Tag: Kementerian ATR/BPN

Home / Pemerintahan

Kementerian ATR/BPN Menyetujui Dokumen Ranperkada RDTR Gresik 2023-2043

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang menyerahkan dokumen persetujuan substansi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kepada Pemkab Gresik. 

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 Kementerian ATR/BNP RI Reny Widyawati yang menyerahkan persetujuan dokumen Ranperkada RDTR itu kepada Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di Jakarta pada Senin, 13 Maret 2023.

Persetujuan substansi Ranperkada RDTR wilayah perencanaan 2023 – 2043 wilayah Gresik utara meliputi  Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, dan Sidayu. Sedangkan Ranperkada RDTR wilayah Gresik Perkotaan meliputi  Kecamatan Kebomas dan Gresik.

“Dengan adanya persetujuan substansi RDTR ini, maka diharapkan segala perizinan terkait bisa lebih ringkas dan singkat. Oleh karenanya kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya,” kata Wabup Aminatun Habibah.

Dengan perizinan yang lebih singkat dan ringkas, Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah berharap semakin membawa tren positif terhadap peningkatan investasi di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. Ia pun  mendorong harmonisasi antarlembaga agar Ranperkada tersebut bisa segera terealisasi menjadi Peraturan Bupati (Perbup).

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini, bisa semakin mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Gresik yang saat ini sudah menjadi nomor 1 di Jatim. Lantas berikutnya kita semua berharap hal tersebut bisa mengurangu pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik,” kata Wabup berlatar pendidik itu didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti. 

Sementara itu, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 Kementerian ATR/BPN RI Reny Widyawati menyebutkan dalam kesempatan tersebut terdapat 13 RDTR dari 10 kabupaten/kota. “Bahkan 4 dari 13 RDTR tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati yang salah satunya adalah RDTR Rupat dan sekitarnya,” kata Reny Widyawati. (yad)

Kementerian ATR/BPN Menyetujui Dokumen Ranperkada RDTR Gresik 2023-2043 Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Gemapatas “Anti Cekcok Anti Caplok” Masuk MURI

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Gerakan Pemasangan Patok Batas (Gemapatas). Kegiatan secara daring dan luring ini digelar serentak di 33 Provinsi se-Indonesia. Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diantaranya. 

Gemapatas bertujuan  melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah ini mengusung tema “Anti Cekcok Anti Caplok” dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Di Kabupaten Gresik kegiatan dipusatkan di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas pada Jumat,  3 Februari 2023. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengapresiasi dan mendukung program Gemapatas yang digagas Kementrian ATR/BPN, yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Ini akan membantu masyarakat untuk memiliki hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

“Dengan dipasangnya patok tanda batas pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antarmasyarakat,” ujar Bu Min-sapaan karib- Wabup Aminatun Habibah.

Bu Min berharap program Gemapatas Kementrian ATR/BPN ini terus dilakukan. Tujuan dari diluncurkannya Gemapatas di antaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. “Intinya untuk menjaga dan menghindari konflik atau sengketa. Ini merupakan langkah pelaksanaan kegiatan PTSL menuju Gresik Kabupaten lengkap,: tegasnya.

Ditempat sama, Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Johanar mengatakan, pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia. Program ini sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Gresik. “Tahun 2019 dilakukan di Bawean sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan secara nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, suatu negara akan maju dan makmur, apabila data parcial atau fisik ukuran, dan letak tanahnya lengkap. Kemakmuran dimulai dari percil per percil menyambung menjadi desa menjadi kecamatan, kabupaten hingga menjadi provinsi, yang membentuk Negara Indonesia.

“Disamping itu, mereduksi persoalan maraknya mafia tanah, secara otomatis mafia tanah mati dengan sendirinya karana sudah lengkap,” kata Johanar. Dirinya berharap, Provinsi Jawa Timur paling cepat dan terlengkap pertama di Indonesia. “Saat ini secara prosentase Jawa Timur sudah mencapai 70 persen, kurang 30 persen, diharapkan selesai pada 2025,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri mengatakan, banyak gerakan dari Kabupaten Gresik diambil menjadi gerakan Nasional salah satunya Gemapatas.

