GRESIK,1minute.id – Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi 20 persen. Alokasi nasional pun meningkat dari 5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Bagaimana dengan pupuk SP-36 untuk perikanan?
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan aspirasi pemberian subsidi pupuk untuk sektor perikanan, khususnya pupuk SP-36 saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di kantor Bupati Gresik pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Rokhmin Dahuri yang memimpin rombongan komisi yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan itu. Rokhmin adalah Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004. Dalam pertemuan itu, Fandi Akhmad Yani menegaskan, bahwa kebutuhan akan subsidi pupuk menjadi kunci peningkatan produktivitas tambak. Gresik yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung bandeng terbesar di Jawa Timur.
“Kalau subsidi pupuk, khususnya SP-36, bisa diberikan kembali mulai tahun 2026, Saya yakin produktivitas tambak bandeng kita akan meningkat tajam. Ini akan berpengaruh langsung pada kesejahteraan petambak dan ketahanan pangan nasional,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani.
Berdasarkan data Dinas Perikanan Gresik nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 229,5 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp 266,2 miliar pada 2023, dan tetap stabil sebesar Rp 264,6 miliar pada 2024. Hingga September 2025, tren produksi tetap positif.
Dari sisi volume, produksi perikanan tangkap laut Gresik tercatat meningkat dari 7.875 ton pada 2021 menjadi 11.744 ton pada 2022, dan mencapai 8.374 ton pada 2024. Sementara itu, pada sektor budidaya, Gresik menunjukkan keunggulan signifikan pada komoditas bandeng. Tahun 2023, produksi bandeng Gresik menyumbang 55,87% dari total produksi bandeng Jawa Timur dan 11,71% dari skala nasional. Tahun 2024, kontribusinya tetap tinggi yakni 55,37% untuk Jawa Timur dan 11,4% pada tingkat nasional.
Khusus di Kampung Bandeng Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, produksi terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan menjadi percontohan pengembangan Techno Park Minapolitan — kawasan riset dan inovasi budidaya berbasis teknologi yang memperkuat posisi Gresik sebagai sentra bandeng nasional.
Selain subsidi pupuk SP-36 untuk petambak, mantan Ketua DPRD Gresik itu,
menyampaikan pentingnya payung hukum di wilayah pesisir. Hal ini lantaran potensi sumber pendapatan dari wilayah tersebut sangatlah tinggi. Di Kabupaten Gresik misalnya, ia mengungkapkan perlunya ada payung hukum terkait desalinasi air laut untuk kebutuhan industri.
Selain itu, ia memaparkan terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) baru di pesisir Kecamatan Ujungpangkah. SPBN sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi nelayan. Ia mencontohkan SPBN Campurejo, Kecamatan Panceng beroperasi sejak 2022. Gresik Migas, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai operatornya.
SPBN Campurejo mencatat omzet hingga 14 kiloliter per hari dan membantu menekan biaya operasional nelayan secara signifikan. Pada 2026, SPBN serupa akan dibangun di Kecamatan Ujungpangkah untuk memperluas jangkauan layanan.
“SPBN ini menjadi napas baru bagi nelayan kita. Persoalan BBM yang dulu sulit, kini sudah terjawab. Pemerintah hadir untuk memastikan nelayan tidak lagi bekerja dalam tekanan biaya tinggi,” ungkapnya.
Sementara itu, Rokhmin Dahuri menilai Kabupaten Gresik memiliki posisi strategis untuk menjadi model pembangunan agro-maritim berkelanjutan di Indonesia. Dengan kombinasi kekuatan industri, perikanan, dan sumber daya manusia yang kompeten, Gresik disebut memiliki “modal dasar pembangunan” yang lengkap untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi penta-helix yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Hal ini untuk memperkuat daya saing daerah di tengah tantangan global. “Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi yang solid, Gresik bisa menjadi contoh kabupaten pesisir modern yang memadukan industrialisasi dengan keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya. (yad)
