Tag: Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperluas jangkauan Program Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (Bunda Puspa) pada tahun 2026.

Salah satu program Nawa Karsa Gresik Seger ini sebelumnya hanya menyasar 24 Desa menjadi 80 desa di delapan kecamatan ini sebagai upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menegaskan bahwa Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen strategis Pemkab Gresik dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan peran perempuan.

“Program Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan keluarga maupun pembangunan daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan pembekalan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Bunda Puspa yang digelar di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Selasa,  2 Juni 2026.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan perempuan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Karena itu, seluruh tim pelaksana diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan.

“Jika ibu-ibunya kuat, maka desa dan kelurahan tersebut akan menjadi kuat. Saya berharap outcome dari program ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh seluruh tim pelaksana di lapangan,” ungkapnya.

Sekda Washil menjelaskan, terdapat enam outcome utama yang menjadi target pelaksanaan Program Bunda Puspa yakni peningkatan pendapatan keluarga ;  pengurangan jumlah keluarga miskin ; dan peningkatan kualitas pendidikan anak. Berikutnya, perbaikan gizi dan kesehatan keluarga ; kemandirian perempuan sebagai kepala keluarga, serta penguatan jejaring sosial dan budaya gotong royong.

Untuk mencapai target tersebut, program ini tidak hanya berfokus pada pendampingan sosial. Bunda Puspa juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, pendampingan pemasaran produk, hingga fasilitasi akses permodalan dan koperasi guna memperkuat ekonomi keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, menyampaikan bahwa Program Bunda Puspa telah berjalan sejak tahun 2022.

Menurutnya, perluasan program pada tahun 2026 dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap manfaat Bunda Puspa. Jika sebelumnya program hanya dilaksanakan di satu desa pada masing-masing kecamatan, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 desa di setiap kecamatan atau total 80 desa di delapan kecamatan.

“Selama empat tahun pelaksanaan, Program Bunda Puspa baru menjangkau 24 desa. Tahun ini kami memperluas sasaran agar semakin banyak perempuan dan keluarga yang memperoleh manfaat dari program ini,” jelasnya.

Titik menambahkan, Bunda Puspa memiliki dua komponen utama, yakni pembelajaran umum dan pemberdayaan ekonomi. Materi pembelajaran mencakup konsep gender, perlindungan anak, ketahanan keluarga, peran perempuan dalam pembangunan desa, hingga kewirausahaan. Sementara pada aspek pemberdayaan ekonomi, peserta memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

“Kami ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan pembangunan desa,” tegasnya.

Melalui sinergi antara Dinas KBPPPA, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pemkab Gresik optimistis Program Bunda Puspa akan semakin memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

Selain mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kolaborasi Pemkab Gresik dan PT SMF Bangun 35 Unit Rumah Layak Huni Senilai Rp 1,25 Miliar, Bonai Subiyakto : Tolong Dijaga, Dirawat, Semoga Barokah

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berkolaborasi dengan PT  Sarana Multiguna Finansial (Persero) membangun puluhan rumah layak huni (RLH) di Desa Pulopancikan, Kecamatan/Kabupaten Gresik. 

Peresmian dan Serah Terima Pembangunan Rumah Layak Huni “Program Peningkatan Kawasan Permukiman Kolaborasi PT Sarana Multiguna Finansial” dilaksanakan pada Kamis, 21 Mei 2026. Pembangunan rumah layak huni wujud nyata dukungan Pemkab Gresik terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan hunian aman dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Peresmian dan penyerahan kunci rumah secara simbolis dilakukan oleh Direktur Keuangan dan Risiko SMF Bonai Subiyakto kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman dengan disaksikan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Enfy Diana Dewi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Gresik Edy Hadisiswoyo serta Kepala Bidang (Kabid) Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik Ahmad Muzakki yang mewakili Kepala Dinas CKPKP Gresik Ida Lailatus Sa’diyah.

TINJAU RUMAH LAYAK HUNI: Direktur Keuangan dan Risiko SMF Bonai Subiyakto bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Enfy Diana Dewi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Gresik Edy Hadisiswoyo serta Kepala Bidang (Kabid) Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik Ahmad Muzakki melihat dari dekat RHL di Desa Pulopancikan, Kecamatan/Kabupaten Gresik pada Kamis, 21 Mei 2026 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, program pembangunan rumah layak huni (RLH) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, diantaranya program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak hunin (RLH). 

Data Dinas CKPKP Gresik RTLH desil 1 dan 2 berjumlah hampir 5 ribu unit. Pada 2026, 246 unit dari 647 unit RTLH akan dilaksanakan renovasi atau pembangunan menjadi rumah layak huni yang dibiayai oleh APBD Gresik 2026. “Sebanyak 400 unit lainnya akan dibangun dengan anggaran APBD 2027. Kita doakan program ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Washil saat memberikan sambutan pada Kamis, 21 Mei 2026.

Terkait program bedah rumah atau pembangunan rumah layak huni (RLH) di Desa Pulopancikan ada 35 unit rumah yang telah selesai pembangunannya dengan anggaran sebesar Rp 1.257.993.000 atau Rp 1,25 juta. Puluhan rumah ini dibangun selama 4 bulan menggunakan anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT Sarana Multiguna Finansial (SMF). Anggaran bedah rumah setiap penerima manfaat bervariasi sesuai dengan luasan dan kerusakan. “Bicara rata-rata sekitar Rp 35,9 juta per unit,” jelasnya.

