Tag: Dinkes Gresik
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus pembenahan sistem pendataan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi menjadi dasar penyusunan program kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal karena memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada di angka 28,8 persen, sementara target hingga Desember sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaian telah mencapai sekitar 57 persen.

Wabup Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan persoalan sistem dan entri data yang masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan PKG. “Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.

Selain persoalan sistem, Wabup Alif menekankan pentingnya memperbaiki proses pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. “Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.

Ia kemudian meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran sekaligus hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, data tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Hasil PKG harus memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Wabup juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi saat mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. “Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta hasil evaluasi PKG nantinya diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program kesehatan tidak sekadar mengulang pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan melalui pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Namun, masih diperlukan percepatan dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait. “Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan. Selain persoalan sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri pada sejumlah aplikasi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan dan akses layanan kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya komitmen seluruh pihak dalam menjaga tata kelola program agar tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, pencegahan kecurangan (fraud) menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat JKN bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka koordinasi pencegahan dan penanggulangan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 6 Agustus 2026.

“Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” harapnya. 

Dikatakan, keberhasilan Kabupaten Gresik dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Gresik dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat melalui skema peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU dan BP Pemda) dengan kebijakan tersebut, Pemkab Gresik hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. 

PBPU dan BP Pemerintah Daerah adalah segmen kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN) di mana warganya didaftarkan dan iuran bulanannya dibayarkan penuh oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program jaminan kesehatan nasional, sebagai salah satu instrumen utama dalam memjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,” ungkap dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

“Komitmen pemerintah tidak berhenti pada perluasan kepesertaan dan penyediaan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola dalam program JKN dimanfaatkan secara tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, Pemkab Gresik menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan Fraud dalam penyelenggaraan program JKN. Menurut Wabup Alif, pencegahan Fraud bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS kesehatan atau Dinas Kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga seluruh tenaga kesehatan. 

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan,  peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan serta membangun budaya integritas di seluruh fasilitas  pelayanan kesehatan,” ujarnya. 

Wabup Alif mengajak seluruh rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dan seluruh mitra penyelenggara program JKN di seluruhKabupaten Gresik untuk menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan  pelayanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” pungkasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

Menurutnya, pencegahan Fraud merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penyelenggaraan program JKN. 

Pihaknya menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan Fraud, memperkuat koordinasi antar Faskes dengan BPJS kesehatan. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi untuk membangun komitmem bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas mengutamakan mutu  pelayanan serta keselamatan pasien kepada masyarakat. 

“Peserta kegiatan terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, klinik, serta pengelola program JKN di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Yunti Fitriani, Direktur rumah sakit, Kepala Puskesmas, dan ketua ASKLIN (Asosiasi Klinik Indonesia) se Kabupaten Gresik, serta jajaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Cuaca Buruk, Ini Skenario Dinkes Gresik untuk Distribusi Logistik Kesehatan ke Pulau Bawean 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Cuaca buruk masih terjadi di perairan Gresik-Pulau Bawean. Moda transportasi laut mandek sepekan terakhir. Akibatnya, distribusi logistik kesehatan pun terancam terganggu. 

Manajemen RSUD Umar Mas’ud, Pulau Bawean meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, termasuk memastikan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat memperoleh layanan kesehatan.

Pada Sabtu, 1 Agustus 2026, seorang pasien dirujuk dari RSUD Umar Mas’ud Bawean ke RSUD Ibnu Sina Gresik dengan pendampingan tenaga perawat hingga tiba di rumah sakit tujuan. Rujukan dilakukan karena kondisi pasien masih mengalami sesak napas dan memerlukan pemeriksaan serta penanganan medis lanjutan. Pada saat yang sama, stok oksigen medis di RSUD Umar Mas’ud mulai menipis akibat terhambatnya distribusi logistik kesehatan dari daratan.

Sebelum proses rujukan dilakukan, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan keluarga pasien dan menjelaskan kondisi medis serta pilihan transportasi yang tersedia. Namun, seluruh layanan kapal menuju Bawean tidak beroperasi akibat cuaca buruk, sementara tiket penerbangan perintis telah habis hingga 7 Agustus 2026. Dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan medis yang bersifat segera, keluarga pasien memutuskan menggunakan pesawat sewaan agar pasien dapat segera dirujuk ke RSUD Ibnu Sina Gresik.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik drg. Setyo Susilo, menjelaskan bahwa terhambatnya distribusi logistik kesehatan merupakan dampak langsung dari cuaca buruk yang menyebabkan kapal pengangkut tidak dapat beroperasi.

“Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menjadi kendala utama dalam distribusi logistik kesehatan ke Bawean. Selama periode 28 Juli hingga 4 Agustus, kapal menuju Bawean tidak beroperasi akibat cuaca buruk sehingga pengiriman logistik kesehatan, termasuk oksigen medis, tidak dapat dilakukan. Saat stok oksigen di RSUD Umar Mas’ud mulai menipis pada 1 hingga 3 Agustus, kami langsung menyiapkan pengiriman darurat sebanyak 40 tabung oksigen. Kami berharap kondisi cuaca membaik dalam satu hingga dua hari ke depan agar distribusi dapat segera dilakukan,” ujar Setyo.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Gresik telah menyiapkan 40 tabung oksigen untuk pengiriman darurat. Selain itu, sebanyak 80 tabung oksigen juga disiapkan sebagai pasokan lanjutan yang akan diberangkatkan segera setelah kapal barang kembali beroperasi.

Selama ini, distribusi oksigen menuju Bawean dilakukan melalui kapal barang dari Pelabuhan Sidayu menuju Pelabuhan Bawean dan telah berjalan lancar selama bertahun-tahun. Namun, cuaca ekstrem yang mengakibatkan terhentinya aktivitas pelayaran menyebabkan distribusi logistik kesehatan ikut terdampak.

Untuk mempercepat penyaluran logistik kesehatan, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan  Gresik, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Palabuhan (KSOP) Gresik 

serta pihak terkait di Paciran dan Lamongan. Apabila kondisi cuaca buruk berlangsung lebih lama, Dinas Kesehatan juga menyiapkan alternatif distribusi dengan berkoordinasi bersama Koarmada II untuk membantu pengiriman gas medis menuju Bawean.

Selain jalur laut, Dinas Kesehatan turut mengkaji kemungkinan distribusi melalui jalur udara. Namun, keterbatasan kapasitas angkut pesawat perintis serta adanya prosedur khusus dalam pengangkutan tabung oksigen menjadikan jalur laut tetap sebagai pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan oksigen medis di RSUD Umar Mas’ud Bawean.

Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk semakin memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pengadaan oxygen generator di RSUD Umar Mas’ud Bawean. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan oksigen medis rumah sakit sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari daratan dapat dikurangi.

“Bawean memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan sistem logistik kesehatan yang kuat. Karena itu, kami terus menyiapkan berbagai langkah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap terjamin meskipun menghadapi tantangan cuaca,” pungkas Setyo. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Cuaca Buruk, Ini Skenario Dinkes Gresik untuk Distribusi Logistik Kesehatan ke Pulau Bawean  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Satpol PP Gresik Razia Warung, Puluhan Pramusaji dan Pengelola Jalani Tes Narkoba dan HIV

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik menggelar razia warung kopi pada Sabtu hingga Minggu, 25-26 Juli 2026. Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) melibatkan 100 personel sebagai upaya upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. 

Razia gabungan yang melibatkan Pol PP ; Polres Gresik; Kodim 0817/Gresik ; Garnisun ; Subdenpom / CPM, BNNK Gresik dan  Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik ini dipimpin oleh Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga. Puluhan pengelola kafe, warung kopi (warkop) dan warung pangku alias warung remang-remang yang terjaring razia langsung menjalani tes narkoba dan HIV. 

Razia  di mulai Sabtu, 25 Juli 2026 dan berakibat pada Minggu, 26 Juli 2026 pukul 01.30 WIB menyasar lima titik, yakni Jalan Noto Prayitno; Jalan Siti Fatimah binti Maimun ; Jalan. Karangkiring, Kecamatan Kebomas; Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dan sepanjang Jalan nasional Jalan Raya Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan. 

Hasilnya? Sebanyak 10 pemilik atau pengelola dan 40 pramusaji terjaring razia skala besar ini. “Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada para pengelola dan penjaga kafe agar senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk jam operasional serta menjaga ketenteraman lingkungan sekitar,” ujar Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga pada Minggu, 26 Juli 2026.

Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif pemerintah daerah untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Dalam kegiatan ini, tim gabungan menyasar lima titik yang menjadi lokasi aktivitas kafe, yakni di Jalan Noto Prayitno, Jalan Siti Fatimah Binti Maimun, Jalan Karangkiring, kawasan Betiring, dan Jalan Raya Duduksampeyan.

Selama operasi berlangsung, petugas melakukan tes narkoba dan tes HIV terhadap 10 pemilik warung serta 40 penjaga warung atau kafe. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini sekaligus mendukung terciptanya lingkungan usaha yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Para pengelola maupun penjaga kafe diberikan edukasi mengenai pentingnya menaati peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, petugas memberikan teguran sesuai prosedur dan melakukan tindakan penertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, operasi cipta kondisi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, terutama pada malam hari. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan sekaligus menciptakan iklim usaha yang tertib dan bertanggung jawab.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap terwujud lingkungan yang semakin aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Kami juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga ketenteraman umum dengan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Satpol PP Gresik Razia Warung, Puluhan Pramusaji dan Pengelola Jalani Tes Narkoba dan HIV Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Memasuki Tahun Kedua Operasional RSGS, BOR 83 Persen, 51 Tindakan Operasi 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau RSGS memasuki tahun kedua pada 2026. Pada tahun pertama beroperasi rumah sakit yang berada di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik itu menunjukkan tren pertumbuhan layanan yang konsisten.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif meninjau progres rumah sakit tersebut bersama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes)  Gresik dr. Mukhibatul Khusnah pada  Selasa, 24 Februari 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi sekaligus penguatan layanan kesehatan daerah.

Dalam arahannya, Wabup Asluchul Alif menegaskan bahwa capaian satu tahun ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan RSUD Gresik Sehati ke depan. “Setahun ini kita melihat progres yang nyata. Dari fase awal dengan jumlah pasien yang masih sangat terbatas, sekarang grafik kunjungan terus meningkat. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Tugas kita memastikan penguatan dilakukan secara terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah pasien harus diikuti dengan perencanaan SDM yang matang, penguatan fasilitas, serta tata kelola keuangan yang sehat, terutama setelah rumah sakit resmi menerapkan pola pengelolaan BLUD pada 2026. 

Menurutnya, beberapa langkah penguatan yang akan dilakukan meliputi penambahan tenaga kesehatan secara bertahap berbasis proyeksi kenaikan pasien, percepatan pengisian tenaga penunjang medis seperti radiografer dan dokter spesialis radiologi, optimalisasi ruang rawat inap, serta penguatan sistem informasi rumah sakit melalui pembaruan SIMGOS dan penambahan kapasitas server.

“Rumah sakit ini harus tumbuh dengan perencanaan yang benar. SDM ditambah sesuai kebutuhan riil. Fasilitas diperkuat bertahap. Yang terpenting, kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” tegas dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Sementara itu, Direktur RSUD Gresik Sehati dr. Riyan Charlie Milyantono, memaparkan bahwa sepanjang 2025 layanan rawat jalan telah melayani 370 kunjungan pasien dari berbagai poli, meliputi Klinik Gigi, Klinik Kandungan, Klinik Spesialis Anak, Klinik Spesialis Bedah, Klinik Penyakit Dalam, dan Klinik Umum. 

Memasuki Januari–Februari 2026, capaian kunjungan meningkat lebih dari 100 persen dibanding fase awal operasional. Pada layanan rawat inap di lantai dua, yang pada awal Januari 2025 belum menerima pasien, saat ini tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) sekitar 83 persen.

Di Instalasi Gawat Darurat (IGD), peningkatan signifikan juga terlihat. Dari tiga pasien pada Januari 2025, jumlahnya melonjak menjadi 109 pasien pada Januari 2026. Total pasien IGD yang telah dilayani sejak awal operasional mencapai 179 pasien.

Layanan kamar operasi pun menunjukkan perkembangan positif. Sejak mulai aktif melayani tindakan, khususnya pasien BPJS pada Agustus 2025, jumlah operasi meningkat hingga mencapai 15 tindakan pada Desember. Total pasien yang telah menjalani tindakan operasi sebanyak 51 pasien.

