Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

GRESIK,1minute.id –  PT Petrokimia Gresik (Persero), perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), selaku holding dalam program Relawan Bakti BUMN menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan berupa kebutuhan dasar (basic needs) senilai Rp 75 juta tersebut disalurkan melalui Relawan Bakti BUMN secara bertahap mulai 16 hingga 19 Agustus 2026 ke sejumlah wilayah terdampak.

Terpisah, Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan rasa empati kepada seluruh masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Ia mengatakan, bantuan disalurkan sehari setelah bencana ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, gula, minyak, dan selimut.

“Bantuan kami distribusikan bersama Pupuk Indonesia. Penyalurannya dilakukan secara bertahap, saat ini berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat pada masa tanggap darurat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Daconi di Gresik, Jawa Timur pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Kegiatan yang melibatkan Relawan Bakti BUMN tersebut semula difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian melalui program TAJUMASE (Tani Maju Makmur Sejahtera).

Namun, bersamaan dengan pelaksanaan program, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Situasi tersebut membuat fokus kegiatan disesuaikan, dari agenda pemberdayaan menjadi dukungan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa.

“Program ini awalnya kami siapkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Namun ketika terjadi bencana, kebutuhan masyarakat tentu menjadi prioritas. Karena itu, kami bersama Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN bergerak menyesuaikan program agar kehadiran kami di NTT memberikan manfaat yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelas Daconi.

Menurut Daconi, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Petrokimia Gresik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk ketika menghadapi kondisi darurat.

“NTT memang jauh dari Gresik, tetapi jarak tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menunjukkan kepedulian. Kami ingin masyarakat terdampak merasakan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Ada semangat gotong royong dan dukungan dari Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia untuk membantu mereka melewati masa sulit ini,” ujarnya.

Daconi berharap kondisi di wilayah terdampak segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya. “Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan ketabahan, para korban yang terluka segera pulih, serta kondisi di wilayah terdampak segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” tambahnya.

Gempa bumi kuat mengguncang NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026  dan menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BNPB per Senin, 17 Agustus 2026, gempa tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka-luka. Korban tersebar di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai dan Manggarai Timur.

Pada periode yang sama, BNPB mencatat 914 rumah rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintah, sementara lebih dari 5.000 warga harus mengungsi. (yad) 

Editor : Chusnul Cahyadi 

Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT Selengkapnya

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan 

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus pembenahan sistem pendataan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi menjadi dasar penyusunan program kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal karena memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada di angka 28,8 persen, sementara target hingga Desember sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaian telah mencapai sekitar 57 persen.

Wabup Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan persoalan sistem dan entri data yang masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan PKG. “Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.

Selain persoalan sistem, Wabup Alif menekankan pentingnya memperbaiki proses pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. “Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.

Ia kemudian meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran sekaligus hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, data tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Hasil PKG harus memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Wabup juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi saat mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. “Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta hasil evaluasi PKG nantinya diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program kesehatan tidak sekadar mengulang pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan melalui pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Namun, masih diperlukan percepatan dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait. “Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan. Selain persoalan sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri pada sejumlah aplikasi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan  Selengkapnya

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN

GRESIK,1minute.id – Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan dan akses layanan kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya komitmen seluruh pihak dalam menjaga tata kelola program agar tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, pencegahan kecurangan (fraud) menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat JKN bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka koordinasi pencegahan dan penanggulangan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 6 Agustus 2026.

“Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” harapnya. 

Dikatakan, keberhasilan Kabupaten Gresik dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Gresik dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat melalui skema peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU dan BP Pemda) dengan kebijakan tersebut, Pemkab Gresik hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. 

PBPU dan BP Pemerintah Daerah adalah segmen kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN) di mana warganya didaftarkan dan iuran bulanannya dibayarkan penuh oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program jaminan kesehatan nasional, sebagai salah satu instrumen utama dalam memjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,” ungkap dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

“Komitmen pemerintah tidak berhenti pada perluasan kepesertaan dan penyediaan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola dalam program JKN dimanfaatkan secara tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, Pemkab Gresik menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan Fraud dalam penyelenggaraan program JKN. Menurut Wabup Alif, pencegahan Fraud bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS kesehatan atau Dinas Kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga seluruh tenaga kesehatan. 

