Tag: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani
Home / Pemerintahan / Politik

Pemkab dan DPRD Gresik Sepakat Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur JPD, Anggarkan Rp 2,8 Triliun 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) di Kabupaten Gresik. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pembangunan jalan poros desa kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jalan desa.

“Kalau dulu pemerintah desa masih dimungkinkan melakukan perawatan melalui dana desa maupun bantuan keuangan desa, sekarang pemerintah kabupaten memiliki peran yang lebih besar dalam penanganan jalan poros desa,” jelas Bupati Fandi Akhmad Yani dalam Dialog Publik bertema Sinergi DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Grissee dalam Mengawal Jalan Poros Desa  di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik pada Selasa,  2 Juni 2026.

Dialog ini dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti, para camat, kepala desa, serta insan media di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini.

Bupati Fandi Akhmad Yani melanjutkan  tantangan pembangunan JPD cukup besar di tengah keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama DPRD telah menyatukan visi untuk menjadikan pembangunan jalan poros desa sebagai prioritas pembangunan pada 2026 hingga 2027.

“Alhamdulillah, kami dan DPRD memiliki pandangan yang sama. Fokus pembangunan diarahkan pada jalan poros desa. Setelah dipetakan bersama Dinas PU, hampir seluruh kecamatan memang membutuhkan penanganan prioritas,” katanya.

Ia menegaskan pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang paling mendesak, terutama pada ruas jalan dengan mobilitas tinggi. “Kami tidak bisa menghitung satu ruas jalan secara keseluruhan tanpa melihat kondisi detail di lapangan. Mana yang rusak berat dan mana yang rusak sedang harus dipetakan agar kemampuan fiskal daerah benar-benar efektif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Yani juga mencontohkan pembangunan Jalan Menganti yang sebelumnya dianggap sulit direalisasikan, tetapi kini mulai menunjukkan hasil nyata.

“Kadang kita takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau dulu Jalan Menganti tidak mulai dibangun, mungkin sampai hari ini hasilnya belum terlihat. Namun, ketika dicicil dan dimulai sedikit demi sedikit, ternyata manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutur mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Ia berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus berjalan hingga tuntas pada akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah telah menyelaraskan arah pembangunan agar fokus pada persoalan prioritas, termasuk jalan poros desa.

“Kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang faktual dan objektif sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh terkait pembangunan daerah,” ujar Syahrul.

Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan JPD adalah keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan penanganan di lapangan. “Total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun. Karena itu, yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat desa. “Dulu masyarakat desa terbiasa bergotong royong memperbaiki jalan. Sekarang, ketika ada jalan rusak, langsung direkam dan diviralkan. Semangat gotong royong ini harus mulai kita hidupkan kembali,” katanya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab dan DPRD Gresik Sepakat Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur JPD, Anggarkan Rp 2,8 Triliun  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kali ke-11, Gresik Raih WTP, Bupati Gresik : Hasil Kerja seluruh Perangkat Daerah

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. 

Capaian ini menjadi opini WTP ke-11 yang diraih Kabupaten Gresik secara berturut-turut, sekaligus menandai lebih dari satu dekade konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah di tengah pertumbuhan industri dan pembangunan yang terus bergerak.

Opini tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo pada Jumat, 29 Mei 2026. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa capaian WTP ke-11 berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang.

“Capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Di tengah laju pembangunan, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, hingga pertumbuhan kawasan industri dan investasi, Kabupaten Gresik mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Di balik kali kesebelas opini WTP tersebut, terdapat berbagai upaya pembenahan yang terus dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, penataan aset daerah, percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hingga peningkatan disiplin rekonsiliasi keuangan antarperangkat daerah.

