Pemerintahan
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Dorong Pramuka Jadi Generasi Cerdas di Era Digital

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong anggota Gerakan Pramuka Kecamatan (Kwarcam) Balongpanggang menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara bijak.

Hal tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang 2026 yang mengusung tema “Pramuka Digital, Generasi Emas” pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Wabup Asluchul Alif mengapresiasi tema yang diangkat karena dinilai selaras dengan tantangan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter agar dapat memberikan manfaat positif bagi generasi muda.

“Di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, generasi muda memiliki peluang besar untuk belajar, berkarya, dan berkembang. Namun, teknologi juga harus digunakan secara bijak agar tidak membawa dampak negatif,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Ia menegaskan, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, adik-adik Pramuka tidak hanya menjadi generasi yang melek teknologi, tetapi juga menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia juga menyebut Jambore Ranting bukan sekadar kegiatan berkemah dan berkumpul. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran untuk membangun persaudaraan, mengembangkan kreativitas, melatih kemandirian, sekaligus memperkuat jiwa kepemimpinan dan gotong royong.

“Jambore ini bukan sekadar kegiatan berkemah dan berkumpulnya anggota Pramuka. Ini adalah ruang untuk belajar, membangun persaudaraan, mengembangkan kreativitas, melatih kemandirian, dan membentuk karakter generasi muda,” tuturnya.

Selain penguatan karakter, Ia juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap kegiatan Pramuka di alam terbuka dapat menjadi sarana menanamkan kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Mari kita jaga kebersihan, kurangi sampah, dan tanamkan kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Asluchul Alif turut menyampaikan apresiasi kepada panitia dan para pembina yang telah mempersiapkan pelaksanaan Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang Tahun 2026.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib serta memberikan pengalaman yang berharga bagi seluruh peserta.

Kepada para peserta, ia berpesan agar mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan serta nama baik sekolah, gugus depan, keluarga, dan Kecamatan Balongpanggang.

“Jaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Nikmati setiap prosesnya, belajar dari setiap pengalaman, dan jadikan Jambore ini sebagai kenangan indah sekaligus bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” pesannya.

Wabup berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan mampu menghadapi tantangan masa depan. “Mari kita jadikan Jambore ini bukan hanya sebagai kegiatan Pramuka, tetapi sebagai langkah nyata dalam mempersiapkan Generasi Emas Indonesia yang unggul, berkarakter, berdaya saing, berakhlak mulia, cinta lingkungan, dan mampu menghadapi tantangan zaman,” pungkasnya.

Dengan semangat “Satu Pramuka, Satu Indonesia, Satu Dunia!”, Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, kreatif, mandiri, dan siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Dorong Pramuka Jadi Generasi Cerdas di Era Digital Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Peduli, Salurkan Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi NTT

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sejumlah organisasi di Kabupaten Gresik bergerak untuk memberikan bantuan kemanusiaan korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang sebesar Rp 250 juta. Bantuan dari Gresik untuk NTT tersebut diberangkatkan dari Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas pada Jumat, 28 Agustus 2026. Jum’at 

Prosesi pelepasan dipimpin Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Ketua TP PKK Nurul Haromaini dan Ketua PMI Gresik Achmad Nadlir. Hadir pula Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik Muhammad Mujib, Asisten Pembangunan dan Perekonomian selaku wakil Ketua Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri)  serta Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gresik Beri Avita Prasetya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, diantaranya PMI Gresik Rp 82 juta ; Baznas dan PGRI terkumpul Rp 100 juta, Korpri Rp 50 juta, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rp 7 juta serta TP PKK Kabupaten Gresik Rp 11 juta. Sehingga total bantuan yang terkumpul sebesar Rp250 juta.

“Bantuan ini akan disalurkan langsung oleh relawan yang berangkat untuk memberikan kepada penerima manfaat secara langsung. Nantinya, bantuan ini menyasar tujuh penerima manfaat diantaranya untuk warga pulau Palue, Desa Nuateu Kecamatan Paga, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kabupaten Nagekeo dan tempat pengungsian di Gelora Samador dan Wureng,” terang Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani.

