Tag: Stunting
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perkuat Sinergi Lintas Sektor Targetkan Angka Prevelensi Stunting 14,2 Persen

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menargetkan angka prevelensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2029. Pada 2024, prevalensi stunting  tercatat sebesar 15,2 persen. Untuk percepatan penurunan prevalensi itu, Pemkab Gresik memperkuat sinergi lintas sektor.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 17 Juni 2026.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, hingga masyarakat. “Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” ujar Wabup Alif.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi serta Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Peserta terdiri atas perangkat daerah pengampu program percepatan penurunan stunting, para camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan se-Kabupaten Gresik, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wabup Alif menjelaskan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus pijakan dalam memperkuat berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.

Menurutnya, arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial. Intervensi prioritas yang dilakukan meliputi penanggulangan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, serta pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh aksi konvergensi yang terkoordinasi, terpadu, dan dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu arah dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, kecamatan tidak bisa berjalan sendiri, desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus terkoordinasi dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.

Wabup Alif menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong transformasi aksi konvergensi stunting dari pendekatan yang berorientasi pada proses administrasi menjadi pendekatan yang berfokus pada hasil. Melalui integrasi data, pemanfaatan SIPD, dan sistem pelaporan berbasis Web Bangda, intervensi yang dilakukan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting.

Lebih lanjut, Wabup Alif mengingatkan bahwa tantangan percepatan penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan pendanaan. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti pemahaman terhadap esensi aksi konvergensi yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, intervensi layanan yang belum sepenuhnya fokus pada sasaran prioritas, serta perlunya penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi strategis.

“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi,” katanya.

Diketahui bahwa, stunting tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi. Pola asuh yang kurang tepat, rendahnya pemahaman mengenai pemenuhan gizi anak, hingga kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak juga dapat menjadi penyebab stunting.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemerintah desa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran keluarga mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi yang baik.

Komitmen percepatan penurunan stunting juga telah menjadi bagian dari Nawakarsa Kabupaten Gresik, khususnya melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. 

Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, prevalensi stunting ditargetkan mencapai 14,2 persen pada tahun 2029, selaras dengan target nasional, dan terus ditekan hingga mencapai 14 persen pada tahun 2030.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar berjalan terpadu, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting, mulai dari tahap analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, hingga evaluasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan Web Bangda menjadi instrumen penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Dengan sistem tersebut, berbagai intervensi dapat dipantau secara lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perkuat Sinergi Lintas Sektor Targetkan Angka Prevelensi Stunting 14,2 Persen Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperluas jangkauan Program Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (Bunda Puspa) pada tahun 2026.

Salah satu program Nawa Karsa Gresik Seger ini sebelumnya hanya menyasar 24 Desa menjadi 80 desa di delapan kecamatan ini sebagai upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menegaskan bahwa Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen strategis Pemkab Gresik dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan peran perempuan.

“Program Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan keluarga maupun pembangunan daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan pembekalan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Bunda Puspa yang digelar di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Selasa,  2 Juni 2026.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan perempuan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Karena itu, seluruh tim pelaksana diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan.

“Jika ibu-ibunya kuat, maka desa dan kelurahan tersebut akan menjadi kuat. Saya berharap outcome dari program ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh seluruh tim pelaksana di lapangan,” ungkapnya.

Sekda Washil menjelaskan, terdapat enam outcome utama yang menjadi target pelaksanaan Program Bunda Puspa yakni peningkatan pendapatan keluarga ;  pengurangan jumlah keluarga miskin ; dan peningkatan kualitas pendidikan anak. Berikutnya, perbaikan gizi dan kesehatan keluarga ; kemandirian perempuan sebagai kepala keluarga, serta penguatan jejaring sosial dan budaya gotong royong.

Untuk mencapai target tersebut, program ini tidak hanya berfokus pada pendampingan sosial. Bunda Puspa juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, pendampingan pemasaran produk, hingga fasilitasi akses permodalan dan koperasi guna memperkuat ekonomi keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, menyampaikan bahwa Program Bunda Puspa telah berjalan sejak tahun 2022.

Menurutnya, perluasan program pada tahun 2026 dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap manfaat Bunda Puspa. Jika sebelumnya program hanya dilaksanakan di satu desa pada masing-masing kecamatan, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 desa di setiap kecamatan atau total 80 desa di delapan kecamatan.

“Selama empat tahun pelaksanaan, Program Bunda Puspa baru menjangkau 24 desa. Tahun ini kami memperluas sasaran agar semakin banyak perempuan dan keluarga yang memperoleh manfaat dari program ini,” jelasnya.

