Politik
Home / Pemilu 2024 / Politik

DPP PKB Usung Cabup Gresik dari Internal Partai, Syahrul Munir

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Teka-teki siapa Calon Bupati Gresik dari Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya terjawab. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB memutuskan mengusung calon bupati dari internal partai dalam kontestasi Pilbup Gresik 2024.

Calon internal itu adalah Syahrul Munir, ketua Fraksi PKB DPRD Gresik. Surat Rekomendasi Calon Bupati Gresik diserahkan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi kepada Bacabup Syahrul Munir di Kantor DPC PKB Gresik di Jalan R.A Kartini, Gresik pada Rabu, 12 Juni 2024.

Rekomendasi ini memupus harapan dua kandidat lainnya yang ikut penjaringan melalui PKB Gresik. Dua kandidat lainnya adalah Fandi Akhmad Yani, inkumben Bupati Gresik dan dr Asluchul Alif, Ketua DPC Gerindra Gresik. 

Rekomendasi untuk ketua Fraksi PKB DPRD Gresik itu, setelah sebelumnya menggelar Uji Kompetensi dan Kelayakan atau UKK dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang dilakukan oleh pengurus DPP PKB terhadap tiga bakal calon bupati atau Bacabup Gresik. 

“Berdasarkan SK nomor 30114/DPP/01/VI/2024, DPP PKB secara resmi menetapkan Syahrul Munir sebagai Calon Bupati Gresik periode 2024-2029,” ujar Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi pada Rabu, 12 Juni 2024.

Ia menjelaskan, keputusan ini diambil setelah DPP PKB menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap tiga bacabup yang mendaftar. Yakni, Fandi Akhmad Yani, dr Asluchul Alif dan Syahrul Munir.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan. Akhirnya DPP menetapkan Syahrul Munir sebagai Calom Bupati,” kata Fauzan Fuadi.

Menurutnya, keputusan ini sifatnya final. Tidak boleh lagi seluruh kader merasa ragu. semuanya harus solid untuk memenangkan Syahrul Munir.

“Kami akan mengawasi seluruh prosesnya. Kalau ada kader yang tidak mendukung keputusan ini maka akan kami tindak tegas,” kata Fauzan Fuadi.

Ia menambahkan, DPP PKB berpesan kepada seluruh kader untuk kompak dan solid untuk memenangkan Syahrul Munir.

“Tidak ada yang tidak mungkin. Siapapun lawannya kalau PKB Gresik kompak. Insya Allah kita bisa memenangkan Pilkada 2024,” pungkasnya.

Usai menerima SK Rekomendasi tahap I, Bacabup Syahrul Munir mengaku sangat bersyukur. Pihaknya berharap dengan adanya rekomendasi ini, DPC PKB Gresik dan jajaran bisa kompak bareng-bareng memenangkan Pilkada.

“Setelah menerima SK Rekomendasi ini, kami akan langsung tancap gas untuk melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan partai lain,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik itu. (yad)

DPP PKB Usung Cabup Gresik dari Internal Partai, Syahrul Munir Selengkapnya
Home / Politik

PDI-Perjuangan Merekomendasi NIAT Jilid 2 di Pilbup Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDI-P telah mengeluarkan 58 rekomendasi calon wali kota/bupati dan tiga calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024.

Sebanyak 15 dari 58 calon itu mendapatkan rekomendasi berpasangan. Diantara 15 calon berpasangan itu adalah Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah, yang saat ini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Pasangan inkumben itu, melanjutkan NIAT jilid 2. 

Ketua DPC PDI-P Gresik Mujid Riduan membenarkan, Pimpinan Pusat PDI-P sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan NIAT (Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah).

“Ya, sesuai isi surat yang dikirim ke bakal calon,” kata Mujid Riduan dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp pada Jumat, 31 Mei 2024. Pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024, partai banteng moncong putih ini meraih 9 kursi dari 50 kursi yang ada di parlemen DPRD Gresik. 

PDI-P Gresik masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi dalam pemilihan bupati atau Pilbup 2024. Mujid belum mau menjlentrehkan parpol akan menjadi mitra koalisinya. “Masih komunikasi dengan baik, partai-partai yang ada di parlemen dan sudah kami sampaikan ke DPP,” ujar Mujid yang juga Wakil Ketua DPRD Gresik itu.

