Pemerintahan
Home / Pemerintahan

Pelayanan Publik Pemkab Gresik Dapat Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Ombudsman Republik Indonesia memberikan Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Pengumuman tersebut disampaikan secara daring dari Aula Ombudsman RI, Jakarta dan diikuti secara virtual oleh jajaran Pemkab Gresik pada Kamis, 29 Januari 2026.

Kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang bertujuan mendorong perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Opini Ombudsman menjadi referensi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penguatan pengawasan pelayanan publik dilakukan sejak 2013. Namun mulai tahun 2025 resmi bertransformasi menjadi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil penilaian kini dituangkan dalam bentuk kategori opini Ombudsman RI dan tidak lagi berbasis skor numerik.

Penilaian Maladministrasi Tahun 2025 dilaksanakan pada periode September hingga November 2025 melibatkan 38 kementerian, 8 lembaga, 38 pemerintah provinsi, 56 pemerintah kota, serta 170 pemerintah kabupaten. Penilaian mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Ada empat dimensi utama penilaian masing-masing input yakni input (kesiapan SDM dan sarana prasarana), proses (pemenuhan standar pelayanan publik), output (persepsi maladministrasi dari pengguna layanan), serta pengaduan (pengelolaan laporan masyarakat).

Dalam penilaian tahun ini, selain Kabupaten Gresik, terdapat enam pemerintah kabupaten lain yang juga memperoleh Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Bojonegoro, Demak, Jember, dan Sidoarjo.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa opini tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan pelayanan publik. “Opini Ombudsman ini bukan sekadar penilaian, tetapi bagian dari upaya perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi capaian tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda)  Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. Ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa hasil penilaian Ombudsman RI tersebut akan dijadikan bahan evaluasi berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gresik terus meningkat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. “Ke depan, kami berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap sesuai standar, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta bebas dari praktik maladministrasi,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menyatakan akan mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik melalui evaluasi lanjutan dan inovasi layanan. Selain itu memperkuat tata kelola serta mekanisme pengaduan masyarakat, agar pelayanan publik tetap bersih dan berintegritas. (yad) 

Pelayanan Publik Pemkab Gresik Dapat Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Alif Sambut Hangat Tamu dari Tabalong, Jelentrehkan Aplikasi Gresik Urus Stunting dan Strategi Kolaboratif Penurunan Stunting 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Aplikasi Gresik Urus Stunting (GUS) menjadi topik utama saat Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Tabalong, Provinsi Kalimantan Timur, Habib Muhammad Taufan Alkaf pada Kamis, 29 Januari 2026.

Menurut Wabup Alif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memiliki inovasi digital bernama GUS (Gresik Urus Stunting) yang dapat diakses secara daring dan memuat data stunting hingga tingkat desa.

“Di aplikasi itu, ada data stunting sudah sampai tingkat desa, sehingga kami bisa memastikan daerah (desa/Kelurahan) mana saja yang masih tinggi. Tanpa data yang akurat, kami tidak bisa bekerja secara tepat sasaran,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan data menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian program. Dengan data dalam aplikasi GUS tersebut, pemerintah daerah dapat langsung melakukan intervensi kepada kecamatan maupun desa yang memiliki angka stunting tinggi.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan program Detak Kris (Deteksi Tanggulangi Kurangi Keluarga Risiko Stunting) yang dijalankan bersama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA). Program ini menyasar calon pengantin dan ibu hamil sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini.

“Stunting itu ada yang pre, ada yang sudah sakit. Yang pre menjadi tugas KBPPPA, mulai dari data orang mau menikah sampai ibu hamil, agar bisa diintervensi lebih awal,” jelasnya. Detak Keris ini, Pemkab Gresik didukung oleh 1.030 kader pendamping keluarga yang tersebar di 356 desa dan kelurahan. Para kader ini terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB yang bertugas memberikan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting.

“Stunting bukan hanya soal anak kurang makan, tapi juga soal ibu saat hamil. Kader-kader inilah yang mendampingi, mengedukasi, memastikan pola makan dan asupan gizi anak agar tidak terjadi stunting,” ungkapnya.

