GRESIK,1minute.id – Layanan kesehatan di Kabupaten Gresik semakin merata. Kini, pasien rawat semakin tidak harus ke rumah sakit. Sebab, 29 dari 31 puskesmas atau 90 persen di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik bisa melayani rawat inap.
“Dulu masyarakat harus ke rumah sakit hanya untuk mendapatkan perawatan dasar. Sekarang 90 persen puskesmas sudah siap rawat inap. Target kita jelas, tinggal tiga puskesmas lagi dan kita targetkan 99% siap melayani rawat inap,” ujar Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat melaunching 8 puskesmas yang siap melayani rawat inap pada puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik pada Selasa, 2 Desember 2025.
Sebelumnya, sudah ada 21 puskesmas yang melayani rawat inap. Kini, tersisa tiga puskesmas yang belum melayani rawat inap dikarenakan luas lahan sempit dan persoalan lainnya. Tiga puskesmas itu, yakni Puskesmas Nelayan berada di Jalan Gubernur Suryo, Gresik ; Puskesmas Industri berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik ; dan Puskesmas Dadapkuning, Kecamatan Cerme.
Ia menambahkan, keberadaan layanan ini sangat krusial mengingat hampir seluruh masyarakat Gresik telah tercakup dalam kepesertaan BPJS. Dengan Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 100 persen, seluruh pembiayaan ditanggung BPJS sesuai regulasi.
“Bisa dikatakan, kalau punya KTP Gresik maka kesehatannya terjamin. Tidak semua orang mudah mendapatkan uang untuk berobat, apalagi tindakan medis besar. Karena itu pemerintah memastikan seluruh masyarakat memegang BPJS dan layanan kesehatan harus dekat, murah, dan mudah,” terang dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif.
Capaian ini menjadi puncak dari berbagai program strategis sektor kesehatan selama 2025. Berdasarkan laporan resmi Dinas Kesehatan Gresik, selain telah melaksanakan integrasi layanan primer di seluruh 32 puskesmas, serta peningkatan 8 puskesmas menjadi rawat inap, Dinkes Gresik juga melakukan penguatan 1.512 posyandu.
Dinkes juga telah melaksanakan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 244.118 sasaran, sistem e-rekam medis di seluruh puskesmas, penguatan Labkesmas, serta layanan ambulans dilengkapi GPS tracking. Layanan RSUD Gresik Sehati juga telah berjalan dan menjangkau masyarakat Gresik di wilayah selatan. Terkait TBC, Dinkes juga telah menemukan 2.935 kasus TBC dari 23.454 suspek sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit. (yad)
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerima penghargaan kategori kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Fiskal sedang. Di antaranya sektor penyerapan tenaga kerja dan sektor peningkatan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Penghargaan tersebut masing-masing diserahkan Menteri Tenaga Kerja Yassierli dan Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tempo Media Group di Hotel Borobudur Jakarta pada Senin malam, 1 Desember 2025.
“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Tentunya menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan program konkret kepada masyarakat,” ucap Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Gus Yani, sapaan akrab, Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, penghargaan yang diraih Kabupaten Gresik telah melalui proses penilaian yang independen dari tim yang kompeten dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan layanan kesehatan.
“Untuk penyerapan tenaga kerja dengan nilai 0,98 persen melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 0,35 persen. Sehingga menegaskan kemampuan Gresik dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik itu.
Ia menambahkan, salah satu yang harus terus dijaga adalah daya saing industri Kabupaten Gresik sebagai kota industri. “Kami akan komitmen dan konsisten menjaga iklim investasi, agar dapat bersaing di tingkat nasional bahkan internasional, dengan kemudahan perizinan dan nilai investasi yang semakin meningkat,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.
Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui berbagai program strategis. Ada Rumah Sakit Sehati di selatan Gresik, termasuk pembangunan fasilitas baru seperti Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu RSUD Ibnu Sina untuk pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Selain itu, Pemkab Gresik juga fokus pada peningkatan aksesibilitas di daerah terpencil seperti Pulau Bawean. Serta 29 dari 32 puskesmas di Kabupaten Gresik sekarang memiliki layanan rawat inap. Tidak hanya itu, masyarakat Kabupaten Gresik juga tercakup dalam Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 100 persen. “Program-program ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut tim penilai, Kabupaten Gresik dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yaitu 87,99 persen, serta layanan cek kesehatan gratis 98,98 persen. Seluruh puskesmas memiliki otonomi pengelolaan keuangan melebihi rata-rata 83,85 persen dan menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster di mana sudah sama dengan rata-rata kelompok yaitu 100 persen.
“Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi ini, dan kami akan lebih semangat dalam melayani masyarakat dan mewujudkan daya saing daerah yang menjadi harapan warga Kabupaten Gresik,” pungkasnya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan memulangkan anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Pemulangan anak yang terancam stateless alias tidak memiliki kewarganegaraan karena hasil pernikahan yang tidak tercatat oleh negara untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut.
“Pemulangan anak PMI untuk menyelamatkan masa depan anak. Ini kemanusiaan,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Semarang, Jawa Tengah pada akhir November 2025. Rencana pemulangan anak PMI telah mendapatkan restu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia.
“Setelah kami bawa pulang, mereka akan sekolah di Gresik. Bila yang pingin mondok juga bisa,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Gresik Zainul Arifin mengatakan, pemulangan anak PMI akan dilakukan dalam waktu dekat. “Tahun ini, ada anak PMI di Malaysia yang akan dipulangkan ke Gresik,” kata Zainul dikonfirmasi pada Selasa, 2 Desember 2025. Akan tetapi, mantan Camat Manyar itu, belum bisa memastikan kapan waktu pemulangan.
Informasi yang dihimpun, rencana pemulangan anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia asal Gresik akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal, pada Desember 2025 ada sebanyak enam anak PMI yang dipulangkan ke Gresik.
Anak tersebut masih berusia sekolah. Akan tetapi mereka tidak bisa belajar di lembaga pendidikan formal di Malaysia karena tidak memiliki kewarganegaraan alias stateless. Sebab, pernikahan orang tua mereka itu tidak dilakukan secara hukum negara.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani telah membentuk tim Ad Hoc untuk tugas kemanusiaan pemulangan anak Pekerja Migran Indonesia asal Gresik di negeri Jiran, Malaysia itu.
Pelaksanaan teknis tim.Ad Hoc Pemulangan Anak PMI asal Gresik, Rian Pramana Suwanda ketika dikonfirmasi membenarkan adanya tim tersebut. “Untuk pemulangan anak PMI ini, kami dibantu oleh komunitas Pekerja Migran Indonesia di Malaysia,” katanya. Saat ini, kata Rian, masih proses pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
“Ini tindak lanjut dari MoU dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia,” katanya dikonfirmasi pada Selasa, 2 Desember 2025. Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia pada Selasa, 14 Oktober 2025. MoU itu diteken oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia Hermono di Kantor KBRI Kuala Lumpur.
Kesepakatan ini menjadi langkah nyata Pemkab Gresik untuk memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik, terutama terkait identitas dan akses pendidikan. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menekankan bahwa inti dari MoU ini adalah memastikan anak-anak pekerja migran memiliki identitas hukum yang jelas.
“Anak-anak kita harus difasilitasi tentang asal usulnya. Jika salah satu orang tuanya warga Gresik, maka mereka berhak atas identitas yang lengkap. Tanpa dokumen, mereka akan menjadi stateless, tidak bisa sekolah, bahkan tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal pendidikan adalah jalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan,” tegas Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.
Menurutnya, tanpa identitas anak-anak tidak akan bisa mengenyam pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, sehingga cita-cita mereka bisa terhenti. “Kita ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya hanya karena status administratif. Orang tua mereka adalah pahlawan devisa, maka sudah menjadi tanggung jawab kita memberi perhatian penuh kepada anak-anak tersebut,” ujarnya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Sebanyak 18 anggota Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Gresik melaksanakan ibadah umrah pada Rabu lusa, 3 Desember 2025. Menjelang berangkat ke tanah suci, qori dan qoriah yang meraih juara pertama dan menjadi juara umum pada MTQ ke-31 Jawa Timur beberapa waktu itu pamintan ke kantor Bupati Gresik pada Senin, 1 Desember 2025.
