Pemerintahan
Home / Pemerintahan

2026 : Pemkab Gresik Fokus Perbaikan JPD Rusak menjadi Mantap

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bakal fokus melakukan pembenahan infrastruktur Jalan Poros Desa (JPD). Kebijakan yang bakal dimulai tahun ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi capaian kinerja pembangunan jalan sepanjang tahun 2025 sekaligus menjawab masih tingginya kebutuhan penanganan jalan desa di berbagai kecamatan.

“Bangun Desa, Menata Kota”. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik penanganan infrastruktur JPD di seluruh kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan kategori rusak ringan, sedang dan berat diestimasikan sebesar Rp 2,83 triliun. 

Duet Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif, Bupati dan Wakil Bupati Gresik akan memfokuskan pembangunan infrastruktur JPD dengan kategori jalan rusak menjadi mantap kebutuhan anggaran diestimasikan sebesar Rp 1 triliun. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap selama 4 tahun, periode 2026 sampai 2029. Setiap tahun, akan mengalokasikan minimal sebesar Rp 250 miliar.

Pada 2026, Pemkab Gresik akan memprioritaskan peningkatan dan pelebaran JPD pada ruas-ruas strategis yang berfungsi sebagai penghubung antar desa, jalur distribusi hasil pertanian dan industri, serta akses utama layanan pendidikan dan kesehatan. 

Sejumlah program yang direncanakan antara lain peningkatan JPD di beberapa wilayah kecamatan, pelebaran jalan pada jalur dengan tingkat kepadatan tinggi, serta pemeliharaan berkala untuk menjaga kemantapan jalan yang telah dibangun sebelumnya.

Sebagai gambaran capaian, sepanjang tahun 2025 DPUTR  Gresik telah melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan dengan total panjang 22,257 kilometer menggunakan konstruksi beton, aspal, dan paving yang tersebar di 37 titik. Pekerjaan tersebut meliputi peningkatan dan pelebaran jalan, rekonstruksi ruas jalan, pembangunan jembatan baru, serta perbaikan fasilitas pendukung infrastruktur di Pulau Bawean.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa keberhasilan perbaikan jalan tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus dikerjakan secara menyeluruh. Ia mendorong Dinas PUTR untuk memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya para camat di wilayah yang memiliki ruas jalan rusak.

“Upaya peningkatan kemantapan jalan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Camat memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi wilayahnya. Insight dari mereka sangat dibutuhkan agar perbaikan jalan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam menentukan prioritas perbaikan, Pemkab Gresik turut melibatkan partisipasi masyarakat. Aduan dan laporan yang masuk melalui media sosial, kanal Lapor Gus, hingga layanan panggilan darurat 112 dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan ruas jalan yang akan ditangani. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi

2026 : Pemkab Gresik Fokus Perbaikan JPD Rusak menjadi Mantap Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Susun Draf RKPD 2027 Ditengah Kondisi Fiskal Cekak, Bupati Gresik Pertajam Prioritas Pembangunan untuk Masyarakat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027 di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 15 Januari 2026.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027 yang bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif. 

Dalam sambutannya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menekankan pentingnya penajaman prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bupati juga mengingatkan tantangan pembangunan ke depan dihadapkan pada kondisi efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran.

“Dalam situasi keterbatasan fiskal, kolaborasi dan saling mendukung menjadi kunci. Program pembangunan harus dipilih secara selektif dan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Gus Yani, sapaan, Fandi Akhmad Yani.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir, menyampaikan sejumlah masukan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027. Masukan tersebut meliputi pengelolaan sampah di tingkat desa, peningkatan kualitas jalan dan lingkungan desa, perawatan jalan kabupaten, perbaikan sekolah negeri dan swasta yang mengalami kerusakan berat, peningkatan layanan kesehatan khususnya di Pulau Bawean, serta penataan pertanahan dan optimalisasi aset daerah.