Wabup Alif juga menyoroti peran dunia usaha melalui program orang tua asuh bagi anak stunting, yang melibatkan perusahaan di sekitar wilayah desa sebagai bagian dari program CSR. “Anak-anak yang stunting punya orang tua asuh. Perusahaan-perusahaan di sekitar desa ikut memberikan dukungan, ini bentuk kolaborasi nyata,” ungkapnya.

Menurutnya, penurunan stunting di Kabupaten Gresik tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN, tetapi juga melibatkan APBDes serta dukungan CSR perusahaan, sehingga menjadi gerakan bersama lintas sektor. (yad)

Wabup Alif Sambut Hangat Tamu dari Tabalong, Jelentrehkan Aplikasi Gresik Urus Stunting dan Strategi Kolaboratif Penurunan Stunting  Selengkapnya
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif (tengah) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Mukhibatul Khusnah (dua dari kiri) dalam acara Penghargaan UHC Award 2026 di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026 ( Foto : Istimewa)
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Pemkab Gresik Raih UHC Award 2026 Kategori Madya, Wabup Gresik Bukti Nyata Jamin Hak Dasar Masyarakat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik meraih penghargaan kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, yang mewakili Bupati Gresik, pada acara penganugerahan di Jakarta International Expo (JIEXPO) pada Selasa, 27 Januari 2026.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memperluas akses layanan kesehatan serta memastikan seluruh warga memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar dokter Alif, sapaan, Asluchul Alif.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan capaian Universal Health Coverage melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam Nawakarsa, khususnya program Gresik Sehati.

“Fokus kami ke depan bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui layanan kesehatan yang berkualitas,” ujar Wabup Gresik.

Universal Health Coverage (UHC) Awards merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjamin penduduknya memperoleh akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penghargaan ini terdiri atas beberapa kategori, dengan kategori utama sebagai tingkat tertinggi yang diberikan kepada daerah dengan tingkat kepesertaan dan keaktifan JKN yang tinggi serta didukung oleh kebijakan daerah yang berkelanjutan. 

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa capaian Universal Health Coverage tidak boleh berhenti pada status atau kategori semata.

“Tahun depan, daerah yang berada pada kategori Madya harus naik menjadi Utama. Bagi daerah yang telah mencapai kategori Utama, tidak ada pilihan lain selain terus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan daerah dalam mencapai UHC harus diiringi dengan peningkatan mutu layanan kesehatan agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr. Mukhibatul Khusnah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan serta arahan pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, terima kasih atas arahan dan bimbingan bapak bupati, wakil bupati, dan  sekretaris daerah, serta peran aktif seluruh kepala perangkat daerah dan masyarakat. Capaian Penghargaan UHC Awards ini dapat kita pertahankan. Mari terus memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Sehatnya rakyat adalah tujuan utama,” tuturnya. (yad) 

Editor : Chusnul Cahyadi

Pemkab Gresik Raih UHC Award 2026 Kategori Madya, Wabup Gresik Bukti Nyata Jamin Hak Dasar Masyarakat  Selengkapnya
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Kades Pangkah Wetan Syaifullah Mahdi (kanan) di kampung Bandeng di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik pada Selasa, 27 Januari 2026 ( Foto : Istimewa)
Home / Pemerintahan

Zulhas Kunjungi Kampung Bandeng, Gresik Siap Pasok Bandeng untuk Program MBG

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan kunjungan kerja ke Kampung Perikanan Budidaya (KPB) “Kampung Bandeng” dan Desa Nelayan Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik pada Selasa, 27 Januari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas mengapresiasi Kampung Bandeng dengan luas potensi budidaya 3.840 hektar tersebut. Sekaligus momentum penting sinkronisasi kebijakan pusat dengan potensi lokal di wilayah yang dikenal sebagai sentra bandeng.

Menurut Zulhas, sektor perikanan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di daerah-daerah pesisir, termasuk di Kabupaten Gresik.

