Rembuk Akur Menuju Gresik Maju Bersama Wabup, Perkuat Standar dan Sinergi Pelaksanaan MBG

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar Rembuk Akur Menuju Gresik Maju bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 2 April 2026.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas pihak untuk menyamakan standar sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Peserta Rembuk Akur ini, adalah Mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta jurnalis.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menegaskan bahwa Rembuk Akur dirancang sebagai forum diskusi dua arah yang terbuka, guna memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan standar pelaksanaan MBG. “Ini bukan sekadar forum penyampaian, tapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah, mitra, SPPG, hingga pengawas harus berada dalam satu frekuensi,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Ia menyebutkan, sebanyak 132 dapur SPPG telah berdiri di Kabupaten Gresik. Rinciannya, 112 dapur telah beroperasi dan 20 dapur proses operasi. Ia  menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mengawal program prioritas nasional tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan mitra, SPPG, korwil, Komisi IV, serta teman-teman wartawan. Ini menjadi ruang interaksi dan kerja sama agar program MBG bisa berjalan dengan baik dan dipahami masyarakat secara utuh,” imbuhnya.

Dalam upaya menjaga kualitas program, Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan. Satgas ini juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar. Kantor Satgas MBG berada di lantai 1 Kantor Bupati Gresik di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. 

“Kalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini bagian dari komitmen menjaga standar,” tegasnya.

Seiring dinamika kebijakan nasional, Wabup Alif menekankan bahwa pelaksanaan MBG kini berfokus pada penguatan kualitas secara menyeluruh.

“Tidak hanya jumlah dapur, tapi kualitas makanan, tata kelola keuangan, hingga manajemen operasional. Ini uang negara, sehingga harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sejumlah standar utama yang ditekankan meliputi kepatuhan terhadap harga bahan pangan, pemenuhan standar gizi, higienitas dan keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah. Dalam hal ini, Pemkab Gresik juga membuka ruang kolaborasi bagi dapur yang belum memiliki fasilitas pengolahan limbah memadai.

“Pemerintah daerah hadir untuk mendampingi. Yang penting, seluruh proses tetap memenuhi standar dan tidak berdampak pada lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin, menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan dilakukan dengan semangat perbaikan bersama. “Kami berbicara berdasarkan data di lapangan. Tapi semangatnya adalah solusi, bagaimana program ini bisa berjalan lebih baik,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama adalah masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, yakni Kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen. “Empat unsur ini adalah kunci. Kalau komunikasinya tidak baik, maka pelaksanaan di lapangan juga akan bermasalah,” tegasnya.

Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis juga menjadi perhatian. Ia mencontohkan masih adanya ketidaksamaan dalam penerapan standar menu di lapangan, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan di tingkat wilayah. “Standar sudah jelas, tinggal bagaimana ini dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak,” imbuhnya.

Zaifuddin juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat, seiring tingginya dinamika informasi di ruang publik. “Masyarakat sekarang sangat kritis. Maka komunikasi harus dibangun dengan baik, termasuk melalui media sosial,” ujarnya.

Di sisi teknis, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Gresik Syahrir Mujib, menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional, dengan cakupan penerima manfaat yang luas, mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini tidak hanya menyasar siswa, tapi juga kelompok rentan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah tantangan di lapangan, di antaranya perbedaan harga bahan baku antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan, yang berdampak pada keseragaman kualitas menu. Selain itu, tingkat konsumsi ikan yang masih rendah, keterbatasan SDM, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme distribusi turut menjadi perhatian.

“Kurangnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur. Maka transparansi dan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Wakil Bupati Gresik kembali menegaskan bahwa penguatan standar akan terus diiringi dengan pengawasan yang konsisten di lapangan, termasuk dalam pemenuhan aspek higienitas dan sanitasi.

Ia menyebut, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar laik higienis sanitasi (SLHS) maksimal tiga bulan sejak mulai beroperasi. Jika tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional.