“Ini sudah dilakukan di Kecamatan Tambak sebanyak 113.500 ribu, kedua dilakukan di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang bersama Bupati Gresik mencanangkan lagi di 4 Kecamatan di 73 desa/kelurahan sebanyak 340.999 ribu. Hari ini akan memasang sebanyak 7.777 ribu patok,” terangnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat DAK 2023 secara simbolis. Masing masing diserahkan kepada Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu sertifikat hak pakai nomor 21 untuk penggunaan Hippam Tirta Makmur, sertifikat nomor 24 penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS3R) dan sertifikat hak waqaf no 17 penggunaan tanah untuk Masjid Baitur Rahim.

Serta sertifikat penggunaan tanah untuk perumahan diserahkan kepada Nur Amin, Mohammad Cholid, Abdul Hasib, Muhammad Masyhadi Purwanto, Muhammad Sholih, Lianah dan Sri Haniah. (yad)

Gemapatas “Anti Cekcok Anti Caplok” Masuk MURI Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kementerian ATR/BPN Tetapkan LSD Gresik seluas 3.993 Ha, Alih Fungsi Harus ada Tanah Pengganti 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) seluas 3.993 hektar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pemberdayaan ATR/BPN Gresik Rangga Alfiandri Hasim, penetapan LSD itu berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian ATR/BPN pada 2022. Dalam penetapan LSD, kata Rangga, kementerian berdasarkan dari kenampakan citra satelit. Citra satelit akan terlihat sawah produktif atau tidak. “Sawah produktif masih terlihat tajuknya. Masih kosong lalu disatukan dengan RTRW (rencana tata ruang wilayah) Gresik,”ujar Rangga di kantornya pada Rabu, 14 September 2022. 

Penentuan lokasi LSD berdasarkan citra satelit itu, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kondisi fisik di lapangan. “Sehingga nantinya ada feed back,”katanya. Dalam tinjauan lapangan itu, bisa saja terjadi perbedaan. Bila lokasi LSD ada ketidak kesesuaian dengan RTRW bisa lakukan revisi. “Karena penetapan LSD masih berdasarkan SK, bukan peraturan bupati (Perbup) atau peraturan daerah (Perda) bisa dilakukan revisi,”ujarnya. 

Namun, revisi LSD harus melibatkan tim tata ruang. Mekanisme melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Bappeda mengumpulkan semua (tim tata ruang) minta direkomendasi pelepasan tanah LSD,”imbuhnya. Biasanya, Bappeda dalam perencanaan biasa harus ada tanah penganti.

Sedangkan, Kantor BPN/ATR oleh Kementerian dimintai pertimbangan teknis pertanahan (PTP) yang sudah terbit, hak guna bangunan (HGB) perumahan yang pernah keluar. “Kita dimintai sebagai pertimbangan pelepasan LSD itu,” tegasnya. Mengapa perlu LSD? “Ini yang berkepentingan dari Dirjen Tata Ruang (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR,Red),”katanya. 

Berdasarkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. LSD bukan sebagai penghambat dalam perkembangan sektor lain, seperti industri dan perumahan. LSD masih sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan, termasuk di antaranya alih fungsi lahan yang tepat guna, tidak memiliki dampak buruk bagi lingkungan, serta memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Manfaat alih fungsi LSD harus berdampak langsung pada masyarakat dalam kurun waktu yang singkat, yakni kurang lebih tiga tahun.

