Tag: PAD Gresik
Home / Pemerintahan

BPPKAD Gresik Optimistis Realisasi PAD Capai 95 Persen

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik optimistis pendapatan asli daerah (PAD) mampu menembus capaian rata-rata 95 persen dari target yang telah ditetapkan. Optimisme itu hasil dari rapat kerja BPPKAD bertemakan “Evaluasi Pendapatan Tahun 2025 dan Persiapan Target Pendapatan Tahun 2026” pada Jumat, 26 September 2025.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menegaskan bahwa pendapatan daerah adalah pondasi bagi seluruh program pembangunan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga layanan publik tidak akan berjalan baik tanpa pendapatan yang terkendali.

“Hanya tiga pos yang diperkirakan belum bisa maksimal, yakni Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hotel, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena itu strategi pengelolaan harus tepat, gunakan gas dan rem secara seimbang. Tahun 2026 harus menjadi pijakan yang lebih solid bagi BPPKAD dalam mendukung keberlanjutan APBD Gresik,” tandas dokter Alif, sapaan, Asluchul Alif pada Jumat, 26 September 2025.

Ia pun mengingatkan bahwa capaian pendapatan bukan sekadar angka, melainkan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi amanah masyarakat. “Pendapatan yang optimal berarti pelayanan publik yang lebih baik, itu komitmen yang harus kita jaga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Gresik Andhy Hendro Wijaya, dalam rapat kerja tersebut menyampaikan optimisme. Dikatakan bahwa secara keseluruhan capaian rata-rata bisa menembus 95% dari total target yang telah ditetapkan.

“Capaian saat ini adalah Rp 796,86 miliar dengan target Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025 Rp 1,098 triliun atau 72,56% dari target. Karena itu saat ini kita lakukan evaluasi bersama, kita yakin bisa tembus 95% nanti di penghujung tahun 2025,” tegas Andhy.

Sejumlah pos pajak daerah menunjukkan perkembangan positif. Hingga 26 September 2025, capaian sementara tercatat: BPHTB telah mencapai 62,97% dengan target minimal 92% hingga akhir tahun, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman 82,8% optimistis mencapai 115%, PBJT Tenaga Listrik 72,8% dengan target capaian 98%.

Untuk PBJT Hotel mencapai 55,6% ditargetkan akan mencapai 70%, PBJT Hiburan mencapai 85% ditargetkan 105%, PBJT Parkir, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak reklame, pajak air tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang rata-rata telah mencapai capaian 74%, ditargetkan bisa mencapai 100% di penghujung tahun 2025. Sedangkan untuk pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB) ditargetkan bisa direalisasikan sebesar 72% dari target.

Andhy menambahkan, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terus diperkuat melalui digitalisasi layanan, kerja sama lintas perangkat daerah, serta sinergi dengan pihak swasta. Inovasi dan terobosan juga akan terus dikembangkan, guna menghadapi berbagai tantangan fiskal pada tahun 2026. “Kami tidak hanya fokus mengejar target, tapi juga memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan ramah bagi wajib pajak,” jelasnya. (yad)

BPPKAD Gresik Optimistis Realisasi PAD Capai 95 Persen Selengkapnya
Home / Politik

Evaluasi DPRD Gresik, Realisasi PAD September 2024 Tidak Maksimal, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Dorong OPD Penghasil Inovatif 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Gresik mulai memelototi kinerja pemerintah kabupaten atau Pemkab Gresik sepanjang 2024. Evaluasi yang dilakukan oleh anggota parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik, Jawa Timur berfokus pada pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.

Dalam evaluasi itu, wakil rakyat hasil pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 lalu menyoroti rendahnya realisasi PAD 2024. Berdasarkan laporan realisasi per 30 September 2024 pundi-pundi pendapatan dari PAD teralisasi sebesar Rp 983 miliar dari target sebesar Rp 1,59 triliun atau sekitar 61,54 persen.

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan pengelolaan pajak dan retribusi yang belum maksimal membuat target PAD seringkali tidak tercapai. Padahal, kalau melihat potensi riil di lapangan, banyak peluang yang bisa dimaksimalkan. Ia mencontohkan sektor pajak. “Kalau faktornya (rendah realisasi) karena ketaatan wajib pajak, tentu bisa kita maklum. Yang saya khawatirkan tidak tercapainya target justru dari internal pemerintah sendiri,” kata Syahrur yang Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik periode 2019-2024 kepada wartawan. 