Ia berharap, semoga bantuan tersebut dapat dialokasikan guna memenuhi kebutuhan mendesak para korban, termasuk logistik harian, kebutuhan medis, ataupun perbaikan fasilitas umum dan hunian yang rusak akibat gempa. “Atas nama Pemkab Gresik, kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada seluruh elemen masyarakat, Baznas, dan dinas terkait yang peka menyisihkan rezeki demi membantu meringankan beban saudara-saudara kita di NTT,” tutur Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Bupati berharap bantuan dan dukungan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban dan membawa keberkahan bagi para donatur. “Mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini, bermanfaat bagi saudara-saudara kita di NTT dan semoga Allah SWT membalas kebaikan anda semuanya,” tambahnya.

Di tempat sama perwakilan PMI Kabupaten Gresik Ubed yang akan berangkat menyerahkan bantuan pasca bencana di NTT menyampaikan, nanti kita akan berkoordinasi secara intensif terlebih dahulu dengan PMI NTT. Langkah ini diambil guna mempercepat penyaluran bantuan maupun tempat tempat evakuasi korban ke wilayah-wilayah yang paling terdampak dan sulit dijangkau.

“Sinergi antara tim relawan PMI kabupaten Gresik dan PMI di NTT menjadi kunci utama untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi terdampak,” katanya. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Peduli, Salurkan Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi NTT Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Giliran Warga Wringinanom Terima BLT dan Bantuan Pangan, Bupati Gresik Lakukan Jaring Asmara 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) dan bantuan pangan. Sebelumnya, di Kecamatan Dukun. Hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026 untuk warga di Kecamatan Wringinanom.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun langsung membagikan bantuan sosial itu, sambil menyerap atau menjaring aspirasi dari masyarakat (jaring asmara). Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. 

Ia mengungkapkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan. Lebih dari itu, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi agar dapat mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan warga. “Jangan ragu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di lingkungan. Pemerintah perlu mendengar langsung dari masyarakat agar bisa mengetahui kondisi di lapangan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani didampingi di antaranya, Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anindito Putro, dan Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan yang disalurkan meliputi BLT DBHCHT dan bantuan pangan berupa beras dari Bulog. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

BLT DBHCHT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, di antaranya petani tembakau, buruh pabrik rokok, penyandang disabilitas, dan lanjut usia sesuai dengan ketentuan penerima. Masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp 900 ribu per penerima.

Bupati Yani berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi keluarga penerima. “Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain bantuan tunai, masyarakat juga mendapatkan bantuan pangan berupa beras dari Bulog,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Kepala Dinas Sosial  Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan kriteria program. Untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran, Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia juga membantu proses penyaluran bagi penerima yang memiliki kondisi tertentu sehingga tidak dapat datang langsung ke lokasi.

Sementara itu, bantuan pangan dari Bulog diberikan untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan atau sebanyak 30 kilogram selama periode tersebut. Khusus di Kecamatan Wringinanom, bantuan pangan tersebut disalurkan kepada 9.239 penerima.

Secara keseluruhan, bantuan pangan Bulog di Kabupaten Gresik menyasar sekitar 156.121 penerima, dengan total alokasi bantuan sekitar 4.683.630 kilogram atau 4.683 ton beras untuk penyaluran selama tiga bulan. Melalui penyaluran bantuan sekaligus dialog langsung bersama masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk memastikan program perlindungan sosial tidak hanya tersalurkan secara tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Ia juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan aspirasi dan persoalan di lingkungan masing-masing. Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Giliran Warga Wringinanom Terima BLT dan Bantuan Pangan, Bupati Gresik Lakukan Jaring Asmara  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kemarau Panjang, Bupati Gresik Lakukan Dropping Air Bersih 20 Ribu Liter untuk Warga Tenggor

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau berakhir secara bertahap mulai akhir Oktober 2026. Puncak kemarau diprediksi terjadi mulai Agustus hingga September 2026. 