Titik menambahkan, Bunda Puspa memiliki dua komponen utama, yakni pembelajaran umum dan pemberdayaan ekonomi. Materi pembelajaran mencakup konsep gender, perlindungan anak, ketahanan keluarga, peran perempuan dalam pembangunan desa, hingga kewirausahaan. Sementara pada aspek pemberdayaan ekonomi, peserta memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

“Kami ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan pembangunan desa,” tegasnya.

Melalui sinergi antara Dinas KBPPPA, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pemkab Gresik optimistis Program Bunda Puspa akan semakin memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

Selain mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perkuat Kolaborasi dengan  Perusahaan Percepat Penurunan Stunting di Desa 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Gresik bersama PT Cargill Indonesia menutup Program Promosi dan Pencegahan Stunting Fase 2 di enam desa di Kecamatan Manyar pada Senin, 30 Maret 2026.

Kegiatan dikemas dalam Halal Bihalal ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi percepatan penurunan stunting di tingkat desa di Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dan tidak dapat dilakukan secara parsial. “Penurunan stunting ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Tidak bisa hanya pemerintah daerah, tidak cukup Dinas Kesehatan, tidak cukup KBPPPA, dan tidak bisa hanya perusahaan. Ini harus kolaboratif,” tegas dr Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif.

Sebanyak 42 laskar cegah stunting telah dilatih dalam komunikasi perubahan perilaku untuk mendukung edukasi di masyarakat. Intervensi juga menyasar kelompok strategis. Sebanyak 452 ibu menyusui mendapatkan edukasi dan dukungan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta 440 orang tua balita PAUD memperoleh pengetahuan kesehatan melalui parenting cegah stunting. 

Selain itu, 300 remaja putri telah mendapatkan edukasi melalui program Youth Speak Up Cegah Stunting. Dari sisi pelaksanaan kegiatan, tercatat 300 paket PMT edukasi telah didistribusikan dan 10 kali pertemuan sosialisasi telah dilaksanakan. 

Program ini juga menghasilkan resolusi tindakan yang diterapkan di tingkat keluarga, sekolah, dan desa. Penguatan komunikasi dilakukan melalui produksi dan pemasangan 500 lembar stiker edukasi terkait penyebab stunting yang menjangkau sedikitnya 100 keluarga sasaran. 

Media ini dimanfaatkan untuk mendukung kader dalam menyampaikan pesan pencegahan stunting secara lebih efektif. Wabup Alif menekankan bahwa keberhasilan program harus diukur dari dampak nyata terhadap penurunan angka stunting. “Target utama kita adalah penurunan stunting. Program boleh banyak, relawan boleh banyak, tapi kalau tidak berdampak, itu yang harus kita evaluasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan di Kecamatan Manyar sebagai kawasan industri dengan mobilitas penduduk yang tinggi, serta masih ditemukannya pernikahan usia muda yang berdampak pada pola asuh dan pemenuhan gizi anak. Menurutnya, edukasi menjadi kunci dalam pencegahan stunting, terutama dalam membangun kesadaran orang tua terkait pentingnya pemenuhan gizi anak.

“Memberikan asupan gizi kepada anak itu tidak mudah. Butuh kesabaran, waktu, dan pemahaman. Di sinilah peran edukasi menjadi sangat penting,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya fokus intervensi agar hasil yang dicapai lebih optimal. “Kita tidak harus langsung menjangkau semua desa. Cukup fokus di enam desa ini, tapi hasilnya harus signifikan. Kalau ini berhasil, akan sangat membantu pemerintah daerah,” tambahnya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong penguatan intervensi berbasis desa melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui forum rembuk stunting desa, keterlibatan kader, serta dukungan dunia usaha.

Wabup Alif juga mengapresiasi peran laskar cegah stunting yang dinilai menjadi ujung tombak dalam pendampingan masyarakat di tingkat desa. “Laskar ini harus kita kuatkan bersama. Harus terhubung dengan program pemerintah, dengan tenaga kesehatan, agar bergerak dalam satu tujuan yang sama,” tuturnya.

