agustus 2026, gempa tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka-luka. Korban tersebar di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai dan Manggarai Timur.

Pada periode yang sama, BNPB mencatat 914 rumah rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintah, sementara lebih dari 5.000 warga harus mengungsi. (yad) 

Editor : Chusnul Cahyadi 

Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus pembenahan sistem pendataan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi menjadi dasar penyusunan program kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal karena memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada di angka 28,8 persen, sementara target hingga Desember sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaian telah mencapai sekitar 57 persen.

Wabup Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan persoalan sistem dan entri data yang masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan PKG. “Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.

Selain persoalan sistem, Wabup Alif menekankan pentingnya memperbaiki proses pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. “Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.

Ia kemudian meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran sekaligus hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, data tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Hasil PKG harus memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Wabup juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi saat mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. “Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta hasil evaluasi PKG nantinya diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program kesehatan tidak sekadar mengulang pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan melalui pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Namun, masih diperlukan percepatan dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait. “Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan. Selain persoalan sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri pada sejumlah aplikasi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan dan akses layanan kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya komitmen seluruh pihak dalam menjaga tata kelola program agar tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, pencegahan kecurangan (fraud) menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat JKN bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka koordinasi pencegahan dan penanggulangan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 6 Agustus 2026.

“Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” harapnya. 

Dikatakan, keberhasilan Kabupaten Gresik dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Gresik dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat melalui skema peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU dan BP Pemda) dengan kebijakan tersebut, Pemkab Gresik hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. 

PBPU dan BP Pemerintah Daerah adalah segmen kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN) di mana warganya didaftarkan dan iuran bulanannya dibayarkan penuh oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program jaminan kesehatan nasional, sebagai salah satu instrumen utama dalam memjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,” ungkap dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

“Komitmen pemerintah tidak berhenti pada perluasan kepesertaan dan penyediaan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola dalam program JKN dimanfaatkan secara tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, Pemkab Gresik menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan Fraud dalam penyelenggaraan program JKN. Menurut Wabup Alif, pencegahan Fraud bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS kesehatan atau Dinas Kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga seluruh tenaga kesehatan. 

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan,  peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan serta membangun budaya integritas di seluruh fasilitas  pelayanan kesehatan,” ujarnya. 

Wabup Alif mengajak seluruh rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dan seluruh mitra penyelenggara program JKN di seluruhKabupaten Gresik untuk menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan  pelayanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” pungkasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

Menurutnya, pencegahan Fraud merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penyelenggaraan program JKN. 

Pihaknya menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan Fraud, memperkuat koordinasi antar Faskes dengan BPJS kesehatan. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi untuk membangun komitmem bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas mengutamakan mutu  pelayanan serta keselamatan pasien kepada masyarakat. 

“Peserta kegiatan terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, klinik, serta pengelola program JKN di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Yunti Fitriani, Direktur rumah sakit, Kepala Puskesmas, dan ketua ASKLIN (Asosiasi Klinik Indonesia) se Kabupaten Gresik, serta jajaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Cuaca Buruk, Ini Skenario Dinkes Gresik untuk Distribusi Logistik Kesehatan ke Pulau Bawean 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Cuaca buruk masih terjadi di perairan Gresik-Pulau Bawean. Moda transportasi laut mandek sepekan terakhir. Akibatnya, distribusi logistik kesehatan pun terancam terganggu. 

Manajemen RSUD Umar Mas’ud, Pulau Bawean meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, termasuk memastikan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat memperoleh layanan kesehatan.

Pada Sabtu, 1 Agustus 2026, seorang pasien dirujuk dari RSUD Umar Mas’ud Bawean ke RSUD Ibnu Sina Gresik dengan pendampingan tenaga perawat hingga tiba di rumah sakit tujuan. Rujukan dilakukan karena kondisi pasien masih mengalami sesak napas dan memerlukan pemeriksaan serta penanganan medis lanjutan. Pada saat yang sama, stok oksigen medis di RSUD Umar Mas’ud mulai menipis akibat terhambatnya distribusi logistik kesehatan dari daratan.