“Sejak dapur mulai berjalan, ada batas waktu tiga bulan untuk memenuhi SLHS. Kalau tidak terpenuhi, pasti disuspensi. Ini bagian dari penegakan standar agar kualitas program tetap terjaga,” tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, kebijakan tersebut telah diterapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh dapur MBG di Gresik berjalan sesuai ketentuan. “Kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi kita semua wajib berjalan benar. Dengan standar yang kuat dan sinergi yang solid, kita optimistis seluruh dapur MBG di Gresik bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Rembuk Akur Menuju Gresik Maju Bersama Wabup, Perkuat Standar dan Sinergi Pelaksanaan MBG Selengkapnya

Di Gresik, 35 dari 48 SPPG Daftarkan Relawan dan Tenaga Pendukung MBG Ikutkan BPJS Ketenagakerjaan 

GRESIK,1minute.id – Relawan dan Tenaga Pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Kabupaten Gresik kini mendapatkan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.   BPJS Ketenagakerjaan mulai melakukan sosialisasi pada Kamis, 4 Desember 2025. Sosialisasi dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Secara nasional, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima MBG, dan hingga saat ini telah terealisasi 44 juta penerima di seluruh Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Wabup Gresik Asluchul Alif menekankan pentingnya perlindungan kerja bagi tenaga SPPG sebagai garda terdepan pelaksana program MBG. “Ini adalah hal krusial. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh tenaga SPPG terlindungi asuransi, karena pekerjaan Anda semua menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Hingga saat ini, Kabupaten Gresik memiliki 48 SPPG yang beroperasi, namun baru 35 SPPG yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alif berharap melalui sosialisasi ini terjadi percepatan pendaftaran sehingga seluruh relawan dan tenaga pendukung mendapat perlindungan kerja secara optimal.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyediakan manfaat berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Wabup Alif juga menyampaikan harapannya agar ke depan tersedia tambahan manfaat berupa Jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga SPPG.

“Kami berharap seluruh tenaga SPPG bisa memanfaatkan program ini dengan baik. Perlindungan ini penting karena Anda semua berperan langsung dalam memastikan anak-anak kita menerima makanan bergizi secara aman dan layak,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. (yad)

Di Gresik, 35 dari 48 SPPG Daftarkan Relawan dan Tenaga Pendukung MBG Ikutkan BPJS Ketenagakerjaan  Selengkapnya

Jaga Kualitas MBG, Dokkes Polres Gresik Lakukan Periksaan Rutin Dapur SPPG

GRESIK,1minute.id – Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Gresik melakukan pemantauan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala Bhayangkari di Kantor SPPG Kemala Bhayangkari, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Pemantauan dilakukan untuk menjaga kualitas serta keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Pemantauan dilakukan oleh seksi yang dipimpin oleh Iptu dr. Sugioto, Kepala Seksi Dokkes Polres Gresik ini saban hari. Tujuannya memastikan seluruh makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi dan aman bagi penerima manfaat.

Menggunakan alat Food Security, tim melakukan uji organoleptik dan kimiawi pada sejumlah menu MBG, mulai dari nasi putih, ayam suwir, kentang goreng, kubis, tomat, tempe gimbal, kuah soto, hingga air isi ulang dan buah jeruk.

Hasil uji organoleptik menyimpulkan semua sampel makanan dalam kondisi normal dari segi bentuk, warna, bau, maupun rasa. Sementara itu, hasil uji kimiawi juga memberikan kepastian antara lain Formalin, Arsenik, Sianida Nitrat dinyatakan Negatif.

Kesimpulannya, seluruh makanan dan minuman yang diperiksa layak disajikan dan aman dikonsumsi. Kasidokkes Polres Gresik Iptu Sugioto, yang memimpin tim pemeriksaan, menegaskan bahwa pengawasan kualitas gizi dan keamanan makanan merupakan prioritas utama. Ia berharap makanan dari program MBG ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat, meningkatkan kesehatan, dan bebas risiko kontaminasi bahan berbahaya.

“Pengawasan kualitas gizi dan keamanan makanan ini bukan sekadar rutinitas, tapi wujud kepedulian Polres Gresik agar masyarakat benar-benar mendapat sajian bergizi yang aman untuk dikonsumsi,” ujar Kasidokkes Polres Gresik Iptu Sugioto.

Hal senada disampaikan Armyati Permana, S.Gz, penanggung jawab makanan dan minuman SPPG Kemala Bhayangkari. Ia memastikan standar kebersihan dan pengolahan selalu diterapkan secara ketat demi menjaga kualitas sajian.

“Kami ingin memastikan setiap piring makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kebersihannya, bebas dari bahan berbahaya, dan menyehatkan,” tutur Armyati Permana, S.Gz, penanggung jawab makanan SPPG.

Melalui kegiatan ini, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan perannya bukan hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam mendukung program kesehatan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi yang terjamin aman. “Polres Gresik hadir bukan hanya menjaga keamanan saja, tapi juga ikut menjaga kesehatan masyarakat melalui pangan yang aman dan bergizi,” tegas Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu. (yad)

Jaga Kualitas MBG, Dokkes Polres Gresik Lakukan Periksaan Rutin Dapur SPPG Selengkapnya