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan,  peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan serta membangun budaya integritas di seluruh fasilitas  pelayanan kesehatan,” ujarnya. 

Wabup Alif mengajak seluruh rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dan seluruh mitra penyelenggara program JKN di seluruhKabupaten Gresik untuk menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan  pelayanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” pungkasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

Menurutnya, pencegahan Fraud merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penyelenggaraan program JKN. 

Pihaknya menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan Fraud, memperkuat koordinasi antar Faskes dengan BPJS kesehatan. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi untuk membangun komitmem bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas mengutamakan mutu  pelayanan serta keselamatan pasien kepada masyarakat. 

“Peserta kegiatan terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, klinik, serta pengelola program JKN di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Yunti Fitriani, Direktur rumah sakit, Kepala Puskesmas, dan ketua ASKLIN (Asosiasi Klinik Indonesia) se Kabupaten Gresik, serta jajaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN Selengkapnya

Cuaca Buruk, Ini Skenario Dinkes Gresik untuk Distribusi Logistik Kesehatan ke Pulau Bawean 

GRESIK,1minute.id – Cuaca buruk masih terjadi di perairan Gresik-Pulau Bawean. Moda transportasi laut mandek sepekan terakhir. Akibatnya, distribusi logistik kesehatan pun terancam terganggu. 

Manajemen RSUD Umar Mas’ud, Pulau Bawean meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, termasuk memastikan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat memperoleh layanan kesehatan.

Pada Sabtu, 1 Agustus 2026, seorang pasien dirujuk dari RSUD Umar Mas’ud Bawean ke RSUD Ibnu Sina Gresik dengan pendampingan tenaga perawat hingga tiba di rumah sakit tujuan. Rujukan dilakukan karena kondisi pasien masih mengalami sesak napas dan memerlukan pemeriksaan serta penanganan medis lanjutan. Pada saat yang sama, stok oksigen medis di RSUD Umar Mas’ud mulai menipis akibat terhambatnya distribusi logistik kesehatan dari daratan.

Sebelum proses rujukan dilakukan, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan keluarga pasien dan menjelaskan kondisi medis serta pilihan transportasi yang tersedia. Namun, seluruh layanan kapal menuju Bawean tidak beroperasi akibat cuaca buruk, sementara tiket penerbangan perintis telah habis hingga 7 Agustus 2026. Dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan medis yang bersifat segera, keluarga pasien memutuskan menggunakan pesawat sewaan agar pasien dapat segera dirujuk ke RSUD Ibnu Sina Gresik.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik drg. Setyo Susilo, menjelaskan bahwa terhambatnya distribusi logistik kesehatan merupakan dampak langsung dari cuaca buruk yang menyebabkan kapal pengangkut tidak dapat beroperasi.

“Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menjadi kendala utama dalam distribusi logistik kesehatan ke Bawean. Selama periode 28 Juli hingga 4 Agustus, kapal menuju Bawean tidak beroperasi akibat cuaca buruk sehingga pengiriman logistik kesehatan, termasuk oksigen medis, tidak dapat dilakukan. Saat stok oksigen di RSUD Umar Mas’ud mulai menipis pada 1 hingga 3 Agustus, kami langsung menyiapkan pengiriman darurat sebanyak 40 tabung oksigen. Kami berharap kondisi cuaca membaik dalam satu hingga dua hari ke depan agar distribusi dapat segera dilakukan,” ujar Setyo.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Gresik telah menyiapkan 40 tabung oksigen untuk pengiriman darurat. Selain itu, sebanyak 80 tabung oksigen juga disiapkan sebagai pasokan lanjutan yang akan diberangkatkan segera setelah kapal barang kembali beroperasi.

Selama ini, distribusi oksigen menuju Bawean dilakukan melalui kapal barang dari Pelabuhan Sidayu menuju Pelabuhan Bawean dan telah berjalan lancar selama bertahun-tahun. Namun, cuaca ekstrem yang mengakibatkan terhentinya aktivitas pelayaran menyebabkan distribusi logistik kesehatan ikut terdampak.