Untuk diketahui, daftar nama-nama yang mendapatkan rekomendasi dari PDIP tertuang dalam surat bernomor 6165/IN/DPP/V/2024, perihal instruksi dan undangan pemantapan batch-1 tim pemenangan daerah Pilkada serentak 2024. 

Dalam  surat rekomendasi  tertanggal 30 Mei 2024 itu ditujukan kepada calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah serta ditandatangani Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. 

Dalam surat tersebut, DPP PDIP juga meminta agar nama-nama yang terdaftar dalam survey rekom mengirimkan tim pemenangan yang terdiri dari 9 orang. Tim pemenangan ini akan mendapatkan pelatihan khusus pada 5 sampai 7 Juni di Bogor. (yad)

PDI-Perjuangan Merekomendasi NIAT Jilid 2 di Pilbup Gresik  Selengkapnya
Home / Pemilu 2024 / Politik

Politisi Muda PKB Syahrur Munir Berikan “Mahar” Vespa ke Pengurus PAN Gresik 

- by chusnul cahyadi

SYAHRUR Munir memberikan kado berupa satu unit motor Vespa warna biru kepada pengurus DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Gresik pada Rabu, 29 Mei 2024.

Motor lawas yang lagi ngetren itu di terima langsung oleh Ketua DPD PAN Gresik Faqih Usman. “Motor ini kami taruh sini saja. Ini STNK dan surat lainnya menyusul,” kata politisi 33 tahun dari Partai Kebangkitan Bangsa Gresik itu.

Syahrur mengatakan motor Vespa ini simbolnya santai dan serius. Meski jalan samtai tapi tetap serius dalam menyelesaikan permasalahan. “Saya datang ke PAN ini, kita mengajak bersama-sama membangun Gresik kedepan,” katanya.

Bagaimana dengan hadir relawan dari petambak? Ia menyatakan, hadirnya teman-teman petambak istilahnya di Gresik, nenglek yang tugasnya mengantar ikan dari satu tambak ke tambak yang lain. “Kita punya pesan dan gagasan kedepan untuk lebih serius memikirkan nasib para petambak ini,” kata ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Gresik itu.

“Apalagi kita ketahui, pupuk subsidi untuk petambak dan perikanan di cabut  Kita punya program prioritas ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petambak dan pertanian secara umum,” imbuhnya. 

“Mahar” motor Vespa diluar dugaan pengurus partai berlambang matahari itu. Faqih Usman pun menyatakan, dalam proses penjaringan bakal calon bupati atau Bacabup dan bakal calon wakil bupati atau Bacawabup Gresik dalam Pilbup Gresik 2024 tidak ada mahar alias gratis. “Ini pemberian secara murni. Nanti akan digunakan pengurus untuk operasional kantor,” katanya. 

Faqih mengaku tidak menduga bila Syahrur Munir yang koleganya di parlemen DPRD Gresik itu memberikan hadiah motor Vespa kepada partai. “Mungkin ini arti mimpi malam sebelumnya. Naik sepeda motor,” selorohnya. 

Ia kembali menegaskan, bahwa rekomendasi terhadap Bacabup dan Bacawabup Gresik dalam Pilbup Gresik 2024 menjadi kewenangan dari DPP PAN. “Dua Bacabup yang sudah mendaftar memiliki peluang sama,” kata Faqih Usman pada Rabu, 29 Mei 2024.

Dalam proses penjaringan ini, pihaknya hanya sebagai penyelenggara. Keputusan tetap berada di pimpinan pusat di Jakarta. Kapan penjaringan di tutup? Faqih menegaskan, saat ini proses penjaringan Bacabup dan Bacawabup Gresik masih dibuka. “Tapi, kalau DPP PAN memberikan instruksi untuk menyerahkan daftar nama, Saya langsung kita serahkan,” ujarnya. 

Selama penjaringan ada dua orang yang mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui PAN Gresik. Dua kandidat itu adalah Ketua DPC Gerindra Gresik dr Asluchul Alif Maslichan dan ketua Fraksi PKB di DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir. Keduanya mendaftarkan sebagai bacabup Gresik. 