Dari sisi tata kelola, sejak Januari 2026 RSUD Gresik Sehati resmi menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Realisasi pendapatan Januari 2026 tercatat Rp 121.205.794,26 dan hingga 23 Februari 2026 sebesar Rp 18.821.292,97, dengan klaim BPJS, pelayanan Januari 2026 sebesar Rp 78.946.700 yang masih dalam proses pencairan.

Pada aspek digitalisasi, rumah sakit telah menggunakan SIMGOS sejak Januari 2026 dan tengah mengajukan pembaruan sistem dari Kementerian Kesehatan. Penambahan server juga telah dianggarkan Dinas Kesehatan tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan infrastruktur layanan.

Memasuki tahun kedua, RSUD Gresik Sehati tidak lagi berada pada fase perintisan, melainkan memasuki fase penguatan dan ekspansi layanan. Dengan tren pasien yang terus meningkat serta dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Gresik, RSGS diarahkan menjadi rumah sakit daerah yang semakin kokoh, profesional, dan dipercaya masyarakat utamanya di wilayah Gresik Selatan. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Memasuki Tahun Kedua Operasional RSGS, BOR 83 Persen, 51 Tindakan Operasi  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

90 Persen Puskesmas di Gresik Melayani Rawat Inap, Wabup Gresik: Punya KTP Gresik Kesehatan Terjamin

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Layanan kesehatan di Kabupaten Gresik semakin merata. Kini, pasien rawat semakin tidak harus ke rumah sakit. Sebab, 29 dari 31 puskesmas atau 90 persen di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik bisa melayani rawat inap.

“Dulu masyarakat harus ke rumah sakit hanya untuk mendapatkan perawatan dasar. Sekarang 90 persen puskesmas sudah siap rawat inap. Target kita jelas, tinggal tiga puskesmas lagi dan kita targetkan 99% siap melayani rawat inap,” ujar Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat melaunching 8 puskesmas yang siap melayani rawat inap pada puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik pada Selasa, 2 Desember 2025.

Sebelumnya, sudah ada 21 puskesmas yang melayani rawat inap. Kini, tersisa tiga puskesmas yang belum melayani rawat inap dikarenakan luas lahan sempit dan persoalan lainnya. Tiga puskesmas itu, yakni Puskesmas Nelayan berada di Jalan Gubernur Suryo, Gresik ; Puskesmas Industri berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik ; dan Puskesmas Dadapkuning, Kecamatan Cerme.

Ia menambahkan, keberadaan layanan ini sangat krusial mengingat hampir seluruh masyarakat Gresik telah tercakup dalam kepesertaan BPJS. Dengan Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 100 persen, seluruh pembiayaan ditanggung BPJS sesuai regulasi.

“Bisa dikatakan, kalau punya KTP Gresik maka kesehatannya terjamin. Tidak semua orang mudah mendapatkan uang untuk berobat, apalagi tindakan medis besar. Karena itu pemerintah memastikan seluruh masyarakat memegang BPJS dan layanan kesehatan harus dekat, murah, dan mudah,” terang dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Capaian ini menjadi puncak dari berbagai program strategis sektor kesehatan selama 2025. Berdasarkan laporan resmi Dinas Kesehatan Gresik, selain telah melaksanakan integrasi layanan primer di seluruh 32 puskesmas, serta peningkatan 8 puskesmas menjadi rawat inap, Dinkes Gresik juga melakukan penguatan 1.512 posyandu.

Dinkes juga telah melaksanakan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 244.118 sasaran, sistem e-rekam medis di seluruh puskesmas, penguatan Labkesmas, serta layanan ambulans dilengkapi GPS tracking. Layanan RSUD Gresik Sehati juga telah berjalan dan menjangkau masyarakat Gresik di wilayah selatan. Terkait TBC, Dinkes juga telah menemukan 2.935 kasus TBC dari 23.454 suspek sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit. (yad)

90 Persen Puskesmas di Gresik Melayani Rawat Inap, Wabup Gresik: Punya KTP Gresik Kesehatan Terjamin Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Pertama, Posyandu ILP Sedap Malam Duduksampeyan Berikan Layanan Semua Siklus Kehidupan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Angka stunting di Kabupaten Gresik menunjukkan tren menurun. Pemkab Gresik terus berupaya menurunkan angka stunting hingga satu digit. Sejumlah kegiatan dilaksanakan untuk mencapai target itu. Diantaranya, melakukan Pembinaan Posyandu dan Pelacakan Stunting di Balai Desa Samirplapan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Gresik yang juga Ketua Pembina Posyandu Nurul Haromaini Ali ; Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dr. Shinta Puspitasari, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah serta para istri Forkopimda Kabupaten Gresik. Rombongan kali pertama meninjau kegiatan Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) Sedap Malam yang menerapkan sistem lima meja posyandu.