Perlahan, tata kelola keuangan tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang menuntut ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagai salah satu daerah industri dan tujuan investasi utama di Jawa Timur, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik maupun dunia usaha terhadap Kabupaten Gresik.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, menyampaikan bahwa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 merupakan amanat konstitusi yang harus diselesaikan tepat waktu. Seluruh pemerintah daerah, ungkapnya, telah menyampaikan laporan keuangan sekitar dua bulan sebelumnya untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Meski pelaksanaan penyerahan dilakukan di tengah hari libur nasional, BPK tetap memastikan seluruh proses pemeriksaan selesai sesuai tenggat waktu. “Harusnya batas akhirnya 31 Mei. Karena bertepatan dengan libur, maka hari ini kita laksanakan agar tetap tepat waktu. Alhamdulillah seluruh proses pemeriksaan dapat kami selesaikan,” ujar Yuan.

Menurut Yuan, hasil pemeriksaan BPK berupa opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tertinggi yang diberikan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), disusul Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Disclaimer atau tidak memberikan pendapat.

“Opini WTP itu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi apabila terdapat kasus yang tidak berkaitan langsung dengan penyajian laporan keuangan, maka hal tersebut tidak otomatis memengaruhi opini,” jelasnya.

Ia juga menyinggung sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Jawa Timur sepanjang 2026. Menurutnya, berbagai kasus tersebut menjadi pengingat bagi BPK untuk terus memperkuat kualitas audit dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi fraud dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Yuan menambahkan, proses penetapan opini di BPK dilakukan secara berlapis dan tidak bergantung pada satu orang pengambil keputusan. Untuk entitas berisiko tinggi, hasil pemeriksaan bahkan harus melalui mekanisme cross review antarperwakilan BPK di berbagai provinsi guna memastikan independensi dan objektivitas pemeriksaan.

“Jadi bukan keputusan satu orang. Ada review internal dan cross review antarwilayah untuk memastikan independensi dan objektivitas pemeriksaan,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025, BPK Perwakilan Jawa Timur menyimpulkan bahwa seluruh 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang hadir dalam penyerahan LHP tahun ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski demikian, Yuan mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dipertahankan melalui tata kelola yang baik dan akuntabel pada tahun-tahun berikutnya. “Seperti yang pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban. Justru mempertahankannya yang tidak mudah,” katanya.

Turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, serta Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

Kali ke-11, Gresik Raih WTP, Bupati Gresik : Hasil Kerja seluruh Perangkat Daerah Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik : Rokok Ilegal Rampas Hak Pendidikan dan Layanan Kesehatan Masyarakat

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum. Namun juga berdampak langsung terhadap berkurangnya anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Rokok ilegal ini menjadi musuh bersama kita. Dampaknya bukan hanya kepada negara, tetapi juga merampas hak-hak masyarakat, termasuk anggaran beasiswa bagi adik-adik kita,” tegas Fandi Akhmad Yani saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Hotel Horison Gresik pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber di antaranya, Kepala Unit Intel Kejaksaan Negeri Gresik R.A. Nur Rizky, Kepala Seksi penyuluhan dan informasi Bea Cukai Gresik Eko Rudi Hartono, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Gresik Riyanto Hadi Saputro, serta Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Gresik Iptu Komang Andhika Haditya Prabu.

Berkolaborasi dengan kantor Bea Cukai dan Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik, sosialisasi kali ini menggandeng Kelompok Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) dan Purna Paskibraka. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari edukasi kepada generasi muda terkait bahaya peredaran rokok ilegal.

Ia melanjutkan maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, hingga pemanfaatan pita cukai bekas yang kini kian berani dilakukan secara terang-terangan.

Menurutnya, tingginya peredaran rokok ilegal akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan daerah. Padahal, penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan publik.

Ia menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pelayanan publik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.

Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menjelaskan bahwa sepanjang  2025, pihaknya bersama Bea Cukai Gresik telah memusnahkan 9,8 juta batang rokok ilegal. Total kerugian negara akibat temuan tersebut sebesar Rp 9,6 miliar. 

