Tag: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani
Home / Pemerintahan

Dahlan Iskan Apresiasi Job Fair Tematik 2026, Dorong Pemkab Gresik Perluas Kolaborasi Masifkan Program Magang

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Job Fair Tematik 2026 dihelat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik di Iconmall terasa beda pada Jumat, 17 Juli 2026. Selain membuka 1.976 lowongan pekerjaan. Bursa kerja, juga dilaksanakan seminar bertajuk “Link and Match Pendidikan dengan Dunia Industri”. Narasumber tunggal. Dahlan Iskan. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa penyelenggaraan Job Fair Tematik 2026 bukan sekadar agenda seremonial ataupun gimmick. Kegiatan bagian dari strategi Pemkab Gresik dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang transparan, akuntabel, sekaligus memastikan tenaga kerja lokal mampu menjawab kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.

Dalam paparannya, Dahlan Iskan menilai program magang merupakan kunci utama untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, pendidikan membekali seseorang dengan pengetahuan (how to know), pelatihan mengajarkan keterampilan (how to do), sedangkan magang memberikan pengalaman nyata yang membentuk kesiapan seseorang memasuki dunia kerja.

“Kalau menurut saya, urutannya nomor satu adalah magang, nomor dua pelatihan, baru kemudian pendidikan. Magang menjadi kunci karena disanalah seseorang benar-benar belajar bekerja di lingkungan industri,” ujarnya.

Dahlan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperluas kolaborasi dengan dunia usaha agar program magang semakin masif dan terstruktur. Ia juga berharap Gresik dapat menjadi daerah percontohan dalam membangun link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri melalui sinergi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Gresik melantik Jaga Migran Rangers (JMR), yakni para fasilitator lapangan yang menjadi garda terdepan dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Gresik.

Sebanyak 12 JMR yang mewakili enam kecamatan kantong PMI, yakni Panceng, Dukun, Ujungpangkah, Sidayu, Tambak, dan Sangkapura, dikukuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan pendampingan calon pekerja migran, mendeteksi dini potensi penempatan nonprosedural, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan Job Fair Tematik 2026. Ana, pencari kerja asal Kecamatan Kebomas, mengaku optimistis kegiatan tersebut membuka peluang lebih besar baginya untuk memperoleh pekerjaan karena diikuti banyak perusahaan besar di Gresik.

Pada Job Fair Tematik 2026, Disnaker Gresik memfasilitasi 1.976 lowongan pekerjaan. Jumlah tersebut melengkapi pelaksanaan mini job fair yang rutin digelar sepanjang Januari hingga Juni 2026 dengan 1.698 lowongan, sehingga total kebutuhan tenaga kerja yang telah difasilitasi hingga Juli 2026 mencapai 3.677 lowongan pekerjaan.

Raditya, salah satu pencari kerja mengapresiasi langkah Pemkab Gresik melalui Kadisnaker Gresik yang memfasilitasi bursa kerja ini. “Saya berharap bisa diterima di salah satu perusahaan yang ikut Job Fair tahun ini. Semoga ke depan kegiatan seperti ini terus diadakan dengan semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi sehingga peluang kerja bagi masyarakat Gresik juga semakin besar,” katanya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Dahlan Iskan Apresiasi Job Fair Tematik 2026, Dorong Pemkab Gresik Perluas Kolaborasi Masifkan Program Magang Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Industri di Gresik Buka Ribuan Lowongan Pekerjaan Pencari Kerja Serbu Job Fair Tematik 2026, Bupati Gresik : Bukan Gimmick

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali menggelar Job Fair Tematik 2026 di atrium Iconmall Gresik pada Jumat, 17 Juli 2026. Sebanyak 1.976 lowongan pekerjaan. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan Job Fair bukan sekadar gimmick. Kegiatan bagian dari strategi Pemkab Gresik dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang transparan, akuntabel, sekaligus memastikan tenaga kerja lokal mampu menjawab kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.

“Job fair ini bukan gimmick. Seluruh prosesnya bisa kita pertanggungjawabkan, mulai dari siapa yang mendaftar, mengikuti seleksi, sampai siapa yang akhirnya diterima bekerja. Semua tercatat dalam sistem sehingga hasilnya bisa diukur dan dievaluasi,” tegas Bupati Fandi Akhmad Yani.

Menurutnya, tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masuknya investasi berskala besar dengan teknologi yang semakin maju menuntut tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

“UMK yang tinggi harus selaras dengan kualitas SDM yang tinggi. Pemerintah tidak cukup hanya membuka akses pekerjaan, tetapi juga harus memastikan masyarakat Gresik siap mengisi peluang tersebut,” ujarnya.

Karena itu, Pemkab Gresik terus memperkuat berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui lintas perangkat daerah. Tidak hanya Dinas Tenaga Kerja, sejumlah organisasi perangkat daerah juga menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan industri agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di dunia kerja.

