Tag: Gemapatas
Home / Pemerintahan

Kanwil BPN Jatim Canangkan Gemapatas, 2026 Targetkan 513 Ribu Sertifikat Tanah

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Asep Heri melakukan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Senin, 10 November 2025.

Pencanangan Gemapatas untuk menyongsong program strategis nasional (PSN) 2026, yaitu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Dari 21 juta bidang tanah di Jawa Timur, sebanyak 5,2 juta belum bersertifikat. Tahun 2028 harapannya seluruh bidang tanah di Jawa Timur selesai, 5,2 juta bidang tanah itu bersertifikat,” kata Asep Heri. 

Kegiatan “curi start” PSN untuk memudahkan proses pensertifikatan tanah ini, BPN melibatkan masyarakat untuk aktif dalam Gemapatas ini. Sebab, tahun 2026, BPN Jawa Timur mendapat alokasi 513.900 produk sertifikat tanah. Untuk menyukseskan program tersebut, dimulai dengan gebrakan Gemapatas.

Asep menegaskan bahwa Gemapatas akan memperkuat data fisik pertanahan melalui pemasangan patok batas. “Melalui patok batas, kita ingin meminimalisir konflik dan meningkatkan kualitas produk pertanahan. Tahun depan akan dipasang 1,8 juta patok di 638 desa dan 319 kecamatan se- Jawa Timur untuk menyongsong program strategis nasional,” ujarnya. “Secara fisik pasang dulu patoknya, kemudian nanti diurus sertifikatnya,” ia melanjutkan. 

Gemapatas adalah kegiatan pra yang digelar selama dua bulan November-Desember 2025 sebelum agenda inti PTSL 2026. “Dalam dua bulan ini, harapannya tanah sudah dipasang patok, persyaratan sudah siap, pemahaman masyarakat sudah matang, dan tahun 2026 pendaftarannya melalui digitalisasi dalam rangka sertifikat elektronik,” katanya.

Mantan Kepala BPN Gresik ini menyinggung peran pemerimtah daerah dalam program kolaborasi ini. “Dari 39 pemerintah daerah di Jawa Timur, baru 28 yang membebaskan BPHTBP. Ini saya titip salam juga buat para bupati dan wali kota, karena ini program pro rakyat. Gemapatas adalah gerakan hasil kolaborasi, kita semua harus bersinergi,” tegasnya. 

Selain pencanangan Gemapatas, Badan Pertanahan Nasional juga membentuk desa binaan untuk menyukseskan PSN ini. Kegiatan ini, dihadiri antara lain, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Jawa Timur II Bojonegoro Agung Subagio, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, Kajari Gresik Yanuar Utomo, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha, serta Kepala BPN Gresik Rarif Setiawan.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan, bahwa Gemapatas bukan sekadar kegiatan menancapkan patok di tanah, tetapi simbol hadirnya negara dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. “Melalui patok yang kokoh berdiri, kita menegaskan hak, tanggung jawab, dan batas kepemilikan yang sah di mata hukum,” tegas dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Ia menambahkan, kepastian hukum atas tanah merupakan pilar utama kemakmuran rakyat. Banyak sengketa sosial, penyerobotan lahan, dan tumpang tindih kepemilikan bermula dari ketidakjelasan batas tanah. Karena itu, Gemapatas menjadi ajakan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemasangan tanda batas tanah secara serentak di seluruh Gresik.

Langkah ini bukan hanya mencegah sengketa, tetapi juga mempercepat pendaftaran tanah melalui program PTSL sebagai bagian dari target Gresik Lengkap, Jawa Timur Lengkap, dan Indonesia Lengkap,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Gresik Rarif Setiawan, menyebut bahwa gerakan ini memiliki nilai lebih bagi masyarakat dan pemerintah daerah. “Kabupaten Gresik merupakan daerah dengan tingkat investasi tinggi. Kejelasan batas tanah menjadi faktor penting yang menentukan kepastian hukum dan kenyamanan investor untuk menanamkan modalnya,” jelasnya.

Menurutnya, Gemapatas adalah kesempatan nyata untuk menegaskan kesepakatan bersama atas batas-batas tanah serta memberikan manfaat hukum, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Gresik. (yad)

Kanwil BPN Jatim Canangkan Gemapatas, 2026 Targetkan 513 Ribu Sertifikat Tanah Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Gemapatas “Anti Cekcok Anti Caplok” Masuk MURI

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Gerakan Pemasangan Patok Batas (Gemapatas). Kegiatan secara daring dan luring ini digelar serentak di 33 Provinsi se-Indonesia. Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diantaranya. 

Gemapatas bertujuan  melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah ini mengusung tema “Anti Cekcok Anti Caplok” dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Di Kabupaten Gresik kegiatan dipusatkan di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas pada Jumat,  3 Februari 2023. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengapresiasi dan mendukung program Gemapatas yang digagas Kementrian ATR/BPN, yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Ini akan membantu masyarakat untuk memiliki hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

“Dengan dipasangnya patok tanda batas pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antarmasyarakat,” ujar Bu Min-sapaan karib- Wabup Aminatun Habibah.

Bu Min berharap program Gemapatas Kementrian ATR/BPN ini terus dilakukan. Tujuan dari diluncurkannya Gemapatas di antaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. “Intinya untuk menjaga dan menghindari konflik atau sengketa. Ini merupakan langkah pelaksanaan kegiatan PTSL menuju Gresik Kabupaten lengkap,: tegasnya.

Ditempat sama, Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Johanar mengatakan, pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia. Program ini sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Gresik. “Tahun 2019 dilakukan di Bawean sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan secara nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, suatu negara akan maju dan makmur, apabila data parcial atau fisik ukuran, dan letak tanahnya lengkap. Kemakmuran dimulai dari percil per percil menyambung menjadi desa menjadi kecamatan, kabupaten hingga menjadi provinsi, yang membentuk Negara Indonesia.

“Disamping itu, mereduksi persoalan maraknya mafia tanah, secara otomatis mafia tanah mati dengan sendirinya karana sudah lengkap,” kata Johanar. Dirinya berharap, Provinsi Jawa Timur paling cepat dan terlengkap pertama di Indonesia. “Saat ini secara prosentase Jawa Timur sudah mencapai 70 persen, kurang 30 persen, diharapkan selesai pada 2025,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri mengatakan, banyak gerakan dari Kabupaten Gresik diambil menjadi gerakan Nasional salah satunya Gemapatas.

“Ini sudah dilakukan di Kecamatan Tambak sebanyak 113.500 ribu, kedua dilakukan di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang bersama Bupati Gresik mencanangkan lagi di 4 Kecamatan di 73 desa/kelurahan sebanyak 340.999 ribu. Hari ini akan memasang sebanyak 7.777 ribu patok,” terangnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat DAK 2023 secara simbolis. Masing masing diserahkan kepada Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu sertifikat hak pakai nomor 21 untuk penggunaan Hippam Tirta Makmur, sertifikat nomor 24 penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS3R) dan sertifikat hak waqaf no 17 penggunaan tanah untuk Masjid Baitur Rahim.

Serta sertifikat penggunaan tanah untuk perumahan diserahkan kepada Nur Amin, Mohammad Cholid, Abdul Hasib, Muhammad Masyhadi Purwanto, Muhammad Sholih, Lianah dan Sri Haniah. (yad)

Gemapatas “Anti Cekcok Anti Caplok” Masuk MURI Selengkapnya