Sebelum proses rujukan dilakukan, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan keluarga pasien dan menjelaskan kondisi medis serta pilihan transportasi yang tersedia. Namun, seluruh layanan kapal menuju Bawean tidak beroperasi akibat cuaca buruk, sementara tiket penerbangan perintis telah habis hingga 7 Agustus 2026. Dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan medis yang bersifat segera, keluarga pasien memutuskan menggunakan pesawat sewaan agar pasien dapat segera dirujuk ke RSUD Ibnu Sina Gresik.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik drg. Setyo Susilo, menjelaskan bahwa terhambatnya distribusi logistik kesehatan merupakan dampak langsung dari cuaca buruk yang menyebabkan kapal pengangkut tidak dapat beroperasi.

“Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menjadi kendala utama dalam distribusi logistik kesehatan ke Bawean. Selama periode 28 Juli hingga 4 Agustus, kapal menuju Bawean tidak beroperasi akibat cuaca buruk sehingga pengiriman logistik kesehatan, termasuk oksigen medis, tidak dapat dilakukan. Saat stok oksigen di RSUD Umar Mas’ud mulai menipis pada 1 hingga 3 Agustus, kami langsung menyiapkan pengiriman darurat sebanyak 40 tabung oksigen. Kami berharap kondisi cuaca membaik dalam satu hingga dua hari ke depan agar distribusi dapat segera dilakukan,” ujar Setyo.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Gresik telah menyiapkan 40 tabung oksigen untuk pengiriman darurat. Selain itu, sebanyak 80 tabung oksigen juga disiapkan sebagai pasokan lanjutan yang akan diberangkatkan segera setelah kapal barang kembali beroperasi.

Selama ini, distribusi oksigen menuju Bawean dilakukan melalui kapal barang dari Pelabuhan Sidayu menuju Pelabuhan Bawean dan telah berjalan lancar selama bertahun-tahun. Namun, cuaca ekstrem yang mengakibatkan terhentinya aktivitas pelayaran menyebabkan distribusi logistik kesehatan ikut terdampak.

Untuk mempercepat penyaluran logistik kesehatan, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan  Gresik, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Palabuhan (KSOP) Gresik 

serta pihak terkait di Paciran dan Lamongan. Apabila kondisi cuaca buruk berlangsung lebih lama, Dinas Kesehatan juga menyiapkan alternatif distribusi dengan berkoordinasi bersama Koarmada II untuk membantu pengiriman gas medis menuju Bawean.

Selain jalur laut, Dinas Kesehatan turut mengkaji kemungkinan distribusi melalui jalur udara. Namun, keterbatasan kapasitas angkut pesawat perintis serta adanya prosedur khusus dalam pengangkutan tabung oksigen menjadikan jalur laut tetap sebagai pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan oksigen medis di RSUD Umar Mas’ud Bawean.

Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk semakin memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pengadaan oxygen generator di RSUD Umar Mas’ud Bawean. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan oksigen medis rumah sakit sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari daratan dapat dikurangi.

“Bawean memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan sistem logistik kesehatan yang kuat. Karena itu, kami terus menyiapkan berbagai langkah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap terjamin meskipun menghadapi tantangan cuaca,” pungkas Setyo. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Cuaca Buruk, Ini Skenario Dinkes Gresik untuk Distribusi Logistik Kesehatan ke Pulau Bawean  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik didapuk menjadi tuan rumah Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston Gresik ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Gresik sebagai tuan rumah pelaksanaan Muswil IDI Jawa Timur. Ia menilai forum musyawarah tersebut menunjukkan kuatnya kultur demokrasi di tubuh organisasi profesi kedokteran.

“Melihat dinamika dalam forum ini, saya sangat terkesan. Organisasi sebesar IDI mampu menunjukkan proses demokrasi yang hidup, dinamis, namun tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalitas,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Tampak hadir di Muswil IDI Jatim antara lain Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS, Wakil Sekretaris Jenderal PB IDI dr. Suroso Agus Widodo, Sp.KFR., AIFO-K, serta Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. Sutrisno, Sp.OG(K).

Turut hadir pula Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dr. dr. Rudy Sapoelete, S.H., M.H., MBA, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dr. Ario Djatmiko, Sp.B(K) Onk, FICS, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian dr. Christrijogo Soemartono Waloejo, dr., Sp.An., KAR. 

Kemudian, Ketua Dewan Pertimbangan IDI . dr. Abdul Fatah, Sp.PD, FINASIM, Ketua MKEK dr. Poernomo Boedi Setiawan, SPPD-KGEH, FINASIM, serta seluruh peserta Muswil dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur.

Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan kesehatan yang semakin kuat dan merata. Ia menegaskan, Pemkab Gresik terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, salah satunya melalui program pembiayaan pendidikan dokter spesialis melalui APBD.