Untuk mempercepat penyaluran logistik kesehatan, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan  Gresik, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Palabuhan (KSOP) Gresik 

serta pihak terkait di Paciran dan Lamongan. Apabila kondisi cuaca buruk berlangsung lebih lama, Dinas Kesehatan juga menyiapkan alternatif distribusi dengan berkoordinasi bersama Koarmada II untuk membantu pengiriman gas medis menuju Bawean.

Selain jalur laut, Dinas Kesehatan turut mengkaji kemungkinan distribusi melalui jalur udara. Namun, keterbatasan kapasitas angkut pesawat perintis serta adanya prosedur khusus dalam pengangkutan tabung oksigen menjadikan jalur laut tetap sebagai pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan oksigen medis di RSUD Umar Mas’ud Bawean.

Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk semakin memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pengadaan oxygen generator di RSUD Umar Mas’ud Bawean. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan oksigen medis rumah sakit sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari daratan dapat dikurangi.

“Bawean memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan sistem logistik kesehatan yang kuat. Karena itu, kami terus menyiapkan berbagai langkah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap terjamin meskipun menghadapi tantangan cuaca,” pungkas Setyo. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Cuaca Buruk, Ini Skenario Dinkes Gresik untuk Distribusi Logistik Kesehatan ke Pulau Bawean  Selengkapnya

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean 

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik didapuk menjadi tuan rumah Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston Gresik ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Gresik sebagai tuan rumah pelaksanaan Muswil IDI Jawa Timur. Ia menilai forum musyawarah tersebut menunjukkan kuatnya kultur demokrasi di tubuh organisasi profesi kedokteran.

“Melihat dinamika dalam forum ini, saya sangat terkesan. Organisasi sebesar IDI mampu menunjukkan proses demokrasi yang hidup, dinamis, namun tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalitas,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Tampak hadir di Muswil IDI Jatim antara lain Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS, Wakil Sekretaris Jenderal PB IDI dr. Suroso Agus Widodo, Sp.KFR., AIFO-K, serta Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. Sutrisno, Sp.OG(K).

Turut hadir pula Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dr. dr. Rudy Sapoelete, S.H., M.H., MBA, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dr. Ario Djatmiko, Sp.B(K) Onk, FICS, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian dr. Christrijogo Soemartono Waloejo, dr., Sp.An., KAR. 

Kemudian, Ketua Dewan Pertimbangan IDI . dr. Abdul Fatah, Sp.PD, FINASIM, Ketua MKEK dr. Poernomo Boedi Setiawan, SPPD-KGEH, FINASIM, serta seluruh peserta Muswil dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur.

Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan kesehatan yang semakin kuat dan merata. Ia menegaskan, Pemkab Gresik terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, salah satunya melalui program pembiayaan pendidikan dokter spesialis melalui APBD.

Program tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan, terutama di kawasan kepulauan seperti Bawean. “Kami menyiapkan pembiayaan pendidikan dokter spesialis secara gratis melalui APBD, dengan harapan setelah lulus para dokter ini kembali mengabdi di daerah yang membutuhkan, khususnya Bawean,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, persoalan distribusi dokter masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi seperti IDI menjadi sangat penting. Selain isu distribusi tenaga medis, Gus Yani juga menyoroti fenomena meningkatnya persoalan kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan penanganan kolaboratif lintas sektor. “Fenomena gangguan kesehatan mental pada usia muda kini menjadi tantangan nyata. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi erat bersama IDI untuk menjawab persoalan ini,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. dr. Sutrisno, Sp.OG(K) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Muswil.

Ia menilai Jawa Timur selama ini menjadi wilayah yang sangat solid dalam menjaga dinamika organisasi profesi. “Setiap agenda besar IDI, kabupaten dan kota di Jawa Timur selalu antusias menjadi tuan rumah. Ini menandakan kekuatan organisasi yang luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan bahwa saat ini Jawa Timur memiliki lebih dari 21 ribu dokter, terdiri atas sekitar 16 ribu dokter umum dan lebih dari 6 ribu dokter spesialis, dengan sekitar 450 rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah.

