Syahrul Munir : Siap Ngebut Bahas R-APBD 2025, Anggaran Rasional, Realisasi Rasional, APBD Sehat dan Bermanfaat bagi Masyarakat

Senin, 7 Oktober 2024 - 20:25Senin, 7 Oktober 2024 - 20:26 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pimpinan DPRD Gresik periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin, 7 Oktober 2024. Ketua Pengadilan Negeri Gresik I Gusti Ayu Susilawati yang melantik empat pimpinan definitif wakil rakyat berkantor di gedung DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu.

Empat pimpinan DPRD Gresik yaitu Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir dari Fraksi PKB dan tiga Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan (F-PDI-Perjuangan) ; Ahmad Nurhamim (F-Partai Golkar) dan Lutfhi Dawam (F-Partai Grerindra).

Syahrul Munir, yang sempat digadang-gadang menjadi Bakal Calon Bupati Gresik itu menyatakan, sejumlah agenda penting sudah di depan mata. Agenda penting itu, di antaranya adalah pembentukkan alat kelengkapan dewan alias AKD.

AKD DPRD Gresik terdiri Badan Musyawarah atau Banmus; Badan Anggaran atau Banggar ; Badan Kehormatan atau BK dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah alias Bapem Perda. Serta, Komisi-Komisi. Di DPRD Gresik, diperkirakan jumlah komisi tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya yang berjumlah empat komisi, yakni, Komisi I Bidang hukum dan pemerintahan ; Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan ; Komisi III Bidang Pembangunan dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat.

“Kami segera membentuk AKD ini. Kami akan maraton,” ujar Ketua F-PKB DPRD Gresik periode 2019-2024 ini. Informasi yang dihimpun1minute.id tidakmembutuhkan waktu lama. Sebab, para ketua fraksi telah membagi habis seluruh anggota yang duduk gedung parlemen di depan Alun-alun di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik. Pembentukkan AKD ini diprediksi lancar. Setelah AKD terbentuk, wakil rakyat hasil pemilihan legislatif pada Maret 2024 itu, bisa melaksana fungsi legislatif yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.

Selain AKD, lanjutnya akan membuat rancangan tata tertib atau tatib DPRD serta merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau R-APBD 2025. “Sejarah Pemkab tidak pernah telat penetapan APBD,” kata politisi berusia 33 tahun itu.

Meski memiliki tradisi tidak pernah telat dalam menetapkan APBD Gresik, Syahrul melanjutkan, pimpinan dewan yang baru dilantik ini akan melakukan pembahasan secara detail dan njlimet. “Anggaran rasional, realisasi rasional. APBD sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Syahrul yang didampingi tiga Wakil Ketua yakni Mujid Riduan, Achmad Nurhamin dan Lutfhi Dawam kepada wartawan usai pelantikan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Untuk menuntaskan pembahasan R-APBD Gresik 2025 ini, tiga pimpinan dewan itu siap untuk ngebut dan kerja secara maraton. “Kami tentu siap ngebut untuk segera menyelesaikan pembahasan R-APBD Gresik 2025,” tagas Dawam, politisi dari Partai Gerindra itu. “Kami juga siap kerja maraton,” imbuh Mujid Riduan yang juga Ketua DPC PDI-Perjuangan Gresik itu.

Achmad Nurhamim, menambahkan pimpinan DPRD Gresik yang baru akan menghidupkan lagi forum konsulrasi pimpinan DPRD Gresik dengan Bupati Gresik. Forum konsultasi ini di antaranya terkait aspirasi, kajian atau temuan anggota DPRG Gresik yang disampaikan dalam forum resmi di gedung DPRD Gresik. “Terkait penyampaian pandanganPU (pandangan umum) dan PA (pandangan akhir) fraksi harus dihadiri oleh bupati,” kata Nurhamim yang juga Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu. (yad)

Selengkapnya

Tok! DPRD dan Pemkab Gresik Tetapkan APBD 2024, Pendapatan Rp 3,88 Triliun, Surplus Rp 28,1 Miliar

Jumat, 1 Desember 2023 - 19:24Jumat, 1 Desember 2023 - 19:24 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menetapkan APBD 2024. Penetapan APBD 2024 dilakukan di ruang rapat Paripurna DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik pada Kamis, 30 November 2023.

Berdasarkan keputusan tersebut, struktur APBD Gresik 2024 untuk pendapatan daerah sebesar Rp Rp 3,88 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 3,85 triliun. Surplus sebesar Rp 28,1 miliar. Postur APBD Gresik 2024 surplus ini kali pertama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selama kurun waktu ini, DPRD dan Pemkab Gresik postir APBD defisit.