Mereka meninjau tempat pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan, pelayanan kesehatan, serta penyuluhan.  Di posyandu  ILP Sedap Malam ini memberikan layanan kesehatan terpadu bagi seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, usia sekolah, remaja, hingga lansia.

Berikutnya, dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah balita dengan diagnosis stunting. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus penjemputan menuju posyandu untuk mendapatkan layanan lanjutan. Rangkaian kegiatan ini juga disertai dengan pemberian sembako dan makanan tambahan bagi keluarga sasaran.

Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Duduksampeyan dr. Syifa menjelaskan, bahwa di wilayahnya terdapat 58 posyandu dengan 360 kader aktif. Sementara di Desa Samirplapan ada tiga posyandu dengan 20 kader. Ia juga menyampaikan posisi angka stunting Kecamatan Duduksampeyan di Kabupaten Gresik.

Sementara itu, Pembina Posyandu Kabupaten Gresik Nurul Haromaini Ali menegaskan bahwa Posyandu ILP merupakan wujud inovasi layanan yang menyentuh seluruh siklus kehidupan. “Posyandu ILP ini artinya posyandu digunakan untuk semua siklus kehidupan, tidak hanya untuk ibu dan bayi saja, tetapi semuanya terintegrasi mulai dari bayi, ibu hamil, balita, remaja hingga lansia,” jelas Nung Nurul, sapaan akrab, Nurul Haromaini Ali ini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rencana penguatan posyandu lintas sektor di tahun mendatang. “Tahun depan kita memiliki PR yang cukup besar. Pada tahun 2026, kita akan bergerak terkait Posyandu 6 SMP, yang artinya posyandu bukan milik teman-teman kesehatan saja, tetapi juga melibatkan enam bidang lainnya, yaitu Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, serta Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas),” ungkap istri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani itu.

Peran aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor dapat semakin memperkuat Pemkab Gresik mewujudkan generasi bebas stunting, menuju Gresik yang lebih sehat dan sejahtera.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SDGI), prevelensi stunting secara nasional turun. Pada 2023, angka 21,5 persen menjadi 19,8 persen pada 2024. Sedangkan, angka stunting di Jawa Timur juga menunjukkan tren menurun menjadi 14,7 persen pada 2024. Sementara di Kabupaten Gresik mengalami penurunan dari 15,4 persen pada 2023 menjadi 15,2 persen pada 2024. (yad)

Pertama, Posyandu ILP Sedap Malam Duduksampeyan Berikan Layanan Semua Siklus Kehidupan Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Pemkab Gresik Gelar Health Festival 2025, Kadinkes Gresik : 25 Persen Remaja Gresik Alami Anemia

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Ribuan Industri beroperasi di Kabupaten Gresik sehingga mendapatkan julukan sebagai Gresik Kota Industri. Bagaimana kesehatan mental dan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja.

Pada Rabu, 9 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bekerja sama dengan Jawa Pos menggelar Health Festival 2025 di Aula Sang Pencerah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.  

Festival kesehatan ini menyoroti isu kesehatan mental serta kesiapan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja. Berbagai kegiatan digelar, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, layanan konseling psikologis, talkshow kesehatan, hingga edukasi gizi. Peserta diajak memahami bahwa kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan ketangguhan fisik dan mental. “Anak-anak muda Gresik harus sehat jasmani dan rohani. Selain upgrade ilmu, mereka juga harus kuat secara mental dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Melalui Health Festival ini, kita bangun budaya hidup sehat dan mental yang tangguh sejak dini,” tegas dokter Alif, sapaan Asluchul Alif. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, menambahkan bahwa aspek kesehatan mental menjadi perhatian penting dalam festival ini. “Kami hadirkan layanan cek kesehatan fisik dan mental sebagai bentuk kepedulian kami kepada adik-adik agar siap menghadapi tantangan dunia kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelentrehkan hasil analisis Dinas Kesehatan Gresik terkait kondisi kesehatan remaja di tahun 2024. “Tercatat 25 persen remaja putri mengalami anemia, 2,7 persen remaja mengalami obesitas, 0,3 persen remaja usia 15–18 tahun mengalami hipertensi, dan 0,6 persen dirujuk untuk konsultasi kesehatan jiwa. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk dilakukan,” kata dokter Khusnah.