Terkait pengelolaan sampah, Munir menegaskan perlunya sistem pengelolaan yang terintegrasi hingga tingkat desa. “Pengelolaan sampah perlu terintegrasi sampai ke desa. Sistem ini harus dijalankan hingga tingkat desa. Saya menerima aspirasi dari kelompok masyarakat desa yang pengelolaan sampahnya belum terintegrasi dengan baik, baik di TPS maupun TPST. Harapannya, sistem ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rahman, memaparkan kondisi kapasitas riil keuangan daerah sebagai dasar penyusunan RKPD 2027. Pada Rancangan Awal RKPD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,38 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 sebesar Rp3,99 triliun.

Dari sisi pendapatan transfer, pada Rancangan Awal RKPD 2027 diperkirakan sebesar Rp1,75 triliun, turun dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 yang mencapai Rp 2,30 triliun. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan efisien dalam merancang program pembangunan. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Susun Draf RKPD 2027 Ditengah Kondisi Fiskal Cekak, Bupati Gresik Pertajam Prioritas Pembangunan untuk Masyarakat  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

SPPG GMMS Libatkan 80 Persen Relawan Warga, Siap Layani 1000 Siswa

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gresik bertambah satu lagi. SPPG anyar itu bernama Yayasan Gresik Mentari Mandiri Sejahtera (GMMS) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) GKB Gresik. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif yang meresmikan SPPG GMMS itu pada Kamis, 15 Januari 2026.

Hal ini merupakan bagian dari penguatan layanan pemenuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Menariknya, SPPG ini digerakkan oleh relawan yang sebagian besar berasal dari masyarakat setempat.

Wabup Gresik Asluchul Alif menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama organisasi masyarakat yang telah berkontribusi langsung dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Terima kasih atas keterlibatan semua pihak. Ini bentuk kolaborasi nyata yang kami butuhkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, selain pemenuhan gizi, aspek lingkungan harus menjadi perhatian serius. Wabup Alif berpesan kepada relawan maupun pengelola SPPG agar manajemen sampah dan kebersihan lingkungan benar-benar dijaga. “Pelayanan gizi harus berjalan seiring dengan lingkungan yang sehat. Ini penting agar manfaat program bisa berkelanjutan,” tambah dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Sebagai tahap awal, SPPG Yayasan GMMS akan menyuplai MBG bagi dua sekolah dengan sasaran sekitar 1.000 siswa. Ke depan, kapasitas layanan ditargetkan meningkat hingga maksimal 3.000 porsi per hari, mencakup peserta didik, ibu menyusui, ibu hamil, serta balita.

Keberadaan SPPG ini juga memberi dampak sosial langsung bagi warga sekitar. Sekitar 80 persen relawan yang terlibat berasal dari masyarakat Yosowilangun, sehingga program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Ketua PDM Gresik Muhammad Thoha Mahsun, berpesan agar kebersihan menjadi perhatian utama dalam operasional SPPG. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan gizi yang terpenuhi menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara optimal. “Jika kebersihan terjaga dan gizi tercukupi, anak-anak kita bisa tumbuh sehat dan maksimal,” ujarnya. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

SPPG GMMS Libatkan 80 Persen Relawan Warga, Siap Layani 1000 Siswa Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Jaga Daya Beli Masyarakat Jelang Ramadan, Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik Gelar Pasar Murah

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berkolaborasi dengan Pemkab Gresik menggelar pasar murah di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa, 14 Januari 2026.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memantau langsung pasar murah yang menjual bahan kebutuhan pokok penting (bapokting), seperti, beras, minyak goreng, telur, gula dan daging ayam itu. 

Kehadiran dua pucuk pimpinan di Jawa Timur dan Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik itu untuk memastikan pelaksanaan Pasar Murah berjalan tertib serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Dalam hitungan tidak lebih 3 jam, nilai transaksi mencapai Rp 39.127.000 atau Rp 39,12 juta. 

Menurut Khofifah Indar Parawansa, menjelang bulan suci, Ramadan biasanya harga kebutuhan pokok akan terkerek naik bila kebutuhan meningkat sedangkan pasokan berkurang. “Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kebutuhan logistik pasti meningkat. Kalau permintaan tinggi tapi pasokan standar, harga akan naik,” ujar Khofifah di sela-sela kegiatan.