Mereka ditemui oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman. Tiket umrah gratis itu, adalah reward dari Pemkab Gresik kepada mereka. Sedangkan, bagi qori dan qoriah peraih juara kedua, ketiga serta anggota kafilah lain mendapat bonus yang berbeda.
Enam peraih juara pertama MTQ itu, yakni, Nuriyah Islamiyah, Tilawah Golongan Tunanetra Putri ; Ahmad Nailul Faiz Arifin, (Fahm Al-Qur’an Putra) ; Ahmad Charis Al-Chasiib (Fahm Al-Qur’an Putra) ; Andika Rama Marqel (Fahm Al-Qur’an Putra) ; Sa’adatul Mukarromah (Khat Al-Qur’an Golongan Naskah Putri) dan Widdatul Layyinah (Khot Al-Qur’an Golongan Kontemporer Putri).
Wakil Bupati Asluchul Alif menyampaikan apresiasi sekaligus tiga pesan penting kepada para kafilah. “Pertama, saya mewakili Bupati Gresik mengucapkan selamat dan terima kasih. Apa yang pemerintah berikan adalah bagian dari ibadah dan bentuk penghormatan atas perjuangan panjenengan semua,” ujarnya.
“Kedua, kami berharap pada MTQ berikutnya tahun 2027, Gresik kembali menjadi juara umum,” lanjutnya. Dan, pesan ketiga, Wabup menekankan pentingnya mem-branding para juara agar memiliki nilai tambah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, para juara MTQ dapat diberdayakan sebagai qari dan qariah, pengajar, maupun artis dakwah. “Anak-anak yang juara ini harus kita dorong menjadi role model. Dengan branding yang tepat, prestasi MTQ bisa menjadi jalan memutus rantai kemiskinan. Para pembina juga kami harapkan bukan hanya mengejar piala, tetapi turut memfasilitasi para juara untuk meningkatkan ekonomi melalui jalur yang terstruktur,” tambahnya.
Kepala Bagian Kesra Setkab Gresik Muchammad Jusuf Ansyori, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah. “Selain reward umrah bagi juara pertama, pemerintah juga memberikan uang pembinaan kepada para peserta dan pendamping,” kata Jusuf Ansyori.
Berikut rincian penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Gresik kepada para kafilah yang telah mengharumkan nama Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik dalam ajang MTQ XXXI Jawa Timur itu ;
Pembina (12 orang) : Rp 32, 5 juta/ orang
Juara I (6 orang) : Rp 32,5 juta/ orang
Juara II (9 orang): Rp 12 juta/orang
Juara III (7 orang) : Rp 6 juta/orang
Harapan (10 orang): Rp 3 juta/orang, dan
Kafilah (24 orang): Rp 2 juta/orang
Ahmad Nailul Faiz Arifin, kafilah Gresik mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. “Alhamdulillah, kami mendapat juara pertama. Reward ini sangat berkesan bagi kami. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gresik,” ujar peraih medali emas kategori Fahm Al-Qur’an ini. (yad)
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik meraih penghargaan Badan Publik Kategori Menuju Informatif pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Award) 2025 di Bojonegoro pada Sabtu, 29 November 2025.
Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu menjadi penegasan komitmen Pemkab Gresik dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul yang menerima penghargaan tersebut. Pemkab Gresik memperoleh nilai 89,67 dan masuk dalam deretan kabupaten/kota dengan predikat Menuju Informatif.
KI Award merupakan puncak dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar setiap tahun. Proses monev mencakup verifikasi website, pengecekan kelengkapan dokumen, inovasi layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga wawancara klarifikasi oleh tim penilai.
Sekda Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah. “Kami bersyukur karena tahun sebelumnya Gresik belum berhasil meraih penghargaan ini. Tahun ini kita bisa naik ke kategori Menuju Informatif. Ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam layanan PPID dan komitmen seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan keterbukaan informasi publik akan terus dilanjutkan. “Target kami tahun depan jelas: naik dari Menuju Informatif menjadi Informatif. Kami akan memperkuat pembaruan informasi, menyempurnakan SOP layanan PPID, dan memastikan masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan,” tambahnya.
