Tag: pemkab gresik
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Pemkab Gresik Perkuat Sekolah Rakyat, Biayai Bimbel Ruangguru hingga Guru Ngaji dari APBD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Fasilitas Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Gresik semakin komplit. Tak hanya akses pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan dukungan bimbingan belajar bersama Ruangguru dan pendampingan mengaji yang dibiayai melalui APBD.

Dukungan tersebut merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Asluchul Alif, dalam memperluas kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan masa depan.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, Ummi Khoiroh, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi pusat dan daerah.

“Pemkab Gresik sangat mendukung program luar biasa dari Presiden Prabowo, yaitu Sekolah Rakyat. Kami berharap keberadaannya dapat diterima luas karena ini salah satu upaya pemberantasan kemiskinan melalui jalur pendidikan,” ujar Ummi di Kantor Dinsos Gresik, Jumat, 9 Oktober 2026.

Siapkan Siswa Hadapi TKA dan SNBT

Salah satu dukungan diwujudkan melalui program Smart School bersama Ruangguru. Saat ini diikuti 75 siswa kelas XI untuk persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan penguatan akademik sebagai bekal melanjutkan pendidikan.

Siswa mengikuti sesi pembelajaran 90 menit bersama master teacher Ruangguru. Setiap sesi dilengkapi pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman.

Jadwal belajar setiap Selasa dan Rabu pukul 19.00-20.30 WIB serta Jumat pukul 10.00-11.30 WIB.

Selain itu, siswa memperoleh akses premium Ruang Belajar jenjang SMA dan materi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Fasilitasnya meliputi video pembelajaran, latihan soal beserta pembahasan, serta fitur ADAPTO.

Siswa juga mendapat akses tes minat dan bakat premium untuk mengenali potensi diri, minat terhadap mata pelajaran dalam Kurikulum Merdeka, serta pilihan program studi di perguruan tinggi.

Saat ini pendampingan masih untuk kelas XI. Ke depan, Pemkab mengupayakan perluasan ke kelas XII agar persiapan lebih terarah.

Ngaji 5 Kali Sepekan Dibiayai APBD

Dukungan Pemkab juga mencakup pendampingan keagamaan bagi seluruh siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan mengaji dilaksanakan lima kali sepekan dengan dukungan guru mengaji, pengajar tahfiz Al-Qur’an, dan imam masjid. Pembiayaannya bersumber dari APBD Gresik. Dinsos juga menyediakan khatib salat Jumat yang kompeten.

Ummi menambahkan, komitmen Pemkab juga diwujudkan melalui penyediaan lahan seluas 6,5 hektare di Desa Raci Tengah. Pemkab melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjangkau calon siswa dari keluarga desil 1 dan 2 melalui kunjungan door to door.

Tiga Bidang Pendidikan

Kepala Sekolah Rakyat Gresik, Rangga Pratama, mengatakan program pendidikan mencakup tiga bidang utama, yakni akademik, kesiswaan, dan keasramaan. Selain belajar bersama Ruangguru, siswa juga mengikuti ekstrakurikuler untuk pembinaan prestasi.

“Program bersama Ruangguru ini diinisiasi Pemkab Gresik untuk meningkatkan kompetensi siswa, mempersiapkan TKA, serta mendukung mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kami harap potensi anak dapat dipetakan sejak dini,” ungkap Rangga.

Sekolah Rakyat Terintegrasi di Gresik dibangun dengan anggaran sekitar Rp 250 miliar. Tahun ajaran 2026/2027 menerima 270 siswa baru, terdiri 90 siswa SD, 90 SMP, dan 90 SMA. Total 405 siswa, termasuk 75 siswa lama dan 60 siswa titipan dari Kabupaten Lamongan. Untuk jenjang SMA, pembelajaran saat ini baru untuk kelas X dan XI. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perkuat Sekolah Rakyat, Biayai Bimbel Ruangguru hingga Guru Ngaji dari APBD Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Yani Buka Pelatihan Bunda Puspa, Tekankan Alumni Jangan Ditinggal Usai Pelatihan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Pelatihan Usaha untuk Pemberdayaan Ekonomi Program Bunda Puspa di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Senin, 5 Oktober 2026.

Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Gresik memperkuat kemandirian ekonomi perempuan. Kegiatan diikuti kader Bunda Puspa dengan melibatkan perangkat daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, hingga pemerintah kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Yani menegaskan Bunda Puspa tidak boleh berhenti hanya pada pelatihan. Program harus berlanjut dengan pendampingan hingga memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Yang saya inginkan, kesejahteraan kader-kader Bunda Puspa semakin naik. Ketika pelatihan ini berdampak pada ekonomi masyarakat, peran Dinas KBPPPA sangat penting untuk mengoordinasikan seluruh elemen, baik internal maupun eksternal,” ujar Bupati Yani.

Ia menekankan, keberhasilan program tidak diukur dari jumlah peserta, melainkan sejauh mana keterampilan yang diperoleh bisa tumbuh menjadi kegiatan ekonomi.

Untuk itu, ia mendorong sinergi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Alumni Bunda Puspa didorong menjadi pelaku usaha melalui fasilitasi legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), akses permodalan, hingga pengembangan usaha.

“Bunda Puspa ini didampingi, dilatih, kemudian dilepas ke masyarakat. Jangan sampai setelah pelatihan selesai, selesai juga programnya. Harus ada pendampingan sampai mereka benar-benar bisa menjadi pelaku usaha,” tegasnya.

Bupati Yani juga berharap alumni Bunda Puspa menjadi penggerak pemberdayaan di lingkungannya masing-masing. Mereka diharapkan bisa berbagi pengalaman kepada perempuan lain di tingkat dusun, desa, hingga RT/RW.

“Minimal alumni Bunda Puspa bisa menjadi alumni yang hebat. Bisa mengajar di lingkungan terkecil. Punya pengalaman dan mampu mendampingi perempuan-perempuan lain agar semakin hebat,” katanya.

Menurut Bupati Yani, Program Bunda Puspa yang berjalan sejak 2022 ini juga selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Ia mendorong kolaborasi program tersebut dengan program pemberdayaan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sejak 2022 kita pertama kali menjalankan Bunda Puspa. Sekarang kita harus melihat, apakah lulusan atau alumni Bunda Puspa sudah memberikan dampak di tengah masyarakat. Itu yang harus kita kawal bersama,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, tim pelaksana Bunda Puspa, Universitas Airlangga, para camat dan kader Bunda Puspa, serta organisasi perempuan seperti Fatayat, Aisyiyah, GOW dan Puspa Pinatih. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi

Bupati Yani Buka Pelatihan Bunda Puspa, Tekankan Alumni Jangan Ditinggal Usai Pelatihan Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal / Pemerintahan

Pol PP Gresik dan Tim Gabungan Bongkar Bangli dan Makam Buatan di Cerme

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Tim gabungan dibawah komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik membongkar bangunan dan makam buatan di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Senin, 5 Oktober 2026.

Bangunan dan makam itu berada diatas lahan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Tidak perlawanan dalam penertiban bangunan liar itu. Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga, mengatakan, pembongkaran melibatkan ratusan personil dari berbagai instansi, organisasi keagamaan, TNI dan Polri.

“Pembongkaran dilakukan karena bangunan dan makam buatan melanggar peraturan daerah,” katanya. Ia menyebut, bangunan dan makam buatan berdiri diatas lahan aset Pemkab Gresik. 

Selain keberadaan makam buatan juga telah menimbulkan keresahan masyarakat. ” Selama pelaksanaan kegiatan penertiban dan pembongkaran bangunan serta makam buatan kegiatan berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali,” katanya. 

Pembongkaran bangli alias bangunan liar dan makam buatan di mulai pukul 14.00 WIB. Tim gabungan secara persuasif meminta penghuni untuk mengeluarkan secara barang. Selang 45 menit kemudian petugas melakukan pembongkaran bangli dan makam buatan. “Pembongkaran selesai pukul 16.15. Suasana kondusif,” tegasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pol PP Gresik dan Tim Gabungan Bongkar Bangli dan Makam Buatan di Cerme Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Atasi Kekeringan, Pemkab Gresik dan FOZ Droping 36 Ribu Liter Air Bersih di Balongpanggang

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih terjadi di Gresik.  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik  kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.