Pasar Murah, imbuhnya, menjadi cara pemerintah menjawab situasi tersebut. Bukan hanya menahan harga, tetapi memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. “Kita ingin memastikan bahwa di Jawa Timur ketika demand tinggi, supply juga kuat. Dengan begitu, daya beli masyarakat bisa kita jaga melalui pasar-pasar murah seperti ini,” tegasnya. 

Ia menjamin sluruh komoditas yang dijual dipastikan berada jauh di bawah harga pasar. Daging ayam ras yang di pasaran rata-rata Rp 39.000 per kilogram, di pasar murah dijual Rp30.000. Telur ayam ras yang biasanya Rp 29.000, dilepas Rp22.000 per pack. Beras SPHP yang di pasar bisa mencapai Rp13.500 per kilogram, di sini dijual Rp 11.000. Bahkan gula pasir yang HET-nya Rp 17.800, dijual Rp14.000 per kilogram.

“Ini bentuk konkret bagaimana pemerintah menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat,” tegas Khofifah. Antusiasme warga terlihat jelas dari cepatnya stok habis. Gula pasir, Minyakita, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, hingga daging ayam ras ludes terjual. Dari stok beras SPHP sebanyak 4 ton, tercatat 1 ton terjual hanya dalam waktu singkat.

Berdasarkan data transaksi, Pasar Murah di Balai Desa Banjarsari mencatat total nilai transaksi sebesar Rp39.127.000. Dari jumlah tersebut, transaksi komoditas bahan pokok mencapai Rp32.944.000, sementara produk IKM menyumbang Rp6.183.000. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

Jaga Daya Beli Masyarakat Jelang Ramadan, Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik Gelar Pasar Murah Selengkapnya
Ekbis / Home / Pemerintahan

Petrokimia Gresik Menerima Tiga Penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 dipusatkan di Stadion Petrokimia Gresik pada Selasa, 14 Januari 2026. Apel dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia pada momen itu menerima tiga penghargaan sekaligus dari Gubernur Khofifah atas implementasi K3 yang baik di lingkungan perusahaan.

Tiga penghargaan yang diraih Petrokimia Gresik yaitu atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kemudian penghargaan atas upaya dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV/AIDS) di Tempat Kerja, serta penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TB) di Tempat Kerja.

Selain itu, dua entitas anak perusahaan Petrokimia Gresik juga mendapatkan penghargaan. Yaitu PT Petrokimia Kayaku mendapatkan penghargaan Zero Accident, dan PT Petrosida Gresik juga menerima penghargaan P2TB.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob, menyampaikan terima kasih karena komitmen Petrokimia Gresik dan anak perusahaan dalam menerapkan aspek-aspek K3 di lingkungan perusahaan mendapatkan penghargaan langsung dari Gubernur Khofifah. 

Menurutnya, menerapkan K3 bagi Petrokimia Gresik bukan lagi sebatas kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Penghargaan ini menegaskan komitmen Petrokimia Gresik untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi perusahaan,” kata Daconi usai acara.

Ia menambahkan, Petrokimia Gresik merupakan objek vital nasional (obvitnas) yang tidak boleh terganggu operasionalnya. Petrokimia Gresik memiliki tanggung jawab besar memproduksi jutaan ton pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia tiap tahunnya. Karena itu, penerapan K3 dengan disiplin dan inovatif adalah keniscayaan.

Dijelaskannya, Petrokimia Gresik yang lokasinya berdampingan dengan permukiman masyarakat harus terus menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dengan berkolaborasi bersama masyarakat dan elemen penting karyawan, yaitu keluarga. Sehingga, stabilitas pangan Indonesia dapat terus terjaga.

“Selain masyarakat, Petrokimia Gresik juga melibatkan keluarga. Harapannya, karyawan sudah terbiasa menerapkan prinsip-prinsip K3 sejak di lingkungan terkecil mereka, yaitu keluarga,” tandas Daconi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki peran strategis untuk memastikan sistem K3 berjalan dengan efektif, berkelanjutan, dan berbudaya di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui pembinaan, pendampingan, serta pemberian apresiasi kepada pihak-pihak yang berkomitmen tinggi terhadap penerapan K3, termasuk Petrokimia Gresik yang mendapatkan penghargaan SMK3.