Meski demikian, ia menegaskan distribusi dokter masih belum merata. Sejumlah wilayah masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan, sementara di sisi lain banyak dokter muda yang belum memperoleh penempatan kerja tetap. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat terus memperluas peluang penyerapan tenaga medis.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum PB IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS menegaskan bahwa IDI merupakan mitra strategis pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan nasional.

“IDI bukan oposisi pemerintah. Kami adalah mitra strategis yang hadir untuk bersama-sama mencari solusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, perlindungan dokter muda, serta penguatan disiplin organisasi di tengah dinamika profesi kedokteran yang terus berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, panitia menyampaikan bahwa Muswil IDI Jawa Timur 2026 berlangsung mulai Jumat hingga Minggu dengan diikuti 156 peserta dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur, serta 30 peserta dari 21 perhimpunan dokter spesialis. Forum ini diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis sekaligus memperkuat regenerasi kepemimpinan organisasi. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean  Selengkapnya

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD

GRESIK,1minute.id – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Pengelolaan pengadaan dituntut untuk tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme.
Pesan ini disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik ini  digelar di Hotel Horison pada Selasa, 5 Mei 2026. 

“Kepala UPT Puskesmas tidak boleh menjadi raja kecil atau tidak boleh sembarangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa. tetapi harus tetap melalui mekanisme dari Dinas Kesehatan sebagai tongkat komando yang harus melihat efektivitas dan efisiensi yang tidak mempengaruhi pelayanan,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Mukhibatul Khusnah. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gresik David Lafinson Sipayung dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik Raden Achmad Nur Rizki. 

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan, Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi langkah awal untuk memastikan seluruh belanja direncanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Diperlukan komitmen, integritas, dan kesungguhan para peserta. Jangan jadikan Bimtek ini sebagai beban administratif, melainkan sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat,” tuturnya. 

Ia melanjutkan seiring dengan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi, aparatur pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam melaksanakan proses pengadaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami secara komprehensif tata kelola pengadaan barang dan jasa pada BLUD. Termasuk penerapan prinsip-prinsip Good Governance, manajemen risiko serta pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan,” harap mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Zam Zam Ikhwan dalam arahannya menyampaikan, Puskesmas sudah menjadi BLUD berarti harus bisa mengendalikan di mana kekurangan pelayanan yang kurang baik. Cepat dan tanggap demi melayani masyarakat, kalau inovasi untuk kebaikan layanan jangan ragu selama tidak keluar dari koridor aturan hukum yang berlaku.

“Saya berpesan agar pengelola BLUD, seperti RSUD atau Puskesmas, dapat berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan. Namun tetap berada dalam koridor hukum yang aman,” pesan Kajari Gresik Zam Zam Ikhwan kepada peserta Bimtek. Menurutnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan keleluasaan dalam pengadaan barang dan jasa guna menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan secara cepat dan tepat. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kesalahan dalam pengadaan BLUD tidak hanya berdampak pada administrasi keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD ini berjalan optimal agar mendukung terselenggaranya peningkatan mutu layanan kesehatan,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD Selengkapnya

Wabup Gresik Tutup Pelatihan Teknis Penyusunan SPM dan Renstra BLUD, Komitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

GRESIK,1minute.id –  Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Gresik Shinta Puspitasari menutup pelatihan teknis penyusunan Standar Minimal Pelayanan (SPM) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Hotel Aston Gresik pada Jumat, 24 April 2026. Pelatihan ini di buka oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Dalam sambutannya, Wabup Alif menyampaikan, pelatihan penyusunan standar pelayanan minimal dan rencana strategis BLUD ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola, kinerja layanan, serta akuntabilitas institusi. 

“Pelatihan penyusunan SPM dan rencana strategis BLUD yang dilaksanakan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam mendukung peningkatan tata kelola organisasi yang profesional, transparan dan akuntabel,” ungkap dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Menurutnya, rencana strategis bukan sekadar dokumen administratif. Disamping itu juga, menjadi arah dan pedoman dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

“Melalui kegiatan ini peserta telah memperoleh berbagai pemahaman, wawasan, serta keterampilan teknis dalam menyusun dokumen standar pelayanan minimal dan rencana strategis yang tidak hanya memenuhi aspek administratif. Tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan publik secara berkelanjutan,” harapnya.