Rampungnya pekerjaan make over , puluhan warga penerima manfaat pun semringah. Mereka pun kini tidur bisa nyenyak karena tidak lagi khawatir genteng bocor dan rumah kebanjiran. “Yang biasanya kebanjiran sekarang tidak kebanjiran. Biasanya rumah bocor. Alhamdulillah sekarang tidak bocor lagi. Saya lihat bapak dan ibu-ibu sekarang bahagia sekali.  ujarnya. Mari kita doakan PT SMF untuk bisa terus membantu saudara kita se-Indonesia yang rumahnya RTLH menjadi RLH,” ujar Washil. 

Ia pun bercerita tentang Desa Pulopancikan yang sebelumnya masuk kategori Desa Kumuh di Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik. Melalui berbagai program kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Pemkab Gresik kini tidak lagi mendapatkan stempel status Desa Kumuh. “Tentunya kami berharap, PT SMF bisa melanjutkan program pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Gresik,” harap Washil. 

RUMAH LAYAK HUNI : Direktur Keuangan dan Risiko SMF Bonai Subiyakto , Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Enfy Diana Dewi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Gresik Edy Hadisiswoyo melihat bagian dalam rumah Titik Hartiningsih, penerima manfaat rumah layak huni di Desa Pulopancikan, Kecamatan/Kabupaten Gresik pada Kamis, 21 Mei 2026 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Direktur Keuangan dan Risiko SMF Bonai Subiyakto menyampaikan kebahagiaannya bisa mewujudkan perumahan yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat di Desa Pulopancikan. “Ini adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) khusus untuk pengembangan rumah tidak layak huni atau peningkatan RTLH menjadi RLH.  “Ini bukan kali pertama, ini sudah 37 di Kabupaten/kota di Indonesia mulai 2018,” kata Bonai.

Ia menegaskan Sarana Multiguna Finansial (SMF) hadir untuk pembangunan rumah layak huni. “Ini bentuk tanggung jawab Sosial dan lingkungan SMF kepada masyarakat MBR.  Program ini bertujuan mendukung pemerintah untuk lebih banyak keluarga di Indonesia memiliki hidup lebih baik,” kata Bonai. 

Karena apa ? Sebab, kata Bonai, dalam sebuah rumah sebuah kehidupan diawali. Ketika rumah layak huni diharapkan penghuninya bisa lebih sejahtera sesuai dari program Asta Cita. Kami juga mendukung program 3 juta. “Alhamdulillah program peningkatan kualitas rumah layak huni ada 35 unit yang lebih kokoh, lebih layak lebih sehat, aman dan nyaman untuk ditinggali,” ungkapnya. 

Ia mengatakan, program pembangunan RLH di Desa Pulopancikan dapat wujud karena ada kolaborasi PT SMF sebagai korporasi dengan Kementerian PKP sejak 2018 total 499 unit sudah dibangun. Ia melanjutkan dalam penentuan masyarakat penerima manfaat pembangunan TLH berasal Pemkab Gresik. “Kami tinggal approve dan menyiapkan anggaran untuk pembangunan,” tegasnya. Sebelum mengakhiri sambutan, Bonai Subiyakto mewanti-wanti kepada penerima manfaat untuk menjaga, merawat rumah dengan baik. 

“Kami ucap terima kasih, kita awali (pembangunan) tahun lalu. Dan baru diresmikan sekarang.  Kami berharap penerima manfaat tolong di jaga dan dirawat, jangan sampai itu nanti di jual. Kami berharap kami hadir nanti ini menjadi cerita baik bagi masyarakat Gresik,” harap Bonai. 

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Enfy Diana Dewi mengatakan, upaya pembangunan rumah hunian sehat dan layak bagi masyarakat Indonesia. Ia berharap tidak fokus pada pembangunan rumahnya saja tetapi bagian dari peningkatan kualitas kesehatan dan kenyamanan warga

Diketahui, arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2035 Asta Cita adalah program 3 juta rumah sebagai PSN. Tidak mungkin dikerjakan pemerintah, butuh sinergi dan kolaborasi semua pihak termasuk pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. “Apresiasi setinggi-tingginya semua pihak yang mendukung program ini yakni pt smf luar biasa,” puji Enfy Diana Dewi.

Bagaimana tanggapan penerima manfaat pembangunan rumah layak huni? Titik Hartiningsih, mengaku sangat senang menjadi salah satu dari 35 warga penerima manfaat pembangunan RLH. “Saya sekarang tidak lagi cemas saat hujan. Karena rumah tidak bocor dan kebanjiran lagi,” ujar Titik yang tinggal di Jalan KH Zubair gang XXXIII, Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik pada Kamis, 21 Mei 2026.

Rumah Titik memiliki luas 55 meter persegi sebelumnya semi permanen. Rumah dengan cat warna kuning berdinding  tembok, genteng asbes, lantai keramik dengan teras rumah setinggi 50 centimeter diatas jalan kampung. Anggaran renovasi rumah Titik sebesar Rp 45,7 juta. (yad/adv)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Kolaborasi Pemkab Gresik dan PT SMF Bangun 35 Unit Rumah Layak Huni Senilai Rp 1,25 Miliar, Bonai Subiyakto : Tolong Dijaga, Dirawat, Semoga Barokah Selengkapnya