“Pemerintah akan membangun 20 ribu hektar tambak ikan pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ribuan tambak ikan itu dipastikan bisa memenuhi kebutuhan 82,9 juta porsi untuk penerima manfaat MBG di 2026,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dipercepat. Tahun ini ditargetkan 80 ribu KDMP. Hingga Maret, diperkirakan sudah selesai 30 ribu KDMP. Terima kasih kepada TNI dan pemerintah daerah yang luar biasa atas kontribusinya dalam mendorong percepatan pembangunan koperasi ini.

“Program ini merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang dicanangkan Bapak Presiden. Koperasi desa nantinya menjadi pusat penampungan hasil ekonomi rakyat dan akan bekerja sama dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” jelasnya.

Di tempat sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Gresik Misbahul Munir mewakili Bupati Gresik menyampaikan bahwa kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Gresik dalam memperkuat sektor pangan dan perikanan.

“Kampung budidaya perikanan atau Kampung Bandeng Desa Pangkah Wetan menjadi salah satu perhatian serius pemerintah pusat terhadap pengelolaan tambak ikan budidaya di wilayah Gresik sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan,” singkatnya.

Sementara itu,  Kepala Desa Pangkah Wetan Saifullah Mahdi, memaparkan perkembangan signifikan sektor perikanan budidaya, khususnya ikan bandeng, yang menjadi komoditas unggulan desa tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran pemerintah memberikan dampak nyata terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen petani tambak, hingga lonjakan produksi dan potensi pasar.

“Total produksi budidaya mencapai 20.000–25.000 ton per tahun. Sedangkan untuk produksi tangkap 15.000–20.000 ton per tahun,” terang Sandi, sapaan,  Syaifullah Mahdi. 

Menurutnya, permintaan pasar tinggi, hingga saat ini, seluruh hasil produksi masih terserap habis oleh pasar lokal. Tingginya antusiasme pasar domestik membuat stok bandeng sering kali masih belum mencukupi untuk memenuhi permintaan luar daerah maupun ekspor.

Menanggapi arahan pemerintah pusat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sandi menyatakan kesiapannya untuk memasok kebutuhan protein dari ikan bandeng. Namun, ia menyadari adanya tantangan fisik pada ikan bandeng, yaitu durinya yang tajam.

“Kami sedang mencari formulasi pengolahan yang tepat. Karena bandeng memiliki banyak duri yang rentan bagi anak-anak. Kami berencana mengolahnya menjadi bandeng presto atau otak-otak agar aman dan nyaman dikonsumsi dalam menu MBG,” ujar Sandi. “Langkah hilirisasi ini diharapkan tidak hanya mendukung kecukupan gizi anak sekolah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi warga Pangkah Wetan,” tandasnya.(yad) 

Editor: Chusnul Cahyadi

Zulhas Kunjungi Kampung Bandeng, Gresik Siap Pasok Bandeng untuk Program MBG Selengkapnya
Ekbis / Home / Pemerintahan

Dahlan Iskan dan Puluhan Pengusaha Kunjungi Gresik, Pemkab Saguhkan Menu Sego Krawu

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Puluhan pengusaha peserta DISWAY Explore Business with Dahlan Iskan di Kabupaten Gresik berkunjung ke Pemkab Gresik pada Minggu, 25 Januari 2026. Rombongan yang dipimpin langsung oleh founder Harian Disway, Dahlan Iskan disambut oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif,  Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman, Asisten II Setda Gresik Misbahul Munir, serta Kepala DPMPTSP Gresik Reza Pahlevi. 

Mereka diterima di ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik. Untuk menyambut tamu tersebut, Pemkab Gresik menyuguhkan menu Sego Krawu. Kuliner khas Gresik yang tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sejak 2022 itu. Peserta pun lahap menyantap makanan khas Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik itu. 

Sebelum beraudiensi di Kantor Bupati Gresik, para peserta terlebih dahulu mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Manyar, kawasan industri strategis yang menjadi salah satu penggerak utama investasi nasional dan internasional di Jawa Timur.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa Gresik memiliki potensi strategis yang lengkap, mulai dari garis pantai yang panjang, keberadaan sembilan pelabuhan, hingga basis industri dan tenaga kerja yang kuat.