Dengan perolehan nilai 89,67, Kabupaten Gresik dinilai telah memenuhi sebagian besar indikator keterbukaan informasi, terutama terkait ketersediaan dokumen, konsistensi pembaruan informasi, serta respons PPID terhadap permohonan informasi. Pemkab Gresik menegaskan akan terus meningkatkan inovasi dan kualitas layanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani. (yad)
SEMARANG,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Robben Rico melakukan visitasi ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 Semarang pada Ahad, 30 November 2025.
Kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui pengelolaan SRT berlokasi di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produkvitas Kota Semarang ini, puluhan siswa sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pasalnya, dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan membangun gedung sekolah rakyat (SR) baru di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Gedung SR anyar yang modern itu diperuntukkan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap jenjang sekolah adalah tiga rombongan belajar atau rombel. Setiap rombel akan diisi 25 peserta didik. Jadi totalnya 225 siswa (SD, SMP dan SMA). Bila ditambah siswa kelas X Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 30 Gresik yang saat ini menempati eks gedung UPT SMP Negeri 30 Gresik di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu total menjadi 300 siswa.
Di gedung SR di bangun sebanyak 36 ruang kelas, asrama siswa putra, putri dan guru, laboratorium, masjid, kantin. Gedung SR akan dilengkapi fasilitas lapangan basket, mini soccer hingga ruang terbuka hijau (RTH). Semua fasilitas itu dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5 hektar dengan total luas bangunan mencapai 62.577 meter persegi.
DIALOG : Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyapa siswa SRT 45 Kota Semarang saat melakukan visitasi ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang pada Ahad, 30 November 2025 (Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kunjungan ini dalam rangka mempelajari program, maupun pengelolaan SRT 45 Semarang yang dinilai berhasil. Sekolah ini merupakan inisiatif pemerintah yang berada di bawah kewenangan operasional Kemensos, dengan fokus untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama yang setara SD/SMP/SMA bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Dari visitasi ini kita belajar bagaimana problem dan cara mengatasi Sekolah Rakyat Terintegrasi yang menampung siswa SD dan SMA, kemudian program serupa dapat direplikasi atau diterapkan di Kabupaten Gresik, dengan harapan dapat membantu pengentasan kemiskinan secara terpadu melalui pendidikan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani.
Orang nomor satu di Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik itu didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Gresik serta wartawan. Rombongan disambut oleh Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, Kepala SRT 45 Kota Semarang Ridho Irwanto serta siswa setempat.
JEMPOL SISWA SRT 45 Semarang : Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyapa siswa SRT 45 Kota Semarang saat melakukan visitasi ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang pada Ahad, 30 November 2025 (Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Gresik akan dibangun di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu. Fasilitas pendidikan ini akan dilengkapi secara terpadu mulai dari tempat belajar, olahraga hingga ruang terbuka hijau.
“Berdiri di atas lahan lebih dari 5 hektare dengan total luas bangunan 62.577 meter persegi, SR Gresik bakal dilengkapi sederet fasilitas pendidikan modern. Di dalamnya terdapat 26 jenis bangunan, termasuk 36 ruang kelas, laboratorium, dan klinik. Termasuk gedung olahraga lengkap dengan lapangan badminton, basket, mini soccer, dan jogging track,” terang mantan Ketua DPRD Gresik itu.
Dikatakan, SRT 45 Semarang sendiri merupakan program inisiatif yang menyediakan fasilitas lengkap, termasuk asrama, ruang kelas, laboratorium, laptop untuk guru dan siswa, dengan kurikulum yang mengintegrasikan akademik, karakter kebangsaan, dan pendidikan vokasi. Keberhasilan implementasi dan fasilitas lengkap di SRT 45 Semarang menjadi inspirasi bagi Bupati Fandi Akhmad Yani untuk menerapkan standar serupa dan meningkatkan fasilitas di sekolah rakyat di Kabupaten Gresik.
Sekolah berasrama atau Boarding School di SRT 45 Kota Semarang mendidik dan merawat anak-anak dibawah garis kemiskinan. “Ternyata campur siswa SD, disini anak-anak SMA membantu anak SD belajar. Tumbuh rasa kebersamaan. Kalau kami tidak kesini (SRT 45 Kota Semarang) tidak mengetahuinya,” ujarnya.
“Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Melalui kunjungan ini kami berharap dapat membawa praktik-praktik baik dari SR 45 Semarang untuk direplikasi, disesuaikan, dan dikembangkan sesuai dengan karakter masyarakat Kabupaten Gresik,” imbuhnya.