Pada 2026, total keseluruhan temuan pada periode April hingga Mei 2026, berjumlah hampir enam juta batang rokok ilegal. “Seluruh barang bukti tersebut saat ini diamankan oleh pihak Bea Cukai Gresik dengan pendampingan penuh dari Satpol PP,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Ia menambahkan, alokasi DBHCHT untuk penegakan hukum dibatasi maksimal 10 persen. Sebagian besar anggaran justru digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama sektor kesehatan dan bantuan sosial. “Dana DBHCHT banyak dimanfaatkan untuk pembiayaan program JKN, pengadaan alat kesehatan, bantuan sosial, hingga pelatihan kerja melalui Disnaker. Karena itu, pemberantasan rokok ilegal menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik : Rokok Ilegal Rampas Hak Pendidikan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Ajak Penyedia Jasa Jaga Integritas Pengadaan Barang dan Jasa

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengajak seluruh penyedia jasa dan pelaku pengadaan barang dan jasa untuk bersama-sama menjaga integritas serta membangun tata kelola pengadaan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi.

Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar di Hotel Saptanawa Gresik pada Selasa, 26 Mei 2026. 

Kegiatan yang dihadiri jajaran perangkat daerah, Inspektorat, asosiasi penyedia jasa konstruksi, serta mitra pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman yang juga memberikan materi terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Di hadapan para pelaku pengadaan, Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pihak, termasuk penyedia jasa.

“Pemerintahan yang transparan dan benar-benar bersih itu tidak mudah diwujudkan. Karena itu perlu kerja sama semua pihak, baik pemerintah, asosiasi, maupun penyedia jasa untuk menjaga Gresik bersama-sama dari praktik-praktik korupsi,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia mengingatkan agar praktik pengadaan yang tidak sehat tidak lagi dilakukan, termasuk pola pengadaan yang dinilai tidak wajar maupun penyedia jasa yang menangani berbagai jenis pekerjaan tanpa kompetensi yang jelas. “Kalau ada praktik-praktik yang merugikan pemerintahan, merugikan asosiasi, dan merugikan dunia usaha, hentikan. Jangan sampai sistem pengadaan ini rusak karena kepentingan sesaat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, termasuk transaksi melalui e-katalog. Menurutnya, pemerintah daerah kini melakukan pengawasan lebih ketat terhadap berbagai aktivitas pengadaan yang dinilai tidak wajar dalam sistem digital. “Kami monitor semuanya. Pengadaan barang dan jasa harus dijalankan dengan niat yang benar dan sesuai aturan. Kalau ada indikasi yang tidak benar, tentu akan kami tindaklanjuti,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fandi Akhmad Yani turut menjelaskan bahwa kondisi defisit anggaran daerah yang sempat terjadi merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal pemerintah daerah, bukan akibat kesalahan tata kelola.

Ia memastikan seluruh kebijakan anggaran tetap dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Defisit bukan berarti pemerintah tidak aman. Semua sudah dirancang dan diperhitungkan sesuai kebutuhan daerah. Yang penting tata kelolanya benar dan tidak ada intervensi dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi menjelaskan bahwa pengawasan terhadap sektor pengadaan barang dan jasa saat ini semakin ketat. Regulasi yang terus berkembang menuntut seluruh pelaku pengadaan untuk mampu menyesuaikan diri agar tidak terjebak dalam potensi penyimpangan.

Menurutnya, pengawasan kini dilakukan mulai tahap perencanaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelaksanaan pekerjaan, hingga serah terima pekerjaan. “Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa sekarang semakin detail. Karena itu seluruh proses harus dijalankan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Achmad Hadi.

Inspektorat Kabupaten Gresik, lanjutnya, juga memanfaatkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan e-katalog untuk memantau berbagai anomali transaksi pengadaan secara digital. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain transaksi dalam waktu tidak wajar, transaksi yang berlangsung terlalu cepat, hingga penyedia jasa yang menangani berbagai jenis pekerjaan di luar spesialisasinya.

“Semua anomali itu termonitor dalam sistem. Memang belum tentu pelanggaran, tetapi perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik ini. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Ajak Penyedia Jasa Jaga Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Danrem 084/BJ Tutup TMMD ke-128 di Gresik. Ini Program Fisik dan Non Fisik yang Tuntas Dikerjakan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik resmi ditutup pada Kamis, 21 Mei 2026.