Ia juga mengajak seluruh perusahaan di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dengan menyampaikan informasi kebutuhan tenaga kerja, termasuk apabila proses rekrutmen dilakukan secara daring. Dengan demikian, Dinas Tenaga Kerja dapat menjalankan fungsi sebagai jembatan antara dunia usaha dan masyarakat pencari kerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Gresik Zainul Arifin menjelaskan bahwa Job Fair Tematik merupakan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah tidak hanya membuka akses kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing dan mampu memenuhi kebutuhan industri di Kabupaten Gresik.

Pada Job Fair Tematik 2026, Disnaker Gresik memfasilitasi 1.976 lowongan pekerjaan. Jumlah tersebut melengkapi pelaksanaan mini job fair yang rutin digelar sepanjang Januari hingga Juni 2026 dengan 1.698 lowongan, sehingga total kebutuhan tenaga kerja yang telah difasilitasi hingga Juli 2026 mencapai 3.677 lowongan pekerjaan.

Zainul mengungkapkan, evaluasi penyelenggaraan Job Fair 2025 menjadi pijakan penting dalam penyempurnaan sistem penempatan tenaga kerja. Dari 2.968 kebutuhan tenaga kerja yang difasilitasi melalui Gresikerja, sebanyak 1.058 tenaga kerja berhasil ditempatkan di dalam negeri, sementara 391 pekerja migran Indonesia (PMI) di sejumlah negara.

Meski demikian, masih terdapat 396 lowongan dalam negeri yang belum terisi, terutama pada posisi yang membutuhkan kompetensi khusus seperti crew store, sales, pengemudi, dan tenaga keamanan bersertifikat.

“Karena itu, tahun ini kami mewajibkan seluruh perusahaan peserta Job Fair melaporkan hasil rekrutmen paling lambat tiga bulan setelah kegiatan. Evaluasi ini penting agar kami mengetahui sejauh mana efektivitas penempatan tenaga kerja dan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Zainul.

Ia menambahkan, kebutuhan industri di Gresik hingga Juli 2026 masih didominasi lulusan SMK/SLTA dengan 3.145 lowongan. Selain itu, tersedia 377 lowongan untuk lulusan S1, 111 lowongan D3, 20 lowongan D1/D2, 14 lowongan SMP, dan 20 lowongan bagi lulusan SD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha tidak semata-mata melihat jenjang pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, sepanjang 2025 Disnaker Gresik telah menyelenggarakan pelatihan bagi 756 calon tenaga kerja, yang terdiri atas 466 pencari kerja dan 290 peserta program pendamping ijazah SMK. Dari peserta pelatihan tersebut, sekitar 85 persen telah berhasil terserap ke dunia kerja, sedangkan sisanya masih dalam proses pendataan.

Selain bursa kerja, Job Fair Tematik 2026 juga menghadirkan seminar bertajuk “Link and Match Pendidikan dengan Dunia Industri” dengan narasumber Dahlan Iskan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Industri di Gresik Buka Ribuan Lowongan Pekerjaan Pencari Kerja Serbu Job Fair Tematik 2026, Bupati Gresik : Bukan Gimmick Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Mitigasi Perubahan Iklim, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Perkuat Pertanian melalui Modernisasi Irigasi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkanan secara simbolis bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di halaman Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 17 Juli 2026.

Bantuan bersumber dari Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah.

Bantuan yang bersumber dari Kementerian Pertanian RI tersebut meliputi dua unit traktor roda empat, satu unit traktor roda dua, satu unit pompa air, bantuan irigasi perpompaan kepada 27 kelompok tani/gapoktan, serta bantuan irigasi perpipaan kepada tiga kelompok tani/gapoktan. Sebagai informasi, program irigasi perpompaan senilai Rp 155,7 juta per unit. Sedangkan irigasi perpipaan masing-masing sebesar Rp 97 juta.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, bantuan tersebut bukan sekadar penyaluran sarana produksi, melainkan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan melalui modernisasi sektor pertanian. Menurutnya, produktivitas pertanian di Kabupaten Gresik terus menunjukkan tren positif sehingga perlu didukung dengan teknologi serta infrastruktur pengairan yang memadai.

“Alhamdulillah produktivitas pertanian Gresik sampai hari ini terus meningkat. Bantuan dari Kementerian Pertanian ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Gresik,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar sektor pertanian saat ini adalah perubahan iklim. Karena itu, bupati berpesan agar terus diperkuat kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk memetakan potensi lahan sekaligus memperluas layanan irigasi melalui pompanisasi dan perpipaan, terutama di wilayah yang masih memiliki peluang peningkatan luas tanam seperti Benjeng dan Balongpanggang.

“Ini adalah inovasi pemerintah untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Ketika Dinas Pertanian dan Dinas PU berkolaborasi dengan baik, persoalan air bisa dijawab melalui irigasi perpompaan maupun irigasi perpipaan sehingga lahan yang sebelumnya bergantung pada hujan dapat kembali produktif,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah pusat juga semakin memberikan optimisme bagi petani. Stabilnya harga hasil panen selama hampir dua tahun terakhir, disertai semakin mudahnya akses terhadap pupuk bersubsidi, menjadi dorongan bagi petani untuk terus meningkatkan produksi pangan.

