Tag: Layanan kesehatan
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Memasuki Tahun Kedua Operasional RSGS, BOR 83 Persen, 51 Tindakan Operasi 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau RSGS memasuki tahun kedua pada 2026. Pada tahun pertama beroperasi rumah sakit yang berada di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik itu menunjukkan tren pertumbuhan layanan yang konsisten.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif meninjau progres rumah sakit tersebut bersama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes)  Gresik dr. Mukhibatul Khusnah pada  Selasa, 24 Februari 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi sekaligus penguatan layanan kesehatan daerah.

Dalam arahannya, Wabup Asluchul Alif menegaskan bahwa capaian satu tahun ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan RSUD Gresik Sehati ke depan. “Setahun ini kita melihat progres yang nyata. Dari fase awal dengan jumlah pasien yang masih sangat terbatas, sekarang grafik kunjungan terus meningkat. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Tugas kita memastikan penguatan dilakukan secara terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah pasien harus diikuti dengan perencanaan SDM yang matang, penguatan fasilitas, serta tata kelola keuangan yang sehat, terutama setelah rumah sakit resmi menerapkan pola pengelolaan BLUD pada 2026. 

Menurutnya, beberapa langkah penguatan yang akan dilakukan meliputi penambahan tenaga kesehatan secara bertahap berbasis proyeksi kenaikan pasien, percepatan pengisian tenaga penunjang medis seperti radiografer dan dokter spesialis radiologi, optimalisasi ruang rawat inap, serta penguatan sistem informasi rumah sakit melalui pembaruan SIMGOS dan penambahan kapasitas server.

“Rumah sakit ini harus tumbuh dengan perencanaan yang benar. SDM ditambah sesuai kebutuhan riil. Fasilitas diperkuat bertahap. Yang terpenting, kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” tegas dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Sementara itu, Direktur RSUD Gresik Sehati dr. Riyan Charlie Milyantono, memaparkan bahwa sepanjang 2025 layanan rawat jalan telah melayani 370 kunjungan pasien dari berbagai poli, meliputi Klinik Gigi, Klinik Kandungan, Klinik Spesialis Anak, Klinik Spesialis Bedah, Klinik Penyakit Dalam, dan Klinik Umum. 

Memasuki Januari–Februari 2026, capaian kunjungan meningkat lebih dari 100 persen dibanding fase awal operasional. Pada layanan rawat inap di lantai dua, yang pada awal Januari 2025 belum menerima pasien, saat ini tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) sekitar 83 persen.

Di Instalasi Gawat Darurat (IGD), peningkatan signifikan juga terlihat. Dari tiga pasien pada Januari 2025, jumlahnya melonjak menjadi 109 pasien pada Januari 2026. Total pasien IGD yang telah dilayani sejak awal operasional mencapai 179 pasien.

Layanan kamar operasi pun menunjukkan perkembangan positif. Sejak mulai aktif melayani tindakan, khususnya pasien BPJS pada Agustus 2025, jumlah operasi meningkat hingga mencapai 15 tindakan pada Desember. Total pasien yang telah menjalani tindakan operasi sebanyak 51 pasien.

Dari sisi tata kelola, sejak Januari 2026 RSUD Gresik Sehati resmi menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Realisasi pendapatan Januari 2026 tercatat Rp 121.205.794,26 dan hingga 23 Februari 2026 sebesar Rp 18.821.292,97, dengan klaim BPJS, pelayanan Januari 2026 sebesar Rp 78.946.700 yang masih dalam proses pencairan.

Pada aspek digitalisasi, rumah sakit telah menggunakan SIMGOS sejak Januari 2026 dan tengah mengajukan pembaruan sistem dari Kementerian Kesehatan. Penambahan server juga telah dianggarkan Dinas Kesehatan tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan infrastruktur layanan.