Program kolaborasi antara TNI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Polri serta masyarakat setempat ini berhasil menuntaskan seluruh sasaran fisik dan non fisik dengan capaian 100 persen. TMMD dilaksanakan selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

Inspektur Upacara penutupan yakni Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Kohir ini dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Forkopimda Gresik, jajaran Kodam V/Brawijaya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, Kepala Desa, dan masyarakat Desa Slempit.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan bahwa TMMD ke-128 melibatkan 150 personel gabungan yang terdiri dari TNI AD, AL, AU sebanyak 130 personel, Polri 6 personel, serta aparat pemerintah daerah sebanyak 14 personel.

Sasaran fisik berhasil dituntaskan di antaranya, pemeliharaan rutin jalan aspal, rehabilitasi dua unit pintu air Waduk Slempit, normalisasi saluran irigasi sepanjang 120 meter, pengecoran jalan poros Dusun Lingsir sepanjang 170 x 4 meter. Kemudian, pembangunan jalan usaha tani di Dusun Lingsit sepanjang 136 x 3,6 meter, hingga pembangunan TPT dan pengerasan jalan usaha tani (JUT) di Dusun Slempit.

Selain itu, program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berupa TNI Manunggal Air juga direalisasikan melalui pembangunan satu unit irigasi perpompaan sumur bor di Dusun Slempit. TMMD ke-128 juga menghadirkan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak enam unit, renovasi musala di Dusun Lingsir, serta pembangunan TPS desa.

Sedangkan, program non fisik yang mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Mulai dari sosialisasi Bangga Kencana, pelayanan administrasi kependudukan, kampanye Germas untuk ibu hamil dan balita, pembinaan posyandu, screening tuberkulosis, pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian benih ikan nila, sosialisasi pengelolaan sampah, hingga wawasan kebangsaan dan bela negara.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang telah menyukseskan program TMMD ke-128. Menurutnya, TMMD bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“TMMD bukan sekadar membangun jalan atau rumah. Lebih dari itu, TMMD membangun semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan optimisme masyarakat desa untuk terus maju bersama,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia menambahkan, pembangunan desa membutuhkan kerja bersama dan keberlanjutan. Karena itu, dirinya berharap seluruh hasil pembangunan TMMD dapat dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

“Yang dibangun hari ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga harapan. Semoga hasil TMMD ini menjadi pengungkit aktivitas ekonomi warga dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Slempit,” imbuhnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Kohir dalam amanatnya menegaskan bahwa TMMD merupakan program lintas sektoral antara TNI, kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat yang telah berjalan sejak tahun 1980 sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

“TMMD menjadi bukti nyata keseriusan TNI bersama pemerintah dalam mengatasi berbagai kesulitan masyarakat di daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh hasil pembangunan TMMD telah melalui proses pengawasan dan evaluasi dari tim pusat dengan hasil pelaksanaan yang dinilai baik serta kualitas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Baik kegiatan fisik maupun nonfisik semuanya telah selesai 100 persen. Hasil evaluasi dari tim pusat juga menunjukkan pelaksanaan berjalan baik dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya usai penutupan kegiatan.

Danrem juga menyoroti kuatnya semangat kebersamaan yang terbangun selama 30 hari pelaksanaan TMMD. Menurutnya, keterlibatan masyarakat bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Selama 30 hari mereka bekerja bersama, saling mengenal, saling memahami, dan memiliki tujuan yang sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Meski dihadapkan pada tantangan cuaca dan keterbatasan waktu masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor industri, pelaksanaan TMMD tetap berjalan optimal berkat pengaturan jadwal yang baik dan tingginya antusiasme warga.