“Investasi di Gresik kami dorong tumbuh, tetapi prinsipnya jelas: investasi naik, angka kemiskinan wajib turun. Sebelum merekrut tenaga kerja dari luar, kami mendorong optimalisasi tenaga kerja asal Gresik. Kami siapkan tenaga kerjanya dengan berbagai pelatihan dengan sertifikat BNSP,” tegas dokter Alif, sapaan,  Asluchul Alif. 

Wabup Alif turut menekankan implementasi Perda No. 7 Tahun 2022 yang diatur lebih lanjut dengan Perbup No. 71 Tahun 2024, yang mengatur kewajiban perusahaan mempekerjakan minimal 60 persen tenaga kerja asal Gresik, sebagai bentuk keberpihakan nyata pada masyarakat lokal.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kemudahan berinvestasi. Jika terdapat hambatan meski persyaratan telah dipenuhi, Pemkab Gresik membuka ruang aduan secara terbuka. “Pintu kami terbuka. Pak Bupati dan saya berkomitmen akan menindak tegas jika ada pihak yang menghambat Bapak-Ibu dalam berinvestasi di Kabupaten Gresik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dokter Alif menjelentrehkan capaian dan keunggulan sektor unggulan daerah. Meskipun dikenal sebagai kota industri, di bidang perikanan Gresik dikenal sebagai salah satu sentra penghasil bandeng. Sementara di sektor pertanian, Gresik merupakan daerah lima besar di Jawa Timur dalam penghasil beras yang menopang ketahanan pangan. Pada sektor investasi, Gresik tercatat sebagai penyumbang terbesar realisasi investasi di Jawa Timur, dengan capaian Rp 29,4 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, lima Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang siap ditawarkan kepada investor juga diperkenalkan, meliputi: Industri Pengolahan Logam Tembaga, Industri Alat dan Mesin Pertanian, Industri Hilirisasi Timah, Industri Garam Farmasi, dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah di Kabupaten Gresik.

Sementara itu,  Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftachul Rachman, menyampaikan bahwa arah kebijakan investasi di Gresik berlandaskan prinsip kemaslahatan masyarakat. “Investasi di Kabupaten Gresik bukan sekadar mengejar nilai ekonomi. Prinsipnya adalah kemaslahatan masyarakat. Investasi yang masuk harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Gresik,” tegas Sekda.

DISWAY Explore Business with Dahlan Iskan menjadi ruang temu antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan pelaku usaha lintas sektor. Sekaligus momentum untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Gresik tumbuh berdampingan dengan identitas lokal, kekuatan ekonomi rakyat, serta keberpihakan pada masyarakat. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

Dahlan Iskan dan Puluhan Pengusaha Kunjungi Gresik, Pemkab Saguhkan Menu Sego Krawu Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Ini Cara PWI-DPRD Gresik Dorong Kemandirian Daerah, Disaat Dana Transfer ke Daerah Cekak

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik berkolaborasi dengqn DPRD Gresik menggelar Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” di Hotel Horison GKB, Gresik pada Kamis, 22 Januari  2026.

Dialog publik yang menghadirkan tiga pembicara yakni, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim ini rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI. 

Dialog yang dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPRD Gresik yakni, Ahmad Nurhamim; Lutfil Dhawam dan Mujid Riduan. Dikalangan eksekutif antara lain, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik Johar Gunawan, Kepala Disparekrafbudpora Syaifudin Ghozali. Perwakilan akademisi, perusahaan serta lembaga swadaya masyarakat ini berlangsung gayeng.

Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, tampil pertama dengan menyentil SILPA 2025 lebih kurang Rp 400 miliar. Serta, kekuatan APBD Gresik yang “hanya” Rp 3,3 Triliun. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1, 1 triliun. ‘Kalau melihat potensi, dimana terdapat 900-an perusahaan berskala menengah dan besar, memiliki potensi PAD yang lebih besar,” katanya sambil membandingkan PAD Jember yang tanpa industri.

