Pemerintahan

Home / Pemerintahan

Gayeng! Rembug Akur Warga dengan Bupati Gresik Gus Yani, Tegaskan Komitmen Pemerataan Dan Keberlanjutan Pembangunan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. 

“Gresik Utara, Gresik Kota dan Gresik Selatan memiliki karakteristik masing-masing. Keunggulan masing-masing.  Dan, Gresik Selatan sangat ideal untuk pengembangan rumah hunian,” kata Gus Yani-panggilan akrab-Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam Rembug Akur di GOR New Kampret di Desa Hulaan,  Kecamatan Menganti,  Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat, 13 September 2024.

Jagongan bersama Bupati Gresik ini bertajuk Gresik Selatan, Now and Future” atau Gresik Selatan terkini dan akan datang ini berfokus pada bidang infrastruktur dan kesehatan. Banyak aspirasi masyarakat muncul dalam silaturrahmi yang juga menghadirkan KH Mulyadi, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Gresik yang pemangku Pondok Pesantren Darul Ihsan, Menganti, Gresik ini. 

Pada kesempatan itu, Gus Yani menjlentrehkan pencapaian terkait pembangunan infrastruktur jalan yang sudah selesai dan sedang pembagunan. Pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, diantaranya, pelebaran Jalan Raya Bringkang, Kecamatan Menganti sepanjang 1,8 kilometur. Sedangkan secara keseluruhan infrastruktur jalan di Gresik Selatan yang dibangun di era Gus Yani dan Bu Min mencapai 39,78 kilometer.

“Kita berupaya untuk menghapus kesenjangan pembangunan di wilayah Gresik Selatan, Utara, maupun Kota. Semua wilayah punya keunggulan dan karakteristik masing-masing,” kata Gus Yani.  

“Untuk wilayah Gresik Selatan ini, punya potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi kota satelit yang menopang wilayah inti Gresik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seperti pelebaran jalan menjadi prioritas utama agar potensi tersebut dapat dioptimalkan,” lanjut Gus Yani. 

Selain infrastruktur, ketua DPRD Gresik periode 2019-2024 menyoroti pencapaian penting di sektor kesehatan, terutama dengan berdirinya Rumah Sakit Gresik Sehati di Kecamatan Kedamean. Kehadiran rumah sakit ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, Rumah Sakit Gresik Sehati diharapkan dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di Gresik Selatan dan sekitarnya dengan lebih baik.

REMBUK AKUR : Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Rembuk Akur di Kecamatan Menganti, Kecamatan Gresik, Jatim (Foto : ist)

Pembangunan infrastruktur yang merata dan peningkatan layanan kesehatan di wilayah Gresik Selatan ini dinilai akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat arus barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sedangkan akses yang lebih mudah ke fasilitas kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan yang cepat dan terjangkau. Hal ini ditunjang dengan keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Gresik yang telah berjalan hampir dua tahun.

Acara Rembug Akur wilayah Gresik Selatan ini dihadiri oleh ratusan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di wilayah Gresik Selatan seperti Kecamatan Menganti, Kedamean, dan Driyorejo. Mereka dengan antusias menyampaikan harapan dan apresiasi atas capaian yang hingga saat ini sudah dirasakan di masing-masing wilayahnya.

Kasnadi, salah satu warga asal Driyorejo menyampaikan harapannya terkait peningkatan kualitas jalan di wilayah Banjaran Driyorejo. Disampaikan bahwa jalan wilayah Banjaran menjadi jalur alternatif bagi kendaraan-kendaraan yang terjebak kemacetan di wilayah Legundi, karenanya kualitas jalan perlu diperhatikan agar memperlancar mobilitas masyarakat.

Lain halnya dengan Arif, asal Kota Baru Driyorejo atau KBD. Dirinya memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dibawah nahkoda Bupati Fandi Akhmad Yani. Ini lantaran dalam masa kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani fasilitas umum di KBD sudah di serah terima dan sudah lengkap surat-suratnya sehingga membawa manfaat bagi masyarakat. (yad/adv)

Gayeng! Rembug Akur Warga dengan Bupati Gresik Gus Yani, Tegaskan Komitmen Pemerataan Dan Keberlanjutan Pembangunan Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Peristiwa

20 Jam Api yang Menghanguskan pabrik Plastik, PT Langgeng Jaya Plastindo, Satu Petugas Alami Luka Bakar

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Petugas pemadam kebakaran Gresik akhirnya bisa menjinakkan api yang menghanguskan pabrik daur ulang plastik,  PT Langgeng Jaya Plastindo pada Jumat, 13 September 2024. 