Ke depan, enam desa dampingan di Kecamatan Manyar diharapkan dapat menjadi model dengan capaian penurunan stunting yang signifikan dan berkelanjutan. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi

Pemkab Gresik Perkuat Kolaborasi dengan  Perusahaan Percepat Penurunan Stunting di Desa  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Pertama, Posyandu ILP Sedap Malam Duduksampeyan Berikan Layanan Semua Siklus Kehidupan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Angka stunting di Kabupaten Gresik menunjukkan tren menurun. Pemkab Gresik terus berupaya menurunkan angka stunting hingga satu digit. Sejumlah kegiatan dilaksanakan untuk mencapai target itu. Diantaranya, melakukan Pembinaan Posyandu dan Pelacakan Stunting di Balai Desa Samirplapan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Gresik yang juga Ketua Pembina Posyandu Nurul Haromaini Ali ; Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dr. Shinta Puspitasari, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah serta para istri Forkopimda Kabupaten Gresik. Rombongan kali pertama meninjau kegiatan Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) Sedap Malam yang menerapkan sistem lima meja posyandu.

Mereka meninjau tempat pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan, pelayanan kesehatan, serta penyuluhan.  Di posyandu  ILP Sedap Malam ini memberikan layanan kesehatan terpadu bagi seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, usia sekolah, remaja, hingga lansia.

Berikutnya, dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah balita dengan diagnosis stunting. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus penjemputan menuju posyandu untuk mendapatkan layanan lanjutan. Rangkaian kegiatan ini juga disertai dengan pemberian sembako dan makanan tambahan bagi keluarga sasaran.

Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Duduksampeyan dr. Syifa menjelaskan, bahwa di wilayahnya terdapat 58 posyandu dengan 360 kader aktif. Sementara di Desa Samirplapan ada tiga posyandu dengan 20 kader. Ia juga menyampaikan posisi angka stunting Kecamatan Duduksampeyan di Kabupaten Gresik.

Sementara itu, Pembina Posyandu Kabupaten Gresik Nurul Haromaini Ali menegaskan bahwa Posyandu ILP merupakan wujud inovasi layanan yang menyentuh seluruh siklus kehidupan. “Posyandu ILP ini artinya posyandu digunakan untuk semua siklus kehidupan, tidak hanya untuk ibu dan bayi saja, tetapi semuanya terintegrasi mulai dari bayi, ibu hamil, balita, remaja hingga lansia,” jelas Nung Nurul, sapaan akrab, Nurul Haromaini Ali ini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rencana penguatan posyandu lintas sektor di tahun mendatang. “Tahun depan kita memiliki PR yang cukup besar. Pada tahun 2026, kita akan bergerak terkait Posyandu 6 SMP, yang artinya posyandu bukan milik teman-teman kesehatan saja, tetapi juga melibatkan enam bidang lainnya, yaitu Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, serta Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas),” ungkap istri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani itu.

Peran aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor dapat semakin memperkuat Pemkab Gresik mewujudkan generasi bebas stunting, menuju Gresik yang lebih sehat dan sejahtera.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SDGI), prevelensi stunting secara nasional turun. Pada 2023, angka 21,5 persen menjadi 19,8 persen pada 2024. Sedangkan, angka stunting di Jawa Timur juga menunjukkan tren menurun menjadi 14,7 persen pada 2024. Sementara di Kabupaten Gresik mengalami penurunan dari 15,4 persen pada 2023 menjadi 15,2 persen pada 2024. (yad)

Pertama, Posyandu ILP Sedap Malam Duduksampeyan Berikan Layanan Semua Siklus Kehidupan Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Kolaborasi Dinkes dan PWI Gresik, Pengentasan Stunting Harus Libatkan Semua Stakeholder

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pengentasan stunting, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik. Saat ini, angka prevelensi stunting di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik masih di angka 15,7 persen pada semester I/2024.

Brrdasarkan Perda nomor 9/2023, ditargetkan penurunan angka stunting pada 2024 sebesar 10 persen di sisa 21 hari lagi. Dinas Kesehatan atau Dinkes Gresik dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Gresik menggelar diskusi kolaborasi dalam rangka menekan angka stunting di Gresik pada Selasa, 10 Desember 2024.

Diskusi di helat di Sekretariat PWI Gresik di Jalan A.I.S Nasution, Gresik dipimpin oleh Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono dan dihadiri puluhan anggota.

Deni menyebut, berdasarkan data bahwa prevalensi stunting di Gresik pada semester I/2024 masih di angka 15,7 persen. Dan ditargetkan turun hingg angka 10 persen sebagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2023.

“Berdasarkan data masih ada 22 desa di 9 kecamatan dengan angka prevalensi stunting tinggi. Kerentanannya pada ibu miskin, ibu remaja, keluarga terisolasi hingga hambatan tradisi dan budaya,” ungkap Deni.