Seharusnya, ia melanjutkan, PAD bisa lebih dari Rp 1,1 triliun. Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi tuan rumah yang mendapat keuntungan besar bagi kesejahteraan warganya. “Lebih dari 50 persen dari PDRB Gresik disumbang oleh industri olahan. Sementara PAD hanya bertumpu pada pajak daerah, retribusi, BPHTB saja. Jangan bergantung pada sektor tersebut. Pemerintah daerah bisa menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan lainnya,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif yang tampil setelah Lutfil Hakim mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Ia menilai pendekatan smart revenue menjadi strategi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

Dokter Alif, begitu sapaannya, berterima kasih atas masukan dan saran untuk peningkatan PAD. Ke depan pihaknya tengah menggenjot sektor pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. PBG menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan,” tukasnya.

Ia mengakui bahwa selama ini Pemkab Gresik masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB dan PBJT listrik. Ia juga mengungkap hasil kajian potensi pajak daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi strategi peningkatan PAD. Antara lain dengan memperluas basis penerimaan. “Mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial, memperbaiki basis data pajak, dan memperbaiki penilaian,” jelasnya.

Lalu memperkuat proses pemungutan, melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif, dan peningkatan SDM serta peralatan penunjang. Kemudian penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasix

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Pihaknya menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar. 

Kondisi tersebut berdampak langsung pada keuangan daerah. Khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dikepras. Oleh karena itu, pihaknya mendorong sektor PAD agar lebih maksimal guna menutupi pengurangan TKD tersebut. “PAD sangat menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang. Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Untuk mendongkrak PAD, pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik. “Kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono mengatakan, melalui dialog publik ini, PWI bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran. “Akan tetapi bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggran yang dialokasikan itu tepat sasaran,” jelas Deni. Selain pengelolaan anggaran, pemerintah daerah juga dituntut lebih inovatif dan adaptif dalam pendapatan daerah. Kolaborasi dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk menghadirkan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

“Dialog publik ini adalah sumbangsih kecil dari PWI Gresik. Pers tdak hanya menulis berita tapi juga memberikan solusi dari permasalahan masyarakat dan daerah. Harapannya bisa bermanfaat dalam perumusan kebijakan untuk kesejahteraan,” tutupnya. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Ini Cara PWI-DPRD Gresik Dorong Kemandirian Daerah, Disaat Dana Transfer ke Daerah Cekak Selengkapnya
Home / Pemerintahan

2026 : Pemkab Gresik Fokus Perbaikan JPD Rusak menjadi Mantap

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bakal fokus melakukan pembenahan infrastruktur Jalan Poros Desa (JPD). Kebijakan yang bakal dimulai tahun ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi capaian kinerja pembangunan jalan sepanjang tahun 2025 sekaligus menjawab masih tingginya kebutuhan penanganan jalan desa di berbagai kecamatan.

“Bangun Desa, Menata Kota”. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik penanganan infrastruktur JPD di seluruh kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan kategori rusak ringan, sedang dan berat diestimasikan sebesar Rp 2,83 triliun. 

Duet Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif, Bupati dan Wakil Bupati Gresik akan memfokuskan pembangunan infrastruktur JPD dengan kategori jalan rusak menjadi mantap kebutuhan anggaran diestimasikan sebesar Rp 1 triliun. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap selama 4 tahun, periode 2026 sampai 2029. Setiap tahun, akan mengalokasikan minimal sebesar Rp 250 miliar.

Pada 2026, Pemkab Gresik akan memprioritaskan peningkatan dan pelebaran JPD pada ruas-ruas strategis yang berfungsi sebagai penghubung antar desa, jalur distribusi hasil pertanian dan industri, serta akses utama layanan pendidikan dan kesehatan. 

Sejumlah program yang direncanakan antara lain peningkatan JPD di beberapa wilayah kecamatan, pelebaran jalan pada jalur dengan tingkat kepadatan tinggi, serta pemeliharaan berkala untuk menjaga kemantapan jalan yang telah dibangun sebelumnya.