“Salah satu bentuk nyata peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang menerima penghargaan K3 di Jawa Timur pada tahun 2026, yaitu sebanyak 717 penerima penghargaan,” ujar Gubernur Khofifah.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi seluruh dunia usaha di Jawa Timur untuk terus meningkatkan komitmen dalam penerapan K3, sehingga tercipta tempat kerja yang aman, sehat, produktif, dan berdaya saing.

“K3 bukan sekadar kewajiban regulatif. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Nilai bahwa produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan. Nilai bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita jadikan Bulan K3 Nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, memperbaiki sistem, dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat di seluruh Indonesia,” tandas Khofifah yang mendapatkan penghargaan sebagai Pembina K3 terbaik Nasional enam kali berturut-turut itu.

Terakhir, Daconi menambahkan, dalam memperingati Bulan K3 Nasional 2026 di lingkungan perusahaan, Petrokimia Gresik menggelar berbagai kegiatan, antara lain apel Bulan K3 bersama Gubernur Khofifah, sertifikasi dan training Bulan K3, webinar series K3, safety and health competition, lomba 5R, dan audit K3 Kontraktor. 

Dalam rangkaian apel tersebut, kegiatan juga diramaikan dengan simulasi K3 dari Petrokimia Gresik, penyerahan santunan dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan, serta area pameran dan edukasi K3 yang menampilkan praktik keselamatan kerja dan kesiapsiagaan industri sebagai upaya memperkuat budaya K3 secara kolaboratif.

“Rangkaian kegiatan di Bulan K3 ini bertujuan meningkatkan pemahaman bahwa implementasi K3 harus dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan tanggung jawab satu departemen, melainkan seluruh insan perusahaan. Dengan begitu, keberlangsungan Petrokimia Gresik dapat terus terjaga,” tutup Daconi. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Petrokimia Gresik Menerima Tiga Penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Sebet Platinum Pembina K3 Jawa Timur 2026

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menerima penghargaan sebagai Terbaik II Kategori Platinum Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Jawa Timur 2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Apel Peringatan Bulan K3 Nasional di Stadion Petrokimia Gresik pada Rabu, 14 Januari 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengaku bangga pelaksanaan Apel Bulan K3 Nasional 2026 diselenggarakan di Kabupaten Gresik. Menurut Bupati, ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi warga Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik. 

“Ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gresik dalam upaya meningkatkan dan menerapkan budaya K3 maupun SMK3 di semua perusahaan di Kabupaten Gresik,” ucap Gus Yani, sapaan akrab, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani usai menerima menerima penghargaan.

Dikatakan, semangat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan karyawan harus terus ditingkatkan. Pemerintah harus hadir untuk memberikan dukungan, sementara perusahaan wajib menjalankan kewajiban mereka terhadap karyawan. Dengan penghargaan ini, ia berharap semakin banyak perusahaan di Kabupaten Gresik yang mengimplementasikan budaya K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebihkan aman dan sehat.

“Kedisiplinan menjadi kunci K3, kita terus mendorong keselamatan dan kesehatan kerja sehingga zero accident tiap perusahaan di Gresik dapat ditekan. Mudah-mudahan nihil kecelakaan kerja hingga tercipta adanya peluang kerja,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Ia berharap penghargaan ini dapat dijadikan semangat dan motivasi bagi perusahaan dan seluruh tenaga kerja di Gresik untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Apabila seluruh perusahaan mampu berkolaborasi dalam penerapan prosedur K3, maka jutaan pekerja akan merasa lebih aman dan nyaman melakukan aktivitas kerja. “Saya berharap implementasi K3 mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang nyaman dan sehat,” pungkas mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan di Jawa Timur yang mencapai zero accident, SMK3, program P2HIV/AIDS, dan Penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja. Kegiatan apel Bulan K3 juga diisi dengan simulasi penanggulangan kebakaran oleh tim Srikandi pemadam kebakaran PT Petrokimia Gresik.