Seperti diberitakan 1minute.id penetapan LSD akan difungsikan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Pemkab Gresik akan menyusun program sektor pertanian termasuk irigasi peningkatan produktivitas padi. “Untuk itu, perlu langkah cerdas dalam membangun irigasi, jadi jangan sampai proyek irigasi dibangun di lokasi diluar LSD,”tegas Bupati Gresik Fandi Akhmad dalam suatu kesempatan. (yad)

Kementerian ATR/BPN Tetapkan LSD Gresik seluas 3.993 Ha, Alih Fungsi Harus ada Tanah Pengganti  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

4 Kecamatan di Gresik Jadi Proyek Percontohan Nasional Kementerian ATR/BPN

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabupaten Gresik menjadi pilot project nasional “Gresik Kabupaten Lengkap 2022”. Proyek nasional dari Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Menandai awal proyek percontohan itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN Yuli Mardiyono, Kabag TU Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur Ribut Hari Cahyono dan Kepala Kantor Pertanahan Gresik Asep Heri membuka rapat koordinasi (rakor) Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 5 Juli 2022.

Ada empat kecamatan yakni Gresik, Kebomas, Kedamean dan Wringinanom yang menjadi proyek percontohan nasional itu. Sebanyak 153 ribu bidang tersebar di 72 Desa/Kelurahan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, Gresik Kabupaten Lengkap 2022, salah satu upaya dalam percepatan mewujudkan reformasi agraria.”Hal ini patut kita apresiasi karena merupakan suatu bentuk loncatan, bahwasanya terkait legalitas administrasi tanah itu kita rasakan dulunya itu sangat susah,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh ATR/BPN Gresik. “Sangat luar biasa, kita rasakan sendiri sekarang. Mudah-mudahan dengan beberapa langkah ini, kita bersama-sama, sinergitas dibangun, kolaborasi dilakukan, dengan satu tujuan yakni mempercepat dan mempermudah. Serta mitigasi agar jangan sampai kita meninggalkan sengketa tanah pada anak cucu kita di kemudian hari,”ujarnya.

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai indikator Gresik diyakini akan tumbuh berkembang. Maka potensi kerawanan terkait sengketa lahan harus kita cegah lewat mitigasi. Mitigasi tersebut, imbuhnya, diawali dengan perbaikan kualitas data pertanahan. Berikutnya dilakukan PTPR dan langkah terakhir adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilakukan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Gresik Asep Heri menambahkan alokasi pilot project nasional pembuatan PTPR kali ini berpusat di 4 kecamatan dengan 72 desa/kelurahan didalamnya dengan total 153 ribu bidang.

“Dimulai pada 2019, kita mulai dengan gerakan bersama pemasangan tanda batas serentak. Selanjutnya, diperlukan PTPR karena ada 176 ribu bidang tanah yang belum diukur dan 151 ribu bidang tanah yang belum di sertifikat yang tersebar di 18 kecamatan dan 356 desa/kelurahan,”kata Asep Heri. 

“Atas dasar itu semua, kita mencoba sisi lain selain pelaksanaan PTSL, kita coba melalui PTPR. Salah satunya tujuannya adalah untuk pemetaan sebagai pelengkap PTSL, lokasi PTPR akan kita dorong peningkatan kualitas data di bidang pertanahan, selain itu lewat pembuatan PTPR kita juga ingin memotret potensi-potensi sengketa dan permasalahan terkait pertanahaan,”sambung Asep Heri.

Selepas pembukaan kegiatan dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCK-PKP) Gresik Ida Lailatussa’diyah, dan bimbingan teknik (Bintek) terkait PTPR kepada perwakilan desa dari 4 kecamatan. (yad)

4 Kecamatan di Gresik Jadi Proyek Percontohan Nasional Kementerian ATR/BPN Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Kementerian ATR/BPN Tetapkan 3.400 Ha LSD Di Pulau Bawean, Bupati Gresik Minta HKTI dan Penyuluh Petakan Saluran Irigasi 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lahan seluas 3.400 hektar sebagai lahan sawah dilindungi (LSD) di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. 

Ribuan hektar lahan pertanian itu tidak boleh dialihfungsi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan melakukan support anggaran untuk menambah saluran irigasinya. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, Kementerian ATR/BPN menetapkan 3.400 hektar lahan sawah dilindungi (LSD). “Ditetapkan (LDS) tidak boleh dialihfungsi.