Petugas Damkar membutuhkan waktu hampir 24 jam. Perusahaan daur ulang plastik berlokasi di Jalan Raya Kedamean,  Kecamatan Kedamean,  Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu diketahui terbakar pada Kamis, 12 September 2024 pukul 11.00 WIB.  

Kejadian kebakaran mengakibatkan seorang petugas Damkar dari Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Gresik dilarikan ke rumah sakit karena terbakar. Korban bernama Dalil. 

“Iya benar ada anggota kami yang terluka bakar di bagian kakinya. Kaki melepuh,” kata Kepala Dinas Damkarmat Gresik Suyono dikonfirmasi 1minute.id pada Jumat, 13 September 2024. 

Kebakaran hebat pabrik daur ulang plastik diduga dari terbakarnya alang-alang yang berada di dekat pabrik.  Tiupan angin membuat lidah api membesar dan “menjilat” bangunan pabrik yang ada di bagian belakang. Api cepat membesar karena material yang tersulut api adalah tumpukan plastik. 

Asap hitam menyembul ke angkasa. Saking tingginya sehingga asap terlihat di Kota Surabaya. Untuk memadamkan api ini,  Damkarmat Gresik menggerahkan kekuatan penuh. Tiga dari empat posko damkar dikerahkan. Tiga posko damkar itu dari pos pusat di kota,  pos Menganti dan Driyorejo. “Kami juga dibantu damkar dan perusahaan Garuda Food,” terang mantan Asisten bidang pemerintahan Setkab Gresik itu. 

Butuh waktu 20 jam untuk memadamkan amuk si jago merah. Lamanya proses pemadaman karena media yang terbakar adalah plastik yang mencapai ribuan kubik. “Selain itu,  area yang terbakar sangat luas mencapai 1,1 hektar,” jelas Suyono yang mantan Camat Gresik itu. 

Kobaran api membuat separoh bangunan pabrik ambruk karena tidak menahan bara api. “Untungnya bangunan pabrik tidak satu bangunan. Sehingga kami bisa menyelamatkan bangunan yang ada di depan,” jelasnya. Pada Jumat sekitar pukul 09.10 WIB api bisa padam. “Saat ini masih proses pembahasan yang dilakukan oleh petugas damkar pos Menganti,” tegasnya. (yad) 

20 Jam Api yang Menghanguskan pabrik Plastik, PT Langgeng Jaya Plastindo, Satu Petugas Alami Luka Bakar Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal / Pemerintahan

Pol PP Gresik dan KPPBC Sita Puluhan Ribu Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri Rokok Ilegal

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Sat Pol PP Gresik menyatakan “perang” terhadap peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai.  Sebab, peredaran rokok tanpa cukai itu merugikan keuangan negara. 

Data yang dihimpun 1minute.id  kurun waktu 5 bulan terakhir, Mei sampai 10 September 2024, satuan penegak peraturan daerah itu telah menyita 85.500 batang rokok berbagai merek yang tanpa cukai. Ribuan batang rokok disita dari pedangan kelontong, toko atau kios yang tersebar berbagai kecamatan. 

Penyitaan dilakukan dengan cara melakukan razia bersama petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC Gresik. Teranyar,  razia gabungan, Pol PP Gresik dengan KPPBC Gresik digelar di Desa Tanahlandean dan Desa Ngampel.  Keduanya berada di Kecamatan Balongpanggang pada Selasa, 10 September 2024 menyita 996 batang rokok ilegal.  

Kepala Dinas Satpol PP Gresik Agustin H. Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat Gresik agar tidak menjual dan membeli rokok ilegal yang peredarannya merugikan negara. 

Sebab, pihaknya akan melakukan tindakan tegas mulai dari penyitaan barang bukti hingga proses hukum ke pengadilan. 

“Saat razia menemukan rokok ilegal akan kami lakukan penyitaan. Kegiatan penyitaan ini diperlukan sebagai bentuk pengawasan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di pasar,” tegas Sinaga. “Barang sitaan itu nantinya akan kami musnahkan, ” imbuh mantan Kepala Disparekrafbudpora Gresik itu. 