Wabup Alif berharap, seluruh peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan ini secara optimal di unit kerja masing masing. Sehingga dokumen standar pelayanan minimal dan rencana strategis BLUD yang dihasilkan benar benar berkualitas, terukur dan selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kesehatan

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada narasumber dan fasilitator atas dedikasi serta kontribusi pemikiran yang telah diberikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta atas kesungguhan, kedisiplinan dan partisipasi aktif selama mengikuti pelatihan ini,” ujarnya. 

“Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terutama bagi tim pengajar dari LPPSP Fisip Universitas Indonesia. Semoga seluruh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh memberikan manfaat yang besar dan berdampak positif bagi peningkatan kinerja BLUD di Kabupaten Gresik serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Wabup Alif juga berpesan kepada semua BLUD bidang kesehatan Kabupaten Gresik agar terus berinovasi meningkatkan kompetensi SDM dan menjaga tata kelola yang baik. Dikatakan, pemerintah daerah akan terus mendukung upaya peningkatan fasilitas kesehatan di semua wilayah pelayanan Puskesmas maupun RSUD. 

“Saya titip jangan sampai ada layanan yang tidak baik, jangan dipersulit terutama kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan dengan menggunakan BPJS. Karena itu adalah hak dasar yang juga harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Gresik,” tegasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, dalam laporannya menyampaikan, progres pelaksanaan pelatihan penyusunan SPM dan Renstra BLUD ini dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 24 April tahun 2026.  Total peserta sebanyak 147 orang berasal dari 3 RSUD, 32 Puskesmas dan UPT Labkesda

“Pelaksanaan kegiatan pada hari pertama telah dilakukan penyusunan Renstra BLUD, kemudian hari kedua penyusunan SPM BLUD, dan hari ketiga rencana tindak lanjut dan evaluasi. Tidak hanya itu, rencana setelah pelatihan ini akan dilakukan Zoom tiap minggu bersama LPPSP UI dan target penyelesaian dokumen SPM dan Renstra dalam 2 bulan,” ungkapnya.

“Untuk itu, pelatihan ini harus berdampak dan selaras dengan visi dan misi Dinas Kesehatan maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik,” tandasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Tutup Pelatihan Teknis Penyusunan SPM dan Renstra BLUD, Komitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan Selengkapnya

Pertama, Pemkab Gresik Sediakan Obat dan Kursi Roda untuk Lansia untuk Calon Jemaah Haji 

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program fasilitasi kesehatan dan alat bantu mobilitas bagi calon jemaah haji (CJH) di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 22 April 2026.

Pemkab Gresik berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah SWT itu. Program fasilitasi kesehatan dan alat bantu mobilitas seperti kursi roda ini untuk memastikan CJH, khususnya lansia, dapat menjalankan ibadah dengan lebih aman dan nyaman.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari evaluasi kebutuhan riil jemaah di lapangan. Menurutnya, bantuan tidak lagi berorientasi pada pemberian uang, melainkan diarahkan pada dukungan yang lebih tepat sasaran. 

“Yang dibutuhkan jemaah itu kesehatan dan mobilitas. Di sana aktivitasnya fisik, berjalan jauh, cuaca panas. Kalau tidak disiapkan, biaya untuk obat bisa menghabiskan bekal jemaah,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Sebagai bentuk perhatian tersebut, Pemkab Gresik menyiapkan paket obat untuk seluruh CJH tahun 2026. Paket tersebut meliputi vitamin harian untuk daya tahan tubuh selama 40 hari, obat flu dan batuk, vitamin B kompleks untuk mengatasi kelelahan, serta obat pereda nyeri. Selain itu, juga menyediakan fasilitas kursi roda bagi jemaah lansia melalui skema pinjam pakai. Kebijakan ini diambil untuk memastikan ketepatan penggunaan sekaligus memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan barang daerah.