Ia melanjutkan SRT 45 Semarang merupakan program inisiatif yang menyediakan fasilitas lengkap, termasuk asrama, ruang kelas, laboratorium, laptop untuk guru dan siswa, dengan kurikulum yang mengintegrasikan akademik, karakter kebangsaan, dan pendidikan vokasi. Keberhasilan implementasi dan fasilitas lengkap di SRT 45 Semarang menjadi inspirasi bagi Bupati Fandi Akhmad Yani untuk menerapkan standar serupa dan meningkatkan fasilitas di sekolah rakyat di Kabupaten Gresik.
“Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Melalui kunjungan ini kami berharap dapat membawa praktik-praktik baik dari SR 45 Semarang untuk direplikasi, disesuaikan, dan dikembangkan sesuai dengan karakter masyarakat Kabupaten Gresik,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya itu.
Dirjen Kementerian Sosial RI Robben Rico didampingi Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin melakukan visitasi bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani ke SRT 45 Kota Semarang pada Ahad, 30 November 2025 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Di tempat sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico, menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata inklusi pendidikan bagi masyarakat yang selama ini tidak tersentuh layanan pendidikan formal.
Robben menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya menawarkan jalur pendidikan alternatif, tetapi juga membuka ruang pemulihan sosial bagi warga. Menurutnya, banyak peserta yang sebelumnya kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak memiliki arah hidup, kini mulai berani bermimpi. “Program ini memberi kesempatan kepada mereka yang dulu tidak pernah membayangkan bisa menjadi guru, direktur, atau profesional. Sekolah Rakyat membuat harapan itu hidup kembali. Semoga kelak yang bisa menjadi Bupati ” ujarnya.
Menurut Robben, ada tiga prinsip utama yang harus dijalankan oleh sekolah rakyat: pertama, memuliakan orang kecil; kedua, menjangkau mereka yang belum terjangkau pendidikan; dan ketiga, memungkinkan hal yang tampaknya mustahil. “Lulusan sekolah rakyat bukan hanya pintar, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan terampil. Selain itu, Kemensos juga menyediakan 2.600 beasiswa bagi siswa-siswi Sekolah Rakyat,” ujar Robben.
Robben mengungkapkan bahwa awalnya banyak kabupaten/kota yang kurang peduli dengan pendirian sekolah rakyat. Kini kesadaran tentang pentingnya program ini semakin berkembang, khususnya untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.
“Saat ini terdapat 13.864 anak usia 7–12 tahun di Jawa Tengah dan 23.041 anak di Jawa Timur yang belum mengenyam pendidikan. Keberadaan sekolah rakyat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan akses bagi semua lapisan masyarakat,” tandasnya. (yad/adv)
GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani buka suara terkait kabar mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.
Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten tidak akan melakukan mutasi pegawai. Struktural maupun fungsional. “Tahun ini, tidak ada mutasi,” tegasnya pada Sabtu malam, 29 November 2025.
Namun, ia melanjutkan, pihaknya akan melakukan pengisian kepala sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Gresik. Pengisian jabatan Kepala Sekolah itu, berdasarkan Surat Edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam surat Edaran Bersama tersebut, pemerintah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan pengangkatan kepala sekolah definitif dan mengatasi masalah Pelaksana Tugas (Plt) deadlinenya, 31 Desember 2025.
“Tahun ini, tidak ada mutasi. Hanya pengisian kepala SD dan SMP,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Bupati Fandi Akhmad Yani. Pengisian jabatan kepala sekolah ini, Pemkab Gresik, menggunakan metode talenta. Sistem talenta di Kabupaten Gresik, terbaik ketiga secara nasional.
Selain talenta, imbuhnya, menggunakan uji kompetensi. “Saya jamin tidak ada titip-titipan,” tegasnya. Informasi yang dihimpun uji kompetensi calon kepala sekolah, SD dan SMP, Pemkab Gresik menggandeng Universitas Gresik (Ungres). Proses uji kompetensi telah telah kelar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik S.Hariyanto mengatakan, sebanyak 72 sekolah jenjang SD dan SMP kosong. Posisi itu ditempati oleh Pelaksana Tugas (Plt). “Akhir Desember 2025, masa jabatan Plt akan berakhir. Sehingga harus diisi kepala sekolah definitif,” ujar S.Hariyanto ditemui di sela studi tiru Sekolah Rakyat Integrasi 45 Kota Semarang pada Ahad, 30 November 2025.