Ia menjelaskan penyitaa ribuan batang rokok itu karena diduga kuat ilegal. Ciri-cirinya, adalah kemasan tanpa cukai, kemasan dilekati cukai palsu, cukai bekas, berbeda atau merek tidak ada. Sinaga menceritakan,  sebelum razia dilakukan pihaknya melakukan  pemetaan berdasarkan kajian dan laporan masyarakat. 

Kajian yang telah dilakukan oleh Pol PP Gresik, peredaran rokok ilegal ditengarai di berbagai kecamatan di Kabupaten Gresik. Sebagian di perbatasan. Misalnya, daerah perbatasan wilayah seperti di Kecamatan Balongpanggang dengan Lamongan dan Mojokerto

Lalu,  perbatasan Kecamatan Driyorejo dengan Sidoarjo dan Surabaya. Juga, perbatasan Wringinanom, Dukun, Bungah, Ujungpangkah, Menganti dan beberapa daerah lainnya.

Khusus di Kecamatan Balongpanggang, kata Sinaga, timnya menemukan rokok ilegal dijual di sejumlah kios-kios. Dikatakannya, selain penyitaan timnya juga telah melakukan edukasi kepada para penjual terkait apa itu rokok ilegal, termasuk sanksinya sehingga mereka tidak mengulangi kesalahannya.

Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 54 dan pasal 56. 

Pasal 54 berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sedangkan, Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5  tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Artinya, penjual dan pembeli bisa terkena sanksi berdasarkan UU tengang cukai itu. “Kami berterima kasih juga kepada masyarakat yang sudah mendukung atau memerangi peredaran rokok ilegal di Gresik,” katanya. (yad/adv)

Pol PP Gresik dan KPPBC Sita Puluhan Ribu Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri Rokok Ilegal Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Transformasi Pelayanan,  Dinkes Gresik Integrasikan Layanan Kesehatan di 32 Puskesmas 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dinas Kesehatan atau Dinkes Gresik dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Gresik menggelar workshop di Gedung Nasional Indonesia atau GNI Gresik pada Rabu, 11 September 2024.

Workshop ini menghadirkan narasumber Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua sementara DPRD Gresik Abdullah Hamdi, Kadinkes Gresik dr Mukhibatul Khusna dan Ketua PWI Gresik Deny Ali Setyono. Worshop mengusung tema “Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Gresik Mengedepankan Pelayanan sesuai Siklus Hidup” gayeng. 

Integrasi layanan primer bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi dari tahap bayi dalam kandungan, anak, remaja, dewasa hingga usia lanjut.  

Dengan transformasi pelayanan anyar ini,  warga di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik dapat mengakses pelayanan kesehatan atau yankes yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pada setiap tahap kehidupan. Yankes lebih efisien dan efektif. 

“Saat ini layanan kesehatan yang telah terintegrasi atau diujcobakan di 32 puskesmas di Kabupaten Gresik,” kata Kadinkes Gresik dr Mukhibatul Khusna pada Rabu, 11 September 2024. “Kedepannya, harapan semua yankes seperti pustu, ponkesdes hingga posyandu bisa teritegrasi,” imbuh dr Khusna. 

Ia megatakan, integrasi pelayanan primer merupakan trasformasi baru pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan integrasi layanan primer ini, para pasien akan mendapatkan kualitas layanan yang semakin baik. 

“Integrasi Layanan Kesehatan Primer adalah upaya untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan berbagai layanan kesehatan primer. ILP merupakan salah satu pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia yang melayani mulai dari ibu hamil, bayinya, remaja, dewasa hingga lansia,” ungkapnya.

Layanan primer ini, transformasi pelayanan kesehatan di masyarakat paling bawah, yakni di desa atau kelurahan seperti posyandu,  puskesmas pembantu atau pustu,  pondok kesehatan desa atau ponkesdes hingga puskesmas.

“Ketika pelayanan kesehatan sudah terlayani di desa,  kunjungan ke puskesmas akan berkurang,” ujarnya. Pelayanan teritegrasi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, banyak tantangannya,  mulai sumber daya manusia hingga anggaran. 

“Dengan adanya UHC tentu layanan ini akan sangat terintegrasi. Sehingga harapannya bisa bersinergi dengan legislatif, terutama soal pengawalan anggaran,” tuturnya.