Kali ini, penyaluran dilakukan di Desa Ganggang, Kecamatan Balongpanggang pada Rabu, 30 September 2026. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Gresik, bantuan tersebut menyasar 315 Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut.

Bantuan yang disalurkan sebanyak 7 tangki. Rinciannya, dua tangki dari BPBD Gresik dengan dua ritase dan kapasitas 11.000 liter dan lima tangki dari Forum Zakat (FOZ) Gresik dengan total kapasitas 25.000 liter. Total air bersih yang didroping mencapai 36.000 liter.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang akrab disapa Gus Yani hadir langsung dalam penyaluran tersebut. Ia bahkan ikut membantu mengisikan air ke wadah yang telah disiapkan warga.

“Saya Fandi Akhmad Yani, Bupati Gresik, mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua pihak yang berperan, termasuk Forum Zakat,” ujar Gus Yani.

Bantuan ini disambut lega warga. Selama hampir dua bulan, mereka kesulitan air bersih karena sumber air yang ada terasa asin dan keruh. “Alhamdulillah senang, persediaan air sudah menipis. Sudah hampir dua bulan di sini kekeringan. Terima kasih bantuannya,” ungkap Aji, salah satu warga.

Hal senada disampaikan Sarni, 65. “Terima kasih Bapak Yani, kami dikirimi air. Semoga sehat semuanya,” ucapnya.

Selain Desa Ganggang, droping air bersih juga dilakukan sejumlah wilayah terdampak kekeringan lainnya, yakni Desa Tenggor, dan Desa Dohoagung. Keduanya di Kecamatan Balongpanggang. Kemudian, Desa Deliksumber, Kecamatan Benjeng dan Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Atasi Kekeringan, Pemkab Gresik dan FOZ Droping 36 Ribu Liter Air Bersih di Balongpanggang Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Bupati Gresik Perkuat Pola Asuh Sekolah Rakyat, Dorong Kedisiplinan dan Pemberdayaan Keluarga

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendorong penguatan pola pengasuhan dan pendampingan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Gresik di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu.

Hal tersebut disampaikan saat membuka diskusi pembinaan dan penguatan kelembagaan bersama jajaran pengelola SRT 1 Gresik pada Selasa, 29 September 2026.

Diskusi tersebut membahas sejumlah aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari penguatan pendidikan, pola pengasuhan, pendampingan peserta didik, hingga pemberdayaan keluarga. 

Bupati yang akrab disapa Gus Yani mengatakan, keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, tidak hanya sekolah, tetapi juga wali asuh, pengasuh asrama, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta keluarga peserta didik.

“Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka koordinasi segala urusan yang ada di Sekolah Rakyat, khususnya yang ada di Gresik. Kita diskusikan terkait manajemen, problem, dan persoalannya untuk kita carikan solusi segera agar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Gus Yani.

Menurutnya,  proses adaptasi peserta didik terhadap lingkungan sekolah dan kehidupan berasrama membutuhkan pendekatan yang tepat karena setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan pendampingan berbeda.

“Kita upayakan bisa kembali dengan berbagai pendekatan. Kita coba pendekatan segera dan tetap menentukan batas waktu,” imbuh Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Selain pendidikan, Gus Yani  menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kedisiplinan melalui kebiasaan sehari-hari.  “Kedisiplinan yang bagus itu dimulai dari hal-hal sepele, seperti waktu makan, kerajinan dalam menjaga barangnya, dan kebiasaan sehari-hari. Pola asuh juga bisa disesuaikan, agar ada kedisiplinan yang baik,” ungkapnya. 

Ia meminta seluruh unsur pendamping memastikan lingkungan Sekolah Rakyat tetap aman,  nyaman dan mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, Ummi Khoiroh menjelaskan, Sekolah Rakyat mengedepankan konsep kesetaraan dan pemberdayaan secara menyeluruh.

“Konsep Sekolah Rakyat ini adalah kesetaraan. Anak-anak kita sekolahkan, rumahnya kita berdayakan, dan orang tuanya juga kita berdayakan. Jadi, pendampingannya tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada keluarganya,” ujarnya.