Bagaimana dengan Bacawabup ? “Kami saat ini belum ada yang mendaftar sebagai Bacawabup,” ujar Faqih Usman. (yad)

Politisi Muda PKB Syahrur Munir Berikan “Mahar” Vespa ke Pengurus PAN Gresik  Selengkapnya
Home / Pemilu 2024 / Politik

Daftar Bacabup Gresik melalui PAN, Syahrur Munir Paparkan Program Mentas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Muhammad Syahrur Munir resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Gresik dalam Pilbup 2024 ke kantor DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Gresik pada Rabu, 29 Mei 2024.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Gresik itu didampingi Abdullah Hamdi, koleganya di parlemen. Syahrur adalah bacalon Bupati Gresik kedua yang mendaftar ke partai yang dipimpin oleh Faqih Usman itu. Bacabup yang mendaftar kali pertama adalah dr Asluchul Alif Maslichan, Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Gresik.

Syahrur tiba di kantor partai bergambar matahari  di Jalan Raya Permata, Kompleks Perumahan Bunder Asri, Kecamatan Kebomas itu dengan dikawal komunitas Vespa dan puluhan nelayan itu sekitar pukul 14.45 WIB. Para nelayan atau dikenal sebutan neglek itu mengendarai motor lengkap dengan ronjotnya sehingga menarik perhatian masyarakat. 

Politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa Gresik itu disambut oleh para pengurus PAN Gresik. Setelah proses serenomial menyerahkan formulir pendaftaran, Syahrur Munir mendapatkan kesempatan untuk menjlentrehkan visi dan misi kepada para pengurus DPD PAN Gresik dan para relawan yang mayoritas memakai jersey bertuliskan “Bareng-bareng Cak Syahrur”. 

Syahrur yang mengusung tagline Gresik “Mentas” alias Menuju Tuntas. Syahrur mengatakan, ada sejumlah program yang akan dilaksanakan kalau terpilih menjadi Bupati Gresik periode 2024-2029. Tiga  diantaranya program unggulan itu, ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petambak dan petani, bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan akut.

Untuk program pupuk bagi petambak sangat mendesak. “Karena saat subsidi pupuk untuk petambak telah dicabut,” katanya.

Sedangkan, peningkatan sumber daya manusia, perbaikan tentang pendidikan. Ia menyebut, saat ini ada 5.595 warga kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik yang putus sekolah. Penyebab, mereka putus sekolah diantaranya tidak memiliki biaya, akses yang sulit dan penyebab lainnya. 

“Saya menyebutnya 59.59. Kedepan kami akan tuntaskan ini,” katanya. Terkait kemiskinan akut. Kemiskinan ini bisa menimbulkan stunting. “Kedepan tentunya harus kita selesaikan,” ujar pemuda 33 tahun asal Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik itu. 

Sebelum pamitan pulang, Syahrur Munir memberikan “mahar” berupaya satu unit Vespa berwarna biru yang dikendarainya kepada Ketua DPD PAN Gresik Faqih Usman. 

Sementara itu, Ketua DPD PAN Gresik Faqih Usman mengatakan, tidak mahar untuk mengikuti penjaringan bacalon Bupati Gresik ini. Untuk saat ini, katanya, ada dua orang Bacabup Gresik yang mendaftar melalui PAN. 

“Keduanya mempunyai kans sama. Nanti, DPP yang akan memutuskan,” kata Faqih Usman. Akan tetapi, kata Faqih, bila ada kandidat yang mau menjalan komunikasi dengan DPP PAN di Jakarta tidak mempermasalahkan. “Karena komunikasi dengan DPP (PAN) itu suatu ikhtiar. Kita menghormatinya,” tegasnya. (yad)

Daftar Bacabup Gresik melalui PAN, Syahrur Munir Paparkan Program Mentas Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Jalan Cerme-Kebomas Rusak, DPRD Gresik Desak DPUTR Gresik Tolak Penyerahan Pekerjaan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Komisi III DPRD Gresik mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Gresik untuk menolak penyerahan pekerjaan proyek jalan alternatif penghubung Kebomas-Cerme di Jalan Banjarsari.

Sebab, kondisi jalan penghubung itu rusak. Komisi yang membidangi pembangunan itu meminta perbaikan menyeluruh, mulai tembok penahan tanah atau TPT dan peningkatan jalan. 

Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, bahwa proses perbaikan harus dilakukan secara total dan menyeluruh.

“Bisa kami lihat kerusakannya sangat parah, sehingga tidak akan efektif jika hanya ditambal saja, karena pasti akan kembali rusak. Harus menyeluruh diperbaikinya,” ujar Abdullah Hamdi kepada wartawan pada Kamis, 16 Mei 2024.

Kondisi jalan terlihat ambles. Bahkan, banyak terdapat cekungan dengan kedalaman bervariasi muulai dari 10-20 centimeter.

“Padahal sebelum dibangun sudah ada TPT-nya. Namun, TPT tidak ikut ditingkatkan sehingga saat ambrol akan berdampak pada kerusakan jalan seperti sekarang ini,” imbuh Abdullah Hamdi.

LONGSOR : Tembok penahan tanah di ruas Jalan Cerme-Kebomas di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme yang ambrol dan belum ada perbaikan psda Jumat, 17 Mei 2024 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Sementara, anggota Komisi III DPRD Gresik Luthfi Dawam meminta DPUTR Gresik jangan menerima dulu penyerahan jalan tersebut. Dikarenakan masa pemeliharaan akan berakhir pada Juni 2024 mendatang.

“Jangan diterima dulu penyerahan jalan tersebut. Harus ada solusi dulu terkait kerusakan yang terjadi,” katanya.

Rencananya, DPRD Gresik akan memanggil DPUTR Gresik, kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk meminta solusi konkret sebelum masa pemeliharaan selesai.

“Rencananya pada Senin (20/5/2024) pekan depan kami jadwalkan pemanggilan,” tegas Luthfi Dawam. Dalam pengamatan 1minute.id kondisi jalan penghubung Cerme-Kebomas lewat Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sepintas terlihat mulus. Akan tetapi, ketika melewati jalan itu, jalan bergelombang, tambal sulam membuat pengendara motor kurang nyaman. 

KAYU PENANDA : Alas penutup saluran air atau uditch di ruas Jalan Cerme-Kebomas di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang patah sehingga warga memberikan tanda sebuah kayu agar pengendara tidak terperosk pada Jumat, 17 Mei 2024 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Di sejumlah ruas jalan terdapat TPT yang ambrol juga belum ada perbaikan. Selain itu, banyak penutup saluran air atau uditch patah dan dipasang balok kayu penanda jalan berlubang. 

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik Edi Pancoro mengatakan, ruas jalan yang rusak masih dilakukan perbaikan oleh kontraktor. “Karena ruas jalan masih belum diserahkan. Masa perbaikan selama 6 bulan atau Juni nanti,” ujar Edi Pancoro ditemui di acara Job Fair, Gresik Kerja 2024 di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro pada Rabu, 15 Mei 2024.

Ia mengatakan, kontraktor dinilai korporatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan. “Perbaikan selesai minggu ini,” katanya. (yad)

Jalan Cerme-Kebomas Rusak, DPRD Gresik Desak DPUTR Gresik Tolak Penyerahan Pekerjaan  Selengkapnya
Home / Pemilu 2024 / Politik

Andhi Sulandra, Kades Randuboto dan Fatkhur Rokhman, Kades Sukorejo, Daftar Pilbup Gresik Jalur Independen 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemilih Bupati (Pilbup) Gresik 2024 bakal semakin seru. Pasalnya, kini muncul calon independen. Bahkan, mereka sudah mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik pada Ahad, 12 Mei 2024.

Pasangan bakal calon bupati atau Bacabup Gresik dan Bakal Calon Wakil Bupati  atau Bacawabup Gresik itu adalah Andhi Sulandra dan Fatkhur Rokhman. Andhi adalah Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu. Sedangkan, Fatkhur adalah Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas. Mereka adalah Kepala Desa dua periode di desanya masing-masing. Pasangan Bacabup dan Bacawabup Gresik itu tiba di kantor KPU Gresik di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas sekitar pukul 13.00 WIB. 

Bacabup Adhi Sulandra menaik mobil Toyota LGX warna krem bertuliskan “Mobile Umat”. Sedangkan, Fatkhur Rohman naik sepeda motor. Mereka diterima langsung oleh Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Alam Amrullah.

Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup Gresik ini kali pertama di peta perpolitikan di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Bahkan, mungkin di Indonesia. 

Bacabup Gresik Andhi Sulandra mengatakan bahwa pihaknya sengaja mendaftar ke KPU melalui jalur independen karena didorong dukungan masyarakat. “Semua orang pasti ingin berbakti kepada daerah. Bila Gresik sudah baik, kita ingin lebih baik lagi. Kami juga ingin menunjukan ke masyarakat semua bisa mendaftar tanpa melalui partai politik,” ujar Andhi melalui pesan Whatsapp pada Minggu malam, 12 Mei 2024.

Terpisah, Bacawabup Gresik Fatkhur Rokhman mengatakan, pascareformasi kondisi demokrasi saat ini sangat memprihatinkan. Semua diukur dengan materi.

“Kami ingin menunjukan untuk menjadi pemimpin tidak harus dari orang kaya dan banyak uang. Itu sudah kami lakukan saat maju menjadi kepala desa. Dan, tadi kami daftar di KPU juga gratis,” ungkapnya pada Minggu malam, 12 Mei 2024.

Lebih lanjut, dia menyebut apabila pemimpin yang terpilih hanya bermodalkan uang tentu jangan diharapkan Gresik akan maju. “Gerakan moral ini yang ingin kami gaungkan,” tegas Fatkhur yang mantan aktivis 1998 itu. Andhi dan Fatkhur, dikenal sosok yang sederhana. Sehingga, kedua tokoh itu begitu dielu-elukan oleh warganya. 

Bagaimana dengan persyaratan pendaftaran harus mengantongi sebanyak 72.150 KTP atau 7,5 persen dari jumlah daftar pilih tetap (DPT), Bacabup Andhi dan Bacawabup Fatkhur mengaku sudah mempersiapkannya. “Kami mendapatkan dukungan sekitar 75 ribuan,” ujar Fatkhur. 

Untuk diketahui, KPU Gresik telah membuka pendaftaran Pasangan Cabup-Cawabup Gresik jalur independen mulai Rabu, 8 sampai Minggu, 12 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB. Verifikasi administratif mulai 13-29 Mei 2024. Verifikasi faktual pertama, 3-16 Juni 2024 dan keduq, 24 Juli sampai 2 Agustus 2024. 

Bila semua persyaratan itu, terpenuhi Pilbup Gresik 2024 melahirkan sejarah baru, yakni tampilnya Paslon Bupati dan Wakil Bupati Gresik dari unsur independen. (yad)

Andhi Sulandra, Kades Randuboto dan Fatkhur Rokhman, Kades Sukorejo, Daftar Pilbup Gresik Jalur Independen  Selengkapnya
Home / Pendidikan / Politik

Keselamatan Nomor 1, DPRD Gresik Usulkan Pembentukan Perda Khusus Kendaraan Listrik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Abdullah Hamdi risau. Pesatnya pengguna kendaraan bertenaga listrik di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini semakin mengkhawatirkan. Sebab, kendaraan listrik itu dikendarai anak di bawah umur sehingga membahayakan keselamatan.

Wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu mengusulkan pembentukan peraturan daerah (perda) khusus kendaraan bertenaga listrik. Ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan di jalan raya.  Abdullah Hamdi mengatakan akhir-akhir ini memang pengguna kendaraan listrik meningkat. Minimnya sosialisasi, membuat pola berkendara menjadi tidak tertib. “Padahal, aturan terkait penggunaan kendaraan bertenaga listrik sudah ada. Tapi banyak yang belum tahu,” ujar anggota Komisi III DPRD Gresik itu.

Misalnya, hingga saat ini masih banyak pengendara sepeda listrik yang tidak memakai helm. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 45/2020, ada kewajiban memakai helm. “Kemudian terkait kecepatan, dalam aturan tersebut juga dibatasi. Yakni 25 kilometer per jam. Tapi nyatanya di jalan kecepatan sangat tinggi,” terang Abdullah Hamdi.

Dikatakan, dalam Permenhub juga ada ketentuan umur pengguna sepeda listrik. Yakni minimal 12 tahun. Sedangkan 12 tahun sampai 15 tahun harus didampingi orang dewasa. “Tapi di jalan banyak anak-anak kecil yang pakai sepeda listrik. Ini kan sangat berbahaya,” katanya. 