Menurut dia, pajak daerah kerap tidak tercapai karena database wajib pajak tidak up to date.  Dampaknya, banyaknya tunggakan pajak sehingga membuat wajib pajak menghindari kewajibannya. “Parahnya lagi tidak adanya inovasi peningkatan pajak,” ujar politisi berusia 39 tahun itu.

Begitu juga dengan percepatan investasi dan pembangunan daerah. Para pelaku usaha menginginkan kecepatan layanan perizinan. Agar usaha yang dilakukan secara beroperasi dan merekrut pekerja. “Akan tetapi, yang kerap terjadi adalah keterlambatan dalam proses perizinan,” tegasnya. 

Ia berharap di triwulan keempat  atau Oktober sampai Desember tahun anggaran 2024, organisasi perangkat daerah atau OPD penghasil mampu memaksimalkan potensi. Menggenjot pendapatan asli daerah dari berbagai sumber. “Capaian pada tahun ini akan menjadi pertimbangan dalam menyusun Rancangan APBD 2025. Karena berkaitan dengan kondisi fiskal daerah,” katanya. (yad)

Evaluasi DPRD Gresik, Realisasi PAD September 2024 Tidak Maksimal, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Dorong OPD Penghasil Inovatif  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Terbukti Meningkatkan PAD Rp 103 Miliar, Bupati Gresik : Sinergi, Kolaborasi Pemkab dan Kejari Gresik Bisa Sustainable

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dalam melakukan percepatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) membuahkan hasil. Kurun waktu April sampai Desember 2022 berhasil menambah pundi-pundi PAD Gresik sebesar Rp 103.498.406.000. 

Penambahan pendapatan ratusan miliar itu berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB). 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan sinergitas dan kolaborasi yang terjalin antara Pemkab Gresik dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dilakukan karena melihat potensi pendapatan yang besar di Kabupaten Gresik. Pemkab Gresik memandang perlu melakukan kerjasama dengan Kejari Gresik dalam percepatan peningkatan PAD. 

“Kabupaten Gresik sangat luas, memiliki potensi luar biasa. Kami tidak bisa sendiri,” kata Bupati Fandi Akmad Yani dalam peresmian Rumah Dinas Kejari Gresik, Musala dan Rumah rehabilitasi Napza pada Selasa, 24 Januari 2022.

Peresmian Rumah Dinas (Rumdin) Kejari Gresik , musala dan rumah narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (Napza) dipusatkan kompleks  rumdin Kejari di Jalan Jurit, Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiarti, Kepala Kejari Gresik Muhammad Hamdan Saragih serta para kepala seksi (Kasi) Kejati dan Kejari Gresik. 

Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani melanjutkan sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin terbukti bisa meningkatkan PBB dan BPHTB 2022. “Upaya ini (percepatan peningkatan PAD) akan terus kita lanjutkan. Sustainable karena telah terbukti ada peningkatan PAD kurang lebih Rp 100 miliar, ” katanya. 

Ia berharap hubungan baik antara dua institusi ini bisa semakin mesra dengan dibangunnya rumah dinas (Rumdin) Kejari Gresik di Jalan Jurit, Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ini. 

Sementara itu, Kepala Kejari Gresik Muhammad Hamdan Saragih mengatakan, sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Gresik ini telah terjalin sejak 2022. Sinergi, kolaborasi Kejari Gresik dengan Pemkab Gresik mulai April 2022. “Bupati menerbitkan surat keputusan (SK) tentang peningkatan PAD. Bupati (Fandi Akhmad Yani, Red) sebagai ketua. Saya sebagai Wakil Ketua bersama tim dari BPPKAD (Badan Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Red) bisa  membantu peningkatan pendapatan sebesar Rp 103 miliar lebih,” terang Hamdan Saragih dalam sambutannya. 

Selain kerjasama peningkatan pendapatan asli daerah, imbuhnya, pihaknya menjalin kolaborasi dengan Pemkab Gresik terkait pendirian rumah rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat terlarang (Napza).

“Rumah rehabilitasi napza ini satu gedung dengan RSUD Ibnu Sina Gresik,” terangnya. Ada dua fungsi rumah rehabilitasi napza ini. Pertama, terang Kajari Hamdan, untuk rehabilitasi terpidana narkoba. Sedangkan, fungsi kedua adalah untuk rehabilitasi khusus warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. 