Pendampingan dilakukan terpadu dengan melibatkan guru, pengasuh asrama, wali asuh, serta pendamping PKH. Pendampingan tidak berhenti pada peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga.

Dalam diskusi, pengelola asrama juga menyampaikan masukan terkait penguatan sumber daya pendamping, layanan kesehatan, serta sarana transportasi untuk peserta didik.

Di sisi lain, Pemkab Gresik mendorong pemberdayaan keluarga peserta didik melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pendamping PKH dapat mengusulkan keluarga peserta didik yang memenuhi kriteria untuk mendapat dukungan tersebut.

“Teman-teman pendamping PKH bisa mengusulkan dan merekomendasikan penerima RTLH dari keluarga siswa yang memang layak mendapatkan. Ini membuktikan Sekolah Rakyat juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Gus Yani. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Perkuat Pola Asuh Sekolah Rakyat, Dorong Kedisiplinan dan Pemberdayaan Keluarga Selengkapnya
Pemerintahan / Pendidikan

Dikukuhkan Bupati, 11 Unsur di Dewan Pendidikan Gresik Siap Perkuat Mutu Pendidikan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengukuhkan pengurus Dewan Pendidikan Gresik di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Senin, 28 September 2026.

Di bawah kepemimpinan Sururi sebagai ketua, dewan diisi 11 orang dari latar belakang beragam – mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, PGRI, pengawas sekolah, dunia usaha dan industri, hingga tokoh perempuan. Keberagaman ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat komunikasi dan menyerap aspirasi pendidikan.

Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menegaskan, tantangan pendidikan ke depan semakin kompleks sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.

“Dewan Pendidikan ini menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik. Kita ingin guru-guru semakin berkualitas, begitu juga dengan anak-anak kita,” kata Gus Yani.

Ia menekankan, peningkatan mutu harus menyentuh akademik sekaligus pembentukan karakter. Anak-anak Gresik ditargetkan unggul dalam bahasa asing dan matematika tanpa tercerabut dari akar budaya.

“Gresik ini kota santri. Karena itu harus kokoh spiritualnya, tetapi juga tetap jago matematika, jago bahasa. Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya.

Ia berharap Dewan Pendidikan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan (Dispendik) dalam membahas berbagai persoalan pendidikan. Komposisi anggota yang berasal dari sejumlah unsur dinilai dapat memperkaya sudut pandang dalam merumuskan solusi.

“Ini PR Dewan Pendidikan yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, DPRD dan berbagai pihak. Kita perlu duduk bersama untuk melihat apa yang paling dibutuhkan pendidikan Gresik,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Gus Yani berharap dewan menjadi mitra strategis Pemkab, Dinas Pendidikan, dan DPRD untuk merumuskan solusi. Salah satu fokusnya adalah memastikan tidak ada anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal melalui program Jaketku (Kejar Paketku).

Di tengah efisiensi fiskal Transfer ke Daerah (TKD), Pemkab Gresik memastikan program prioritas pendidikan tetap berjalan. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan insentif guru PAUD hingga TK diupayakan terjaga sampai 2027.

“Di tengah efisiensi, kita harus menentukan mana yang benar-benar super prioritas. Belanja yang bisa dikurangi kita kurangi, sehingga anggaran tetap bisa diarahkan ke hal-hal prioritas, termasuk pendidikan,” kata alumnus Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya itu.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan dukungan sarana prasarana, baik untuk sekolah negeri yang ditopang APBD maupun sekolah swasta melalui pengelolaan hibah yang terukur dan transparan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Gresik Sururi menyatakan siap menjalankan amanah dengan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.

“Keberagaman ini menjadi modal bagi kami untuk menampung aspirasi dan mencari solusi pendidikan,” kata Sururi.

Menurutnya, dialog tidak harus selalu formal. Ruang diskusi yang cair diyakini bisa melahirkan gagasan baru untuk kemajuan pendidikan Gresik.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Gresik S. Hariyanto menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter di tengah perkembangan teknologi. Sekolah, kata dia, tidak hanya menjadi ruang pengetahuan, tetapi juga tempat membangun kemampuan sosial, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman.