Langkah ini menjadi semakin relevan mengingat profil jemaah haji Gresik didominasi usia lanjut. Berdasarkan analisa risiko CJH tahun ini, tercatat sedikitnya 101 jemaah membutuhkan dukungan kursi roda selama pelaksanaan ibadah.

Bupati Yani menegaskan bahwa program ini merupakan langkah awal yang akan terus disempurnakan ke depan. “Kita masih belajar, tapi yang terpenting adalah program ini benar-benar menjawab kebutuhan jemaah. Ke depan akan kita evaluasi dan perkuat melalui koordinasi yang lebih intens,” tegasnya.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gresik Lulus, menyampaikan bahwa jemaah lansia memang terus meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. “Mayoritas jemaah kita berada pada kategori usia yang memerlukan pendampingan, baik dari sisi kesehatan maupun mobilitas. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian, dan KBIHU menjadi sangat penting agar pelayanan kepada jemaah bisa optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kesiapan jemaah tidak hanya soal administrasi keberangkatan, tetapi juga kesiapan fisik dan dukungan fasilitas selama di Tanah Suci. Program fasilitasi ini turut diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk Dinas Sosial yang menyalurkan kursi roda bagi jemaah lansia melalui KBIHU dengan mekanisme pinjam pakai. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pertama, Pemkab Gresik Sediakan Obat dan Kursi Roda untuk Lansia untuk Calon Jemaah Haji  Selengkapnya

Yayasan Jantung Indonesia Gresik & Sidoarjo Kampanyekan Senam Jantung Sehat di Gresik 

GRESIK,1minute.id – “Sehat Diimulai dari Saya” adalah kampanye kesadaran diri untuk hidup sehat yang berfokus pada tindakan preventif individu. Pola hidup sehat ini, salah satunya dikampanyekan oleh Yayasan Jantung Indonesia (YJI) sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah penyakit jantung sejak dini.

Hal itu dikemukakan oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka “Wisata dan Seminar Olahraga Yang Baik dan Benar” Kolaborasi Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Kabupaten Gresik bersama YJI Kabupaten Sidoarjo di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Sabtu, 18 April 2026.

“YJI Sidoarjo sangat menginspirasi kita semua, maka dari itu, mari kita kampanyekan ke masyarakat secara luas. Penyakit jantung ini tidak semua dipahami orang, hal seperti ini akan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Wabup Alif berharap, kegiatan ini menjadi energi positif untuk bersama sama meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat melalui aktifitas fisik dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Ini adalah peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, hipertensi dan diabetes melitus. 

Dikatakan, Yayasan Jantung Indonesia memiliki peran penting untuk menggalakkan gaya hidup yang lebih sehat dan menjadi mitra pemerintah dalam mengkampanyekan kebiasaan hidup sehat melalui aktifitas fisik. “Saya berharap kegiatan ini dapat terus digalakkan dan disebarluaskan sehingga masyarakat dapat ikut berperan bersama untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya,” tutur Alif yang juga Pembina Senam Jantung Sehat Kabupaten Gresik ini.

Menurutnya,  kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jantung. Selain itu, dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan olahraga yang medukung kesehatan jantung, sambil memperluas wawasan tentang pentingnya hidup sehat.

“Saya berharap kolaborasi YJI Kabupaten Gresik dan YJI Sidoarjo dapat mengenalkan senam jantung kepada masyarakat. Dengan begitu upaya mencegah masyarakat terhindar dari penyakit jantung dapat dilakukan,” imbuhnya. 

Di tempat sama, Sekretaris YJI Sidoarjo Suwignyo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Gresik yang sudah menerima rombongan YJI Sidoarjo. Menurut dirinya, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kebersamaan, kerukunan dan kekompakan selain itu untuk menggerakkan masyarakat hidup sehat. 

“Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Sidoarjo menjalankan misi promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah di masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan dengan membentuk Klub Jantung Sehat (KJS) Lokasi Desa se-Kabupaten Sidoarjo,” katanya.