Dengan kondisi ini, pihaknya akan mengusulkan pembentukan perda khusus terkait kendaraan listrik. Sehingga sosialisasi bisa lebih masif. Selain itu juga perlu ada fasilitasi dari pemerintah terkait pengendara sepeda listrik. Misalnya jalur khusus di jalan raya,” kata anggota komisi yang membidangi pembangunan ini.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik resmi melarang penggunaan sepeda listrik bagi peserta didik pada tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik S. Hariyanto dalam keterangannya menjelaskan, hal yang melatarbelakangi instansinya mengeluarkan surat edaran ini adalah adanya masukan dan keresahan dari berbagai pihak terkait penggunaan sepeda listrik oleh peserta didik.

“Ini dikuatkan juga dengan Permenhub No.45 tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan kendaraan yang berpenggerak motor listrik. Dengan adanya Permenhub ini, masyarakat kemudian mendorong Dinas Pendidikan mengkaji penggunaan sepeda listrik bagi peserta didik,” ujar usai menghadiri acara Bimbingan Teknik (Bintek) dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 2 Gresik pada Senin, 18 Maret 2024.

“Dari antisipasi ini, kita harapkan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagi peserta didik,” tegasnya.

Dalam surat edaran Dinas Pendidikan Gresik tersebut, ada empat poin yang diatur. Diantaranya, larangan bagi peserta didik untuk membawa sepeda listrik untuk transportasi ke sekolah. Berikutnya, dijelaskan bahwa pihak sekolah berhak menyita sepeda listrik apabila peserta didik kedapatan membawa sepeda listrik ke sekolah.

Pihak sekolah juga akan memberikan teguran secara tertulis dan wali murid diharuskan menandatangani surat pernyataan agar peserta didik tidak melakukan pelanggaran lagi. Langkah terakhir, bagi peserta didik yang melanggar sebanyak tiga kali, akan disarankan untuk pindah sekolah ke lokasi terdekat.

Hariyanto juga merupakan langkah preventif bagi permasalahan dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada peserta didik. (yad)

Keselamatan Nomor 1, DPRD Gresik Usulkan Pembentukan Perda Khusus Kendaraan Listrik Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim : Multiplier Effect Industri Hijau Bisa Selesaikan 4 Problem di Gresik 

- by chusnul cahyadi

JAKARTA,1minute.id – DPRD Gresik mendorong industri ramah lingkungan yang beroperasi di Gresik. Sebab, industri hijau memiliki multiplier effect untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Yakni, lingkungan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Industri-sebutan-Kabupaten Gresik ini.

Hal itu ungkapkan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim saat menjadi narasumber dalam workshop bertajuk “Industri Hijau, Dari Gresik untuk Indonesia” yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Senin, 19 Februari 2024.

Selain Nurhamim, acara tersebut juga yang dihadiri VP Government Relation & Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia (PTFI) Harry Pancasakti. Nurhamim menyebutkan  saat ini ada 4 problem yang sedang terjadi di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Kabupaten Gresik. Pertama, angka pengangguran terbuka yang masih tinggi di atas rata-rata Jatim dan nasional.

Kedua, angka kemiskinan yang masih tinggi. Ketiga, anggaran fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Dan yang keempat, infrastruktur. “Jangan sampai ini ditambah dengan satu problem lagi yang kaitannya dengan industri hijau ini. Maka ke depan harus bagaimana kita? Kita bangga kalau pertumbuhan ekonomi Gresik tinggi di atas 7 persen, tapi maknanya apa jika angka kemiskinan kita tinggi, angka pengangguran terbuka kita juga tinggi? Berarti ada hal yang salah dengan pengelolaan Gresik,” kata Anha-panggilan-Ahmad Nurhamim.

Ia melanjutkan, pengelolaan industri hijau bisa memberikan dampak signifikan terhadap 4 problem daerah yang saat ini terjadi. Contoh dalam pengelolaan persampahan. “Bagaimana industri ini bisa back up  dalam menyelesaikan problematika Gresik. Maka Kami di DPRD Gresik membuat 3 regulasi inovasi, yakni Perda Ketenagakerjaan, Perda Kemitraan, dan Perda persampahan,” terang ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Regulasi Ketenagakerjaan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang intinya penyerapan tenaga kerja lokal minimal 60 persen di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gresik. Kemudian, Perda nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Serta, Perda fasilitasi Kemitraan untuk menstimulasi tumbuhnya ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Gresik.