Susunan Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik 2026-2031:

Ketua: Sururi; Sekretaris: Saiful Kirom; Bendahara: A. Syifaul Qulub; Anggota: Mabrur Ajmain, Noor Amiruddin, Sutrisno, Sujiati, Fauzi, Nur Cholis, Suhartini, dan M. Arfan Muammar. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Dikukuhkan Bupati, 11 Unsur di Dewan Pendidikan Gresik Siap Perkuat Mutu Pendidikan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Gresik Teratas di Jatim! Progres Verval Kopdes Merah Putih, 158 Gerai Telah Diobservasi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Kabupaten Gresik mencatat progres sementara verifikasi dan validasi (verval) Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terbanyak di Jawa Timur. Hingga Jumat, 25 September 2026, sebanyak 158 dari 190 gerai telah menjalani observasi lapangan. Hasilnya, Layak dengan catatan.

Berdasarkan rekapitulasi sementara pada periode yang sama, capaian Gresik berada di atas lima kabupaten/ kota lainnya di Jawa Timur, yakni Kabupaten Blitar 102 gerai, Ponorogo 97 gerai, Jember 94 gerai, Jombang 75 gerai, dan Pamekasan 74 gerai.

Data tersebut masih bersifat sementara dan dapat terus berubah mengikuti perkembangan verval serta proses input hasil di masing-masing daerah.

Percepatan verval di Gresik diawali melalui kick-off yang dipimpin Wakil Bupati Gresik bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa

pada Selasa pekan lalu. Setelah itu, lima tim diterjunkan secara paralel untuk menjangkau gerai yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Gresik.

Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag) dengan melibatkan Inspektorat, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kegiatan di lapangan difokuskan pada observasi ketersediaan dan kondisi faktual gerai, pergudangan, utilitas, serta sarana-prasarana pendukung. Tim mencatat dan mendokumentasikan kondisi yang ditemukan sebagai bahan penilaian pada tahapan berikutnya.

Pendekatan tersebut untuk membedakan dari audit teknis konstruksi. Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan bahwa hasil verval bersifat administratif dan faktual berdasarkan kondisi pada saat pelaksanaan.  Bukan merupakan audit teknis konstruksi, pemeriksaan struktur bangunan, pengujian mutu material maupun sertifikasi kelaikan bangunan. 

Lalu apa objek verval ? Objek verval antara lain mencakup keberadaan dan fungsi instalasi listrik, air bersih, drainase, sanitasi dan jaringan internet, sekaligus kelengkapan sarana-prasarana operasional. Pedoman mencantumkan 27 kategori kelengkapan, termasuk rak display, perangkat kasir, internet, CCTV, AC, APAR, komputer, genset dan berbagai perangkat pendukung lainnya. 

Dari hasil observasi sementara, sebagian besar KMP di Kabupaten Gresik mengarah pada kategori layak dengan catatan. Catatan yang muncul terutama berkaitan dengan kelengkapan sarana-prasarana, utilitas maupun bagian pendukung operasional yang masih membutuhkan tindak lanjut.

Namun demikian, hasil tersebut belum merupakan penetapan final kelayakan. Status akhir setiap gerai akan ditentukan setelah seluruh hasil observasi lima tim dikonsolidasikan dan dibahas bersama Tim Ahli Koperasi Merah Putih serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Pedoman Menteri Koperasi mengatur tiga status hasil verval, yakni : Layak Digunakan dan Siap Operasional, Layak Digunakan dengan Catatan Perbaikan, serta Belum Layak. Untuk kategori layak dengan catatan, kekurangan tertentu masih dapat diperbaiki atau dilengkapi paling lambat tiga bulan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dan operasional koperasi. 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Darmawan, mengatakan kerja lintas perangkat daerah dilakukan untuk mempercepat proses sekaligus menjaga akuntabilitas hasil verval.

“Lima tim lintas-OPD kami terjunkan secara paralel untuk mengobservasi ketersediaan dan kondisi faktual gerai serta sarana-prasarana Koperasi Merah Putih. Seluruh hasil observasi nantinya akan dikonsolidasikan bersama Tim Ahli Koperasi Merah Putih dan para kepala OPD teknis terkait sebelum dilanjutkan untuk reviu BPKP,” ujar Darmawan.

