Tag: pemkab gresik
Home / Pemerintahan

Sehari, 2 Rumah Terbakar di Gresik, Penyababnya Diduga Obat Antinyamuk dan Korek Api

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dua rumah terbakar di Kabupaten Gresik pada Selasa, 22 September 2026. Penyebabnya, diduga human error. Musibah kebakaran kali pertama terjadi di rumah Sutini, warga Desa Sunggonlegowo, Kecamatan Bungah.

Kebakaran terjadi pada pukul 09.47 WIB. Penyebabnya, diduga berasal dari obat antinyamuk. Selang 2 jam kemudian, tepatnya pukul 12.29 WIB rumah Panji Gombloh Saputro di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo. Pemicunya, diduga berasal dari korek api. 

Untungnya, dua kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Gresik mencatat duq kejadian ke-105 dan 109. Kebakaran ke-106 sampai 108 kebakaran alang-alang. 

Menurut keterangan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Gresik Suyono, pihaknya menerima laporan kebakaran di rumah Ny Sutini terjadi pukul 09.47 WIB. Pelapornya, Arif Rahman, perangkat Desa Sungonlegowo. 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pagi korban Sutini sedang tidur. Ia terbangun karena hawa panas dalam rumah. “Korban melihat api yang sudah membakar rumah bagian kamar belakang dan dapur,” kata Suyono pada Selasa, 22 September 2026.

Melihat amuk si jago merah, sebagaian warga membantu memadamkan. Sebagian lagi melaporkan call center 112. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, kebakaran terjadi karena pemilik rumah lupa mematikan obat antinyamuk. “Tidak ada korban,” tegasnya. 

Kejadian kedua, di rumah milik Panji Gombloh Saputro di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo. Kejadian sekitar pukul 12.15 WIB. Pelapor yakni Ny Nindy, tetangga korban.  Siang itu melihat ada asap dari lantai 2 rumah yang dihuni oleh Ny Yani itu. 

“Kami menerima laporan pukul 12.29. Petugas kami tiba pukul 12.44. Api kami padamkam pukul 13.28,” terang Suyono. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, kebakaran diduga berasal dari korek api. “Anak mainan korek api dan membakar kertas. Lalu merembet,” ungkap mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemkab Gresik. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Sehari, 2 Rumah Terbakar di Gresik, Penyababnya Diduga Obat Antinyamuk dan Korek Api Selengkapnya
Home / Pemerintahan

238 Proyek Konstruksi di Gresik Jadi Sorotan, Pemkab Wajibkan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini ada 238 pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gresik yang menjadi perhatian.

Setiap pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah, termasuk yang bekerja melalui penyedia jasa, didorong untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ikhtiar itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Universal Coverage Jamsostek melalui Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi dan Mitra OPD bertema “Menguatkan Sinergi Lintas Sektor demi Perlindungan Tenaga Kerja dan Kepatuhan Regulasi di Kabupaten Gresik.”

Sekda: Kepesertaan BPJS Wajib Dipastikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, perlindungan jaminan sosial merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah. Karena itu, perlindungan perlu dipastikan tidak hanya bagi pekerja di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga mereka yang terlibat melalui penyedia jasa.

“Kalau ada konstruksi, pekerja dari konstruksi dan pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah melalui penyedia jasa, baik konsultan maupun jasa lainnya, ini penting untuk kita dukung. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya harus dipastikan,” ujar Washil pada Kamis, 17 September 2026.

Menurut Sekda, 238 pekerjaan konstruksi itu mencakup pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan dan jalan kabupaten, sektor perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Pustu, serta sarana pendidikan.

Banyaknya proyek membuat aspek perlindungan pekerja perlu diperhatikan sejak pelaksanaan hingga proses pembayaran kepada penyedia jasa. “Pada tahapan pembayaran pekerjaan konstruksi, kepesertaan pekerja di perusahaan tersebut harus menjadi perhatian dan dipastikan sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Baru 20 dari 50 OPD Daftarkan Pekerja

Selain pekerja konstruksi, perhatian serupa diberikan kepada tenaga outsourcing, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga pendukung pelayanan, serta pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah melalui penyedia jasa lainnya.

Sekda menegaskan, pemenuhan jaminan sosial bukan hanya tugas satu perangkat daerah. “Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja atau BKPSDM, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Dari sekitar 50 OPD, baru sekitar 20 OPD yang telah menginformasikan atau mendaftarkan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sekda meminta data segera direkonsiliasi.