Selain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Penghargaan kategori Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga diberikan kepada PT Petrokimia Gresik. Kemudian penghargaan kategori zero accident diserahkan kepada PT Petrokimia Kayaku dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Sidangkan penghargaan kategori program penanggulangan tuberkulosis di perusahaan diberikan kepada PT Petrosida Gresik.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati/Eali Kota se-Jawa Timur, Direktur Utama (dirut) PT Petrokimia Gresik Daconi Khotob, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sigit Priyanto, serta perwakilan perusahaan se-Jawa Timur. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Sebet Platinum Pembina K3 Jawa Timur 2026 Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Berikan Dokumen Asal Usul & Adminduk Anak Pekerja Migran

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Ketua Pengadilan Agama (PA) Gresik Zainal Fanani menyerahkan secara simbolis dokumen hasil sidang terpadu isbat penetapan asal usul anak, dan dokumen Kependudukan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Salah satu PMI yang mendapatkan hak pembuatan dokumen akta kelahiran anak adalah, pasangan suami-istri, Sugi Utomo-Marwah, warga Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Gresik.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, yaitu hak atas identitas hukum dan kepastian status kependudukan. 

“Dokumen kependudukan bukan sekadar administrasi, namun merupakan pintu masuk untuk memperoleh pelayanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai hak keperdataan lainnya,” ungkap Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 13 Januari 2026.

Menurutnya, bagi Pekerja Migran Indonesia, persoalan administrasi kependudukan termasuk penetapan asal- usul anak sering kali menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu pihaknya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama dan seluruh pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Gresik dalam memberikan pelayanan yang humanis, cepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Penyerahan dokumen pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak PMI dan keluarganya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi dan pastikan hak-haknya terpenuhi sejak dini, tanpa terkecuali,” tegas Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya itu.

Ia pun mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik untuk membuat konsep kepada prapekerja Migran maupun pasca atau purna migran. “Dinas Tenaga kerja harus aktif dalam mengkonsep para pekerja migran mulai dari pra penempatan dengan kontrak kerja yang benar untuk menghindari TPPO atau yang sudah purna. Dimana setelah mendapatkan penghasilan lebih sampai habis kontrak kerjanya ini yang menjadi konsentrasi dari Disnaker,” terang Gus Yani yang juga menjabat Ketua Bidang Perlindungan Pekerja Migran di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini.

Dikatakan, pekerja migran juga membutuhkan perlindungan pemerintah daerah baik dari pernikahan di sana yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum. Selain itu anak anak pekerja migran juga harus mendapatkan hak hak mereka dalam mengakses pendidikan, kesehatan karena sudah diatur juga dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah memberikan perlindungan dalam memberikan hak anak -anak yang lahir dari pekerja migran. Jangan sampai anak tersebut tidak mempunyai hak baik identitas, pendidikan, kesehatan dan seluruh hak yang mereka dapatkan, dibutuhkan kolaborasi Pemkab Gresik bersama Pengadilan Agama, maupun stakeholder lain,” ucap mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Ia juga berharap, dengan diterimanya dokumen penetapan asal usul anak serta dokumen kependudukan ini, para penerima dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Serta tidak lagi mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan administrasi pemerintahan.

“Secara bertahap anak anak pekerja migran ini nantinya akan kita bawa pulang, kita identifikasi dahulu untuk sementara nanti kita pulangkan lima anak. Pemkab Gresik akan semaksimal mungkin membantu pemulangan anak anak pekerja migran, agar mendapatkan hak haknya,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Bupati Yani menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pekerja migran beserta keluarganya.

Ia juga memerintahkan kepada Camat untuk mengidentifikasi area yang menjadi kantong pekerja migran di wilayahnya untuk mengedukasi warganya yang akan menjadi pekerja migran melalui jalur yang benar. “Banyak warga Gresik yang menjadi pekerja migran melalui jalur tikus atau ilegal dengan negara tujuan Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi,” tuturnya. 