Sementara Plt. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskoperindag Kabupaten Gresik, Rian Pramana Suwanda, menekankan bahwa percepatan tersebut diarahkan pada kesiapan operasional koperasi.

“Percepatan verval bukan semata-mata mengejar jumlah gerai yang dikunjungi. Tim melakukan observing terhadap ketersediaan dan kondisi faktual, kemudian setiap temuan dicatat dan didokumentasikan sebagai bahan pembahasan selanjutnya,” ujar Rian. 

“Tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan operasional dan kebermanfaatan Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Gresik,” imbuh Rian yang juga Rektor Universitas Gresik (Unigres) ini.

Setelah pembahasan bersama Tim Ahli dan kepala OPD teknis, hasil verval akan dilanjutkan untuk reviu Badan Pengawas  Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, hasil tersebut menjadi dasar tindak lanjut terhadap gerai yang masih membutuhkan pemenuhan maupun penyempurnaan.

Dengan 158 gerai telah diobservasi, fokus Pemkab Gresik berikutnya tidak hanya menyelesaikan gerai yang tersisa, 32 gerai. Juga, memastikan berbagai catatan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Koperasi Merah Putih dapat bergerak menuju operasional yang optimal dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Gresik Teratas di Jatim! Progres Verval Kopdes Merah Putih, 158 Gerai Telah Diobservasi Selengkapnya
Home / Pemerintahan

2 Tahun Terhenti, Gerbong Mutasi di Pemkab Gresik Bergerak lagi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Gerbong mutasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai bergerak pada Jumat, 25 September 2026. Kali terakhir, mutasi dilakukan Pemkab Gresik pada 2024. 

Mutasi kali pertama masa kepemimpinan Fandi Akhmad Yani – Asluchul Alif, Bupati dan Wakil Bupati Gresik dipusatkan di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik. Ada 25 pejabat yang dimutasi, rotasi dan promosi. Meteka pejabat eselon III  dan IV. “Mutasi kami lakukan secara bertahap,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo usai acara. 

25 pejabat yang dilantik oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani ini, terdiri dari 22 orang jabatan administrator eselon III A, dan B, dan 3 pejabat pengawas eselon IV. Ada sejumlah kriteria dalam penempatan pejabat baru. “Penilaian Kinerja, diantaranya,” kata Agung. 

Puluhan pejabat yang ikut gerbong pertama mutasi ini, diantaranya, Meista Dedy Hartadi. Jabatan sebelumnya Camat Duduksampeyan kini dipercaya menjadi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). “Saya sekarang bakal lebih banyak ke desa-desa,” kata Dedi, sapaan, Meista Dedy Hartadi. 

Hendrawan Susilo menempati posisi Inspektur Pembantu III Inspektorat. Ia sebelumnya menjabat sebagai Camat Manyar. Sedangkan, Nur Samsi, diangkat sebagai Sekretaris BKPSDM Gresik sebelumnya menjabat Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Gresik. 

Mutasi kali pertama ini, belum bisa mengisi jabatan di eselon III dan IV Pemkab Gresik. Sehingga, ada sejumlah kursi yang masih lowong dan ada yang diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. 

Agung menegaskan, mutasi, rotasi dan promosi menjadi bagian dari penataan birokrasi Pemkab Gresik untuk memastikan jabatan yang kosong maupun yang membutuhkan penguatan dapat segera diisi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

2 Tahun Terhenti, Gerbong Mutasi di Pemkab Gresik Bergerak lagi Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Ajak Warga Cek dan Perbarui Data DTSEN

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik gencar menyosialisasikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan data sosial ekonomi warga Gresik sesuai kondisi terkini, sehingga program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan kualitas data adalah kunci kebijakan.

“Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, data yang akurat akan membuat penanganan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Sekda Washil dalam sosialisasi di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 24 September 2026.

Ia menjelaskan kondisi sosial ekonomi warga bersifat dinamis. Perubahan pekerjaan, kondisi usaha, jumlah anggota keluarga, hingga dampak bencana bisa mengubah kondisi rumah tangga. Karena itu, DTSEN tidak bisa diperlakukan sebagai data statis.