WORKSHOP INDUSTRI HIJAU: Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menjadi narasumber workshop bertajuk Industri Hijau Dari Gresik untuk Indonesia yang digelar Oleh PWI Gresik di Hotel Mercure Ancol pada Senin, 19 Februari 2024 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

“Bayangkan kalau hari ini limbah Freeport bisa kita kelola, kita tidak perlu mengganggu untuk produk konsentrat dan lain halnya. Komponen apa saja yang potensial seperti tinja pekerja, retribusinya bisa kita ambil Rp 120 ribu untuk satu kubiknya. Kotorannya bisa kita kelola entah jadi pupuk atau gas apa, coba kita manfaatkan potensinya bisa jadi multiplier effect,” jelasnya.

Ia meminta Pemerintah mengkolaborasikan antara masyarakat dan perusahaan melalui hal-hal yang kecil, untuk bisa menyelesaikan problem di Gresik. “Kita nggak hanya fokus di CSR, tapi pengelolaan yang tidak terlihat tapi besar. Seperti limbah-limbah kecil,” tuturnya.

Ia mengajak PT. Freeport Indonesia (PTFI) bersama media dalam mendorong pengaplikasian industri hijau. Ide dan gagasan itu bisa menjadi referensi untuk pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2026. “Kami DPRD Gresik selalu mendorong kegiatan yang produktif baik dari komponen masyarakat, PWI atau yang lainnya. Semoga ini bisa menjadi dinamisasi hubungan komunikasi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat ke depan,” katanya. (yad)

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim : Multiplier Effect Industri Hijau Bisa Selesaikan 4 Problem di Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Komisi I DPRD Gresik Desak Tertibkan Reklame Bodong, Pol PP Gresik Jaring Puluhan Pelanggar Perda Trantibum 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Reklame tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Komisi I DPRD Gresik mendesak Satuan Polisi Pamong (Pol PP) Gresik melakukan penertiban. Sebab, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Alun-alun Gresik itu menengarai banyak yang bodong alias tidak berizin.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi I DPRD Gresik Wongso Negoro dan Muhammad Nasir Cholil kepada wartawan di gedung DPRD Gresik pada Kamis, 1 Februari 2024. Nasir mengatakan, reklame salah satu pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) Gresik. Namun, katanya, pihaknya menengarai banyak papan reklame yang tersebar di sejumlah tempat strategis itu tidak memiliki izin alias bodong. “Selain tidak berizin keberadaan reklame harus memperhatikan keselamatan dan kelayakan sesuai aturan. Sebab, ada papan reklame yang roboh dan membahayakan masyarakat,” kata Wongso Negoro yang diamini oleh koleganya, Nasir Cholil pada Kamis, 1 Februari 2024.

Ia pun mendesak Satuan Polisi Pamong (Sat Pol PP) Gresik sebagai garda terdepan  penegak peraturan daerah (Perda) harus aktif mengecek papan reklame yang liar atau bodong. “Koordinasi dengana DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meminta data papan reklame yang berizin dan ilegal. Jika tak berizin, Sat Pol PP harus menertibkan dan merobohkan papan reklame tanpa pandang bulu,” tegasnya.

PARIPURNA : Anggota Komisi I DPRD Gresik Muhammad Nasir Cholil (kiri) dalam sidang paripurna DPRD Gresik beberapa waktu lalu (Foto Dokumen DPRD Gresik for 1minute.id)

Terpisah, Polisi Pamong Praja (Pol PP) Gresik bergerak cepat. Aparat penegak Perda itu melakukan penyisiran di sejumlah tempat untuk melakukan penertiban reklame serta pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap melanggar ketentraman dan ketertiban umum  (tratibum) di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Dalam operasi penegakan Perda 22/2022 tentang Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga itu menjaring 40 pelanggar. 