“Harga pascapanen sekarang stabil sehingga petani tidak dirugikan. Persoalan pupuk juga semakin baik, akses pupuk subsidi semakin mudah dengan harga yang terjangkau. Ini memberikan semangat bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas pangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui modernisasi. Pemanfaatan alsintan dan penguatan infrastruktur irigasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Pemerintah juga mengajak seluruh kepala desa, penyuluh pertanian, petugas teknis, serta kelompok tani untuk menjaga dan memanfaatkan seluruh bantuan tersebut secara optimal agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Mitigasi Perubahan Iklim, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Perkuat Pertanian melalui Modernisasi Irigasi Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Matangkan Pelebaran Jalan Menganti-Lakarsantri Perkuat Konektivitas Gresik bagian Selatan dengan Kota Surabaya

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus mematangkan rencana pelebaran Jalan Raya Menganti, Gresik – Lakarsantri, Surabaya sebagai salah satu proyek strategis untuk memperkuat konektivitas Gresik bagian selatan dengan Kota Surabaya. 

Memasuki tahapan pengadaan tanah, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yang digelar di Kantor Desa Menganti, Kecamatan Menganti pada Kamis, 16 Juli 2026. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengadaan tanah berjalan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan musyawarah. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti, perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, perwakilan Kejaksaan Negeri Gresik, perwakilan DPRD Gresik, Forkopimcam Menganti, Pemerintah Desa Menganti, serta masyarakat pemilik lahan yang terdampak rencana pembangunan.

Dalam sambutannya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa Kecamatan Menganti kini berkembang menjadi kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Perkembangan tersebut harus diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai agar mobilitas masyarakat semakin lancar sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru.

“Menganti lima tahun lalu dengan sekarang sudah sangat berbeda. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Surabaya bagian barat, sementara perkembangan Kota Surabaya juga terus bergerak ke arah barat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik ingin mengintegrasikan konektivitas wilayah selatan agar Menganti benar-benar menjadi kota satelit Kabupaten Gresik,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani.

Menurutnya, pelebaran Jalan Menganti-Lakarsantri merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Jalan yang saat ini terdiri dari dua lajur akan diperlebar menjadi empat lajur sehingga mampu meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.

Ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut berawal dari keberanian pemerintah memulai pembangunan secara bertahap beberapa tahun lalu. Saat itu, pengadaan tanah diawali dari ruas di Desa Setro, Kecamatan Menganti. Dukungan masyarakat yang terus menguat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan hingga memasuki tahapan pengadaan tanah saat ini.

“Dulu saya sempat ragu memulai. Tetapi saya berpikir, kalau tidak dimulai kapan lagi? Saat hujan banjir lalu macet, pagi dan sore juga macet. Akhirnya kami mulai bertahap dari Setro. Alhamdulillah, respons masyarakat luar biasa. Dukungan itulah yang membuat kami yakin untuk melanjutkan pembangunan ini,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan tanah akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pendampingan Kejaksaan Negeri Gresik dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan baik, transparan, dan masyarakat tidak dirugikan. Yang terpenting adalah kepentingan bersama. Infrastruktur yang dibangun ini nantinya kembali untuk masyarakat Gresik sendiri,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Lebih jauh, Bupati Yani berharap koridor Menganti-Lakarsantri nantinya tidak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi juga mampu mendukung pengembangan transportasi massal yang menghubungkan Kabupaten Gresik dengan Kota Surabaya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti, menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan wajib dalam proses pengadaan tanah guna membangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat sebelum proyek dilaksanakan.

“Kalau jaringan jalan terbuka, investasi pasti akan masuk. Ketika investasi tumbuh, kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat juga ikut meningkat. Karena itu, pengadaan tanah ini menjadi bagian penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan,” jelas Dhiannita.

Ia menegaskan, proses pengadaan tanah mengedepankan prinsip musyawarah, transparansi, dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. “Seluruh mekanisme dilakukan sesuai aturan. Pembayaran ganti kerugian nantinya langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemilik tanah, bukan secara tunai. Kami ingin seluruh proses berlangsung akuntabel dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Dhiannita menjelaskan, sosialisasi dan konsultasi publik dilaksanakan secara bertahap di seluruh desa yang terdampak. Sebelum Desa Menganti, kegiatan telah digelar di Desa Hulaan pada 3 Juli 2026, Desa Setro pada 9 Juli 2026, dan Desa Laban pada 10 Juli 2026. Setelah Desa Menganti, kegiatan serupa dijadwalkan berlangsung di Desa Sidowungu pada 17 Juli 2026. 

Hasil konsultasi publik tersebut akan menjadi bagian dari proses pengajuan Penetapan Lokasi (Penlok) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai dasar pelaksanaan tahapan pengadaan tanah berikutnya.

Khusus di Desa Menganti, ruas yang akan ditangani memiliki panjang sekitar 580 meter, termasuk kawasan Simpang Empat Menganti. Berdasarkan identifikasi awal, terdapat 119 bidang tanah yang berpotensi terdampak. Seluruh proses pengadaan tanah akan dilaksanakan melalui mekanisme Penetapan Lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan layout penanganan Simpang Empat Menganti, pekerjaan mencakup penataan sepanjang 525 meter yang terbagi dalam lima ruas, yaitu Ruas Menganti-Bringkang dengan lebar 11 meter, Ruas Menganti-Lakarsantri selebar 11 meter, Ruas Menganti-Kepatihan selebar 8,5 meter, Ruas Menganti-Banjaran selebar 7 meter, serta Jalan Pasar Menganti selebar 5 meter.