“DTSEN merupakan basis data tunggal yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga. Data ini hasil penggabungan berbagai sumber resmi yang dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala,” jelasnya.

Menurut Washil, DTSEN tidak hanya untuk mendata warga miskin, tapi juga untuk menjawab siapa penerima program, bagaimana kondisinya, dan apakah bantuan sudah sampai kepada yang membutuhkan. Ke depan, DTSEN akan diintegrasikan dengan data kemiskinan daerah Gresik SOYA.

“Siapa saja penerima program harus valid. Jangan sampai ada yang dapat program berulang, sementara yang seharusnya menerima justru tidak dapat. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi,” tegasnya.

Soal Perubahan Desil

Kepala Dinsos (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh, mengakui perubahan desil dalam DTSEN banyak dipertanyakan warga karena berdampak pada status penerima bansos.

“Keputusan penetapan desil bukan di Dinas Sosial. Kami bertugas membantu verifikasi dan ground checking agar penetapan desil sesuai kondisi riil di lapangan,” kata Ummi.

Warga yang mengalami perubahan kondisi atau menemukan data tidak sesuai, bisa mengajukan pemutakhiran melalui kanal resmi dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan dan Dinsos.

Hal senada disampaikan Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih. Ia menjelaskan, DTSEN bersifat dinamis karena memuat informasi keluarga, tempat tinggal, aset, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

“Perubahan desil tidak serta-merta berarti datanya salah. Desil adalah pemeringkatan relatif. Posisi sebuah keluarga bisa berubah ketika kondisinya sendiri atau kondisi masyarakat di sekitarnya berubah,” tutup Indriya. BPS mengimbau warga proaktif mengecek data melalui kanal cek DTSEN yang tersedia. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Ajak Warga Cek dan Perbarui Data DTSEN Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Gresik Jadi Lokus VKN PKN II, Bahas Kolaborasi Perlindungan Data Pribadi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabupaten Gresik menjadi lokus Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026 Pusdikmin Lemdiklat Polri, Rabu, 23 September 2026.

Sebanyak 15 peserta VKN mengangkat tema “Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Perlindungan Keamanan Data Pribadi”.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, mengatakan tema tersebut sangat relevan dengan tantangan transformasi digital saat ini.

“Perlindungan data pribadi membutuhkan keterpaduan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Sekda Washil saat menerima rombongan di Kantor Bupati Gresik.

Washil menjelaskan, Pemkab Gresik telah mengembangkan Integrated Operating Platform (IOP) sebagai data warehouse untuk integrasi data lintas perangkat daerah. Meski terintegrasi, data pribadi tetap dilindungi dengan akses terbatas sesuai kewenangan dan regulasi.

Penguatan tata kelola itu diperkuat dengan penerapan standar keamanan informasi ISO 27001. “Salah satu contohnya di Disdukcapil. Setelah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama, pembaruan KTP dan Kartu Keluarga bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, Disdukcapil juga gencar melakukan jemput bola hingga ke Pulau Bawean untuk memastikan data kependudukan akurat, termasuk data Pekerja Migran Indonesia.

Sementara di sektor investasi, DPMPTSP telah menerapkan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Integrasi data perizinan, site plan, hingga block plan bisa dimanfaatkan lintas OPD untuk mendukung pembangunan daerah.

“Data tidak berhenti di satu OPD saja, tapi bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kewenangan,” imbuhnya.

Ketua Rombongan VKN PKN II Angkatan XXIX, Rachmat, mengatakan Gresik dipilih karena inovasi layanan digitalnya, khususnya di Disdukcapil dan DPMPTSP.

Menurutnya, digitalisasi tidak cukup hanya soal kecepatan layanan, tetapi harus dibarengi keamanan dan tata kelola data. “Disdukcapil Gresik punya praktik baik dalam digitalisasi layanan. Ini relevan untuk pembelajaran kami,” kata Rachmat.

Melalui visitasi ini, peserta diharapkan belajar tiga hal utama: kepemimpinan kolaboratif, kepemimpinan digital, dan kepemimpinan berintegritas dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan layanan dan keamanan data pribadi. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Gresik Jadi Lokus VKN PKN II, Bahas Kolaborasi Perlindungan Data Pribadi Selengkapnya