Kejar Target 55 Persen di 2026

Upaya memperluas perlindungan sejalan dengan target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 55 persen pada 2026.

Untuk mengejar target, Pemkab juga memperluas kepesertaan dari guru ngaji, marbot, penjaga makam, dan pelaku UMKM. Tambahan kepesertaan dari kelompok tersebut mencapai sekitar 13.942 orang.

“Dalam tiga bulan ke depan, ini akan kita maksimalkan untuk mengejar capaian 55 persen. Kemudian pada 2027 targetnya lebih tinggi lagi, dalam RPJMD berada di angka 59 persen,” ujar Sekda.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Purwantono mengatakan masih ada sekitar 100.000 tenaga kerja yang perlu diperluas perlindungannya untuk mendukung target 55 persen tersebut. “Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan universal coverage di Kabupaten Gresik,” ujarnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi

238 Proyek Konstruksi di Gresik Jadi Sorotan, Pemkab Wajibkan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

HUT ke-81 PMI di Gresik, Bupati Gus Yani Ajak Kolaborasi Atasi Krisis Air Bersih 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Palang Merah Indonesia (PMI) genap berusia 81 tahun. Di Kabupaten Gresik, peringatan PMI dipusatkan di Lapangan Pusdiklat PMI, Bunder Asri, Kecamatan Kebomas pada Kamis,17 September 2026.

Peringatan dihadiri di antaranya, Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo dan  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Pada kesempatan itu, Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani mengajak berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, khususnya kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah.

Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, Pemkab Gresik terus memantau laporan masyarakat terkait wilayah yang mengalami kekeringan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui kanal pengaduan pemerintah, termasuk Gresik AKAS 112 dan WhatsApp Lapor Gus.

“Beberapa titik sudah memberikan informasi melalui Gresik AKAS 112 maupun Lapor Gus. Salah satunya kemarin di Kecamatan Balongpanggang,” tuturnya.

Menurutnya, kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah telah diantisipasi melalui kolaborasi antara BPBD, PMI, Baznas, serta berbagai unsur masyarakat. Sejumlah partai politik melalui jajaran di tingkat daerah juga turut membantu distribusi air bersih kepada masyarakat.

“Insyaallah kami sudah mempersiapkan kebutuhan air bersih. Ada BPBD, PMI, Baznas, dan teman-teman dari berbagai partai politik yang juga memberikan bantuan air bersih di wilayah Kabupaten Gresik,” ujarnya.

Ia menyebut, wilayah yang saat ini membutuhkan perhatian antara lain Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang. Sementara beberapa wilayah lain mulai terantisipasi dengan adanya layanan air perpipaan.

Dari sisi anggaran, ia memastikan dukungan untuk penanganan kebutuhan air bersih masih tersedia. Pemkab Gresik juga telah menambah alokasi anggaran melalui perubahan APBD untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.

“Alhamdulillah anggaran masih cukup. Di P-APBD kemarin juga ada tambahan untuk kebutuhan air bersih di musim kemarau ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo menekankan pentingnya kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ia meminta PMI di kabupaten dan kota memastikan personel dan posko selalu siap serta memperkuat koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait.

“Kesiapan relawan harus lebih baik dan lebih handal. Kalau terjadi pengungsian, yang paling utama adalah membantu dapur umum, kemudian evakuasi dan kebutuhan lainnya,” ujar Imam.

Ia juga mengingatkan masyarakat dan relawan untuk mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan cuaca dan potensi bencana. “Kesiapan relawan dan kesiapan anggota kita harus selalu siap. Kita bersama-sama dengan instansi terkait dan BPBD akan bisa bergerak bersama-sama,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

HUT ke-81 PMI di Gresik, Bupati Gus Yani Ajak Kolaborasi Atasi Krisis Air Bersih  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Alif : Agen Perlinsos Harus Objektif, Jangan Sampai Warga Miskin Tak Masuk Data

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai menyiapkan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Program anyar ini akan melibatkan masyarakat dalam proses pendataan penerima bantuan sosial.

Gagasan ini dibahas dalam rapat koordinasi Program Perlindungan Sosial Digital di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 16 September 2026.  Program yang mendorong transformasi bantuan sosial melalui data yang lebih terintegrasi, akses yang lebih mudah, serta penyaluran yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat rentan.

