Pemkab Gresik Ajak Warga Cek dan Perbarui Data DTSEN

Kamis, 24 September 2026 - 17:10Kamis, 24 September 2026 - 17:10 - by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik gencar menyosialisasikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan data sosial ekonomi warga Gresik sesuai kondisi terkini, sehingga program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan kualitas data adalah kunci kebijakan.

“Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, data yang akurat akan membuat penanganan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Sekda Washil dalam sosialisasi di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 24 September 2026.

Ia menjelaskan kondisi sosial ekonomi warga bersifat dinamis. Perubahan pekerjaan, kondisi usaha, jumlah anggota keluarga, hingga dampak bencana bisa mengubah kondisi rumah tangga. Karena itu, DTSEN tidak bisa diperlakukan sebagai data statis.

“DTSEN merupakan basis data tunggal yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga. Data ini hasil penggabungan berbagai sumber resmi yang dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala,” jelasnya.

Menurut Washil, DTSEN tidak hanya untuk mendata warga miskin, tapi juga untuk menjawab siapa penerima program, bagaimana kondisinya, dan apakah bantuan sudah sampai kepada yang membutuhkan. Ke depan, DTSEN akan diintegrasikan dengan data kemiskinan daerah Gresik SOYA.

“Siapa saja penerima program harus valid. Jangan sampai ada yang dapat program berulang, sementara yang seharusnya menerima justru tidak dapat. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi,” tegasnya.

Soal Perubahan Desil

Kepala Dinsos (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh, mengakui perubahan desil dalam DTSEN banyak dipertanyakan warga karena berdampak pada status penerima bansos.

“Keputusan penetapan desil bukan di Dinas Sosial. Kami bertugas membantu verifikasi dan ground checking agar penetapan desil sesuai kondisi riil di lapangan,” kata Ummi.

Warga yang mengalami perubahan kondisi atau menemukan data tidak sesuai, bisa mengajukan pemutakhiran melalui kanal resmi dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan dan Dinsos.

Hal senada disampaikan Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih. Ia menjelaskan, DTSEN bersifat dinamis karena memuat informasi keluarga, tempat tinggal, aset, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

“Perubahan desil tidak serta-merta berarti datanya salah. Desil adalah pemeringkatan relatif. Posisi sebuah keluarga bisa berubah ketika kondisinya sendiri atau kondisi masyarakat di sekitarnya berubah,” tutup Indriya. BPS mengimbau warga proaktif mengecek data melalui kanal cek DTSEN yang tersedia. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi

Selengkapnya

Home / Pemerintahan

Kemensos dan Pemkab Gresik Sosialisasilan DTSEN, Bansos Akurat dan Tepat Sasaran

Senin, 30 Maret 2026 - 23:27Senin, 30 Maret 2026 - 23:27 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Sosial RI berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyosialisasikan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sosialisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Mengusung tema “Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi”, kegiatan tersebut digelar di Gedung Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin, 30, Maret 2026.

Sosialisasi dilakukan langsung oleh Mensos Saifullah Yusuf. Kehadiran Gus Ipul, sapaan, Saifullah Yusuf disambut Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Asluchul Alif serta Forkopimda Gresik dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Gresik.

Hadir pula Kepala BPS Gresik Indriya Purwaningsih, kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta para SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Gresik, pendamping PKH, TKSK, serta TAGANA.

Dalam sambutannya, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pengakhiran ego sektoral data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Menurutnya, mulai tahun 2025, data kemiskinan dipusatkan pada satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat desil 1 sampai 10.

Ia mengatakan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis. Sehingga perlu pemutakhiran secara terus-menerus melalui berbagai saluran, baik jalur formal maupun partisipasi masyarakat. “Bupati, Wakil Bupati Gresik, hingga para pendamping dan operator SIKS-NG desa/kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” ungkapnya.

Intinya, ia melanjutkan, elemen-elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS di daerah harus bersinergi di bawah koordinasi Bupati. Hasil pemutakhiran data dari tingkat desa ini nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil 1 sampai 10.

“Langkah ini merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

Dikatakan, data ini bersifat sangat dinamis, dan data itu setiap hari bisa berubah, karena setiap hari ada yang meninggal dan ada yang melahirkan. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali.

“Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,” ujar Gus Ipul saat memberikan paparan secara detail.

Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui kanal partisipasi. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi melalui Aplikasi Cek Bansos: melalui fitur “Usul” dan “Sanggah”; Command Center Kemensos: kontak 171 atau 021-171 (layanan 24 jam); WhatsApp Center Kemensos Lapor Bansos: 08877 171 171.

Mewakili Bupati Gresik, Wakil Bupati Asluchul Alif dalam sambutannya menyampaikan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025.

“Artinya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik sejumlah 131.807 jiwa. Sementara menurut pendataan riil kami melalui Aplikasi Gresik Soya sebanyak 142.107 jiwa,” terang dokter Alif, sapaan, Asluchul Alif.

Sementara itu, berdasarkan aplikasi SIKS-NG jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang berada pada desil 1 sampai 4 tercatat sebanyak 541.714 jiwa dengan rincian desil 1 : 163.725 jiwa, desil 2 : 164.469 jiwa, desil 3 : 117.139 jiwa, desil 4 : 96.381 jiwa. Dari data tersebut yang saat ini menerima bantuan sosial sebagai berikut: PKH 55.300 KPM, sembako (BPNT) 82.258 KPM, dan PBIJK 610.294 jiwa.

“Jadi yang menerima bansos baru 25,39 persen dari total desil 1 sampai 4. Masih ada 404.156 (74,61%) jiwa yang belum mendapatkan bantuan sosial,” ujarnya.

Wabup Alif menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik saat ini jumlah siswa tetap utuh sebanyak 75 siswa tanpa adanya yang mengundurkan diri. Seluruh orang tua siswa juga telah menerima bantuan modal usaha sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing.

“Progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen yang ada di Desa Raci Tengah hingga saat ini mencapai 27,36 persen. Mohon doa dan dukungannya semoga pembangunan SR tersebut bisa terlaksana sesuai target sehingga bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026–2027,” harapnya.

Tidak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga melihat langsung penampilan siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 dan penampilan paduan suara pilar-pilar sosial Kabupaten Gresik serta mengajak dialog Kepala Sekolah SRMA 37 Gresik untuk mengetahui perkembangannya. Selain itu, juga ada bantuan kewirausahaan bagi 75 orang tua siswa SRMA 37 Gresik dengan total nilai bantuan Rp391.853.366. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi

Selengkapnya