Tag: Komisi IV DPR RI
Home / Pemerintahan

Plong..! Ikhtiar Bupati Gresik Perjuangkan Pupuk Subsidi Tambak Disetujui Komisi IV DPR RI

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Ikhtiar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani agar pupuk subsidi kembali menyentuh sektor budidaya perikanan akhirnya membuahkan hasil. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Kabupaten Gresik pada Senin 23 Februari 2026 dipastikan bahwa pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan resmi dialokasikan kembali pada tahun 2026.

Dalam forum tersebut, Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa beberapa tahun terakhir menjadi masa penuh kegelisahan bagi para petambak akibat pencabutan subsidi pupuk sektor perikanan.

“Beberapa tahun belakangan ini kami mengalami kegelisahan. Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 28 ribu hektare lahan budidaya. Ketika pupuk subsidi dicabut, dampaknya sangat terasa. Bandeng tidak tumbuh optimal karena budidaya ikan tradisional sangat bergantung pada pupuk untuk menumbuhkan plankton,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Kabupaten Gresik merupakan salah satu lumbung pangan nasional dari sektor perikanan, baik budidaya, tangkap, maupun pengolahan dan pemasaran. Luas lahan budidaya tercatat 28.653,27 hektare, terdiri dari tambak payau seluas 15.601,26 hektare dan tambak tawar 13.052,01 hektare. Jumlah pembudidaya mencapai 20.279 orang, terdiri dari 15.729 pemilik tambak dan 4.550 pandega, yang tersebar di 16 kecamatan.

Produksi perikanan budidaya, Gresik tahun 2025 mencapai 160.439 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 3,54 triliun. Khusus komoditas bandeng, produksi diperkirakan mencapai sekitar 90.000 ton per tahun.

“Kalau harga bandeng rata-rata Rp 10.000 per kilogram, hampir Rp900 miliar berputar di sektor tambak saja. Jadi ini ekonomi rakyat,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto, menyampaikan bahwa aspirasi Pemerintah Kabupaten Gresik telah dibahas dalam Panja Pupuk di Petrokimia dan resmi masuk dalam rekomendasi subsidi nasional.

“Alhamdulillah, tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan sudah masuk dalam program subsidi sekitar 29.500 ton secara nasional. Ke depan kami akan fokus pada pembenahan data agar distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan seperti sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Haeru Rahayu, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi dua tahun terakhir yang berdampak pada pembudidaya. “Atas nama pemerintah kami mohon maaf. Tahun ini secara nasional dialokasikan hampir Rp300 miliar untuk pupuk budidaya,” jelasnya.

Sebagai informasi, tahun 2026 ini telah dialokasikan pupuk bersubsidi pada sektor perikanan bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Gresik. Yakni pupuk urea sebesar 4.721 ton, pupuk SP36 sebesar 4.598 ton dan pupuk organik sebesar 506 ton.

Karena itu, ditekankan juga pentingnya optimalisasi penyerapan kuota agar tidak terjadi sisa alokasi. Dukungan dari sisi distribusi dan sistem juga ditegaskan oleh Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo. Ia memastikan bahwa sistem distribusi pupuk kini telah terdigitalisasi penuh.

“Setiap penebusan pupuk di kios langsung tercatat dan terhubung secara real-time dengan sistem pusat. Alokasi otomatis terpotong sesuai kuota. Sistem siap dan stok dalam kondisi aman,” terangnya.

Di sisi lain, aspirasi petambak turut mengemuka. Sholiq, petambak asal Desa Betoyo Guci, menyampaikan apresiasi atas kembalinya subsidi pupuk, namun juga mengingatkan potensi anjloknya harga saat panen raya.

“Kalau produksi naik tapi panen bersamaan, harga bandeng bisa turun sampai Rp5.000 per kilo. Kami mohon stabilitas harga juga diperhatikan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Fandi Akhmad Yani mendorong penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir. Selain memastikan pupuk tersedia, Pemkab Gresik juga mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai program serta penguatan distribusi berbasis desa.