Di Kabupaten Gresik, dampak kemarau panjang telah mengakibatkan sejumlah desa berpotensi terdampak krisis air bersih. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Gresik, terdapat 62 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Wilayah tersebut mencakup 136 dusun di seluruh Kabupaten Gresik.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun langsung melakukan dropping air. Pada Rabu, 26 Agustus 2026, orang nomor satu di Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Desa Tenggor, Kecamatan Balongpanggang. Sebanyak empat mobil tangki, masing-masing berkapasitas 5 ribu liter atau 20 ribu liter. 

Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebutuhan air bersih berpotensi meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau. Karena itu, Pemkab Gresik tidak hanya menyiapkan dukungan distribusi air, tetapi juga membuka akses pelaporan agar kebutuhan masyarakat dapat segera diketahui dan ditangani.

“Kami butuh informasi dari masyarakat Gresik, kecamatan atau desa mana yang membutuhkan air bersih. Bisa melalui 112, Lapor Gus di 0812-3225-4001, atau melalui pemerintah desa. Kepala desa bisa berkoordinasi dengan kecamatan untuk melaporkan kebutuhan air bersih di wilayahnya,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Berdasarkan pemetaan BPBD Gresik, terdapat 62 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Wilayah tersebut mencakup 136 dusun di seluruh Kabupaten Gresik.

Kecamatan Balongpanggang menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pemetaan tersebut. Terdapat enam desa yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih, yakni Ganggang, Ngasin, Dapet, Tenggor, Dohoagung, dan Tanahlandean.

Khusus Desa Tenggor, BPBD menerima permintaan sebanyak 720 kepala keluarga atau 465 rumah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebelum distribusi ke Desa Tenggor, BPBD Gresik telah menyalurkan bantuan air bersih ke lima desa. Dua desa berada di Kecamatan Sidayu, yakni Randuboto dan Srowo. Sementara tiga desa lainnya berada di Kecamatan Bungah, yakni Kemangi, Gumeng, dan Pegundan.

Untuk memperkuat respons di lapangan, BPBD Gresik telah menyiapkan lima armada tangki air. Masing-masing armada memiliki kapasitas 5.000 liter dan dapat digunakan untuk mendukung distribusi ke wilayah yang membutuhkan. “BPBD sudah memetakan 62 desa dari 11 kecamatan yang berpotensi kekurangan air bersih. Untuk mendukung penanganan, kami sudah menyiapkan lima armada tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter,” ujar Kepala BPBD Gresik Sukardi.

Dari sisi dukungan distribusi, BPBD sebelumnya memiliki alokasi untuk sekitar 250 tangki air. Melalui perubahan anggaran, dukungan tersebut ditambah sekitar 200 tangki, sehingga total kesiapan dukungan distribusi mencapai sekitar 450 tangki untuk membackup kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.

Bupati Yani menegaskan, Pemkab Gresik juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan kebutuhan air bersih. Melalui perubahan anggaran, tersedia tambahan anggaran Rp 100 juta untuk mendukung penanganan kebutuhan air bersih.

Menurutnya, penanganan kekurangan air bersih membutuhkan kerja bersama. Karena itu, Pemkab Gresik akan memperkuat kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik.

“Insya Allah tahun ini kita lebih siap, termasuk secara anggaran. Armada juga nanti bisa kita kolaborasikan. BPBD punya lima truk tangki, PMI Gresik juga punya anggaran dan infrastruktur truk operasional. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi kemarau panjang ini,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Selain respons jangka pendek melalui distribusi air bersih, Pemkab Gresik juga menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang. Salah satunya melalui normalisasi waduk dan saluran air untuk meningkatkan kapasitas tampungan air saat musim penghujan tiba.

Sebanyak 12 alat telah diturunkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk mengerjakan sejumlah titik, termasuk normalisasi anak Sungai Kali Lamong dan beberapa waduk di wilayah Gresik.