Sebelum seminar, kegiatan gerakan senam jantung juga dilakukan YJI Kabupaten Gresik dan YJI Kabupaten Sidoarjo di halaman Kantor Bupati Gresik. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan kesehatan Gratis yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Yayasan Jantung Indonesia Gresik & Sidoarjo Kampanyekan Senam Jantung Sehat di Gresik  Selengkapnya

Pemkab Gresik Perkuat Kolaborasi dengan  Perusahaan Percepat Penurunan Stunting di Desa 

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Gresik bersama PT Cargill Indonesia menutup Program Promosi dan Pencegahan Stunting Fase 2 di enam desa di Kecamatan Manyar pada Senin, 30 Maret 2026.

Kegiatan dikemas dalam Halal Bihalal ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi percepatan penurunan stunting di tingkat desa di Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dan tidak dapat dilakukan secara parsial. “Penurunan stunting ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Tidak bisa hanya pemerintah daerah, tidak cukup Dinas Kesehatan, tidak cukup KBPPPA, dan tidak bisa hanya perusahaan. Ini harus kolaboratif,” tegas dr Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif.

Sebanyak 42 laskar cegah stunting telah dilatih dalam komunikasi perubahan perilaku untuk mendukung edukasi di masyarakat. Intervensi juga menyasar kelompok strategis. Sebanyak 452 ibu menyusui mendapatkan edukasi dan dukungan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta 440 orang tua balita PAUD memperoleh pengetahuan kesehatan melalui parenting cegah stunting. 

Selain itu, 300 remaja putri telah mendapatkan edukasi melalui program Youth Speak Up Cegah Stunting. Dari sisi pelaksanaan kegiatan, tercatat 300 paket PMT edukasi telah didistribusikan dan 10 kali pertemuan sosialisasi telah dilaksanakan. 

Program ini juga menghasilkan resolusi tindakan yang diterapkan di tingkat keluarga, sekolah, dan desa. Penguatan komunikasi dilakukan melalui produksi dan pemasangan 500 lembar stiker edukasi terkait penyebab stunting yang menjangkau sedikitnya 100 keluarga sasaran. 

Media ini dimanfaatkan untuk mendukung kader dalam menyampaikan pesan pencegahan stunting secara lebih efektif. Wabup Alif menekankan bahwa keberhasilan program harus diukur dari dampak nyata terhadap penurunan angka stunting. “Target utama kita adalah penurunan stunting. Program boleh banyak, relawan boleh banyak, tapi kalau tidak berdampak, itu yang harus kita evaluasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan di Kecamatan Manyar sebagai kawasan industri dengan mobilitas penduduk yang tinggi, serta masih ditemukannya pernikahan usia muda yang berdampak pada pola asuh dan pemenuhan gizi anak. Menurutnya, edukasi menjadi kunci dalam pencegahan stunting, terutama dalam membangun kesadaran orang tua terkait pentingnya pemenuhan gizi anak.

“Memberikan asupan gizi kepada anak itu tidak mudah. Butuh kesabaran, waktu, dan pemahaman. Di sinilah peran edukasi menjadi sangat penting,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya fokus intervensi agar hasil yang dicapai lebih optimal. “Kita tidak harus langsung menjangkau semua desa. Cukup fokus di enam desa ini, tapi hasilnya harus signifikan. Kalau ini berhasil, akan sangat membantu pemerintah daerah,” tambahnya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong penguatan intervensi berbasis desa melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui forum rembuk stunting desa, keterlibatan kader, serta dukungan dunia usaha.

Wabup Alif juga mengapresiasi peran laskar cegah stunting yang dinilai menjadi ujung tombak dalam pendampingan masyarakat di tingkat desa. “Laskar ini harus kita kuatkan bersama. Harus terhubung dengan program pemerintah, dengan tenaga kesehatan, agar bergerak dalam satu tujuan yang sama,” tuturnya.

Ke depan, enam desa dampingan di Kecamatan Manyar diharapkan dapat menjadi model dengan capaian penurunan stunting yang signifikan dan berkelanjutan. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi

Pemkab Gresik Perkuat Kolaborasi dengan  Perusahaan Percepat Penurunan Stunting di Desa  Selengkapnya