“Kami memiliki Koperasi Desa Merah Putih hampir di seluruh desa. Jika dilibatkan dalam distribusi pupuk subsidi, rantai pasok bisa lebih efektif dan ekonomi desa ikut bergerak,” tambahnya. (*)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Plong..! Ikhtiar Bupati Gresik Perjuangkan Pupuk Subsidi Tambak Disetujui Komisi IV DPR RI Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Dorong Produktivitas Perikanan Meningkat, Bupati Gresik Suarakan Subsidi Pupuk SP-36 untuk Petambak Dihadapan Komisi IV DPR RI 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi 20 persen. Alokasi nasional pun meningkat dari 5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Bagaimana dengan pupuk SP-36 untuk perikanan? 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan aspirasi pemberian subsidi pupuk untuk sektor perikanan, khususnya pupuk SP-36 saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di kantor Bupati Gresik pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Rokhmin Dahuri yang memimpin rombongan komisi yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan itu. Rokhmin adalah Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004. Dalam pertemuan itu, Fandi Akhmad Yani menegaskan, bahwa kebutuhan akan subsidi pupuk menjadi kunci peningkatan produktivitas tambak.  Gresik yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung bandeng terbesar di Jawa Timur.

“Kalau subsidi pupuk, khususnya SP-36, bisa diberikan kembali mulai tahun 2026, Saya yakin produktivitas tambak bandeng kita akan meningkat tajam. Ini akan berpengaruh langsung pada kesejahteraan petambak dan ketahanan pangan nasional,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Berdasarkan data Dinas Perikanan Gresik  nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 229,5 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp 266,2 miliar pada 2023, dan tetap stabil sebesar Rp 264,6 miliar pada 2024. Hingga September 2025, tren produksi tetap positif. 

Dari sisi volume, produksi perikanan tangkap laut Gresik tercatat meningkat dari 7.875 ton pada 2021 menjadi 11.744 ton pada 2022, dan mencapai 8.374 ton pada 2024. Sementara itu, pada sektor budidaya, Gresik menunjukkan keunggulan signifikan pada komoditas bandeng. Tahun 2023, produksi bandeng Gresik menyumbang 55,87% dari total produksi bandeng Jawa Timur dan 11,71% dari skala nasional. Tahun 2024, kontribusinya tetap tinggi yakni 55,37% untuk Jawa Timur dan 11,4% pada tingkat nasional.

Khusus di Kampung Bandeng Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, produksi terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan menjadi percontohan pengembangan Techno Park Minapolitan — kawasan riset dan inovasi budidaya berbasis teknologi yang memperkuat posisi Gresik sebagai sentra bandeng nasional.

Selain subsidi pupuk SP-36 untuk petambak, mantan Ketua DPRD Gresik itu, 

menyampaikan pentingnya payung hukum di wilayah pesisir. Hal ini lantaran potensi sumber pendapatan dari wilayah tersebut sangatlah tinggi. Di Kabupaten Gresik misalnya, ia mengungkapkan perlunya ada payung hukum terkait desalinasi air laut untuk kebutuhan industri.

Selain itu, ia memaparkan terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) baru di pesisir Kecamatan Ujungpangkah. SPBN sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi nelayan. Ia mencontohkan SPBN Campurejo, Kecamatan Panceng beroperasi sejak 2022. Gresik Migas, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai operatornya. 

SPBN Campurejo mencatat omzet hingga 14 kiloliter per hari dan membantu menekan biaya operasional nelayan secara signifikan. Pada 2026, SPBN serupa akan dibangun di Kecamatan Ujungpangkah untuk memperluas jangkauan layanan.

“SPBN ini menjadi napas baru bagi nelayan kita. Persoalan BBM yang dulu sulit, kini sudah terjawab. Pemerintah hadir untuk memastikan nelayan tidak lagi bekerja dalam tekanan biaya tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Rokhmin Dahuri menilai Kabupaten Gresik memiliki posisi strategis untuk menjadi model pembangunan agro-maritim berkelanjutan di Indonesia. Dengan kombinasi kekuatan industri, perikanan, dan sumber daya manusia yang kompeten, Gresik disebut memiliki “modal dasar pembangunan” yang lengkap untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi penta-helix yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Hal ini untuk memperkuat daya saing daerah di tengah tantangan global. “Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi yang solid, Gresik bisa menjadi contoh kabupaten pesisir modern yang memadukan industrialisasi dengan keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya. (yad)

Dorong Produktivitas Perikanan Meningkat, Bupati Gresik Suarakan Subsidi Pupuk SP-36 untuk Petambak Dihadapan Komisi IV DPR RI  Selengkapnya