Selain pengisian jabatan Kepala Sekolah definitif, imbuhnya, akan dilakukan penyegaran kepala sekolah lainnya. “Tapi, mayoritas nanti, pengisian jabatan kepala sekolah yang definitif,” tegasnya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat peran UMKM dalam ekosistem industri melalui kegiatan Business Matching dan Inkubasi Bisnis pada Jumat, 28 November 2025.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan UMKM harus menjadi bagian pertumbuhan industri dan tidak menjadi penonton. Program Business Matching dan Inkubasi Bisnis menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk terhubung langsung dengan perusahaan dan kawasan industri di Gresik.
Gresik merupakan tempat yang tepat bagi investasi dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan UMKM. Produk UMKM Gresik tidak kalah dengan daerah lain. “Saya pernah sampaikan, tidak ada industri yang tumbuh di tengah masyarakat yang gagal. Saat ini Kabupaten Gresik menjadi tempat investasi yang cocok, karena kolaborasi yang hebat antara pemerintah dan industri serta berdampak konkrit ke UMKM kita,” tegas mantan Ketua DPRD Gresik itu.
Ia menambahkan bahwa komitmen bersama antara perusahaan dan UMKM harus dibangun agar pelaku usaha lokal mampu terlibat dalam rantai pasok industri. “Goal-nya adalah mengakselerasi masyarakat penerima bantuan sosial untuk naik secara ekonomi melalui UMKM yang maju dan mandiri,” ujarnya.
Dukungan industri disampaikan oleh Direktur Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Agung P. Guritno, yang menilai bahwa UMKM telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian Gresik. Menurutnya, kolaborasi antara pelaku UMKM dan industri menjadi penting untuk perkembangan usaha.
“Kegiatan ini punya peran besar dalam menghubungkan UMKM dengan perusahaan dan kawasan industri. Kemajuan industri dan UMKM harus selaras,” kata Agung. Ia menegaskan kesiapan kawasan industri, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE] untuk mendukung forum semacam ini dan meyakini UMKM Gresik memiliki potensi besar.
Sementara itu, Kepala Diskoperindag Gresik Darmawan, melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian program inkubasi bisnis yang menjadi bagian dari upaya Pemkab Gresik meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku UMKM. Kegiatan ini diikuti 30 pelaku usaha yang telah melalui seleksi dan pendampingan, terdiri dari 10 pengusaha batik, 9 usaha konveksi, dan 11 pengusaha makanan-minuman.
“Selama program inkubasi berlangsung, peserta menerima materi strategis seperti legalitas usaha, branding, digital marketing, strategi produksi, kesiapan packaging, hingga penguatan model bisnis. Mereka juga menjalani proses coaching untuk memastikan kesiapan memasuki pasar yang lebih besar,” jelas Darmawan.
Darmawan berharap kegiatan ini mampu menghadirkan kolaborasi konkret antara pelaku UMKM dan perusahaan, serta membuka peluang pasar baru yang berkelanjutan. “Ini bukan hanya tentang transaksi bisnis, tetapi membangun jaringan kemitraan ekonomi daerah yang lebih kuat,” tutupnya. (yad)
GRESIK, 1minute.id – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik terus mendorong perusahaan, dunia usaha untuk peduli kepada pekerja sekitar. Caranya, mendaftarkan pekerja rentan sekitar mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program anyar “Ayo Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda” atau SERTAKAN untuk menghindari terjadinya kemiskinan ekstrem bagi pekerja rentan. Pekerja informal, antara lain, Asisten Rumah Tangga, sopir, tukang kebun atau pengurus tempat ibadah.
Jamiman perlindungan Ketenagakerjaan, antara lain, Jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Premi “hanya” Rp 16.800 per bulan atau Rp 210. 000 per tahun.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Bunyamin Najmi menegaskan, pentingnya pekerja non formal untuk ikut serta sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Menurutnya, keikutsertaan tersebut akan memastikan keluarga pekerja tetap mendapat manfaat perlindungan, terutama jika terjadi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
“Kita tidak tahu kapan insiden itu terjadi. Tapi kalau sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, pekerja tidak perlu khawatir karena seluruh manfaat sudah dijamin, mulai dari perawatan hingga santunan kepada ahli waris,” ujar Bunyamin dalam Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan kepada wartawan pada Kamis, 27 November 2025.