Ia melanjutkan, upaya penurunan angka stunting menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari keterbatasan akses hingga kendala edukasi dan sosialisasi. 

“Dalam upaya penurunan stunting ini, kita sebagai jurnalis atau wartawan mempunyai peran yang penting. Salah satunya dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Edukasi dan sosialisasi ini dapat melalui informasi atau pemberitaan pencegahan stunting, angkat cerita keberhasilan penanganan stunting sebagai inspirasi dan mendorong lahirnya kebijakan pro stunting. 

“Yang perlu digarisbawahi bahwa, persoalan stunting ini adalah sesuatu yang kompleks. Tidak bisa hanya Dinas Kesehatan atau satu instansi saja, jadi kami mendorong kolaborasi seluruh stakeholder seperti Dinas Pendidikan, KBPPPA dan lainnya dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Gresik,” tutupnya.

Dalam diskusi ini juga disoroti terkait anomali data prevalensi stunting dengan kondisi di lapangan. Diperlukan data yang valid agar penanganan stunting berjalan secara optimal. Serta optimalisasi pencegahan stunting mulai dari anak remaja. Salah satunya pengawasan pemberian vitamin kepada remaja hingga pencegahan pernikahan dini. Permasalahan kompleks akan terurai dengan kolaborasi bersama-sama. (yad/gus)

Kolaborasi Dinkes dan PWI Gresik, Pengentasan Stunting Harus Libatkan Semua Stakeholder Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Semester Pertama, TPPS Gresik Dampingi 20 Ribu Keluarga Risiko Stunting

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, membuka kegiatan Evaluasi Capaian Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Semester I/2024 pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Camat, dan kepala Puskesmas.

Aminatun Habibah mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik pada semester pertama, Januari hingga Juni 2024.

Akan tetapi, wabup yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting  Kabupaten Gresik ini berbedaan hasil survei kesehatan Indonesia dengan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan. 

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Gresik masih berada pada angka 15,4 persen. Angka ini masih di atas target 10 persen yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati nomor 9/2023.

“Sebelumnya yang didasarkan pada data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, yakni sebesar 10,3 persen,” sebut wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik ini.

Berdasarkan data yang dikantongi oleh pemerintah kabupaten Gresik pada semester pertama tahun ini, sebanyak 19.947 dari 23.772 keluarga berisiko stunting telah mendapatkan pendampingan. Rinciannya, 2.848 calon pengantin, 3.634 ibu hamil, 892 ibu nifas, dan 13.342 balita. 

“Meskipun pencapaian dan upaya yang dilakukan ini sudah cukup baik, semua pihak perlu bekerja lebih keras dan cerdas untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting pada akhir tahun ini,” harap wabup berlatar pendidik itu.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah peluncuran inovasi DETAK KERIS atau Deteksi Tanggulangi Kurangi Keluarga Risiko Stunting, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendampingan dan memastikan keselarasan data melalui integrasi dengan aplikasi Gresik Urus Stunting.

Selain itu, program Pemberian Makanan Tambahan atau PMT lokal untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau KEK dan balita stunting juga telah dilaksanakan dan akan terus di monitor untuk memastikan efektivitasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau  KBPPPA Gresik, Titik Ernawati menjelaskan pihaknya telah melakukan intervensi serentak pencegahan stunting yang sudah dilakukan mulai bulan Juni 2024.

Sebagai informasi, pada Juni presentase balita ditimbang di Kabupaten Gresik sebesar 95,02%. Capaian presentase tertinggi balita ditimbang diraih oleh Puskesmas Slempit dengan presentase 100% balita ditimbang, disusul Puskesmas Duduksampeyan dengan 99,97% dan Puskesmas Ujungpangkah sebesar 99,95%.

“Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan peringkat dalam kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting Jatim tahun 2024. Sebelumnya kita ada di peringkat 35 dan pada penilaian terakhir kita naik di peringkat 12 se-Provinsi Jawa Timur,” ungkap Titik. (yad)

Semester Pertama, TPPS Gresik Dampingi 20 Ribu Keluarga Risiko Stunting Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani : Anak Merdeka, Dimulai Memenuhi 4 Hak Dasar Anak 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2024 di gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro atau WEP Gresik meriah pada Rabu, 31 Juli 2024. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan atau Kadispendik Gresik S.Hariyanto, puncak HAN melibatkan 836 anak. Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli.