Pada kesempatan tersebut, Danrem juga berpesan agar seluruh hasil pembangunan dapat dirawat bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Yang dibangun hari ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga semangat gotong royong dan kebersamaan. Kami berharap hasil TMMD ini terus dijaga, dirawat, dan dikembangkan bersama masyarakat,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Danrem 084/BJ Tutup TMMD ke-128 di Gresik. Ini Program Fisik dan Non Fisik yang Tuntas Dikerjakan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Gresik, Juni 2026 Konstruksi Tuntas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Semangat peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi momentum Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempercepat pembangunan sektor pendidikan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha  serta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Gresik lainnya meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Racitengah, Kecamatan Siday pada Rabu, 20 Mei 2026. 

Kunjungan kerja Forkopimda Gresik ke Sekolah Rakyat (SR) ini mengusung tema “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional ke-118 Segera Kita Wujudkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.”

Agenda diawali dengan pemaparan progres pembangunan oleh perwakilan kontraktor pelaksana dari PT Waskita, Yan. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa proyek Sekolah Rakyat yang dibangun di atas lahan sekitar enam hektar menunjukkan perkembangan signifikan.

“Hingga pertengahan Mei 2026, progres pembangunan fisik telah mencapai 55 persen. Kami optimistis konstruksi utama dapat diselesaikan sesuai target pada Juni 2026,” ujarnya di hadapan Forkopimda Gresik.

Usai menerima pemaparan, rombongan melanjutkan peninjauan lapangan guna memastikan kualitas pembangunan sekaligus melihat secara langsung fungsi dan peruntukan setiap gedung yang tengah dikerjakan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis pendidikan dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik diharapkan menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. “Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang bagus, representatif, dan memiliki kualitas bertaraf internasional. Jika tidak ada kendala, Juli 2026 kegiatan belajar mengajar sudah bisa dimulai,” tegas Gus Yani.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul. “Pendidikan merupakan instrumen strategis pembangunan bangsa. Kehadiran Sekolah Rakyat membuka akses dan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” ujar AKBP Ramadhan Nasution. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Gresik, Juni 2026 Konstruksi Tuntas Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pokja Bunda PAUD Dikukuhkan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani : Teladan Orang Tua Sangat Penting untuk Pembentukan Karakter Anak

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bunda PAUD Kabupaten Gresik Nurul Haromaini Ali mengukuhkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Gresik periode 2025–2029 di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 20 Mei 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani langsung pengukuhan tim Pokja menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas dan berkarakter.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi utama dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Masa emas ini sangat menentukan perkembangan anak. Karena itu, peran Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD sangat strategis dalam memastikan anak-anak mendapatkan stimulasi dan pendidikan terbaik sejak dini,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia pun mengingatkan pentingnya peran orang tua sebagai teladan bagi anak di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan gadget yang semakin masif.

“Anak-anak sekarang melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tua terus bermain handphone, anak juga akan mengikuti. Karena itu, orang tua harus memberi contoh yang baik, termasuk dalam penggunaan gadget,” imbuh Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Pendidikan karakter, katanya, tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, nilai sopan santun, etika, disiplin, dan kepedulian sosial perlu ditanamkan sejak usia dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak baik.

“Percuma anak pintar kalau tidak memiliki etika dan sopan santun. Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak baik,” tutur mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Melalui pengukuhan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Gresik periode 2025–2029 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan keluarga semakin kuat dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan akhlak generasi penerus sejak usia dini. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pokja Bunda PAUD Dikukuhkan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani : Teladan Orang Tua Sangat Penting untuk Pembentukan Karakter Anak Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik didapuk menjadi tuan rumah Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston Gresik ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Gresik sebagai tuan rumah pelaksanaan Muswil IDI Jawa Timur. Ia menilai forum musyawarah tersebut menunjukkan kuatnya kultur demokrasi di tubuh organisasi profesi kedokteran.

“Melihat dinamika dalam forum ini, saya sangat terkesan. Organisasi sebesar IDI mampu menunjukkan proses demokrasi yang hidup, dinamis, namun tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalitas,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Tampak hadir di Muswil IDI Jatim antara lain Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS, Wakil Sekretaris Jenderal PB IDI dr. Suroso Agus Widodo, Sp.KFR., AIFO-K, serta Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. Sutrisno, Sp.OG(K).