Integrasi layanan ini memiliki beberapa fokus, yaitu menyelaraskan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, Memperluas layanan kesehatan hingga ke tingkat kalurahan dan padukuhan, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat.

“Semoga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” harap dokter Khusna. 

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan masih banyak problem pelayanan kesehatan yang saat ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten. Ia bersama jajaran sedang fokus menyelesaikan hal tersebut.

Seperti keadaan pustu yang memprihatinkan tapi tak bisa direhabilitasi sebab berada diatas lahan aset desa, gaji kader kesehatan yang masih kecil, dan lainnya.

Gus Yani-begitu biasa disapa-Fandi Akhmad Yani mencontohkan layanan kesehatan di Singapura yang dianggap baik. “Kehebatan negara maju dalam pelayanan kesehatan adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, layanan yang ramah dan cepat, peningkatan kapasitas SDM perawat. Ini yang perlu kita contoh dan benahi,” kata Ketua DPRD Gresik periode 2019-2020 itu. 

Ia pun meminta kepada Dinkes dan Kepala Puskesmas agar memikirkan layanan konsultasi kesehatan dengan jarak jauh berbasis teknologi. Hal ini dianggap sangat inovatif untuk mengurangi antrean di Puskesmas saat berobat.

“Mungkin bisa kita coba, nanti honor pelayanannya diambilkan dari dana kapitasi di BPJS. Mungkin bisa dicoba di kota dulu,” kata Gus Yani, orang nomor satu di Kota Santri ini. 

Ketua sementara, DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, legislatif akan mendukung upaya perbaikan pelayanan kesehatan untuk semakin lebih baik. “Bahkan, mungkin nanti dana pokir dewan bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan,” tegasnya. (yad) 

Transformasi Pelayanan,  Dinkes Gresik Integrasikan Layanan Kesehatan di 32 Puskesmas  Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal / Pemerintahan

JPN Kejari Gresik Berhasil Lakukan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Rp 1,4 Miliar 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id -Komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik mewujudkan prinsip good governance mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Gresik.

Sinergi Pemkab Gresik dengan Korp Adhyaksa selaku Jaksa Pengacara Negara atau JPN berhasil memulihkan keuangan negara atau daerah sebesar Rp 1,4 miliar. Uang miliar rupiah itu, hasil pengembalian mal administrasi yang diduga dilakukan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Gresik. 

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Gresik Nana Riana, Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintahan atau APIP Gresik telah melakukan pemeriksaan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Gresik. Dalam pemeriksaan itu, menemukan adanya dugaan kesalahan atau mal administrasi. 

Hasil perhitungan Inspektorat menemukan kerugian keuangan negara atau daerah bervariasi antara Rp 30 juta hingga Rp 200 juta, dimana tu merupakan beban piutang negara yang harus dibayarkan. Mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi atau TGR dilakukan secara non litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. 

Pemkab Gresik melalui inspektorat dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Gresik, kata Kajari Nana Riana, meminta bantuan hukum non litigasi q sebagai Jaksa Pengacara Negara atau JPN beberapa perkara yang terindikasi adanya kesalahan alias mal administrasi sebagaimana pasal 17 ayat (2) UU. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

“Pemkab Gresik melalui Inspektorat dan BPPKAD telah memohon bantuan hukum kepada Kejari Gresik melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Terhadap permohonan bantuan hukum tersebut, pihak JPN telah berhasil menyelesaikan secara non-litigasi pemulihan kerugian keuangan negara yakni penagihan sejumlah Rp.1.414.847.500,” terang Nana Riana dalam siaran pers pada Senin, 9 September 2024.

Terhadap OPD yang bertanggungjawab terhadap adanya kesalahan administrasi tersebut, imbuh Kajari Nana Riana, telah dilakukan sanksi kepegawaian oleh APIP maupun sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kejaksaan Negeri Gresik sangat mengapresiasi langkah-langkah APIP dalam penanganan Lapdu (Layanan Laporan Pengaduan Masyarakat)  yang mengedepankan prinsip good governance dan kemanfaatan hukum, serta dengan adanya sinergitas dengan pihak kami ini sangat kami tunggu keberlanjutannya.” kata  Nana Riana. (yad) 

JPN Kejari Gresik Berhasil Lakukan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Rp 1,4 Miliar  Selengkapnya
Ekbis / Home / Pemerintahan

Warga Desa Suci Desak Lahan Bekas Tambang SIG jadi TKD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Puluhan warga Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa di Tlogodowo, lahan yang dikuasai PT Semen Indonesia (persero) Tbk pada Senin, 9 September 2024.