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik pada peringatan HAN tahun ini adalah “Anak Merdeka dari Kekerasan, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Stunting menuju Gresik Inklusif” ini dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Bunda Puspa Gresik Nurul Haromaini Ali, Kepala Dinas Pendidikan atau Kadispendik Gresik S. Hariyanto serta undangan lainnya. 

Fandi Akhmad Yani mengajak masyarakat khususnya, orang tua memenuhi hak dasar anak. Ada empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

“Melindungi anak bisa dimulai dengan memenuhi hak-hak dasar anak,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya.

Dikatakan, sesuai dengan tema “Anak Merdeka dari Kekerasan, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Stunting Menuju Gresik Inklusif” maka hak – hak anak harus diperjuangkan.

“Anak – anak kita harus terbebas dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan tidak lupa angka stunting harus kita turunkan. Maka dari itu, dibutuhkan sinergitas lintas OPD dalam memenuhi hak mereka,” terangnya sambil menyebutkan contoh kolaborasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD. “Kalau butuh alat bantu pendengaran, ya kita kolaborasikan dengan Dinas Sosial,” ujarnya.

Ketua DPRD Gresik periode 2019-2020 itu kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penurunan angka stunting. Diantaranya, meluncurkan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan. 

Program itu hasil kolaborasi dengan berbagai pihak ini bertujuan mengkampanyekan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan gizi pada ikan penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak.

Di tempat yang sama Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menerangkan beberapa program pendidikan yang sudah digagas Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak pendidikan anak. Di antaranya, program Jaketku bagi anak yang putus sekolah.

“Melalui program ini, kami berharap agar anak yang putus sekolah, anak yang belum sempat sekolah, dan masyarakat yang belum pernah sekolah bisa mendapatkan ijazah melalui pendidikan kesetaraan. Program ini gratis sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah,” tuturnya. (yad)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani : Anak Merdeka, Dimulai Memenuhi 4 Hak Dasar Anak  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Aminatun Habibah : Sinergi dan Ketepatan Data Kunci Percepatan Penurunan Stunting 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau KBPPPA Gresik menggelar kegiatan diseminasi hasil audit kasus stunting semester pertama tahun 2024 dan penyusunan rencana tindak lanjut penanganan stunting.

Hasilnya?  Sebanyak 16 calon pengantin, 39 ibu hamil atau bumil, 17 ibu nifas, dan 631 bayi dibawah dua tahun atau Baduta yang tersebar di 18 kecamatan.

Diseminasi adalah penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyatakan penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sehingga diperlukan adanya sinergi berbagai pihak dalam menangani permasalahan stunting di Kabupaten Gresik.

Selain sinergi, imbuhnya, akurasi data lapangan yang riil dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Gresik. “Stunting adalah suatu permasalahan yang kompleks, namun tetap bisa selesaikan dengan kolaborasi dari semua pihak. Karenanya, saya harap angka stunting yang masuk adalah angka yang riil. Dengan angka yang riil, kita bisa tahu kondisi nyata di lapangan dan dari situ kita bisa merumuskan strategi yang pas guna menanggulanginya,” tegas Aminatun Habibah yang juga  Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting ini pada Selasa, 30 Juli 2024.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menjadi target audit stunting semester satu tahun 2024.

Kelompok-kelompok tersebut di antaranya calon pengantin yang berisiko, ibu hamil, ibu nifas, dan semua baduta yang selama dua bulan tidak mengalami peningkatan berat badan.

Apa langkah strategis yang harus dilakukan? KBPPPA Gresik telah menyusun sejumlah  rencana strategis penanganan stunting yang melibatkan berbagai sektor. Program-program yang akan dilaksanakan mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan gizi, sanitasi, serta pendampingan terkait pola asuh anak. Selain itu, akan dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas KBPPPA Gresik Titik Ernawati mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam upaya penurunan angka stunting di Gresik. Ia bersama tim pendamping keluarga melakukan kunjungan ke rumah sasaran guna untuk melihat secara langsung kondisi lapangan.

“Total kasus yang masuk dalam audit kasus stunting semester satu tahun 2024, di antaranya sebanyak 16 calon pengantin, 39 ibu hamil, 17 ibu nifas, dan 631 Baduta yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gresik,” terangnya. (yad)

Wabup Gresik Aminatun Habibah : Sinergi dan Ketepatan Data Kunci Percepatan Penurunan Stunting  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

PKK dan Lintas OPD Bersinergi Lakukan Intetvensi Percepatan Penurunan Stunting di Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar kegiatan Aksi Serentak Intervensi Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung di Posyandu PAUD Suci, Kecamatan Manyar pada Selasa, 25 Juni 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran pada ibu hamil, calon pengantin dan balita.

