GRESIK, 1minute.id – Komisi I DPRD Gresik mendorong kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berinovasi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Gresik. Diantaranya, memaksimalkan sewa lahan yang dipergunakan untuk microcell pole atawa mini tower.
Sebab, komisi yang membidangi pemerintahan itu menganggap sewa lahan mikrosel saat ini tergolong murah. Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri mengatakan penggunaan lahan aset Pemkab Gresik untuk pendirian mikrosel sangat murah. Dibutuhkan inovasi dan regulasi agar bisa memungut retribusi dari mikrosel itu.
“Memang, permasalahan telekomunikasi belum tuntas yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) karena sudah bertahun-tahun. Kami akan undang hearing dengan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi),”ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri didampingi Anggota Komisi I Kamja Wiyono dalam Konferensi Pers di Ruang Komisi pada Senin, 23 Agustus 2021.
Inovasi perlu dilakukan untuk menambah pundi-pundi PAD Gresik. Penggunaan telekomunikasi semakin tinggi di Kota Santri-sebutan Lain-Kabupaten Gresik. Akan tetapi, kontribusi kepada daerah belum signifikan. Akan tetapi, Syaichu tidak menyebutkan nilai kontribusi dari sewa lahan untuk perangkat dalam infrastruktur telepon selular yang berdiri media jalan yang digunakan sebagai taman penghijau itu.
Politisi dar PKB Gresik itu, berharap pemerintah kembali mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda nomor 19/2012 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018 lalu.
Sebab, pengajuan tersebut dihapus oleh Tim Legislasi (Timleg) Pemkab Gresik pada 2019 silam. “Insya Allah, tahun depan bisa kita tuntaskan. Karena bukan menjadi program prioritas bupati di masa pandemi. Tetapi, pemberdayaan UMKM yang menjadi program prioritas,”tandas anggota FPKB DPRD Gresik itu.
Diakui politisi PKB ini, banyak permasalahan telekomunikasi yang harus dituntaskan. Seperti keberadaan menara (base transceiver station/BTS) diduga ilegal hingga biaya sewa lahan milik Pemkab Gresik yang terlalu murah. Maupun, rencana Pemkab Gresik mendirikan menara telekomunikasi bersama.
Padahal, sektor telekomunikasi bisa menjadi peluang menggali PAD ketika dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi semakin menurun. Apalagi, PAD dari pajak dan retribusi daerah juga tak tercapai sesuai target.“Inovasi untuk menggali PAD dari sektor telekomunikasi masih ada peluang besar,”tegas dia.
Sementara itu, Kamja Wiyono mendukung Komisi I untuk menuntaskan permasalahan tersebut. “Apalagi, Pak Syaichu Busyiri sangat paham dengan permasalahan itu,”pungkas dia. (yad)