Tidak berhenti disitu, Gus Yani yang juga Ketua DPC PDI-Perjuangan Gresik itu juga akan membuat posko bagi pekerja migran yang juga menjadi pembahasan saat Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Partai PDIP di Jakarta beberapa hari lalu. “Saat Rakernas kemarin salah satunya juga dibahas perlindungan pekerja migran. Selain itu mendorong DPR RI untuk merevisi UU pekerja migran,” pungkasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik Hari Syawaludin dalam laporannya menyampaikan, administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. 

“Dalam praktiknya, masih banyak PMI yang menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan. Terutama terkait dengan status anak yang lahir di luar negeri maupun permasalahan pencatatan sipil lainnya,” tutur Hari. 

Dikatakan, dokumen kependudukan bukan sekadar administrasi, namun merupakan pintu masuk untuk memperoleh pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai hak keperdataan lainnya. 

“Dilaksanakannya kegiatan ini Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah bersama Stakeholder dalam memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi PMI,” harapnya. 

Pihaknya menjelaskan, kegiatan penyerahan dokumen ini bertujuan untuk, memberikan kepastian hukum atas status identitas anak hasil penetapan asal usul anak. Memfasilitasi PMI dan keluarganya dalam memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan bagi PMI, mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Serta mendukung perlindungan hak sipil anak dan keluarga PMI.

“Dokumen yang diserahkan kepada penerima meliputi, dokumen surat nikah, dokumen pengesahan anak, dokumen kartu keluarga, dokumen Akta Kelahiran Suami / Istri, dokumen KTP-el, dan dokumen KIA (Kartu Identitas Anak),” terangnya. 

Dengan terlaksananya kegiatan penyerahan dokumen hasil penetapan asal usul anak dan dokumen kependudukan bagi Pekerja Migran Indonesia. Diharapkan para penerima manfaat dapat memperoleh kepastian hukum atas identitas dirinya dan keluarganya serta dapat mengakses berbagai layanan publik dengan lebih mudah.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional,” tandasnya.(yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Berikan Dokumen Asal Usul & Adminduk Anak Pekerja Migran Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Jelang TKA SMP, Wabup Gresik Inginkan Tendik Ubah Metode Pelajaran Matematika Menyenangkan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif meminta para tenaga pendidik (Tendik) mengubah cara mengajar matematika agar lebih menyenangkan. Pelajaran matematika tidak menakutkan lagi bagi sebagian siswa.

“Yang sedang kita pikirkan adalah bagaimana matematika bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan. Saya hanya menitipkan satu pesan penting, yakni kejujuran,” ujar Wabup Asluchul Alif saat membuka pelatihan guru di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin, 12 Januari 2026.

Menurutnya, pembelajaran yang jujur, baik dalam proses mengajar maupun menilai, menjadi fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa itu, target peningkatan hasil belajar hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan guru bertajuk Pembelajaran Diferensiasi dan Motivasi Siswa ala Jepang yang digelar pada selama 3 hari, 12–14 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti 321 guru SD dan SMP se-Kabupaten Gresik, serta dihadiri Staf Ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga  Prof. Biyanto.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik S. Hariyanto, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk mengajarkan konsep matematika secara inovatif dan menyenangkan. Guru didorong keluar dari pola pembelajaran yang kaku, menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan ramah bagi siswa. “Pelatihan ini memperkuat numerasi guru sekaligus mensosialisasikan pembelajaran ala Jepang. Tujuannya jelas, menyiapkan peserta didik menghadapi TKA April 2026,” kata Hariyanto.

Ia menyebutkan, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA sederajat tahun 2025 secara nasional menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Nilai rata-rata Bahasa Indonesia tercatat 57,39, Matematika 37,23, dan Bahasa Inggris 26,71. “Angka ini menjadi peringatan serius. Karena itu, kami berharap di Gresik tidak ada lagi nilai TKA di bawah 5 untuk SD dan SMP pada April mendatang. Target minimal Matematika 6,00 dan Bahasa Indonesia 7,00,” tegasnya.

Sejumlah langkah antisipatif telah dijalankan. Untuk penguatan Bahasa Inggris, Pemkab Gresik bekerja sama dengan Kampung Inggris Pare melalui pilot project di SDN 4 Petrokimia Gresik dan SMP Plus Jauharul Maknuun Sidayu. Di sekolah tersebut, ekosistem Bahasa Inggris telah dibangun, melibatkan tenaga tata usaha, siswa, hingga petugas kebersihan.