Sebagai gambaran capaian, sepanjang tahun 2025 DPUTR  Gresik telah melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan dengan total panjang 22,257 kilometer menggunakan konstruksi beton, aspal, dan paving yang tersebar di 37 titik. Pekerjaan tersebut meliputi peningkatan dan pelebaran jalan, rekonstruksi ruas jalan, pembangunan jembatan baru, serta perbaikan fasilitas pendukung infrastruktur di Pulau Bawean.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa keberhasilan perbaikan jalan tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus dikerjakan secara menyeluruh. Ia mendorong Dinas PUTR untuk memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya para camat di wilayah yang memiliki ruas jalan rusak.

“Upaya peningkatan kemantapan jalan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Camat memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi wilayahnya. Insight dari mereka sangat dibutuhkan agar perbaikan jalan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam menentukan prioritas perbaikan, Pemkab Gresik turut melibatkan partisipasi masyarakat. Aduan dan laporan yang masuk melalui media sosial, kanal Lapor Gus, hingga layanan panggilan darurat 112 dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan ruas jalan yang akan ditangani. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi

2026 : Pemkab Gresik Fokus Perbaikan JPD Rusak menjadi Mantap Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Susun Draf RKPD 2027 Ditengah Kondisi Fiskal Cekak, Bupati Gresik Pertajam Prioritas Pembangunan untuk Masyarakat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027 di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 15 Januari 2026.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027 yang bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif. 

Dalam sambutannya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menekankan pentingnya penajaman prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bupati juga mengingatkan tantangan pembangunan ke depan dihadapkan pada kondisi efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran.

“Dalam situasi keterbatasan fiskal, kolaborasi dan saling mendukung menjadi kunci. Program pembangunan harus dipilih secara selektif dan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Gus Yani, sapaan, Fandi Akhmad Yani.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir, menyampaikan sejumlah masukan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027. Masukan tersebut meliputi pengelolaan sampah di tingkat desa, peningkatan kualitas jalan dan lingkungan desa, perawatan jalan kabupaten, perbaikan sekolah negeri dan swasta yang mengalami kerusakan berat, peningkatan layanan kesehatan khususnya di Pulau Bawean, serta penataan pertanahan dan optimalisasi aset daerah.

Terkait pengelolaan sampah, Munir menegaskan perlunya sistem pengelolaan yang terintegrasi hingga tingkat desa. “Pengelolaan sampah perlu terintegrasi sampai ke desa. Sistem ini harus dijalankan hingga tingkat desa. Saya menerima aspirasi dari kelompok masyarakat desa yang pengelolaan sampahnya belum terintegrasi dengan baik, baik di TPS maupun TPST. Harapannya, sistem ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rahman, memaparkan kondisi kapasitas riil keuangan daerah sebagai dasar penyusunan RKPD 2027. Pada Rancangan Awal RKPD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,38 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 sebesar Rp3,99 triliun.

Dari sisi pendapatan transfer, pada Rancangan Awal RKPD 2027 diperkirakan sebesar Rp1,75 triliun, turun dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 yang mencapai Rp 2,30 triliun. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan efisien dalam merancang program pembangunan. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Susun Draf RKPD 2027 Ditengah Kondisi Fiskal Cekak, Bupati Gresik Pertajam Prioritas Pembangunan untuk Masyarakat  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

SPPG GMMS Libatkan 80 Persen Relawan Warga, Siap Layani 1000 Siswa

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gresik bertambah satu lagi. SPPG anyar itu bernama Yayasan Gresik Mentari Mandiri Sejahtera (GMMS) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) GKB Gresik. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif yang meresmikan SPPG GMMS itu pada Kamis, 15 Januari 2026.

Hal ini merupakan bagian dari penguatan layanan pemenuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Menariknya, SPPG ini digerakkan oleh relawan yang sebagian besar berasal dari masyarakat setempat.