“Kurang lebih sebanyak 40 pelanggar Peraturan Daerah No 2 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat di berikan pembinaan untuk tidak mengulang perbuatan yang sama,” kata Sinaga pada Kamis, 1 Februari 2024. 

Sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan petugas melakukan penyisiran di Kompleks Perumahan Gresik Kota Baru (GKB). Di kawasan perumahan ini menjadi salah satu pusat perdagangan yang paling ramai. Aparat menyisir mulai Jalan Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sasarannta adalah  PKL atau pun reklame yang melanggar aturan Perda yang berada di bahu jalan, trotoar, dan di atas disaluran.

Di Jalan Sumatera, petugas memberikan peringatan penjual buah dan pentol payung. Kemudian di Jalan Jawa memberikan peringatan kepada penjual roti goreng ; siomy ; minimarket waralaba ; penjual duren ; lumpiya ; masker dan tisu. 

Sedangkan, Jalan Kalimantan menurunkan reklame rumah makan ; penjual jus ; toko sayur ; ayam goreng ; reklame sepeda listrik dan beberapa reklame lainnya. “Semua yang melakukan pelanggaran perda itu kami memberikan surat penertiban nonyustisi dan 

memberikan pembinaan kepada para pedagang kaki lima  yang melanggar aturan tersebut,” terang mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Gresik itu. Ia melanjutkan, dalam penertiban pelanggaran Perda ini dilakukan secara persuasif. “Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan tertib, lancar dan terkendali,” ujarnya. (yad)

Komisi I DPRD Gresik Desak Tertibkan Reklame Bodong, Pol PP Gresik Jaring Puluhan Pelanggar Perda Trantibum  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Tok! DPRD dan Pemkab Gresik Tetapkan APBD 2024, Pendapatan Rp 3,88 Triliun, Surplus Rp 28,1 Miliar 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menetapkan APBD 2024. Penetapan APBD 2024 dilakukan di ruang rapat Paripurna DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik pada Kamis, 30 November 2023.

Berdasarkan keputusan tersebut, struktur APBD Gresik 2024 untuk pendapatan daerah sebesar Rp Rp 3,88 triliun dan  belanja daerah sebesar Rp 3,85 triliun. Surplus sebesar Rp 28,1 miliar. Postur APBD Gresik 2024 surplus ini kali pertama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selama kurun waktu ini, DPRD dan Pemkab Gresik postir APBD defisit. 

Rapat dibuka dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik tentang kondisi umum keuangan daerah yang menyangkut masalah pokok, kebijakan, percepatan, maupun pertimbangan pembangunan daerah lainnya. “Menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan. Baik bagi organisasi perangkat daerah maupun satuan kerjanya,” ujar juru bicara Banggar DPRD Gresik Jumanto.

Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan tema pembangunan Gresik pada 2024 mendatang. Yakni, Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang Didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. “Dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur, penanggulangan bencana banjir, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan pendidikan,” ujarnya.

Dalam serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Gresik disepakati bahwa finalisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 3,885 triliun. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 3,857 triliun. “Sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp 28,1 miliar,” jelasnya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir

dan dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, tiga wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan, dan Nursaidah serta anggota DPRD dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik itu.

Nantinya, Jumanto melanjutkan surplus tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan BUMD Gresik Migas sebesar Rp 8,1 miliar. Serta membayar tanggungan hutang dan pembiayaan lainnya dengan alokasi mencapai Rp 20 miliar. “Kami berharap agar potensi pendapatan lain bisa tercapai dengan maksimal. Khususnya pada sektor pajak dan retribusi,” harapnya. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut baik penyampaian yang disampaikan Banggar DPRD Gresik. Terlebih, proses pembahasan melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang. “Saran dan masukan yang sangat membangun demi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata GusYani-sapaanakrab-Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Mantan Ketua DPRD Gresik juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kesepahaman dalam menyusun APBD 2024. Dalam rangka menuju pembangunan Gresik yang lebih baik. “Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Semoga memberikan apresiasi positif atas nota kesepakatan APBD 2024 yang telah disepakati bersama,” pungkas alumnus Unair Surabaya itu. (yad)

Tok! DPRD dan Pemkab Gresik Tetapkan APBD 2024, Pendapatan Rp 3,88 Triliun, Surplus Rp 28,1 Miliar  Selengkapnya