Sementara untuk matematika, pendekatan pembelajaran ala Jepang dipilih agar siswa terbiasa bernalar, memahami konsep, dan menikmati proses belajar. Pemkab Gresik menargetkan peningkatan nilai TKA berjalan konsisten dan mampu menembus 10 besar tingkat Provinsi Jawa Timur.

Pelatihan ini terlaksana melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Gresik dengan dukungan program CSR dari PT Petrokimia Gresik sebagai bagian dari komitmen memperkuat kualitas pendidikan daerah. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

Jelang TKA SMP, Wabup Gresik Inginkan Tendik Ubah Metode Pelajaran Matematika Menyenangkan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Reformasi Layanan Pertanahan Gresik Berbuah Capaian Optimal di 2025 : Tata Kelola Menguat, Tunggakan Permohonan Nol

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mencatatkan capaian kinerja  strategis yang signifikan sepanjang tahun 2025. Berbagai program prioritas nasional dan kebijakan internal berhasil direalisasikan secara optimal, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan.

Capaian tersebut menjadi refleksi dari konsistensi pelaksanaan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. 

Hingga akhir 2025, tunggakan permohonan masyarakat tercatat nihil alias Nol tunggakan. Kondisi ini menunjukkan efektivitas sistem layanan serta penguatan pengawasan internal dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Salah satu fokus utama yang berhasil dituntaskan adalah percepatan sertipikasi rumah ibadah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi ATR/BPN terkait pendaftaran tanah dan perlindungan aset sosial-keagamaan. Melalui langkah ini, negara hadir memastikan hak atas tanah rumah ibadah terlindungi secara hukum dan administratif.

Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mencapai 99,97 persen. Angka tersebut mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif serta sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak melampaui target hingga 192,93 persen, menunjukkan optimalisasi layanan pertanahan yang berdampak langsung pada penerimaan negara. Seluruh tujuh layanan prioritas pertanahan juga berhasil diselesaikan 100 persen.

Capaian ini mencakup layanan strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk verifikasi dan validasi data bidang tanah, pembaruan peta dan informasi pertanahan, serta peningkatan kualitas basis data pertanahan. Upaya pembaruan Zona Nilai Tanah turut diselesaikan secara menyeluruh, sebagai bagian dari komitmen menyediakan data nilai tanah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja organisasi yang solid turut tercermin dari capaian Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meraih nilai 4,00 dengan predikat A.

Penilaian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan efektif, selaras dengan pedoman pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menjadi indikator penting dalam mencegah potensi penyimpangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Rarif Setiawan menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran serta dukungan berbagai pihak. Ia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan yang berorientasi pada kepastian hukum dan kepuasan masyarakat.

“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi wujud dari upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang bersih, cepat, dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Dengan mengusung nilai-nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja aparatur sipil negara, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berkomitmen melanjutkan transformasi layanan pertanahan yang adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, penguatan digitalisasi layanan, akurasi data pertanahan, serta integritas aparatur menjadi fokus utama dalam mendukung pembangunan daerah dan kepastian hukum pertanahan di Kabupaten Gresik,” pungkasnya. (yad)

Reformasi Layanan Pertanahan Gresik Berbuah Capaian Optimal di 2025 : Tata Kelola Menguat, Tunggakan Permohonan Nol Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Capaian Kinerja 2025, KSOP Kelas III Sampit Lampaui Target Nasional, PNBP Realisasi 135 %

- by chusnul cahyadi

SAMPIT, 1minute.id – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit, Kalimantan Tengah mencatatkan kinerja gemilang sepanjang tahun 2025 dengan capaian yang melampaui target nasional. 

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai 99,94%. Melampaui target yang diberikan Kementerian Perhubungan sebesar 98%. Sementara itu, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan rekor tertinggi dengan realisasi mencapai 135%. 