Wabup Gresik Asluchul Alif menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama organisasi masyarakat yang telah berkontribusi langsung dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Terima kasih atas keterlibatan semua pihak. Ini bentuk kolaborasi nyata yang kami butuhkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, selain pemenuhan gizi, aspek lingkungan harus menjadi perhatian serius. Wabup Alif berpesan kepada relawan maupun pengelola SPPG agar manajemen sampah dan kebersihan lingkungan benar-benar dijaga. “Pelayanan gizi harus berjalan seiring dengan lingkungan yang sehat. Ini penting agar manfaat program bisa berkelanjutan,” tambah dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Sebagai tahap awal, SPPG Yayasan GMMS akan menyuplai MBG bagi dua sekolah dengan sasaran sekitar 1.000 siswa. Ke depan, kapasitas layanan ditargetkan meningkat hingga maksimal 3.000 porsi per hari, mencakup peserta didik, ibu menyusui, ibu hamil, serta balita.

Keberadaan SPPG ini juga memberi dampak sosial langsung bagi warga sekitar. Sekitar 80 persen relawan yang terlibat berasal dari masyarakat Yosowilangun, sehingga program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Ketua PDM Gresik Muhammad Thoha Mahsun, berpesan agar kebersihan menjadi perhatian utama dalam operasional SPPG. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan gizi yang terpenuhi menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara optimal. “Jika kebersihan terjaga dan gizi tercukupi, anak-anak kita bisa tumbuh sehat dan maksimal,” ujarnya. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

SPPG GMMS Libatkan 80 Persen Relawan Warga, Siap Layani 1000 Siswa Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Jaga Daya Beli Masyarakat Jelang Ramadan, Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik Gelar Pasar Murah

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berkolaborasi dengan Pemkab Gresik menggelar pasar murah di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa, 14 Januari 2026.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memantau langsung pasar murah yang menjual bahan kebutuhan pokok penting (bapokting), seperti, beras, minyak goreng, telur, gula dan daging ayam itu. 

Kehadiran dua pucuk pimpinan di Jawa Timur dan Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik itu untuk memastikan pelaksanaan Pasar Murah berjalan tertib serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Dalam hitungan tidak lebih 3 jam, nilai transaksi mencapai Rp 39.127.000 atau Rp 39,12 juta. 

Menurut Khofifah Indar Parawansa, menjelang bulan suci, Ramadan biasanya harga kebutuhan pokok akan terkerek naik bila kebutuhan meningkat sedangkan pasokan berkurang. “Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kebutuhan logistik pasti meningkat. Kalau permintaan tinggi tapi pasokan standar, harga akan naik,” ujar Khofifah di sela-sela kegiatan.

Pasar Murah, imbuhnya, menjadi cara pemerintah menjawab situasi tersebut. Bukan hanya menahan harga, tetapi memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. “Kita ingin memastikan bahwa di Jawa Timur ketika demand tinggi, supply juga kuat. Dengan begitu, daya beli masyarakat bisa kita jaga melalui pasar-pasar murah seperti ini,” tegasnya. 

Ia menjamin sluruh komoditas yang dijual dipastikan berada jauh di bawah harga pasar. Daging ayam ras yang di pasaran rata-rata Rp 39.000 per kilogram, di pasar murah dijual Rp30.000. Telur ayam ras yang biasanya Rp 29.000, dilepas Rp22.000 per pack. Beras SPHP yang di pasar bisa mencapai Rp13.500 per kilogram, di sini dijual Rp 11.000. Bahkan gula pasir yang HET-nya Rp 17.800, dijual Rp14.000 per kilogram.

“Ini bentuk konkret bagaimana pemerintah menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat,” tegas Khofifah. Antusiasme warga terlihat jelas dari cepatnya stok habis. Gula pasir, Minyakita, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, hingga daging ayam ras ludes terjual. Dari stok beras SPHP sebanyak 4 ton, tercatat 1 ton terjual hanya dalam waktu singkat.

Berdasarkan data transaksi, Pasar Murah di Balai Desa Banjarsari mencatat total nilai transaksi sebesar Rp39.127.000. Dari jumlah tersebut, transaksi komoditas bahan pokok mencapai Rp32.944.000, sementara produk IKM menyumbang Rp6.183.000. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

Jaga Daya Beli Masyarakat Jelang Ramadan, Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik Gelar Pasar Murah Selengkapnya