Telah disepakati untuk rehabilitasi bagi warga Gresik yang kecanduan narkotika dilakukan dua tahap secara gratis. “Tahap ketiga berbayar karena kalau sudah 3 kali itu sudah keterlaluan,” tegasnya.  Hamdan berharap kepada Kepala Kajati Ami Amiarti untuk bisa meresmikan rumah dinas Kejari Gresik, Musala dan Rumah rehabilitasi Napza ini. Ditempat sama, Kajati Jawa Timur Mia Amiarti mengapresiasi langka yang dilakukan oleh Kejari Gresik dengan Pemkab Gresik itu. (yad)

Terbukti Meningkatkan PAD Rp 103 Miliar, Bupati Gresik : Sinergi, Kolaborasi Pemkab dan Kejari Gresik Bisa Sustainable Selengkapnya
Berita / Politik

Komisi 1 DPRD Gresik Dorong OPD Inovasi untuk Dongkrak PAD dari Sektor Telekomunikasi

- by chusnul cahyadi


GRESIK, 1minute.id – Komisi I DPRD Gresik mendorong kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berinovasi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Gresik.  Diantaranya, memaksimalkan sewa lahan yang dipergunakan untuk microcell pole atawa mini tower.

Sebab, komisi yang membidangi pemerintahan itu menganggap sewa lahan mikrosel saat ini tergolong murah. Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri mengatakan penggunaan lahan aset Pemkab Gresik untuk pendirian mikrosel sangat murah. Dibutuhkan inovasi dan regulasi agar bisa memungut retribusi dari mikrosel itu.

“Memang, permasalahan telekomunikasi belum tuntas yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) karena sudah bertahun-tahun. Kami akan undang hearing dengan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi),”ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri didampingi Anggota Komisi I Kamja Wiyono dalam Konferensi Pers di Ruang Komisi pada Senin, 23 Agustus 2021.

Inovasi perlu dilakukan untuk menambah pundi-pundi PAD Gresik. Penggunaan telekomunikasi semakin tinggi di Kota Santri-sebutan Lain-Kabupaten Gresik. Akan tetapi, kontribusi kepada daerah belum signifikan.  Akan tetapi, Syaichu tidak menyebutkan nilai kontribusi dari sewa lahan untuk perangkat dalam infrastruktur telepon selular yang berdiri media jalan yang digunakan sebagai taman penghijau itu. 

Politisi dar PKB Gresik itu, berharap pemerintah kembali mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda nomor 19/2012 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018 lalu. 

Sebab, pengajuan tersebut dihapus oleh Tim Legislasi (Timleg) Pemkab Gresik pada 2019 silam. “Insya Allah, tahun depan bisa kita tuntaskan. Karena bukan menjadi program prioritas bupati di masa pandemi. Tetapi, pemberdayaan UMKM yang menjadi program prioritas,”tandas anggota FPKB DPRD Gresik itu.

JUMPA PERS: Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri didampingi Anggota Kamja Wiyono ketika menggelar jumpa pers fi Ruang Komisi DPRD Gresik pada Senin, 23 Agustus 2021

Diakui politisi PKB ini, banyak permasalahan telekomunikasi  yang harus dituntaskan. Seperti keberadaan menara (base transceiver station/BTS) diduga ilegal hingga biaya sewa lahan milik Pemkab Gresik yang terlalu murah. Maupun, rencana Pemkab Gresik mendirikan menara telekomunikasi bersama.  

Padahal, sektor telekomunikasi bisa menjadi peluang menggali PAD ketika dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi semakin menurun. Apalagi, PAD dari pajak dan retribusi daerah juga tak tercapai sesuai target.“Inovasi untuk menggali PAD dari sektor telekomunikasi masih ada peluang besar,”tegas dia. 
Sementara itu, Kamja Wiyono mendukung Komisi I untuk menuntaskan permasalahan tersebut. “Apalagi, Pak Syaichu Busyiri sangat paham dengan permasalahan itu,”pungkas dia. (yad)

Komisi 1 DPRD Gresik Dorong OPD Inovasi untuk Dongkrak PAD dari Sektor Telekomunikasi Selengkapnya