Rapat dibuka dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik tentang kondisi umum keuangan daerah yang menyangkut masalah pokok, kebijakan, percepatan, maupun pertimbangan pembangunan daerah lainnya. “Menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan. Baik bagi organisasi perangkat daerah maupun satuan kerjanya,” ujar juru bicara Banggar DPRD Gresik Jumanto.

Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan tema pembangunan Gresik pada 2024 mendatang. Yakni, Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang Didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. “Dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur, penanggulangan bencana banjir, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan pendidikan,” ujarnya.

Dalam serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Gresik disepakati bahwa finalisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 3,885 triliun. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 3,857 triliun. “Sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp 28,1 miliar,” jelasnya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir

dan dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, tiga wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan, dan Nursaidah serta anggota DPRD dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik itu.

Nantinya, Jumanto melanjutkan surplus tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan BUMD Gresik Migas sebesar Rp 8,1 miliar. Serta membayar tanggungan hutang dan pembiayaan lainnya dengan alokasi mencapai Rp 20 miliar. “Kami berharap agar potensi pendapatan lain bisa tercapai dengan maksimal. Khususnya pada sektor pajak dan retribusi,” harapnya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut baik penyampaian yang disampaikan Banggar DPRD Gresik. Terlebih, proses pembahasan melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang. “Saran dan masukan yang sangat membangun demi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata GusYani-sapaanakrab-Bupati Fandi Akhmad Yani.

Mantan Ketua DPRD Gresik juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kesepahaman dalam menyusun APBD 2024. Dalam rangka menuju pembangunan Gresik yang lebih baik. “Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Semoga memberikan apresiasi positif atas nota kesepakatan APBD 2024 yang telah disepakati bersama,” pungkas alumnus Unair Surabaya itu. (yad)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Alokasikan Anggaran Rp 28 Miliar untuk Bansos bagi Warga Terdampak Kenaikan BBM

Kamis, 8 September 2022 - 17:23Kamis, 8 September 2022 - 17:23 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Harga kebutuhan pokok terkerek naik dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak 3 September 2022. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengalokasikan anggaran Rp 28 miliar. Anggaran untuk perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM itu dialokasi melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Daerah (P-APBD) Gresik 2022 sebesar Rp 5 miliar dan APBD 2023 sebesar Rp 23 miliar.

Bantalan sosial untuk masyarakat terdampak kenaikan harga BBM itu terungkap dalam one week programme yang dipimpin langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di kantor Bupati Gresik pada Kamis, 8 September 2022.

Program perlindungan sosial masyarakat tersebut berfokus pada tiga hal, yakni bantuan sosial kepada pelaku UMKM, ojek, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja lewat bantuan keuangan program padat karya, dan subsidi transportasi umum.

“Terkait Bansos, kita akan memprioritaskan pada wilayah lokus kemiskinan ekstrim berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial. Dari database DTKS tersebut, diharapkan pemberian Bansos bisa diberikan secara efektif dan tepat sasaran,”ujar Bupati Fandi Akhmad Yani.

One Week Programme ini Fandi Akhmad Yani diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik. Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman.

Formula bansos kepada masyarakat terdampak lanjut Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani masih terus dimatangkan. Apakah berbentuk natura atau bantuan tunai. “Pemkab Gresik melalui OPD-OPD yang terkait masih mencari formula yang pas sehingga bisa segera diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak,”katanya.

Kenaikan harga dan jasa memang berkaitan erat dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Sebagai informasi, data dari BPS mencatat inflasi Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun cenderung rendah dan stabil.

Pada 2020, tingkat inflasi sebesar 1,34 persen akibat pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan rendahnya permintaan akan komoditas. Pada Januari hingga Juli 2022 inflasi tercatat 3,74 persen atau dibawah angka inflasi di Jawa Timur sebesar 3,95 persen dan inflasi nasional 3, 85 persen.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik Malahatul Fardah berdasarkan pantauan di lapangan per 5 September 2022 terdapat tiga diantara tujuh kebutuhan pokok berpotensi mengalami kenaikan yakni tepung terigu, cabai dan bawang yang terpantau mengalami kenaikan secara bertahap.

“Kenaikan harga dampak kenaikan BBM. Kami akan terus memantau dan akan melakukan berbagai langkah agar harga-harga barang pokok tidak melonjak signifikan,”kata Fardah. Pihaknya akan terus melakukan inspeksi mendadak untuk terus memantau perkembangan harga dengan melibatkan satgas pangan di Kecamatan/ Desa. “Juga akan melakukan operasi pasar, hingga melakukan koordinasi dengan koperasi yang ada di pasar guna mengamankan stok barang,” jelasnya. (yad)

Selengkapnya

Tag: Apbd gresik