Memasuki tahun kedua, RSUD Gresik Sehati tidak lagi berada pada fase perintisan, melainkan memasuki fase penguatan dan ekspansi layanan. Dengan tren pasien yang terus meningkat serta dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Gresik, RSGS diarahkan menjadi rumah sakit daerah yang semakin kokoh, profesional, dan dipercaya masyarakat utamanya di wilayah Gresik Selatan. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Memasuki Tahun Kedua Operasional RSGS, BOR 83 Persen, 51 Tindakan Operasi  Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik Dorong Pemerintah Perbaiki Layanan Kesehatan, Ada 350 Ribu Belum Tercover Jaminan Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – DPRD Gresik mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perbaikan infrastruktur maupun pelayanan kesehatan dasar. Sehingga visi-misi Bupati, pelayanan menggunakan satu kartu, yakni kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bisa teralisasi. 

Menurut Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir,  DPRD Gresik telah berkomitmen menjadikan pelayanan dasar kesehatan, salah satu prioritas di Gresik. Indikatornya, alokasi anggaran bidang kesehatan telah dinaikkan sebesar 15 persen. “Alokasi anggaran itu diatas peraturan pemerintah sebesar 10 persen dari APBD,”kata Abdul Qodir didampingi Ketua dan anggota Komisi IV,  Muhamad dan Jumanto dalam jumpa pers di ruang Komisi IV DPRD Gresik pada Senin, 6 Juni 2022. 

Sokongan anggaran itu, imbuhnya, seharusnya dibarengi peningkatan etos kerja. Diantaranya, persoalan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnys di Pulau Bawean. Selain dua hal itu, persoalan serius lainnya jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dalam peraturan menteri kesehatan (Permenkes) disebutkan semua kegiatan jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah harus terkoneksi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN). “Maka membutuhkan perhatian. Karena butuh percepatan agar seluruh warga yang hari tinggal 350-an ribu yang tidak tercover atau tidak teridentifikasi belum memiliki kartu JKN harus dipikirkan,”ujarnya. “Agar seluruh masyarakat Gresik masuk dalam sistem di JKN,”imbuhnya. 

Dia meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Gresik untuk bekerja ekstrakeras agar prosentase warga yang terjaring dalam sisten JKN lebih banyak. Mengapa? Sebab, semakin banyak warga yang terkoneksi dengan database JKN pusat, Pemkab Gresik bisa melakukan penghematan anggaran. “Sisa anggaran otomatis dimasukkan pelayanan lain. Dan, Bupati dengan visi-misinya 1 kartu yakni e-KTP bisa dilayani,”ujar legislator asal Kecamatan Wringinanom itu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi jumlah keanggotaan warga di program BPJS Kesehatan. Pada 2021, warga Gresik yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 76,9 persen. Pada 2022, diestimasikan sebesar 84,8 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45 miliar. Dan, 2023 warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik yang tercover BPJS Kesehatan menjadi 95 persen. 

Akselerasi yang harus dilakukan oleh Pemkab Gresik saat ini, adalah mengambil kuota JKN-KIS dari pemerintah pusat sebanyak 85 ribu yang diperuntukkan ke Kabupaten Gresik.  “Sehingga nantinya bisa mengurangi anggaran yang dialokasikan di APBD Gresik,”tegasnya. 

Ditempat sama, anggota Komisi IV Jumanto setali tiga uang dengan pendapat Muhamad yang mantan Direktur Utama Giri Tirta itu. Namun, Jumanto lebih menyoroti terkait kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Dinsos Gresik dalam melakukan update data warga miskin. Jumanto menganggap kinerja Dinsos kurang gercep alias gerak cepat. Dia mencontohkan update data warga miskin di tiga kecamatan di Panceng, Dukun dan Ujungpangkah. 

Politisi PDI-P menjlentrehkan di Kecamatan Panceng, pihaknya telah menyetorkan 2 ribu update data warga miskin namun Dinsos baru bisa mencetak kartu 920-an. Di Kecamatan Dukun sebanyak 2.500 data yang telah dikirimkan , kartu yang tercetak 700-an. Di Kecamatan Ujungpangkah lebih baik karena prosentase kartu yang tercetak melebihi 50 persen. “Ujungpangkah 600-an selesai 308-an,”katanya. (yad)

DPRD Gresik Dorong Pemerintah Perbaiki Layanan Kesehatan, Ada 350 Ribu Belum Tercover Jaminan Kesehatan  Selengkapnya