Selain pelebaran jalan menjadi empat lajur, kawasan Simpang Empat Menganti juga akan ditata menjadi koridor perkotaan yang lebih representatif melalui pembangunan trotoar di kedua sisi jalan, sistem drainase yang lebih baik, median jalan, serta utilitas bawah tanah sehingga kabel-kabel udara tidak lagi semrawut. Penataan tersebut diharapkan mampu mengurangi titik kemacetan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus menghadirkan wajah baru Kecamatan Menganti sebagai kawasan perkotaan yang modern.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar public hearing sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai masukan disampaikan warga sebagai bagian dari penyempurnaan rencana pembangunan.

Salah satu warga Desa Menganti, Miftahul Huda, menyatakan dukungannya terhadap rencana pelebaran Jalan Menganti-Lakarsantri. “Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini berjalan lancar. Saya mendukung dengan apa yang sudah direncanakan ini,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap pemerintah turut melengkapi hasil pembangunan dengan fasilitas keselamatan bagi pejalan kaki, seperti pelican crossing, agar masyarakat dapat menyeberang jalan dengan lebih aman. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Matangkan Pelebaran Jalan Menganti-Lakarsantri Perkuat Konektivitas Gresik bagian Selatan dengan Kota Surabaya Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Menko Pangan Zulhas dan 6 Menteri Hadiri Puncak HAJATAN 2026, Bupati Gresik : Kabupaten Gresik Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Puncak Hari Jaminan Ketahanan Pangan (HAJATAN) 2026 di Gedung Sarana Olahraga (SOR) Tridharma Petrokimia Gresik pada Rabu, 15 Juli 2026. 

Kegiatan ink menjadi simbol kuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Puncak HAJATAN 2026 menjadikan Kabupaten Gresik kembali menjadi pusat. Kota Industri, sebutanlain, Kabupaten Gresik. Selain dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, ada enam Kabinet Merah Putih yang turut hadir. Yakni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

Berikutnya, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat., serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq. Kemudian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Daconi Khotob dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Pada kesempatan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan secara simbolis ribuan paket sembako kepada masyarakat sekitar kawasan industri, nelayan, pengemudi ojek online, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

BUPATI GRESIK Fandi Akhmad Yani (dua dari kanan) bersama Eko Patrio, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Puncak HAJATAN 2026 di GOR Tridharma Petrokimia Gresik pada Rabu, 15 Juli 2026 (Foto : Prokopim Gresik untuk 1minute.id)

Menurut Zulhas, program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah bersama dunia industri terhadap masyarakat yang menjadi bagian penting dalam roda perekonomian nasional.

“Hari ini ada pembagian sembako untuk para ojek online, masyarakat sekitar, nelayan, dan kelompok lainnya. Kami sangat mengapresiasi langkah direksi yang terus memperhatikan dan peduli secara sungguh-sungguh terhadap keberadaan masyarakat di sekitar lingkungan industri,” ujar Zulhas, sapaan, Zulkifli Hasan kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan bahan pangan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Karena itu, keterlibatan sektor industri dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung program pemerintah.

HAJATAN 2026 yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendukung agenda besar pemerintah menuju swasembada pangan nasional. 

Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang kembali menjadikan Gresik sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan nasional di bidang pangan. 

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa Gresik memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga industri sekaligus kawasan yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan logistik.

BUPATI GRESIK Fandi Akhmad Yani secara simbolis menyerahkan bantuan kepada nelayan Gresik di Puncak HAJATAN 2026 di GOR Tridharma Petrokimia Gresik pada Rabu, 15 Juli 2026 ( Foto : Prokopim Gresik untuk 1minute.id)

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, pemberdayaan nelayan, pengembangan UMKM pangan, hingga menjaga stabilitas distribusi bahan pokok di daerah.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat terus terjalin sehingga berbagai program sosial maupun pemberdayaan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sebagai daerah industri nasional yang juga memiliki sektor pertanian dan perikanan yang berkembang, Gresik dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. 

Kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti Petrokimia Gresik selama ini turut memperkuat ekosistem pangan melalui penyediaan pupuk, pendampingan petani, hingga berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan.