Talkshow kesehatan pada acara kali ini menghadirkan tiga narasumber, di antaranya, Dosen Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik Idha Rahayuningsih ; Sekretaris Apindo Gresik bidang PUU dan Advokasi Ngadi, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Gresik dr. Anik Lutfiyah.

Selain edukasi, festival ini memberi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk memahami pentingnya occupational health, manajemen stres, serta menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Health Festival 2025, Pemkab Gresik berharap generasi muda makin peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah bekal utama untuk menjadi pribadi yang kuat dan siap menghadapi masa depan. (yad)

Pemkab Gresik Gelar Health Festival 2025, Kadinkes Gresik : 25 Persen Remaja Gresik Alami Anemia Selengkapnya
Home / Kesehatan / Politik

DPRD Gresik dan PWI Gresik Gelar Diskusi Sinkronisasi Pelayanan Kesehatan, Syahrul Munir : DPRD Gresik berharap Tak Ada Penolakan saat Berobat

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Gresik bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Gresik menggelar diskusi Sinkronisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas di Hotel Aston Gresik pada Kamis, 30 Januari 2025.

Diskusi yang berlangsung gayeng bersama stakeholder, yakni BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Dinas Kesehatan, perwakilan Puskesmas, dan Rumah Sakit serta Asosiasi Kepala Desa atau AKD di Kabupaten Gresik berlangsung selama 2 jam.

Sebanyak empat narasumber yaitu, Ketua DPRD Gresik M Syshrul Munir, Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Mukhibatul Khusna ; Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi atau PMU BPJS Kesehatan Cabang Gresik dr. Dodyk Sukra Goutama yang mewakil Kepala BPJS Kesehatan Gresik serta Kepala BPJS Watch Jatim Arief Supriyono. 

Diskusi rangkaian memperingati Hari Pers Nasional atau HPN yang diperingati setiap 9 Februari ini juga dihadiri oleh dua orang Wakil Ketua DPRD Gresik Luthfi Dawam dan Mujid Riduan serta Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi kesehatan yakni M. Zaifuddin dan Pondra Priyo Utomo.

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir yang menyampaikan, tujuan diskusi ini adalah menyinkronkan persepsi dari semua pihak dalam pelaksanaan alur layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia menyebut, masalah-masalah dalam pelayanan kesehatan di Gresik terutama menyangkut skema rujukan dari pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ FKTP atau puskesmas ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut/FKTL rumah sakit.

“Sudah banyak keluhan, aduan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, ada yang langsung ke rumah sakit dengan biaya sendiri, walaupun memiliki atau tercover BPJS,” kata politisi muda dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Beberapa waktu lalu, DPRD Gresik dan BPJS Kesehatan, dan Dinkes bersama Komisi IV telah membedah masalah ini. Terutama pelaksanaan layanan kesehatan di level puskesmas hingga rujukan ke rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ada 144 jenis penyakit memang harus diselesaikan di FKTP atau Puskesmas, adapun bila diperlukan rujukan ke rumah sakit harus berdasarkan pada pemenuhan kegawatdaruratan.

“Nah kemarin ada progres, Dinkes, Rumah Sakit dan Puskesmas sudah bertemu untuk menyelaraskan aspek ketentuan kegawatdaruratan ini, karena kapasitas dan kemampuan puskesmas juga berbeda-beda,” katanya.