Bupati Yani mengatakan, pekerjaan normalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan cadangan air untuk menghadapi musim berikutnya. Waduk yang mengalami pendangkalan dinormalisasi agar mampu menampung lebih banyak air ketika curah hujan kembali meningkat.

“Waduk juga sedang kita kerjakan. Seperti yang disampaikan Pak Kades, di Dohoagung, Kedungpring itu juga sedang kita kerjakan waduknya karena musim kemarau ini sudah dangkal. Kita normalisasi untuk persiapan ketika musim penghujan, supaya debit air yang tertampung cukup banyak,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Bupati Yani juga mengingatkan bahwa persoalan air bersih di masyarakat tidak selalu disebabkan oleh kekeringan. Di sejumlah wilayah, persoalan juga dapat terjadi karena kelancaran distribusi air perpipaan. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan air bersih di lingkungannya. Informasi dari masyarakat akan menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk menentukan penanganan sesuai kondisi di lapangan.

“Kami butuh masukan, butuh informasi untuk disampaikan langsung. Desa mana, dusun mana, kecamatan mana. Tidak perlu khawatir, anggarannya juga kami siapkan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan musim kemarau ini bisa kita lewati bersama,” tuturnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Kemarau Panjang, Bupati Gresik Lakukan Dropping Air Bersih 20 Ribu Liter untuk Warga Tenggor Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  PT Petrokimia Gresik (Persero), perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), selaku holding dalam program Relawan Bakti BUMN menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan berupa kebutuhan dasar (basic needs) senilai Rp 75 juta tersebut disalurkan melalui Relawan Bakti BUMN secara bertahap mulai 16 hingga 19 Agustus 2026 ke sejumlah wilayah terdampak.

Terpisah, Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan rasa empati kepada seluruh masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Ia mengatakan, bantuan disalurkan sehari setelah bencana ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, gula, minyak, dan selimut.

“Bantuan kami distribusikan bersama Pupuk Indonesia. Penyalurannya dilakukan secara bertahap, saat ini berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat pada masa tanggap darurat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Daconi di Gresik, Jawa Timur pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Kegiatan yang melibatkan Relawan Bakti BUMN tersebut semula difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian melalui program TAJUMASE (Tani Maju Makmur Sejahtera).

Namun, bersamaan dengan pelaksanaan program, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Situasi tersebut membuat fokus kegiatan disesuaikan, dari agenda pemberdayaan menjadi dukungan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa.

“Program ini awalnya kami siapkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Namun ketika terjadi bencana, kebutuhan masyarakat tentu menjadi prioritas. Karena itu, kami bersama Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN bergerak menyesuaikan program agar kehadiran kami di NTT memberikan manfaat yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelas Daconi.

Menurut Daconi, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Petrokimia Gresik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk ketika menghadapi kondisi darurat.

“NTT memang jauh dari Gresik, tetapi jarak tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menunjukkan kepedulian. Kami ingin masyarakat terdampak merasakan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Ada semangat gotong royong dan dukungan dari Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia untuk membantu mereka melewati masa sulit ini,” ujarnya.

Daconi berharap kondisi di wilayah terdampak segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya. “Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan ketabahan, para korban yang terluka segera pulih, serta kondisi di wilayah terdampak segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” tambahnya.

Gempa bumi kuat mengguncang NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026  dan menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BNPB per Senin, 17 Agustus 2026, gempa tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka-luka. Korban tersebar di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai dan Manggarai Timur.

Pada periode yang sama, BNPB mencatat 914 rumah rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintah, sementara lebih dari 5.000 warga harus mengungsi. (yad) 

Editor : Chusnul Cahyadi 

Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Seni Budaya

Wabup Gresik Lantik Pengurus DKG, Irfan Akbar Prawiro : Peneliti Temukan Fosil Homo Erectus di Perairan Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Irfan Akbar Prawiro, kembali terpilih sebagai ketua Dewan Kebudayaan Gresik (DKG). Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif melantik pengurus periode 2026-2029 ini di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik pada Kamis malam, 21 Agustus 2026.

Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam merajut kembali benang-benang sejarah di tengah pesatnya modernisasi. Gresik kerap menyandang predikat sebagai kota industri yang padat dengan kepulan asap pabrik. Namun, wilayah ini menyimpan sisi spiritual dan kultural yang begitu kental. Fenomena tersebut sering kali memantik rasa kagum para investor asing yang kali pertama menginjakkan kaki di tanah para wali ini.

“Banyak hal unik di Gresik meskipun wilayah kita terkenal sebagai kota industri. Para investor yang datang kerap merasa heran. Di pusat kota, begitu warga keluar rumah, mereka mengenakan sarung. Hal ini membuktikan bahwa nuansa agamis masyarakat di sini sangat kuat,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu, Ketua DKG Irfan Akbar Prawiro membagikan refleksi mendalam mengenai pencarian jati diri Gresik pada periode sebelumnya. Hasil penelusuran timnya menunjukkan bahwa Gresik merupakan wilayah yang sangat beragam, baik dari segi bahasa, dialek lokal, maupun peninggalan prasejarah.

Keberagaman tersebut terbentang dari wilayah utara hingga selatan, termasuk keberadaan bahasa Jawa khas dan bahasa Bawean. Bahkan, di kawasan selatan Gresik terdapat jejak sejarah penting yang berkaitan dengan penemuan manusia purba Pithecanthropus mojokertensis.

“Peneliti menemukan fosil Homo erectus di wilayah perairan Gresik. Saat ini terdapat sekitar 6.000 spesimen yang sedang diteliti di Belanda. Penemuan ini berpotensi mengubah sejarah dunia karena jejak manusia purba tersebut ditemukan di dasar laut, padahal sebelumnya hanya pernah ditemukan di daerah dataran tinggi,” papar Irfan dengan penuh antusias.

Berangkat dari temuan-temuan mengagumkan tersebut, DKG berharap dapat memposisikan diri sebagai mitra riset kebudayaan yang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gresik. Irfan menyarankan agar fungsi perencanaan kota dapat memanfaatkan perspektif kebudayaan dalam membentuk tata ruang wilayah, seiring transformasi Bappeda menjadi Bapperida di berbagai daerah.

DKG juga menyoroti keberadaan serat-serat kuno dalam dunia kesenian yang berfungsi sebagai ensiklopedia kebudayaan Pulau Jawa. Naskah kuno tersebut memuat kisah pelarian putra-putri dari Giri Kedaton sekaligus menyimpan kearifan lokal dalam membaca alam dan lingkungan sekitar.

“Kebudayaan kami pandang sebagai sebuah metode. Melalui pembacaan serat kuno, kita dapat mengetahui bahwa keberadaan ikan capung menjadi indikator air bersih. Di wilayah selatan, masyarakat memahami banjir sebagai ingatan sejarah. Mereka membaca garis bekas banjir di tembok untuk menentukan seberapa tinggi fondasi batu rumah harus diangkat,” jelas Irfan.

Guna mewujudkan visi besar tersebut, susunan kepengurusan DKG periode 2026-2029 tidak hanya diisi oleh para seniman semata. DKG kini menghimpun berbagai elemen profesional seperti advokat, akademisi, ahli manuskrip, hingga periset multidisiplin.

“Harapan kami, kebudayaan dapat dipelajari secara utuh dan terpadu. Semoga kami dapat terus bermitra secara erat dengan seluruh komunitas, baik secara struktural maupun kultural,” pungkas Irfan menutup pemaparannya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Lantik Pengurus DKG, Irfan Akbar Prawiro : Peneliti Temukan Fosil Homo Erectus di Perairan Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Salurkan Bansos DBHCHT 263 KPM dan 9.932 Bantuan Pangan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Hore…! Bantuan sosial cair. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang menyalurkan bansos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 kepada 263 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing menerima Rp 900 ribu. Selain itu, juga menyalurkan bantuan pangan pemerintah alokasi bulan Juli–September 2026 kepada 9.932 warga di Kecamatan Dukun pada Kamis, 20 Agustus 2026.

“Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan PT Bulog Cabang Surabaya, untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas ketahanan pangan bagi masyarakat desil 1 sampai desil 4 di Kabupaten Gresik,” terang Gus Yani, sapaan akrab, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Hadir dalam penyaluran bansos ini, antara lain, Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anindito Putro, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indra Mitra, serta pimpinan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Gresik Johan Riyadi beserta jajaran. 

Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana alokasi bagi hasil cukai yang diterima oleh daerah kembali dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Menurut mantan Ketua DPRD Gresik ini, DBHCHT bukan sekadar angka dalam APBD melainkan wujud keadilan ekonomi yang disalurkan secara terarah kepada masyarakat. 

“Hari ini, BLT DBHCHT sebesar Rp 900 ribu yang diserahkan sekaligus satu kali pencairan masing-masing akan diberikan kepada 263 KPM. Selain itu, bantuan pangan berupa beras 30 kilogram mudah- mudahan meringankan beban hidup warga, memperkuat ketahanan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal khususnya di wilayah wilayah produktif seperti Kecamatan Dukun,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, penyaluran BLT DBHCHT difokuskan secara presisi kepada kategori penerima utama yang memiliki peranan penting serta kerentanan ekonomi. Di antaranya, buruh pabrik rokok, buruh petani tembakau dan masyarakat rentan khususnya lansia maupun disabilitas.

“Bapak dan Ibu sekalian adalah bagian penting dari roda penggerak industri hasil tembakau yang turut menyumbang pendapatan negara. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi dan perlindungan pemerintah atas kerja keras saudara saudara sekalian dalam menopang perekonomian keluarga,” ungkapnya.

“Pemerintah daerah tidak melupakan warga kurang mampu, lansia, maupun penyandang disabilitas yang terdaftar dalam basis data Gresik Soya maupun desil namun belum terjangkau oleh bantuan sosial lainnya,” tambahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh, memaparkan laporan mengenai penyaluran dua jenis bantuan sosial kepada masyarakat. Ia menjelaskan, bantuan pertama bersumber dari DBHCHT yang menyasar 263 KPM untuk petani dan buruh tembakau kemudian penyandang disabilitas dan warga yang tercatat belum pernah menerima bantuan sosial apa pun dari pemerintah.

“Perlu diketahui di Kecamatan Dukun ada enam hektare lebih lahan tembakau yang dikelola. Selain DBHCHT, pemerintah juga menyalurkan bantuan kedua berupa bantuan pangan beras. Dalam program ini, sebanyak 9.932 warga masing-masing menerima alokasi bantuan beras seberat 30 kilogram (kg),” terang Ummi Khoiroh. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Salurkan Bansos DBHCHT 263 KPM dan 9.932 Bantuan Pangan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026, Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif 

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan memperkuat komitmen Pemkab Gresik mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses semua warga ini melibatkan perwakilan kelompok penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam menyamakan perspektif mengenai pemenuhan hak, aksesibilitas, serta kebutuhan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan aksesibilitas perlu dijawab bersama melalui perencanaan dan kebijakan yang lebih inklusif.

“Disabilitas memang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, kekurangan itu justru bisa menjadi keberkahan,” ujarnya. Ia menjelaskan, Perda Nomor 7 Tahun 2026 tidak hanya menempatkan isu disabilitas sebagai persoalan sosial. Regulasi tersebut mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kewirausahaan, politik dan partisipasi, olahraga, seni dan pariwisata, hingga aksesibilitas dan pelayanan publik.

Karena itu, implementasi Perda harus dimulai sejak tahap perencanaan. Program dan kegiatan perangkat daerah perlu disusun secara inklusif dan diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hak tersebut.

Sekda Washil mencontohkan, pembangunan sarana dan prasarana oleh perangkat daerah harus sejak awal memperhatikan aspek aksesibilitas. Penyediaan ramp, lift pada bangunan tertentu, serta fasilitas lain yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan secara mandiri perlu menjadi bagian dari desain dan perencanaan pembangunan. “Jangan sampai bangunan sudah selesai, baru kita berpikir bagaimana akses untuk penyandang disabilitas. Konsepnya harus sudah masuk sejak perencanaan,” katanya.

