BRI Sinergi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk Peningkatan Layanan Perbankan

JAKARTA,1minute.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Sinergi strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN  Haryomo Dwi Putranto, dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah. Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

“Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN,” jelas Agus.

QLOLA merupakan fitur yang dapat digunakan untuk melakukan pendebetan sejumlah dana dari rekening tertagih, baik secara terjadwal maupun langsung atau real-time. Pendebetan dapat dilakukan sesuai dengan surat perintah bayar yang telah disepakati, serta ketentuan yang berlaku di BRI.

BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah. Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara,  Haryomo Dwi Putranto, menambahkan bahwa kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis. “Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan,” ungkapnya. (yad)

BRI Sinergi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk Peningkatan Layanan Perbankan Selengkapnya

BKN Resmi Menunda Jadwal Pendaftaran CASN dan PPPK

GRESIK, 1minute.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi menunda pendaftaran CPNS dan PPPK yang semula dijadwalkan mulai pada Senin, 31 Mei 2021.

Dalam akun resmi @bkngoidofficial ada tiga slide surat dari BKN terkait penundaan pendafraran calon aparatur sipil  negara (CASN) dan PPPK 2021. Dalam surat tertanggal 28 Mei 2021 ada delapan poin yang melatarbelakangi penundaan pendaftaran CASN dan PPPK 2021. Tujuh poin terkait teknis dan pembiayaan seleksi bagi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK 2021.

Antara lain, poin kedua berbunyi Seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 dibebankan pada Anggaran Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Poin keempat, setiap instansi pusat dan daerah wajib membentuk tim panitia seleksi pengadaan instansi, petugas verifikasi, petunjuk teknis verifikasi, petugas help desk instansi dan pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi instansi masing-masing.

Sedangkan, satu poin lainnya terkait penyempurnaan formasi untuk non guru dan PPPK guru 2021 itu ada di poin terakhir yakni delapan. 

SURAT BKN : Badan Kepegawaian Negara resmi menunda pendaftaran penerimaan CASN dan PPPK yang semula di jadwalkan mulai 31 Mei 2021 (tangkapan layar @bkngoidofficial)

Bunyinya begini, mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non guru dan PPPK guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut.

“Sekarang masih tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi, makanya jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut,”kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dikutip dari JPNN.com pada Sabtu, 29 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 828 tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 membuka lowongan 2.272 formasi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tahun 2021. 

Rinciannya, 1.715 tenaga guru ; 465 tenaga kesehatan dan 92 tenaga teknis. SK 828 itu sempat viral di media sosial. Sejumlah guru yang ditemui 1minute.id  mengaku ada sejumlah kejanggalan penentuan formasi untuk PPPK guru. Guru yang enggan disebut identitasnya itu menengarai pengusulan formasi tidak berdasarkan dapodik (data pokok pendidikan) atau sistem pendataan skala nasional yang terpadu. 

“Ada sekolah yang kekurangan guru mapel tidak masuk dalam formasi. Ada sekolah formasi melebihi kebutuhan gurunya di sekolah,”katanya. Sayangnya, Kepala BKD Gresik Nadlif belum bisa dikonfirmasi. (yad)

BKN Resmi Menunda Jadwal Pendaftaran CASN dan PPPK Selengkapnya