Syahrul berharap, antara pihak Dinas Kesehatan dan Faskes ada kesepakatan yang sama terkait pemahaman skema layanan kesehatan. Karena pemerintah Kabupaten Gresik telah menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk Universal Health Coverage atau UHC

“Jadi semangat pemerintah, khususnya kami yang di DPRD Gresik berharap tidak sampai terjadi penolakan saat berobat. Sehingga penting dan perlu untuk duduk bersama menyamakan persepsi terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik,” tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr. Mukhibatul Khusnah menyampaikan, pihaknya memahami tentang aturan 144 penyakit yang harus selesai di puskesmas tersebut.

Namun ada beberapa penyakit yang memang belum mampu ditangani Puskesmas, seperti tetanus, bell’s palsy, refraksi. Khusnah juga mencontohkan, kasus demam berdarah, juga menjadi problem, karena tidak bisa serta merta dirujuk jika tidak memiliki komplikasi.

“Kalau tetanus kan harus ada ruang isolasi, nah itu meski masuk dalam 144 penyakit tersebut, di puskesmas belum bisa menangani maka harus dirujuk. Hasil kesepakatan dengan BPJS tentang penatalaksanaan kegawatdaruratan dan diagnostik non spesialistik, sudah kami share ke FKTP. Tapi di FKTP ada batasan rujukan. Kalau rujukan gawat darurat 24 jam di IGD, kalau rujukan poli harus di hari kerja,” beber Khusnah. Hari kerja FKTP mulai Senin hingga Sabtu. Hari Minggu libur. 

Sementara, dr. Dodyk Sukra Goutama menyampaikan, ketentuan aturan 144 penyakit yang harus dilakukan pelayanan di Puskesmas terlebih dahulu sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak jaminan kesehatan BPJS mulai jalan.

Pun ketentuan rujukan dari FKTP ke Rumah Sakit juga sama seperti sebelumnya, yakni harus memenuhi aspek kegawatdaruratan yang ditentukan oleh dokter puskesmas atau FKTP. Namun, menurut Dodyk, ada penajaman proses verifikasi pengajuan klaim dari Rumah Sakit. (yad/gus)

foto : Guslan Gumilang/1minute.id

DPRD Gresik dan PWI Gresik Gelar Diskusi Sinkronisasi Pelayanan Kesehatan, Syahrul Munir : DPRD Gresik berharap Tak Ada Penolakan saat Berobat Selengkapnya
Home / Kesehatan

Profesi ini Rawan Gangguan Kesehatan Mental, Waspada !

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI  Gresik melakukan refleksi akhir tahun menggelar diskusi khusus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes Gresik pada Rabu, 11 Desember 2024.

Diskusi secara lesehan di Sekretariat PWI Gresik di Jalan A.I.S. Nasution, Gresik mengusung tema “Kesehatan Mental & Kerja Jurnalistik”.

Sholihul Huda, Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Gresik,  mengungkapkan bahwa beberapa masalah kesehatan mental yang sering dialami wartawan mencakup stres, kecemasan, hingga depresi.

“Wartawan memiliki jam kerja yang sangat fleksibel, tidak mengenal waktu, hari, bahkan harus siap dalam kondisi apapun,” ujar Huda. Menurutnya, pola kerja yang tidak teratur tersebut membuat wartawan rentan mengalami gangguan kesehatan mental. 

Jika tidak dikelola dengan baik, masalah ini dapat berkembang menjadi lebih serius. Huda juga membagikan pengalaman pribadinya sebagai wartawan di salah satu media televisi berita terbesar. 

Ia menceritakan bagaimana rutinitas meliput peristiwa besar dan mendesak seperti breaking news kerap menimbulkan tekanan tinggi. “Kadang kita mudah stres hingga mengalami gangguan kesehatan mental akibat rutinitas yang menuntut kesiapan kapan saja,” tuturnya.

Sebagai upaya pencegahan, Huda memberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental. Di antaranya, olahraga teratur, tidur cukup, membatasi penggunaan media sosial.

Kemudian mencari dukungan sosial, serta mengembangkan keterampilan koping atau menghadapi situasi penuh tekanan. “Kesehatan mental yang baik sangat penting untuk menjaga motivasi, pola pikir konstruktif, dan menghasilkan berita berkualitas,” tegas Huda.

Diskusi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wartawan terhadap pentingnya kesehatan mental dalam menjalani profesi yang penuh tantangan. (gus/yad)

Profesi ini Rawan Gangguan Kesehatan Mental, Waspada ! Selengkapnya