Melalui momentum HAJATAN 2026, pemerintah berharap semangat gotong royong dalam membangun ketahanan pangan semakin kuat. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan di Indonesia. (yad/adv)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Menko Pangan Zulhas dan 6 Menteri Hadiri Puncak HAJATAN 2026, Bupati Gresik : Kabupaten Gresik Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Realisasi Pajak Daerah Tembus Rp 590,2 Miliar, Pemkab Gresik Apresiasi Wajib Pajak Patuh

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Gresik hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Per 13 Juli 2026, realisasi pendapatan pajak daerah telah mencapai 52,91 persen atau sebesar Rp 590,248 miliar. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor sekaligus memperkuat budaya taat pajak di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan wajib pajak, Pemkab Gresik menggelar Pemberian Apresiasi kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Tahap I /2026 di Rumah Makan Soto Cak Har Cabang Menganti pada Selasa, 14 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPT PPD Gresik Bapenda Provinsi Jawa Timur Eko Setiawan, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gresik, perwakilan PT Jasa Raharja, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank Jatim Cabang Gresik, Subaga Mitra Solusi, serta para pelaku usaha dan masyarakat.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, pemberian apresiasi kepada wajib pajak bukan sekadar membagikan hadiah kepada masyarakat yang patuh, melainkan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membangun budaya sadar pajak. Menurutnya, setiap pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan Kabupaten Gresik

“Semua pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat. Pemerintah hanya mengelolanya menjadi pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia menjelaskan, pajak yang dihimpun dari masyarakat akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

“Ini bentuk motivasi bagi masyarakat agar semakin taat membayar pajak. Pajak memang dipungut dari masyarakat, tetapi seluruh manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Mulai dari PBB, BPHTB, hingga pajak restoran dan makanan dan minuman, semuanya menjadi bagian dari PAD yang kemudian kita belanjakan kembali untuk pembangunan,” imbuh mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Untuk mendukung peningkatan kepatuhan tersebut, Pemkab Gresik terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman. Melalui pemasangan tapping box, setiap transaksi dapat tercatat secara transparan sehingga penerimaan PBJT dikelola secara akuntabel dan optimal.

Selain itu, Pemkab Gresik juga terus menggalakkan transaksi non-tunai sebagai alternatif pembayaran pajak yang lebih mudah, aman, dan praktis. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Bupati Yani mengungkapkan, pemberian apresiasi kepada wajib pajak telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan kembali digelar pada tahap pertama tahun 2026. Strategi tersebut dinilai turut mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat yang tercermin dari capaian penerimaan pajak daerah hingga pertengahan tahun.

“Kami berharap sampai akhir tahun capaian penerimaan pajak bisa semakin baik. Yang terpenting, masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar dikelola menjadi PAD, kemudian dibelanjakan kembali untuk kepentingan masyarakat,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Sebagai bukti nyata manfaat pajak, Bupati Yani mencontohkan perubahan wajah Kecamatan Menganti dalam lima tahun terakhir. Ruas jalan utama Menganti yang sebelumnya hanya memiliki dua lajur kini telah diperlebar menjadi empat lajur dengan lebar sekitar 14 meter sepanjang kurang lebih 13 kilometer hingga perbatasan Kota Surabaya.

Menurutnya, pembangunan di wilayah Menganti akan terus berlanjut melalui pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan sejumlah kawasan strategis. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya terpusat di Gresik Kota atau wilayah utara. Hari ini masyarakat bisa melihat sendiri bahwa Gresik Selatan juga menjadi prioritas pembangunan. Pemerataan pembangunan inilah yang ingin terus kami hadirkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gresik,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rahman dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Jasa Raharja, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun budaya taat pajak.

Dari sisi capaian hingga 13 Juli 2026, realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Gresik telah mencapai 52,91 persen atau sebesar Rp 590,248 miliar. Sejumlah jenis pajak mencatatkan capaian yang menggembirakan, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 73,38 persen atau Rp 183,448 miliar, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 56,77 persen atau Rp 2,536 miliar, Opsen BBNKB 54,15 persen atau Rp 30,877 miliar, serta PBJT Makanan dan Minuman sebesar 53,75 persen atau Rp27,949 miliar.

Capaian positif juga ditunjukkan oleh PBJT Hiburan yang telah terealisasi 51,12 persen atau Rp2,471 miliar, PBJT Parkir 51,04 persen atau Rp2,041 miliar, PBJT Tenaga Listrik 51,01 persen atau Rp142,833 miliar, serta Opsen PKB sebesar 50,39 persen atau Rp61,862 miliar. Untuk mendukung transparansi penerimaan pajak daerah, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik telah memasang 173 unit tapping box sebagai alat pemantau transaksi di berbagai tempat usaha.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik turut menyerahkan berbagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang beruntung. Untuk kategori PKB, BBNKB, dan Opsen PKB/BBNKB disediakan hadiah berupa tiga unit sepeda motor serta enam tabungan umrah senilai Rp35 juta. Sementara bagi subjek PBJT makanan dan minuman disediakan enam unit AC setengah PK dan enam unit lemari es dua pintu. Seluruh proses penentuan penerima dilakukan melalui pengundian secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Realisasi Pajak Daerah Tembus Rp 590,2 Miliar, Pemkab Gresik Apresiasi Wajib Pajak Patuh Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Buka MPLS Ramah Anak, Bupati Gresik Jadikan UPT SMP N 1 Gresik Pelopor Sekolah Moderasi Beragama

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Gresik memasuki hari pertama pada Senin, 13 Juli 2026. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menekankan pentingnya MPLS menciptakan suasana sekolah yang ramah, aman, nyaman, inklusif dan bermakna. 