Masa tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Suci atau FKWS itu menutut hak pengelolaan lahan bekas tambang yang dikuasai perusahaan plat merah itu diberikan kepada Pemerintah Desa atau Pemdes Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Tanah Kas Desa atau TKD. 

Selain berorasi, warga membawa dan membentangkan sejumlah poster.  Isi poster antara lain, Tanah Ini Milik Masyarakat Desa Suci ; Kembalikan Jalan Poros Desa (JPD) Warga Desa Suci. Karena ini Tanah Warisan Nenek Moyang Kami; dan Kita Perjuangkan TKD sampai Titik Darah Penghapusan”.

Sekitar pukul 09.50 WIB, warga bergerak menuju Tlogodowo dengan jalan kaki dan naik sepeda motor. Koordinator aksi Fadlul dalam orasinya menceritakan hak pengelolaan lahan bekas tambang PT Semen Indonesia itu telah berakhir November 2023. 

Saat ini, kabarnya SIG berencana memperpanjang lahan bekas tambang batu kapur itu mengajukan pengukuran ulang kepada badan pertanahan nasional atau BPN Gresik. “Kita sudah kecolongan bekas lahan di sebelah lor (utara). Kita tidak ingin kecolongan lagi disini (selatan),” teriak Fadlul dalam orasinya. 

Ia mendesak pemerintah desa Suci agar mengajukan permohonan lahan seluas 45 hektar ini menjadi aset tanah kas desa atau TKD Suci. Sebab, selama bertahun-tahun, warga Desa merasakan dampak dari aktivitas eksploitasi yang telah dilakukan oleh perusahaan plat merah itu. 

Fadlul,  menyebut diantara sumber mata air sangat berkurang akibat eksplotasi bekas gunung kapur itu. “Gunung e di keruk, sumber air pasti berkurang,” katanya. Selain sumber mata air, katanya, ada jalan poros desa yang diduga ikut di caplok oleh perusahaan plat merah tersebut. Kini,  lahan bekas tambang itu sebagian telah disewakan ke sejumlah orang untuk bisnis kuliner dan kafe. 

“Kami mendesak pemerintah desa untuk mengajukan permohonan menjadi TKD,” tegas Fadlul. Sementara itu, Kepala Desa Suci, Kecamatan Manyar Achmad Rizal mengatakan, pengelolaan lahan bekas gunung kapur ini telah mengalami dua kali perpanjangan. Perpanjangan pengelolaan dilakukan selama 30 tahun sekali. “Sudah 2 kali perpanjangan pengelolaan. Pengelolaan kedua berakhir November 2023 lalu,” terang Rizal ditemui di lokasi unjuk rasa pada Senin, 9 September 2024. 

Nah, saat ini Semen Indonesia mengajukan lagi permohonan pengelolaan untuk kali ketiga. “Karena selama puluhan tahun warga merasa dirugikan dampak ekploitasi, meminta lahan negara itu menjadi tanah kas desa,” tegas Rizal. 

Apalagi, sebagian lahan telah disewakan untuk bisnis kuliner dan kafe. Pendirian bangunan kafe tanpa kulo nuwon ke pemerintah desa sehingga bangunan kafe ditengarai tidak memiliki izin mendirikan bangunan alias IMB. “Ada kafe yang menyediakan tempat karaoke sehingga meresahkan warga desa,” tegasnya. 

Terpisah, Corporate Communication SIG Ahmad Parno Saverillah saat di konfirmasi menyatakan pihaknya masih melakukan komunikasi internal. “Masih kami koordinasikan internal,” kata Parno Saverillah melalui pesan Whatsapp pada Senin malam, 9 September 2024. (yad) 

Warga Desa Suci Desak Lahan Bekas Tambang SIG jadi TKD Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Boyong Piala dan Sertifikat WTN dari Kemenhub, Bu Min : Wujud Komitmen Transportasi Tertin dan Aman

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabupaten Gresik kembali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha atau WTN. Penghargaan itu diberikan oleh Kemeterian Perhubungan karena menganggap Pemkab Gresik berkomitmen mewujudkan transportasi yang tertib,  aman dan berkelanjutan. 