Aksi serentak intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan karena pemerintah bertekad menurunkan angka stunting hingga nol persen. Pada awal pemerintahan Fandi Akhmad Yani angka stunting masih berada diangka 22 persen. Pada 2023, angka stunting turun menjadi 10 persen. 

Untuk percepatan penurunan stunting ini, pemerintah melibatkan sejumlah organisasi terkait, antara Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau KBPPPA Gresik ; Dinas Kesehatan alias Dinkes Gresik, Dinas Sosial atau Dinsos Gresik serta OPD lainnya. 

Ketua Tim Penggerak PKK Gresik Nurul Haromaini Ali mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. 

“Pelaksanaan kegiatan ini bukanlah upaya awal yang dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam menangani persoalan stunting di daerah, tapi lebih kearah evaluasi komitmen keseriusan kita, bersama seluruh stakeholder dalam penanganan stunting yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Ning Nurul- sapaan akrab istri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani ini.

Dalam kegiatan itu, Ning Nurul didampingi oleh Kepala Dinas KBPPPA Gresik Titik Ernawati; Kepala Dinkes Gresik dr Mukhibatul Khusnah dan Kadinsos Gresik dr Ummi Khoiroh. 

Sementara itu, Camat Manyar Hendriawan Susilo Dalam sambutannya mengatakan berbagai penyebab dari adanya stunting di Kecamatan Manyar mendominasi dikarenakan masalah ekonomi, dan pola asuh orang tua.

“Kami mohon arahan dengan adanya intervensi serentak dan pelacakan stunting ini semoga dapat mengatasi masalah stunting yang dapat berdampak pada pertumbuhan balita di Kecamatan Manyar,” ujar Hendriawan. (yad)

PKK dan Lintas OPD Bersinergi Lakukan Intetvensi Percepatan Penurunan Stunting di Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

4 Pesan Penting Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Di Rakor TP PKK !

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani menitipkan empat program pemerintah kabupaten atau Pemkab Gresik kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik. Empat program itu adalah pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita stunting, menghidupkan kembali Posyandu, menjaga kestabilan inflasi, dan digitalisasi data dan informasi terkait PKK.

Hal itu diungkapkan dihadapan peserta Rapat Koordinasi atau Rakor Tim Penggerak PKK Gresik di Malang pada Selasa, 7 Mei 2024. Rakor itu mengusung tema “Bergerak Bersama Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju” ini juga dihadiri diantaranya Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dan Ketua TP PKK Gresik Nurul Haromaini Ali.

Menurut Fandi Akhmad Yani, PKK mempunyai peran khusus dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Gresik. Stunting yang awalnya ada di angka 24%, lantas turun menjadi 10%. Ini menjadi bukti kuat bahwa PKK memiliki semangat kuat dalam menurunkan angka stunting di Gresik.

“Terbaru, kemarin PKK melakukan MoU dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik terkait pemberian PMT untuk balita stunting,” imbuh mantan Ketua DPRD Gresik itu. Pemberian PMT ini akan dikelola oleh PKK sesuai dengan data dan lokus balita stunting yang di breakdown hingga ke tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, Saya berharap PKK cerdas melihat bahan pokok lokal dalam pemberian PMT,” imbuhnya.

Sebagai pendukung PMT, Gus Yani melanjutkan menginstruksikan pengaktifan kembali Posyandu secara masif se-Kabupaten Gresik. Ia pun secara khusus menginstruksikan kepada para camat untuk bisa berkolaborasi dengan kepala desa untuk mewujudkan hal tersebut. Dua hal ini, ditambah dengan komunikasi yang baik menjadi formula yang jitu dalam upaya penurunan angka stunting agar bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi.

Tidak hanya berkaitan dengan anak-anak, PKK juga diharapkan memberikan peran dalam menjaga kestabilan inflasi daerah. Upaya ini sejatinya sudah dilakukan PKK salah satunya lewat program penanaman tanaman cabai.

“Ini sederhana namun kita harapkan bisa dilakukan dengan lebih masif dan reguler. Tidak hanya cabai, bisa juga secara bergiliran dicanangkan penanaman komoditas lain seperti tomat misal. Saya yakin PKK bisa melaksanakan,” pungkasnya. (yad)

4 Pesan Penting Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Di Rakor TP PKK ! Selengkapnya