Dana Desa Turun, Wabup Gresik Minta Desa Kreatif Kelola BUMDes dan Aset

GRESIK, 1minute.id – BPKP Perwakilan Jawa Timur menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik pada Senin, 12 Oktober 2026.

Workshop dihadiri Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. Kegiatan ini menjadi ikhtiar mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Ketua Panitia Sigit Sulistiyo Hadi mengatakan, workshop bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Peserta terdiri dari camat, kepala desa, perangkat desa, serta SKPD terkait seperti Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, DPUTR, DCKPKP, dan Diskopumperindag.

Wabup Alif menyoroti penurunan alokasi Dana Desa pada 2026. Di Gresik, penyaluran Dana Desa telah mencapai 100 persen senilai Rp 108.375.764.000. Sementara ADD stabil di kisaran Rp 172 miliar dan bagi hasil pajak meningkat menjadi Rp 147 miliar.

“Meskipun Dana Desa 2026 turun dengan penyaluran sudah 100 persen senilai Rp108,37 miliar, kita bersyukur ADD tetap stabil dan bagi hasil pajak justru meningkat menjadi Rp147 miliar,” ujar dokter Alif.

Per 8 Oktober 2026, pendapatan APBDes tercatat Rp 330 miliar dan belanja Rp 267 miliar. Realisasi masih berpotensi berubah hingga akhir tahun.

Alif menegaskan, kondisi tersebut menuntut desa lebih kreatif menggali pendapatan asli desa. “Dengan berkurangnya dana transfer, desa harus mampu mengandalkan kreativitas dalam mengelola potensi, aset, dan BUMDes. Kemandirian desa perlu terus diperkuat,” tegasnya.

Untuk transparansi, seluruh desa di Gresik telah menggunakan Siskeudes. Hingga 8 Oktober 2026, transaksi nontunai melalui Siskeudes CMS Link tercatat 17.460 transaksi dengan tingkat keberhasilan 99,9 persen.

Gresik telah mencapai status 100 persen desa mandiri berdasarkan indeks desa. Capaian itu perlu diimbangi penguatan ekonomi.

Salah satu contoh adalah BUMDesa Cipta Sejahtera Desa Yosowilangun yang meraih Terbaik I Lomba BUM Desa Tingkat Jatim 2025 dan Juara II Tingkat Nasional.

“Status 100 persen desa mandiri harus diimbangi penguatan ekonomi. Keberhasilan BUMDesa Yosowilangun harus menjadi inspirasi desa lain,” ujarnya.

Yosowilangun juga ditetapkan sebagai calon percontohan desa antikorupsi pertama dari Gresik berdasarkan penilaian KPK dan Inspektorat Jatim pada 27 Juli 2026.

Workshop menghadirkan materi strategis tentang pengawasan DPR RI terhadap UU Desa, akselerasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mekanisme penyaluran Dana Desa dari Kanwil DJPb Jatim, serta pengawalan akuntabilitas oleh BPKP. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi

Selengkapnya

Home / Hukum & Kriminal

Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi, Rusdiyanto Ngaku Kades Jabatan Politis

Rabu, 24 Agustus 2022 - 19:19Rabu, 24 Agustus 2022 - 19:20 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Tim penyidik seksi pidana khusus (Pidsus) Kejari Gresik menetapkan Rusdiyanto sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) pada Rabu, 24 Agustus 2022. Rusdiyanto ada Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Audit Inspektorat Pemkab Gresik menemukan adanya indikasi kerugian negara Rp 270 juta. Kerugian negara ratusan juta selama 3 tahun. Periode 2016, 2017 dan 2018. Bagaimana reaksi Rusdiyanto?

Rusdiyanto ketika dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan pemberitahuan terkait penetapan status sebagai tersangka. “Penetapan jam berapa,”tanya Rusdiyanto ketika dikonfirmasi melalui selulernya pada Rabu malam, 24 Agustus 2022. Namun, Rusdi-panggilan-Rusdiyanto mengaku pasrah terkait perkara yang sedang membelitnya.

Sebab, jabatan kepala desa adalah jabatan politis. “Kades itu jabatan politis,”katanya tanpa menjelaskan detailnya. Selain itu, Rusdi juga belum memiliki rencana menunjuk pengacara mendampingi dalam proses penyidikan hingga persidangan nanti. “Saya belum tahu,”katanya.

Seperti diberitakan Kejari Gresik menaikkan status Rusdiyanto dari saksi menjadi tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Romoo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. ADD periode 2016, 2017 dan 2018. Penetapan tersangka berdasarkan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik No. PRINT 03/M.5.27/FD.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022. “Tersangka penyalahgunaan anggaran desa periode 2016 sampai 2018,”kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin N Wanda didampingi Kasi Intelijen Kejari Gresik Deni Niswansyah kepada wartawan pada Rabu, 24 Agustus 2022.

“Tersangka berinisis R. Kades Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,”imbuhnya. Penyelidikan dugaan korupsi penyalagunaan anggaran Dana desa (ADD) Romoo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dilakukan awal Januari 2022. Korp Adhyaksa menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan penyelewengan ADD selama 3 tahun. Periode 2016, 2017 dan 2018.

Sejumlah orang telah dimintai keterangan. Kejaksaan juga melakukan cek lokasi pekerjaan yang ada di desa tersebut. Hasil penyelidikan dan pengecekan pekerjaan ada indikasi kuat ada penyelewengan anggaran. Kejaksaan kemudian meminta inspektorat melakukan audit. Pada Juni 2022, hasil audit selesai.

Audit Inpektorat Pemkab Gresik didapatkan bahwa selama kurun 3 tahun, ada kerugian negara dari pengelolahan ADD sebesar Rp. 270 juta. (yad)

Selengkapnya

Berita / Hukum & Kriminal

Perkara Dugaan Korupsi ADD Kades Dooro Segera Disidangkan

Selasa, 16 Maret 2021 - 12:09Selasa, 16 Maret 2021 - 12:09 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Perkara dugaan tindak pidana korupsi alokasi dana desa (ADD) yang membelit Mat Ja’i segera disidangkan. Kejaksaan Negeri telah melimpahkan berkas perkara Kades Dooro, Kecamatan Cerme, Gresik itu, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa, 16 Maret 2021.

“Hari ini berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mat Ja’i telah kami limpahkan ke PN Tipikor,”kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Dymas Adji Wibowo.

Dengan dilimpahkannya berkas ke PN Tipikor kewenangan status penahanan tersangka saat ini ada PN Tipikor. Tidak hanya itu, yang harus digaris bawahi meskipun tersangka telah mengembalikan kerugian negara, perkara tindak pidana korupsi ini terus dilanjutkan sampai proses persidangan.

“Kami masih menunggu jadwal dari PN Tipikor kapan agenda sidang pertama dilaksanakan. Sementara terkait status penahanan tersangka yang saat ini menjadi tahanan kota sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Tipikor,”jelasnya.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menetapkan Kades Dooro Mat Ja’i sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran desa periode 2015 – 2017. Total dari hasil audit ada kerugian negara sebesar Rp. 253 juta. Mat Ja’i mengembalikan uang kerugian negara (*)

Selengkapnya