Hal ini disampaikan Bupati Fandi Akhmad Yani saat menjadi pembina apel pembukaan MPLS Ramah sekaligus Launching Sekolah Moderasi Beragama UPT SMPN 1 Gresik. Menurut Bupati Fandi Akhmad Yani melalui berbagai penguatan kebijakan, materi yang lebih relevan, serta aturan yang lebih jelas, MPLS menjadi langkah awal bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah tanpa adanya perundungan, kekerasan, maupun praktik yang tidak mendidik.

“Mari wujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan penuh semangat belajar. Sehingga setiap peserta didik dapat memulai perjalanan pendidikannya dengan percaya diri dan bahagia,” harap Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Gus Yani didampingi Kepala Dinas Pendidikan S. Hariyanto, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Syifaul Qulub, Kepala Kantor Kementrian Agama Gresik, Muhammad Ali Faiq, serta Kepala UPT SMPN 1 Gresik Beri Avita Prasetia,  Camat Gresik Jalesvie Triyatmoko, Lurah Sidokumpul Mukhlisun. 

Selain itu, Bupati Gresik mendorong adanya sekolah moderasi beragama yang menekankan pada cara pandang yang seimbang dan toleran dalam beragama. Hal ini untuk menghindari ekstremisme dan fanatisme, serta menjunjung tingi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

“Sekolah moderasi beragama, mengajarkan pentingnya sikap tengah dalam beragama, yaitu cara beragama yang tidak berlebihan atau ekstrem. Hal ini mencakup pada toleransi, baik yang mayoritas maupun minoritas, serta menghargai nilai-nilai budaya dan tradisi,” jelas mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Bupati Yani berpesan, MPLS dan Launching sekolah moderasi beragama adalah menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, nyaman, dan inklusif serta menanamkan sikap toleransi, akhlak mulia, dan antikekerasan sejak dini. “Kegiatan MPLS dan peluncuran sekolah moderasi beragama merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang humanis dan berkarakter,” ungkapnya. 

Bupati berharap, seluruh satuan pendidikan di wilayahnya sebagai rujukan Sekolah Moderasi Beragama. Langkah strategis ini diambil sebagai implementasi regulasi terbaru guna mencetak generasi muda yang berkarakter, toleran, serta bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan sejak hari pertama sekolah.

“Saya berharap sekolah-sekolah di Kabupaten Gresik menjadi rujukan sekolah moderasi beragama, di mana nilai-nilai toleransi dan kerukunan ditanamkan sejak dini kepada generasi muda,” tuturnya.

Guna memastikan program berjalan lancar, Bupati Gresik menyempatkan diri melihat langsung pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang kelas usai meresmikan pembukaan MPLS. Bupati menegaskan, bahwa MPLS dan pemenuhan gizi (MBG) merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Dikatakan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi konsistensi pelaksanaan program MBG yang kini genap berjalan selama satu tahun. Pihaknya berharap, kualitas, porsi, dan kebersihan dari program MBG terus dipertahankan secara konsisten ke depannya.

“Sengaja saya langsung meninjau ke ruang kelas setelah membuka MPLS untuk melihat realisasi program MBG ini secara riil. Dari testimoni beberapa siswa siswi tadi berharap adanya tambahan susu dalam menu MBG. Saya sangat mengapresiasi kesiapan pihak sekolah dan penyedia menu di hari pertama masuk sekolah ini,” tandasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Buka MPLS Ramah Anak, Bupati Gresik Jadikan UPT SMP N 1 Gresik Pelopor Sekolah Moderasi Beragama Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Kawal Pemulangan Anak PMI, Nila Yani Hardiyanti Tegaskan Komitmen Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI untuk Perlindungan WNI

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Program pemulangan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang diinisiasi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendapatkan perhatian serius dari anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti. 

Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKASAP) DPR RI ini ikut menyambut pemulangan dan penyerahan anak PMI di Pendapa Rumah Dinas Bupati Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik pada Jumat, 10 Jumat 2026. Pada tahap kedua ini, ada sembilan anak PMI dari Malaysia. Rinciannya, enam anak asal Kabupaten Gresik dan tiga anak dari Jawa Tengah. 

Mereka diantar oleh Soheh, perwakilan KBRI Kuala Lumpur. Tahap pertama, pada Februari 2026 ada tiga anak PMI yang dipulangkan ke Gresik. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang menyambut langsung pemulangan dan penyerahan anak PMI kepada keluarga di Gresik.

Nila Yani Hardiyanti mengatakan kehadirannya dalam acara pemulangan anak PMI dari Malaysia ini bagian dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini. Sebagai anggota BKSAP, ia menegaskan komitmen kuat legislatif dalam memastikan perlindungan, pemenuhan hak, dan integrasi sosial yang layak bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari luar negeri.

Ia menyampaikan bahwa pemantauan pemulangan migran asal Kabupaten Gresik khususnya yang berasal dari beberapa kecamatan seperti Panceng, Bungah, dan Ujung Pangkah bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan bentuk nyata dari kehadiran negara. 

Sebagai anggota BKSAP, politisi dari PDI-Perjuangan inj menyoroti pentingnya sinergi antara diplomasi internasional yang dijalankan parlemen dengan perlindungan riil di tingkat akar rumput (grassroots).