Piagam penghargaan diberikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam kegiatan bertajuk “Hub Space” yang diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 September 2024. Kota Industri-sebutan lain-kabupaten Gresik masuk kategori Kota Kecil. 

Wabup Gresik Aminatun Habibah atau Bu Min menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, pihak swasta, hingga masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya kebanggaan bagi kami, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki ekosistem transportasi di Gresik agar lebih ramah dan aman serta memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk diantaranya pemasangan palang pintu perlintasan kereta api sebidang yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Gresik,” ujar Bu Min usai acara.  

Wabup Aminatun Habibah didampingi  Kepala Dinas Perhubungan Gresik Khusaini dan Kasar Lantas Polres Gresik AKB Derie Fradesca. Selain menerima piala juga sertifikat Wahana Tata Nugraha yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas yang diperingati setiap 17 September itu. (yad) 

Pemkab Gresik Boyong Piala dan Sertifikat WTN dari Kemenhub, Bu Min : Wujud Komitmen Transportasi Tertin dan Aman Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pasangan bukan Muhrim Rebahan di Bilik Warkop Ngipik Dirazia Pol PP Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP Gresik kembali melakukan razia kafe dan warung kopi di sepanjang telaga Ngipik  pada Jumat malam, 6 September 2024.

Razia warkop dan kafe di Jalan Siti Fatimah binti Mainum, Gresik untuk kali kesekian di mulai pukul 21.00 WIB. Lagi-lagi, aparat penegak peraturan daerah atau Perda Gresik dibuat tercengang. Sebab, di kawasan telaga Ngipik itu, berjajar warkop dan kafe itu ada yang memiliki bilik kamar. Ada  juga yang  menyediakan tempat untuk karaoke. 

Nah, saat Pol PP melakukan razia di salah satu bilik kamar di kafe yang dinding di dominasi warna kuning mendapati satu pasangan bukan muhrim. Mereka “rebahan” bak suami-istri. Pasangan bukan pasutri itu yang laki-laki berinisial MZZ asal Duduksampeyan, Gresik. Sedangkan,  perempuannya berinisial RYP asal Nganjuk, Jatim. 

Razia penegakkan perda itu dipimpin oleh Kepala Seksi atau Kasi Operasional dan Kasi Pengawasan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pol PP Gresil,  razia selain dilakukan di kafe Yellow, sejumlah kafe juga menjadi sasaran. Antara lain, kafe Kedai Exit, kafe Mawar, Bee Cafe, kafe Armada, kafe Anggrek, dan kafe tanpa nama. 

Di setiap kafe yang di razia, petugas masuk kafe dan memeriksa setiap sudut kamar. Hasilnya, menemukan 2 botol miras, dan 8 botol miras jenis Kawa Kawa berhasi diamankan. Petugad juga menyita 10 kartu tanda penduduk elektronik atau e-KPT untuk dimintai keterangan.

“Semua ini demi Kabupaten Gresik yang lebih tertib dan kondusif sesuai dengan Penegakan Perda no 2 tahun 2022 ketertiban umum, Perda No 7 tahun 2002 tentang perbuatan Cabul, dan Perda 15 tahun 2002 tentang peredaran Miras,”  kata  Kepala Satuan Pol PP Gresik Agustin H. Sinaga pada Sabtu, 7 September 2024. (yad) 

Pasangan bukan Muhrim Rebahan di Bilik Warkop Ngipik Dirazia Pol PP Gresik Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik dan Baznas Gelontorkan Insentif kepada Ribuan Penghafal Alquran 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyalurkan tunjangan kehormatan atau insentif kepada 1.067 penghafal Alquran se-Kabupaten Gresik

Tunjangan senilai Rp 500 ribu kepada para hafiz atau huffaz itu sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik dipusatkan di Masjid Al Inabah Kompleks Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 6 September 2024.

Wakil Bupati Aminatun Habibah mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada para huffaz di Kabupaten Gresik. Dirinya juga menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung dan mengapresiasi para insan yang telah berkontribusi dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Alquran.