Harus fokus terhadap LSD di Pulau Bawean ini,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani dihadapan anggota Gapoktan Pulau Bawean di SDIT Al Huda di Desa Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik pada Selasa, 31 Mei 2022. Halalbihalal secara lesehan ini juga diikuti Ketua himpunan kerukunan tani (HKTI) Gresik Musa.

“Ini menjadi PR Ketua HKTI dengan Penyuluh dan Gapoktan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sudah dicanangkan oleh kementrian ATR BPN yang bertujuan untuk peningkatan produktifitas pertanian.” Ujarnya.

“Selanjutnya kita susun bagaimana program-program sektor pertanian yang ada di Kepulauan Bawean termasuk Faktor irigasi yang menjadi Variabel penting untuk peningkatan produktifitas padi,”imbuhnya.

Untuk itu, perlu langkah cerdas dalam membangun irigasi, jadi jangan sampai proyek irigasi dibangun di lokasi diluar LSD,”tegas Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani.

Pulau Bawean berada 180 mil laut dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Gresik. Di Pulau Putri-sebutan lain-Pulau Bawean ini, terdapat 30 Gapoktan di Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Serta, 200 kelompok tani (Poktan). Rincianya, 116 kelompok tani di Kecamatan Sangkapura dan 84 kelompok tani di Kecamatan Tambak. 

Data gabungan kelompok Tani (Gapoktan) Pulau Bawean rata-rata produksi 6-7 ton per hektar. Panen satu dan dua kali selama setahun. Hasil produksi gabah sebanyak 41.399 ton per tahun. Produksi beras mencapai 21.328 ton. Surplus beras 11 ribu ton pertahun.

Produktifitas hasil pertanian bisa digenjot dengan melakukan penambahan saluran irigasi, dan ketersedian pupuk. “Pemkab Gresik akan mengalokasikan anggaran untuk menambah jaringan irigasi di Pulau  Bawean,” kata GusYani-sapaan-Fandi Akhmad Yani. 

Dengan irigasi yang cukup produktifitas hasil pertanian bakal semakin meningkat. “Bila saat ini, ada yang panen dua kali setahun bisa ditingkatkan menjadi tiga kali panen setahun. Sedangkan, yang panen sekali bisa menjadi dua kali panen setahun,”katanya. Pemkab Gresik, imbuhnya, sangat peduli dengan masalah pertanian. Sebab, sektor pertanian ini terbukti paling tahan banting selama pandemi Covid-19 ini.

“Ekspor pertanian justru mengalami kenaikan saat Pandemi Covid-19 dimana sampai dikaji oleh kementrian pertanian,”ujar mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Selain itu, Bupati berusia 36 tahun ini, meminta kepada penyuluh dan gapoktan untuk tertib administrasi dalam penebusan alokasi pupuk bersubsidi. Sebab, saat kebutuhan pupuk bersubsidi secara nasional belum bisa mencukupi kebutuhan para petani. “Kalau tertib administrasi, alokasi pupuk bersubsidi bisa sesuai kebutuhan petani,”tegasnya.

Saat ini, Pemkab Gresik upaya untuk mencukupi kebutuhan pupuk untuk pertanian dengan melakukan pembelian pupuk cair.

Ketua Gapoktan Gresik Abdul Hamid menambahkan, Pulau Bawean surplus beras sebanyak 11 ribu ton pertahun. Ia mengapresiasi langkah Bupati Fandi Akhmad Yani dalam penyaluran bantuan sosial tidak diwujudkan uang tunai. “Uang (bansos) nanti bisa dibelanjakan membeli beras dan kebutuhan lainnya,”ungkapnya. (yad)

Kementerian ATR/BPN Tetapkan 3.400 Ha LSD Di Pulau Bawean, Bupati Gresik Minta HKTI dan Penyuluh Petakan Saluran Irigasi  Selengkapnya