Tag: Badan Pusat Statistik
Home / Pemerintahan

Sensus Ekonomi 2026, Wabup Gresik Dorong BPS Lakukan Pendataan Digital untuk Percepat Capaian

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sensus Ekonomi 2026 memasuki pertengahan bulan pertama pada akhir Juni 2026. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik untuk melakukan percepatan pendataan melalui sistem digital agar target sensus dapat segera tercapai.

Hal tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendapa Rumah Dinas Bupati Gresik pada Selasa, 30 Juni 2026. Dalam arahannya, Wabup Gresik Asluchul Alif menyebut capaian sensus saat ini masih sekitar 17 persen, sementara pelaksanaan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Untuk mempercepat pendataan, ia mengusulkan pemanfaatan data pegawai di lingkungan Pemkab Gresik yang berjumlah sekitar 12.000 orang.

“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total 12.000 pegawai kita di lingkungan Pemkab hingga guru-guru sekolah, tentu BPS bisa pusing sendiri dan waktu akan habis. Saya instruksikan lewat Pak Sekda untuk membuat surat resmi. Kumpulkan data email dan nomor telepon, lalu lakukan blasting kuesioner digital terintegrasi via WhatsApp dan Gmail,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Selain Wabup Alif, kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih, jajaran Forkopimda, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Gresik.

Menurutnya, proses tersebut juga akan disertai pemantauan secara berkala. BPS akan menyampaikan daftar instansi atau pegawai yang belum mengisi kuesioner, sehingga masing-masing kepala OPD dapat segera melakukan tindak lanjut. Dengan cara ini, petugas BPS bisa lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan perusahaan yang masih menghadapi kendala di lapangan.

Wabup Alif menegaskan, data Sensus Ekonomi sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sebagai daerah industri yang terus berkembang, Gresik membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, investasi, serta pengembangan UMKM.

Wabup Alif menerangkan bahwa data Sensus Ekonomi 10 tahunan ini sangat krusial bagi masa depan Kabupaten Gresik yang kini menjadi kawasan industri raksasa. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Maspion, hingga 90.000 UMKM membutuhkan basis data yang berkualitas agar arah kebijakan pembangunan daerah ke depan tepat sasaran.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik perusahaan maupun usaha perorangan, untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Saya sendiri sudah di sensus oleh teman-teman BPS dan menyampaikan data apa adanya yang formal di atas kertas. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut akan masalah pajak atau lainnya. Berikan data yang jujur mengenai tenaga kerja, omzet, dan jenis produksi,” tambahnya.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sumber data penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi dunia usaha, mengidentifikasi peluang investasi, meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah, termasuk RPJMD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menyatakan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk mendukung percepatan pendataan digital. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mewujudkan target 100 persen pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Gresik. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Sensus Ekonomi 2026, Wabup Gresik Dorong BPS Lakukan Pendataan Digital untuk Percepat Capaian Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Sekda Gresik Lepas 1.095 Petugas Sensus Ekonomi 2026 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman melepas 1.095 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Hotel Aston Gresik pada Minggu, 14 Juni 2026.

Para petugas tersebut akan melakukan pendataan di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Washil mengatakan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, untuk menyediakan data dasar berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. “Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi di masa mendatang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya akan memberikan dampak strategis bagi berbagai sektor, mulai dari penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Gresik, pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki arti penting mengingat Gresik merupakan salah satu pusat industri dan simpul ekonomi di Jawa Timur. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu menuju Gresik Emas Mendunia. 

“Kabupaten Gresik merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, dan logistik di Jawa Timur. Karena itu, sensus ini penting untuk memetakan karakteristik ekonomi daerah secara lebih tepat,” ungkapnya.

Ia juga menyebut keberadaan sejumlah kawasan industri, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kawasan Industri Maspion, dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), menjadi potensi yang perlu didukung dengan data ekonomi yang akurat. Selain itu, sektor UMKM, perdagangan, maritim, dan ekonomi kreatif juga perlu dipetakan secara menyeluruh.

Kepada para petugas lapangan, Ia berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas. Menurutnya, kualitas data sangat ditentukan oleh kinerja petugas di lapangan. “Laksanakan tugas dengan profesional, jujur, objektif, dan disiplin. Jaga sikap santun saat berinteraksi dengan masyarakat karena kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam menyukseskan pendataan,” tegasnya.

Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Gresik siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan melalui media sosial, podcast, majalah elektronik, website pemerintah daerah, hingga koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar dan paling lengkap yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh metode maupun teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas kerja para petugas di lapangan. “Keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh desain metodologi maupun teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas kerja para petugas di lapangan,” ujarnya.