“Kami terus mendorong pekerja non-formal memanfaatkan jaminan perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan perlindungan ini, kebutuhan keluarga serta pendidikan anak tetap dapat terjamin ketika risiko terjadi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Gresik, Den Imam D.P, menambahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sebenarnya sudah memberikan perlindungan kepada sekitar 8.600 pekerja rentan bidang transportasi. Antara lain, tukang ojek pangkalan, sopir, tukang becak, pengemudi delman, serta pekerja di sektor keagamaan.
Bila dibandingkan dengan jumlah pekerja rentan di Kota Industri, julukan lain, Kabupaten Gresik. Data BPJS Ketenagakerjaan, dari 715.619 angkatan kerja, terdapat sebanyak 553.977 pekerja non-ASN dan non-TNI/Polri. Rinciannya, pekerja penerima upah (PU) yang masih belum terdaftar tercatat 141.469 orang. Lalu di sektor pekerja bukan penerima upah (BPU) sebanyak 143.066 orang belum terdaftar.
“Untuk kategori BPU yang terlindungi sekitar 21% atau 36.652 peserta,” tegas Den Imam. Sektor informal termasuk kelompok dengan tingkat risiko tinggi, namun kepesertaannya masih rendah. Misalkan petani, pedagang, nelayan, pengemudi ojek dan sopir harian. Kemudian pekerja serabutan, pekerja rumah tangga, usaha mikro dan perorangan lainnya.
BPJS Ketenagakerjaan menilai bahwa perlindungan jaminan sosial untuk kelompok ini harus terus dipercepat, agar tidak banyak keluarga jatuh miskin ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
BPJS Ketenagakerjaan pun menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sosialisasi ke berbagai instansi, komunitas pekerja, dan elemen masyarakat. Juga mendorong Pemkab Gresik untuk kembali memperluas dukungan terhadap kelompok rentan, agar Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) bisa tercapai lebih cepat. Dari total 715.619 penduduk angkatan kerja ber-KTP Gresik, capaian UCJ sebesar 40,82% per 26 November 2025. Target BPJS Ketenagakerjaan 52,69%, atau kekurangan sekitar 84.960 peserta.
“Kami terus bersinergi dengan Pemda Gresik agar semakin banyak pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Ini penting, bukan hanya untuk keselamatan pekerja, tapi juga mendukung penurunan kemiskinan ekstrem di daerah,” katanya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Seminar Nasional yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 27 November 2025. Seminar dengan tema “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana”, bekerja sama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya.
Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari unsur advokat, akademisi, kejaksaan, kehakiman, hingga praktisi hukum menghadirkan keynote speaker Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan yang juga ketua DPP Peradi Otto Hasibuan.
Dalam sambutannya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan tamu undangan,” ujarnya. Ia berharap seminar ini menjadi ruang diskusi produktif bagi seluruh peserta.
Otto Hasibuan menjelaskan bahwa seminar ini penting untuk menyosialisasikan KUHP baru kepada masyarakat luas. “Seminar ini menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan KUHP baru secara tepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa KUHP baru akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mendatang. Otto menekankan pentingnya pemahaman yang benar agar implementasinya tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. KUHP baru menempatkan pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pemulihan keadilan. Prinsip individualisasi pidana dan konsep ultimum remedium juga menjadi landasan penting dalam penegakan hukum pidana.
Sementara itu, Ketua DPC Peradi Gresik Kukuh Purnomo Budi menyampaikan dukungan bagi Pemkab Gresik. “Kami siap membantu pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang mencerminkan local wisdom masyarakat Gresik agar selaras dengan pembaruan KUHP,” ujarnya.
Melalui seminar ini, seluruh pihak berharap mampu memperkuat kesiapan dalam menghadapi pemberlakuan KUHP baru. Acara ini juga diharapkan memperkuat koordinasi penegak hukum menuju sistem yang modern dan humanis. (yad)