“Para huffaz ini bukan hanya menjaga tradisi Islam, tetapi juga menjadi sumber keberkahan bagi masyarakat Gresik. Kami ingin memberikan dukungan nyata agar panjenengan terus termotivasi,” ujar Bu Min-sapaan akrab-Wabup Aminatun Habibah pada Jumat, 6 September 2024.

Ia menambahkan, pemberian tunjangan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus dorongan agar semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang tertarik mendalami Alquran.

“Kami berharap para penghafal Alquran ini dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat lainnya. Walaupun apa yang kita berikan hari ini tidak banyak, tapi kita harap bisa menjadi rezeki yang barokah. Saya juga minta doanya ke panjenengan agar Kabupaten Gresik ini menjadi kabupaten yang aman, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur ,” tutur wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik ini. 

Secara keseluruhan, total anggaran yang disalurkan dalam program ini mencapai Rp 533,5 juta. Rincian Rp 500 juta berasal dari APBD Gresik dan Rp 33,5 juta berasal dari Baznas Gresik.

Seluruhnya telah disalurkan dengan transparan kepada penerima yang berhak. Diharapkan, melalui program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan materi, tetapi juga untuk memperkuat fondasi spiritual masyarakat Gresik.

Kedepan, Pemkab Gresik berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak penghafal Alquran yang lahir di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik menjadikan daerah ini sebagai pusat pendidikan agama yang kuat.

Dukungan terhadap para huffaz diharapkan dapat memperkuat kehidupan religius dan sosial masyarakat di Gresik, sejalan dengan visi daerah yang ingin menciptakan harmoni antara pembangunan fisik dan spiritual. (yad) 

Pemkab Gresik dan Baznas Gelontorkan Insentif kepada Ribuan Penghafal Alquran  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

20 Perusahaan Buka Lowongan di Job Fair SMK Assa’adah Bungah, Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Job Fair kembali digelar di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Kali ini, Job Fair 2024 SMK Assa’adah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang membuka acara bertajuk “Kolaborasi Pendidikan dan Industri Menuju Masa Depan Gemilang” itu pada Kamis, 5 September 2024.

Seperti job fair sebelumnya, Job Fair SMK Assa’adah yang diikuti 20 perusahaan juga diserbu calon tenaga kerja. Sebanyak 1.500 pelamar yang mendaftar. Di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejumlah perusahaan berancang-ancang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. 

Job Fair SMK Assa’adah ini adalah angin segar bagi pencari kerja. “Ada 20 perusahaan yang mengikuti bursa kerja bertajuk Job Fair Career Expo SMK Assa’adah 2024. Terdapat 42 posisi lowongan kerja dengan jumlah permintaan mencapai 709 tenaga kerja, ” terang Wabup Aminatun Habibah yang biasa disapa Bu Min itu pada Kamis, 5 September 2024.

Mantan Kepala Sekolah SMK Assa’adah itu berharap, dengan adanya job fair menjadi upaya penekanan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik. Selain job fair Pemkab Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) juga menggelar pelatihan kerja untuk menciptakan wirausahawan dan mencetak tenaga kerja terampil. 

“Pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Ada pelatihan untuk operator alat berat hingga pelatihan barista bagi yang ingin berwirausaha cafe maupun warung kopi,” kata Bu Min. 

Ia menambahkan, adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan tantangan pemerintah daerah akan kebutuhan tenaga kerja. Apalagi perusahaan saat ini sudah menerapkan teknologi atau lebih mengoptimalkan tenaga mesin dan robot. 

“Ini tantangan terbesar untuk kita khususnya dunia pendidikan untuk ciptakan generasi siap kerja yang berkualitas dan siap bersaing. Berdasarkan data, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik berada di angka 6,82 persen. Ini masih tinggi diatas Jawa Timur,” ungkapnya.

Maka, lanjut Bu Min, Pemkab Gresik membuat peraturan daerah (Perda) tentang penyerapan tenaga kerja pada Nomor 7 tahun 2022. Peraturan ini berisi tentang penggunaan tenaga kerja lokal minimal 60 persen di perusahaan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik. 

“Mudah mudahan dengan adanya job fair ini merupakan upaya kita untuk mengurangi angka pengangguran,”  pungkasnya.  (yad) 

20 Perusahaan Buka Lowongan di Job Fair SMK Assa’adah Bungah, Gresik Selengkapnya