Turut hadir pula Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dr. dr. Rudy Sapoelete, S.H., M.H., MBA, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dr. Ario Djatmiko, Sp.B(K) Onk, FICS, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian dr. Christrijogo Soemartono Waloejo, dr., Sp.An., KAR. 

Kemudian, Ketua Dewan Pertimbangan IDI . dr. Abdul Fatah, Sp.PD, FINASIM, Ketua MKEK dr. Poernomo Boedi Setiawan, SPPD-KGEH, FINASIM, serta seluruh peserta Muswil dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur.

Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan kesehatan yang semakin kuat dan merata. Ia menegaskan, Pemkab Gresik terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, salah satunya melalui program pembiayaan pendidikan dokter spesialis melalui APBD.

Program tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan, terutama di kawasan kepulauan seperti Bawean. “Kami menyiapkan pembiayaan pendidikan dokter spesialis secara gratis melalui APBD, dengan harapan setelah lulus para dokter ini kembali mengabdi di daerah yang membutuhkan, khususnya Bawean,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, persoalan distribusi dokter masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi seperti IDI menjadi sangat penting. Selain isu distribusi tenaga medis, Gus Yani juga menyoroti fenomena meningkatnya persoalan kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan penanganan kolaboratif lintas sektor. “Fenomena gangguan kesehatan mental pada usia muda kini menjadi tantangan nyata. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi erat bersama IDI untuk menjawab persoalan ini,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. dr. Sutrisno, Sp.OG(K) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Muswil.

Ia menilai Jawa Timur selama ini menjadi wilayah yang sangat solid dalam menjaga dinamika organisasi profesi. “Setiap agenda besar IDI, kabupaten dan kota di Jawa Timur selalu antusias menjadi tuan rumah. Ini menandakan kekuatan organisasi yang luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan bahwa saat ini Jawa Timur memiliki lebih dari 21 ribu dokter, terdiri atas sekitar 16 ribu dokter umum dan lebih dari 6 ribu dokter spesialis, dengan sekitar 450 rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah.

Meski demikian, ia menegaskan distribusi dokter masih belum merata. Sejumlah wilayah masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan, sementara di sisi lain banyak dokter muda yang belum memperoleh penempatan kerja tetap. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat terus memperluas peluang penyerapan tenaga medis.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum PB IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS menegaskan bahwa IDI merupakan mitra strategis pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan nasional.

“IDI bukan oposisi pemerintah. Kami adalah mitra strategis yang hadir untuk bersama-sama mencari solusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, perlindungan dokter muda, serta penguatan disiplin organisasi di tengah dinamika profesi kedokteran yang terus berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, panitia menyampaikan bahwa Muswil IDI Jawa Timur 2026 berlangsung mulai Jumat hingga Minggu dengan diikuti 156 peserta dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur, serta 30 peserta dari 21 perhimpunan dokter spesialis. Forum ini diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis sekaligus memperkuat regenerasi kepemimpinan organisasi. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean  Selengkapnya
Home / Pendidikan

Dr Rian, Rektor baru Unigres, Bupati Gresik Apresiasi Akreditasi Unggul pada Fakultas Ilmu Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Civitas Akademik Universitas Gresik (Unigres) memiliki Rektor baru. Nakhoda baru itu adalah Dr. Rian Pramana Suwanda. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menghadiri pelantikan Rian sebagai Rektor Unigres periode 2026-2030 di Graha Kartini Gresik  pada Rabu, 6 Mei 2026.

Bupati Fandi Akhmad Yani memberikan apresiasi atas terpilihnya Rektor baru Unigres tersebut. Gus Yani menyoroti tantangan ekonomi global seperti dinamika nilai tukar rupiah dan pentingnya investasi, merupakan suatu tantangan yang harus disikapi oleh dunia akademik melalui penyiapan sumber daya manusia yang terampil. 