“Melalui BKSAP DPR RI, kami terus mendorong penguatan kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara penempatan guna memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja migran kita sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan mereka ke tanah air. Hari ini, di Pendopo Gresik, kita menyaksikan langsung buah dari koordinasi lintas sektoral tersebut,” ujar Nila Yani.

Lebih lanjut, legislator muda dari Komisi VII DPR RI ini mengapresiasi kerja sama taktis pemerintah daerah Kabupaten Gresik beserta seluruh jajaran penegak hukum dan ketenagakerjaan yang tanggap dalam mengawal kepulangan para migran. 

Berdasarkan data manifest kepulangan per Juni 2026, tercatat pemulangan sejumlah warga beserta anak-anak mereka yang kini dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan aman. Ia juga menekankan pentingnya program pemberdayaan pasca kepulangan bagi para mantan pekerja migran dan keluarganya agar mereka mampu membangun kemandirian ekonomi di daerah asal. 

“Tugas kita tidak selesai saat mereka menginjakkan kaki di Pendopo ini. DPR RI bersama pemerintah akan terus memastikan adanya program pendampingan, pemantauan aspek pendidikan bagi anak-anak migran, serta fasilitasi wirausaha lokal agar para pahlawan devisa ini dapat berdaya seutuhnya di kampung halaman sendiri,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Kawal Pemulangan Anak PMI, Nila Yani Hardiyanti Tegaskan Komitmen Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI untuk Perlindungan WNI Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Lagi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Pulangkan Anak PMI di Malaysia, Selamatkan Masa Depan Anak

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Program pemulangan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Gresik di Malaysia yang diinisiasi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berlanjut. Pada Jumat, 10 Juli 2026 sebanyak enam anak PMI bisa pulang ketempat kelahiran orang tuanya di Gresik. Sebelumnya, bulan Februari 2026 sebanyak tiga anak PMI yang dipulangkan ke Gresik. Total sembilan anak. Anak-anak itu pun semringah. Sebab, mereka tidak lagi statelass alias tidak memiliki kewarganegaraan karena hasil pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. 

Mereka pun kini berani mengungkapkan mimpinya setelah Pemkab Gresik memberikan administrasi kependudukan. Pemulangan ini merupakan bagian dari klaster repatriasi guna menjamin hak pendidikan dan perlindungan anak-anak PMI. Acara penerimaan dan penyerahan kepada pihak keluarga dilangsungkan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Gresik. 

Enam anak PMI itu, yakni berinisial IAA, 8 ; LA, 8 ; ZF, 9 ; NS, 19 ; RF, 17, dan AYA, 17. Penerimaan dan penyerahan kepada pihak keluarga ini dilakukan langsung oleh inisiator yang juga Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Hadir dalam yang penuh haru, karena anak-anak bisa berkumpul kembali dengan keluarga di Indonesia, antara lain, Soheh, perwakilan KBRI di Malaysia ; Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti ; Ketua Pengadilan Agama Gresik ; Perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, serta Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Gresik.

Kepala OPD yang hadir diantara Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh, Kepala Dinas KBPPPA Gresik Titik Ernawati,  Kepala Tenaga Kerja Gresik Zainul Arifin; Kepala Dinas Pendidikan Gresik S.Hariyanto ; Plt Kepala Dinas Informasi dan komunikasi (Diskominfo) Gresik Kiki Nuryadi serta Rian Pramana Suwanda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Perjalanan yang melelahkan dari Malaysia ke Gresik tidak membuat anak-anak PMI kecapekan. Mereka pun terlihat semringah karena bisa bertemu orang tua, maupun saudara mereka lainnya. Ipang, misalnya. Bocah 8 tahun terlihat tersenyum bahagia. “Saya pingin jadi sepak bola,” katanya. Bagi Ipang mimpi itu akan sulit terwujud bila tetap berada di Malaysia karena tidak memiliki identitas kependudukan. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen menyelamatkan masa depan anak-anak PMI. Dengan langkah nyata, memulangkan mereka ke Gresik dan memberikan hak dasar mereka seperti identitas hingga pendidikan setelah kembali di tanah kelahiran orang tuanya.

Kepulangan para anak PMI ini difasilitasi melalui kerjasama Pemkab Gresik dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Para anak PMI ini diantar langsung oleh perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Soheh yang juga warga Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

“Kami menyambut kepulangan anak-anak PMI, dalam hal ini diantar oleh salah satu perwakilan KBRI di Kuala Lumpur Malaysia pak Soheh yang juga warga Bawean Gresik. Alhamdulilah beliau lah membantu  Pemkab Gresik,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

“Hari ini ada 9 anak yang dipulangkan untuk mendapatkan hak-hak atas anak mulai dari hak identitas kemudian hak pendidikan, hak kesehatan semuanya kita berikan layanan kepada anak-anak tersebut ini menjadi satu konsentrasi pemerintah daerah terkait pelayanan publik bagi anak-anak PMI tersebut,” imbuh Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Menurutnya, meski Kabupaten Gresik bukan kantong PMI di Jawa Timur, tetapi ada warga Gresik yang merantau dan bekerja di sana. Pemkab Gresik memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang lahir dari pasangan PMI yang terancam stateless. Ia menilai ketika kepemilikan identitas sudah tuntas, akan menjadi pintu utama bagi masa depan seorang anak.