Berbagai indikator kinerja menunjukkan peningkatan signifikan sebagai wujud komitmen KSOP Kelas III Sampit dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola kepelabuhanan yang professional, humanis dan berkelanjutan.

Kepala KSOP Kelas III Sampit Hotman Siagian menyampaikan terima kasih kepada pejabat struktural, karyawan dan karyawati KSOP Kelas III Sampit yang bekerja keras, bersatu, kompak, melayani dengan humanis sehingga pada tahun 2025 kita mencapai target yang gemilang. 

“Keberhasilan ini sebagai wujud nyata dan bukti nyata bahwa kita meningkatkan integritas pelayanan, sinergi dan kolaborasi serta komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder terkait dan masyarakat,” kata Hotman dalam siaran pers yang diterima 1minute.id pada Kamis, 8 Januari 2026.

Pada 2025, digitalisasi layanan kepelabuhanan melalui sistem Inaportnet, SIMKAPEL, SIMAKESPEL, SIMPADU, MARITIM-HUB, serta dokumenpelaut.dephub.go.id. Pihaknya akan mempertahankan capaian gemilang dan akan terus memfokuskan pada peningkatan pelayanan, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, percepatan dan kepastian pelayanan, peningkatan PNBP, tata kelola aset BMN yang baik, serta penguatan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder maritim.

Dari sisi pelayanan teknis, sepanjang tahun 2025 bahwa KSOP Kelas III Sampit telah menerbitkan sebanyak 2.954 sertifikat kapal, meningkat 56% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, pada kegiatan keluar masuk kapal dan kegiatan bongkar muat tahun 2025 mencapai 16.206.406 ton, meningkat 55,73% dibandingkan tahun 2024. 

Kunjungan dan keberangkatan kapal tercatat sebanyak 9.493.390, meningkat 34,33%. Meski jumlah penumpang naik-turun kapal mengalami penurunan sebesar 17,63%, total keseluruhan layanan meningkat sebesar 46,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun ini, KSOP Sampit telah menyiapkan sejumlah strategi ebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Antara lain, akan meluncurkan inovasi melalui SI-JELAWAT (Sistem Jaringan Layanan dan Wadah Aspirasi Terpadu). Aplikasi ini sebagai media monitoring dan evaluasi pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel. 

“Prestasi gemilang ini baru tercapai pada Tahun 2025, maka agar kita pertahankan dan tingkatkan pada Tahun 2026,” tegas mantan KSOP Gresik ini. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan dan insan maritim di Pelabuhan Sampit. 

Hal ini sebagai bukti dan wujud nyata solidnya tim KSOP Kelas III Sampit yang mampu berkolaborasi, humanis serta bersinergi dengan seluruh Instansi terkait, Masyarakat dan Insan Maritim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Apresiasi kinerja KSOP Sampit itu, antara lain, 

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Raihansyah ; General Manager Pelayanan Terminal PT Pelindo Regional Sampit Tri Purbo Waluyojati ;  Kepala Cabang PT PELNI Sampit Siti Nafila ; Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama Cabang Sampit Hendrik Sugiarto ; dan Ketua Asosiasi TUKS/Tersus Pelabuhan Sampit H. Rusdi. 

Kemudian, Ketua DPC Pelayaran Rakyat Sampit Reza Febrian Nur ; Direktur PT Semangat Mandiri Indonesia Doni ; dan Ketua DPW ISAA dan DPW APBMI Kalimantan Tengah Bambang Widjanarko. Apresiasi itu diberikan saat acara penutupan Posko Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Tahun ini, KSOP Sampit telah menyiapkan sejumlah strategi ebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Antara lain, akan meluncurkan inovasi melalui SI-JELAWAT (Sistem Jaringan Layanan dan Wadah Aspirasi Terpadu). Aplikasi ini sebagai media monitoring dan evaluasi pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel. “Prestasi gemilang ini baru tercapai pada Tahun 2025, maka agar kita pertahankan dan tingkatkan pada Tahun 2026,” tegas mantan KSOP Gresik ini. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi

Capaian Kinerja 2025, KSOP Kelas III Sampit Lampaui Target Nasional, PNBP Realisasi 135 % Selengkapnya