“Keberadaan Universitas Gresik sangat strategis. Ke depan, tantangan kita adalah memastikan anak-anak muda yang lulus memiliki skill di tengah situasi yang cukup berat. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan Unigres terus diperkuat,” kata Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Lebih lanjut, Gus Yani mengapresiasi capaian Universitas Gresik yang kini telah memiliki akreditasi unggul pada Fakultas Ilmu Kesehatan. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk bersinergi dengan visi pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kerja ahli yang kompeten. 

Sementara itu, Ketua Yayasan Usman Sadar Gresik Suyanto, menjelaskan bahwa terpilihnya Dr. Rian merupakan hasil proses seleksi ketat yang menyisihkan lima kandidat lainnya. Ia menegaskan pentingnya kepemimpinan visioner untuk membawa Unigres bersaing di tingkat nasional.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan penuh integritas. Kami menargetkan peningkatan mutu, reputasi, serta pembukaan program studi baru yang relevan, termasuk Magister Ilmu Hukum yang akan segera hadir,” ujar Suyanto.

Dalam pidato perdananya, Rektor Unigres yang baru dilantik, Dr. Rian Pramana Swanda, menyampaikan komitmennya untuk mengatasi gap antara dunia akademik dan dunia kerja. Ia bertekad menjadikan Unigres sebagai mitra strategis pemerintah dan sektor swasta.

“Unigres adalah kampus dengan nama besar, namun harus diakui kita sempat ‘tertidur’ cukup lama. Ke depan, kami siap berkolaborasi agar hasil riset dan inovasi dari kampus dapat diimplementasikan secara nyata bagi masyarakat,” tegas Rian.

Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Gresik dua periode, 2010-2020 Sambari Halim Radianto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, serta perwakilan dari berbagai sektor industri. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Dr Rian, Rektor baru Unigres, Bupati Gresik Apresiasi Akreditasi Unggul pada Fakultas Ilmu Kesehatan  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Pengelolaan pengadaan dituntut untuk tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme.
Pesan ini disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik ini  digelar di Hotel Horison pada Selasa, 5 Mei 2026. 

“Kepala UPT Puskesmas tidak boleh menjadi raja kecil atau tidak boleh sembarangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa. tetapi harus tetap melalui mekanisme dari Dinas Kesehatan sebagai tongkat komando yang harus melihat efektivitas dan efisiensi yang tidak mempengaruhi pelayanan,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Mukhibatul Khusnah. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gresik David Lafinson Sipayung dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik Raden Achmad Nur Rizki. 

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan, Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi langkah awal untuk memastikan seluruh belanja direncanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Diperlukan komitmen, integritas, dan kesungguhan para peserta. Jangan jadikan Bimtek ini sebagai beban administratif, melainkan sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat,” tuturnya. 

Ia melanjutkan seiring dengan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi, aparatur pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam melaksanakan proses pengadaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami secara komprehensif tata kelola pengadaan barang dan jasa pada BLUD. Termasuk penerapan prinsip-prinsip Good Governance, manajemen risiko serta pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan,” harap mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Zam Zam Ikhwan dalam arahannya menyampaikan, Puskesmas sudah menjadi BLUD berarti harus bisa mengendalikan di mana kekurangan pelayanan yang kurang baik. Cepat dan tanggap demi melayani masyarakat, kalau inovasi untuk kebaikan layanan jangan ragu selama tidak keluar dari koridor aturan hukum yang berlaku.

“Saya berpesan agar pengelola BLUD, seperti RSUD atau Puskesmas, dapat berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan. Namun tetap berada dalam koridor hukum yang aman,” pesan Kajari Gresik Zam Zam Ikhwan kepada peserta Bimtek. Menurutnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan keleluasaan dalam pengadaan barang dan jasa guna menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan secara cepat dan tepat. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kesalahan dalam pengadaan BLUD tidak hanya berdampak pada administrasi keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD ini berjalan optimal agar mendukung terselenggaranya peningkatan mutu layanan kesehatan,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD Selengkapnya