“Kami melihat ketika hak dasar identitas tidak dimiliki, maka seluruh hak hidupnya akan terputus baik itu hak kesehatan, hak perlindungan hak-hak yang lain bahkan hak pendidikannya, ini menjadi masalah besar, ketika mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak dimulai usia anak sampai dewasa pasti kehilangan cita-citanya artinya ketika kita menyelamatkan mereka, kita menyelamatkan generasi mereka, maka pemerintah kabupaten Gresik menjadi satu jembatan untuk menggapai cita-cita anak-anak hebat tersebut,” ungkap mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Pemulangan PMI berdasarkan MoU Pemkab Gresik dengan KBRI yang ada di Malaysia terkait dengan perlindungan anak PMI dan Kabupaten Gresik banyak warga yang bekerja menjadi PMI di Malaysia. Bupati Fandi Akhmad Yani berupaya melihat dan mendengar langsung terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan PMI tersebut. 

Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mereka agar dapat mengenyam pendidik, mulai sekolah dasar hingga kuliah. Untuk anak usia sekolah, SD hingga SMP, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik akan memberikan akses. 

Pihaknya juga menyiapkan langkah lanjutan agar seluruh anak dapat kembali mengenyam pendidikan. “Ketika anak tersebut di usia 9 tahun yang seharusnya melewati sekolah SD kelas 2 atau kelas 3 bisa jadi kita ikutkan kejar paket ketika melewati usianya. Kalau usianya tepat, Dispendik akan memberikan kesempatan akses anak tersebut melanjutkan sekolah formal di Kabupaten Gresik bisa jadi sekolah negeri, madrasah atau ponpes tergantung keluarga atau anak tersebut di Kabupaten Gresik,” tegasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Lagi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Pulangkan Anak PMI di Malaysia, Selamatkan Masa Depan Anak Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Dampak El Nino, Petani Gagal Panen Bupati Gresik Gelontorkan Bansos kepada 1.177 Petani

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan sosial kepada 1.177 petani terdampak kekeringan yang mengakibatkan gagal panen (puso) di sejumlah wilayah di Pendapa Kecamatan Cerme pada Rabu, 8 Juli 2026. 

Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik merespons dampak kekeringan yang mengakibatkan gagal panen (puso) sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik berdasarkan penetapan status siaga darurat bencana kekeringan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan para petani menghadapi dampak kekeringan seorang diri. Menurutnya, bantuan sosial yang disalurkan merupakan wujud kepedulian sekaligus komitmen pemerintah untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan.

“Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban panjenengan semua. Bantuan ini kami salurkan berdasarkan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak. Harapan kami, Gresik ke depan semakin terbebas dari banjir dan kekeringan, sehingga para petani dapat kembali panen dengan lancar, hasilnya meningkat, dan semakin sejahtera, apalagi harga gabah saat ini juga sedang baik,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani menjelaskan, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama kehidupan sekaligus perekonomian Kabupaten Gresik. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memberikan perlindungan kepada para petani, terutama saat menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Niño menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ketersediaan air di waduk, sungai, maupun sumur, sekaligus meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Data teknis Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan terdapat 56 desa di 11 kecamatan yang masuk wilayah potensi kekeringan sepanjang tahun 2026. Untuk mempercepat penanganan, Bupati Gresik menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 300.2.1/284/HK/437.12/2026. Penetapan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk BPBD Kabupaten Gresik, untuk melakukan langkah-langkah penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan sosial disalurkan kepada 1.177 petani berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) oleh Dinas Pertanian. Penerima bantuan terdiri atas 1.013 petani di Kecamatan Cerme, 135 petani di Kecamatan Duduksampeyan, dan 29 petani di Kecamatan Benjeng. Khusus di Kecamatan Cerme, penerima bantuan berasal dari Desa Morowudi, Desa Sukoanyar, Desa Dadapkuning, Desa Ngembung, Desa Guranganyar, Desa Pandu, dan Desa Cagakagung.

Selain menyalurkan bantuan sosial, Bupati Yani juga menginstruksikan BPBD bersama Dinas Pertanian untuk memperkuat upaya mitigasi jangka panjang agar dampak kekeringan dapat diminimalkan. Langkah tersebut meliputi normalisasi embung, pembangunan jaringan irigasi yang adaptif, penggunaan varietas benih tahan kekeringan, hingga penguatan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

“Penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Kita harus membangun sistem yang lebih tangguh agar petani Gresik tetap mampu berproduksi meski menghadapi anomali cuaca,” tegasnya.

Sementara itu, Wati, salah seorang penerima bantuan asal Desa Guranganyar, Kecamatan Cerme, mengaku bersyukur atas perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik kepada para petani yang terdampak gagal panen.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya setelah kehilangan hasil panen akibat kekeringan. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari kami. Terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah peduli dengan kondisi kami para petani,” tutur Wati. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Dampak El Nino, Petani Gagal Panen Bupati Gresik Gelontorkan Bansos kepada 1.177 Petani Selengkapnya