Menurutnya, konsep pelayanan publik yang inklusif pada dasarnya juga berkaitan dengan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perhatian, seperti lanjut usia dan perempuan. Namun, melalui Perda Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah daerah secara khusus memperkuat penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam Perda tersebut, lingkungan minim hambatan mencakup aksesibilitas fisik dan nonfisik pada fasilitas umum, informasi, serta teknologi. Hak penyandang disabilitas juga perlu diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, perencanaan, dan penganggaran perangkat daerah maupun pemerintah desa.

Selain itu, Perda mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran terkait pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaannya diharapkan berkelanjutan dan dekat dengan masyarakat.

“Harapannya dari pertemuan ini ada sosialisasi dan konsep untuk rencana aksi kita ke depan. Mulai dari perencanaan, inklusivitas, pemberdayaan, kemandirian, pelayanan publik, sampai lingkungan yang minim hambatan harus kita sinkronkan bersama,” ujar Sekda Washil.

Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam proses tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga. Perda juga mengatur peran pemerintah desa, antara lain melalui pendataan warga penyandang disabilitas, perencanaan dan penganggaran yang berpihak, pembentukan Forum Penyandang Disabilitas, serta keterlibatan forum tersebut dalam Musrenbang Desa.

Dalam aspek aksesibilitas infrastruktur, sarana dan prasarana umum, angkutan umum, serta lingkungan yang telah tersedia tetapi belum aksesibel diwajibkan menyediakan akses dalam waktu paling lama lima tahun sejak Perda diundangkan. Sementara itu, Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan Perda ditetapkan paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.

“Ini bukan hanya tugas satu perangkat daerah. Keberhasilan Perda ini membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat,” ungkap Sekda Washil. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026, Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus pembenahan sistem pendataan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi menjadi dasar penyusunan program kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal karena memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada di angka 28,8 persen, sementara target hingga Desember sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaian telah mencapai sekitar 57 persen.

Wabup Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan persoalan sistem dan entri data yang masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan PKG. “Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.

Selain persoalan sistem, Wabup Alif menekankan pentingnya memperbaiki proses pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. “Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.

Ia kemudian meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran sekaligus hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, data tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Hasil PKG harus memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Wabup juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi saat mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. “Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta hasil evaluasi PKG nantinya diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program kesehatan tidak sekadar mengulang pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan melalui pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Namun, masih diperlukan percepatan dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait. “Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan. Selain persoalan sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri pada sejumlah aplikasi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Lagi, Pemkab Gresik Berikan Diskon Pajak Daerah hingga 50 Persen

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabar gembira bagi warga Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik.  Pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, duet Bupati-Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Asluchul Alif memberikan diskon dan pembebasan sanksi administratif atas pajak daerah. Pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkab Gresik memberikan keringanan pajak daerah hingga 80 persen.

Program ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Adapun keringanan yang diberikan meliputi diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 20 persen untuk ketetapan pajak mulai Rp 0 hingga Rp 1 juta. Program tersebut berlaku mulai 17 Agustus sampai dengan 17 September 2026.

Selanjutnya, Pemkab Gresik memberikan diskon 50 persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak. Keringanan ini berlaku mulai 17 Agustus hingga 16 Oktober 2026.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah. Program pembebasan denda tersebut berlaku mulai 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

“Momentum hari kemerdekaan ini kami manfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap keringanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Menurut Gus Yani, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Gresik. “Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong untuk membangun Gresik,” jelas mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas keringanan tersebut sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Masyarakat juga diimbau tidak menunda pembayaran kewajiban pajaknya. “Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Silakan dimanfaatkan selama periodenya masih berlangsung,” pungkasnya.

Melalui program keringanan pajak daerah ini, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Lagi, Pemkab Gresik Berikan Diskon Pajak Daerah hingga 50 Persen Selengkapnya