Program tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan, terutama di kawasan kepulauan seperti Bawean. “Kami menyiapkan pembiayaan pendidikan dokter spesialis secara gratis melalui APBD, dengan harapan setelah lulus para dokter ini kembali mengabdi di daerah yang membutuhkan, khususnya Bawean,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, persoalan distribusi dokter masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi seperti IDI menjadi sangat penting. Selain isu distribusi tenaga medis, Gus Yani juga menyoroti fenomena meningkatnya persoalan kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan penanganan kolaboratif lintas sektor. “Fenomena gangguan kesehatan mental pada usia muda kini menjadi tantangan nyata. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi erat bersama IDI untuk menjawab persoalan ini,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. dr. Sutrisno, Sp.OG(K) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Muswil.

Ia menilai Jawa Timur selama ini menjadi wilayah yang sangat solid dalam menjaga dinamika organisasi profesi. “Setiap agenda besar IDI, kabupaten dan kota di Jawa Timur selalu antusias menjadi tuan rumah. Ini menandakan kekuatan organisasi yang luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan bahwa saat ini Jawa Timur memiliki lebih dari 21 ribu dokter, terdiri atas sekitar 16 ribu dokter umum dan lebih dari 6 ribu dokter spesialis, dengan sekitar 450 rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah.

Meski demikian, ia menegaskan distribusi dokter masih belum merata. Sejumlah wilayah masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan, sementara di sisi lain banyak dokter muda yang belum memperoleh penempatan kerja tetap. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat terus memperluas peluang penyerapan tenaga medis.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum PB IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS menegaskan bahwa IDI merupakan mitra strategis pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan nasional.

“IDI bukan oposisi pemerintah. Kami adalah mitra strategis yang hadir untuk bersama-sama mencari solusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, perlindungan dokter muda, serta penguatan disiplin organisasi di tengah dinamika profesi kedokteran yang terus berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, panitia menyampaikan bahwa Muswil IDI Jawa Timur 2026 berlangsung mulai Jumat hingga Minggu dengan diikuti 156 peserta dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur, serta 30 peserta dari 21 perhimpunan dokter spesialis. Forum ini diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis sekaligus memperkuat regenerasi kepemimpinan organisasi. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Pengelolaan pengadaan dituntut untuk tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme.
Pesan ini disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik ini  digelar di Hotel Horison pada Selasa, 5 Mei 2026. 

“Kepala UPT Puskesmas tidak boleh menjadi raja kecil atau tidak boleh sembarangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa. tetapi harus tetap melalui mekanisme dari Dinas Kesehatan sebagai tongkat komando yang harus melihat efektivitas dan efisiensi yang tidak mempengaruhi pelayanan,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Mukhibatul Khusnah. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gresik David Lafinson Sipayung dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik Raden Achmad Nur Rizki. 

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan, Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi langkah awal untuk memastikan seluruh belanja direncanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Diperlukan komitmen, integritas, dan kesungguhan para peserta. Jangan jadikan Bimtek ini sebagai beban administratif, melainkan sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat,” tuturnya. 

Ia melanjutkan seiring dengan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi, aparatur pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam melaksanakan proses pengadaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami secara komprehensif tata kelola pengadaan barang dan jasa pada BLUD. Termasuk penerapan prinsip-prinsip Good Governance, manajemen risiko serta pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan,” harap mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Zam Zam Ikhwan dalam arahannya menyampaikan, Puskesmas sudah menjadi BLUD berarti harus bisa mengendalikan di mana kekurangan pelayanan yang kurang baik. Cepat dan tanggap demi melayani masyarakat, kalau inovasi untuk kebaikan layanan jangan ragu selama tidak keluar dari koridor aturan hukum yang berlaku.

“Saya berpesan agar pengelola BLUD, seperti RSUD atau Puskesmas, dapat berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan. Namun tetap berada dalam koridor hukum yang aman,” pesan Kajari Gresik Zam Zam Ikhwan kepada peserta Bimtek. Menurutnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan keleluasaan dalam pengadaan barang dan jasa guna menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan secara cepat dan tepat. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kesalahan dalam pengadaan BLUD tidak hanya berdampak pada administrasi keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD ini berjalan optimal agar mendukung terselenggaranya peningkatan mutu layanan kesehatan,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD Selengkapnya