Indriya menjelaskan bahwa para petugas akan melakukan pendataan secara door to door terhadap berbagai jenis usaha di wilayah masing-masing. Ia meminta seluruh petugas untuk menerapkan materi yang telah diperoleh selama pelatihan dan mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. “Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada dedikasi dan profesionalisme petugas di lapangan,” katanya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Sekda Gresik Lepas 1.095 Petugas Sensus Ekonomi 2026  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Angka Kemiskinan di Gresik Turun 17 Ribu, Standar Garis Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur 

- by chusnul cahyadi

ANGKA Kemiskinan di Kabupaten Gresik 2024 kini “hanya” 149.390 jiwa atau 10,32 persen. Jumlah dan prosentase garis kemiskinan itu terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berdasarkan hasil Sensus Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur. 

Chusnul Cahyadi, 1minute.id

MASA kepemimpinan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah atau NIAT memasuki tahun ke-4. Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang terpilih dalam pemilihan bupati atau Pilbup serentak kali pertama pada September 2020 itu dilantik pada Jumat, 26 Februari 2021. 

Sejumlah capaian positif telah raih oleh Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah memasuki 4 tahun kepemimpinan sebagai  Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Capaian positif itu, antara lain, penurunan angka kemiskinan di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. 

Merujuk data yang dirilis oleh BPS Jawa Timur melalui Bappeda Gresik selama 4 tahun terakhir, 2021 hingga 2024, Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani dan Bu Min-sapaan akrab-Aminatun Habibah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 17 ribu tepatnya 16.950 jiwa. Data Sensusnas 2021 jumlah dan prosentase angka kemiskinan 166.340  jiwa atau 12,42 %. Kemudian, Maret 2024 menjadi 149.390  jiwa          10,32 %.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur selama empat tahun terakhir Kabupaten Gresik berhasil menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan sebesar 2,10% peride 2021 hingga 2024. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,61% dalam periode tahun yang sama.

“Alhamdulillah, selama tiga tahun terakhir terhitung dari 2021, Gresik berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 2,1% pada 2024,” kata Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Gresik Ninik Asrukin dan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBPPPA Gresik Ninik Ernawati pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Upaya pemerintah kabupaten atau Pemkab Gresik untuk menurunkan angka kemiskinan ini tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi saat awal mendapatkan amanah sedang ada wabah Covid-19.  Wabah virus berawal dari Tiongkok berlangsung selama 2 tahun. 

Pemerintah Kabupaten Gresik secara terintegrasi melakukan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, serta sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hasilnya Gresik tidak hanya berhasil mengurangi angka kemiskinan dengan lebih besar daripada provinsi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.  

“Selama tiga tahun terakhir tren kemiskinan di wilayahnya terus mengalami penurunan,” kata Wabup yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Gresik.

Capaian tersebut menjadi satu tren positif dan menambah motivasi Pemerintah Kabupaten Gresik. Terlebih standar garis kemiskinan Gresik (berdasarkan pengeluaran perbulan) pada Maret 2024 sebesar Rp 608.828/bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang di angka Rp 536.122/bulan.

Hal ini berarti, walaupun dengan standar garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik berhasil menjaga tren penurunan angka kemiskinannya tetap dibawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur.

Capaian ini, ia melanjutkan, bukan merupakan garis finish bagi dirinya dan Bupati Fandi Akhmad Yani. Karenanya, hingga saat ini upaya pengentasan kemiskinan tanpa henti dilakukan dengan sinergi baik antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maupun dengan instansi/pihak lain.

Program bantuan langsung tunai secara rutin disalurkan kepada keluarga yang sangat membutuhkan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan daya beli. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada masyarakat kurang mampu, membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur dasar di desa juga menjadi perhatian, dengan proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dirancang untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi lokal juga didorong, termasuk dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bantuan modal bagi wirausaha lokal.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi lokal, dan lembaga pendidikan serta pelatihan memberikan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pemkab Gresik juga aktif bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan akademisi untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti halnya lewat Baznas yang memberikan bantuan produktif bagi masyarakat, dan beasiswa pendidikan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat. (yad)

Grafis : 

Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik 2021-2024

             Jumlah Penduduk  Persentase 

2021    166.340                    12,42 

2022    149.640                    11,06 

2023    149.750                     10,96 

2024    149.390                     10,32

(Data diolah 1minute.id dari Bappeda Gresik serta BPS JawaTimur)

Angka Kemiskinan di Gresik Turun 17 Ribu, Standar Garis Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur  Selengkapnya