Tahap awal dimulai dari pembentukan agen Perlinsos yang berasal dari berbagai unsur yang dekat dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, kader, pendamping sosial, aparatur pemerintah daerah, serta mitra yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dipilih karena sejumlah organisasi memiliki jaringan dan struktur hingga tingkat bawah. Jaringan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menjangkau warga yang selama ini belum masuk dalam data perlindungan sosial.

“Kami berharap agen yang dipilih benar-benar memiliki rasa tanggung jawab dan memahami kondisi masyarakat di lingkungannya. Jangan sampai warga yang memang membutuhkan justru belum masuk data,” kata dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Menurutnya, agen Perlinsos nantinya memiliki dua peran utama, yakni membantu mendaftarkan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan menjalankan mekanisme sanggah terhadap penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat. Kedua tugas tersebut memang tercantum sebagai kewenangan agen dalam materi program Perlinsos Digital.

Wabup Alif menegaskan, mekanisme tersebut bukan untuk menggantikan jalur pendataan formal pemerintah, melainkan melengkapinya melalui partisipasi masyarakat. Pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait tetap menjalankan kewenangannya sesuai prosedur.

“Prinsipnya harus objektif, bukan subjektif. Agen bukan penentu kelayakan penerima bantuan. Agen membantu pendataan, memberikan informasi, mendampingi masyarakat, dan menyampaikan sanggahan sesuai mekanisme,” ujarnya.

Ia juga meminta agen tidak menarik pungutan maupun menjanjikan bantuan kepada masyarakat. Edukasi dan pendampingan menjadi bagian penting agar masyarakat memahami proses Perlinsos Digital dan dapat mengikuti prosedur secara benar.

Ia mengatakan, perbaikan data menjadi penting karena jumlah masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 sampai Desil 4 di Gresik mencapai 168.909 keluarga atau 530.455 jiwa. Sementara pada periode Juli–September 2026, penerima PKH tercatat 47.048 keluarga dan penerima sembako sebanyak 64.695 keluarga.

“Yang ingin kita lakukan adalah memperbaiki data bersama-sama. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami meminta kolaborasi seluruh pihak agar data kemiskinan semakin akurat dan bantuan sosial semakin tepat sasaran,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh mengatakan, rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi langkah awal pembentukan tim pelaksana Perlinsos lintas perangkat daerah dan agen Perlinsos di tingkat masyarakat.

Kabupaten Gresik termasuk dalam 114 kabupaten/kota yang menjadi lokasi tahap kedua uji coba Perlinsos Digital. Program tersebut merupakan pengembangan dari uji coba tahap awal yang melibatkan sejumlah daerah di Indonesia.

“Output yang kami harapkan adalah terbentuknya tim pelaksana lintas OPD dan agen Perlinsos. Melalui agen inilah masyarakat yang membutuhkan dapat dibantu untuk masuk dalam proses pendataan dan pengusulan bantuan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan partisipatif tersebut diharapkan membuat proses pendataan lebih dekat dengan kondisi riil masyarakat. Terlebih, target Perlinsos Digital mencakup keluarga rentan dan berpenghasilan rendah, warga yang belum terdaftar IKD, penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi kriteria, serta warga miskin yang belum memiliki IKD.

Tahapan selanjutnya akan mencakup pembentukan tim percepatan pendataan penduduk miskin, peningkatan pendaftaran IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sosialisasi kepada masyarakat, serta bimbingan teknis bagi para agen. Materi rapat menempatkan pembentukan tim pada September dan bimbingan teknis agen pada Oktober.

Melalui skema tersebut, Pemkab Gresik berharap partisipasi masyarakat dapat menjadi penguat bagi sistem perlindungan sosial yang sudah berjalan. Tujuannya bukan sekadar menambah jumlah data, tetapi memastikan data yang digunakan pemerintah semakin mencerminkan kondisi warga di lapangan sehingga intervensi bantuan dapat diberikan secara lebih tepat. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Alif : Agen Perlinsos Harus Objektif, Jangan Sampai Warga Miskin Tak Masuk Data Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Satu Peta, Satu Data: Pemkab Gresik Ajak Perusahaan Perkuat Intervensi Air Bersih dan Sanitasi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong penanganan akses air minum dan sanitasi dilakukan secara lebih terarah melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. 

Salah satu langkahnya adalah menyatukan data kebutuhan, memetakan wilayah prioritas, hingga memastikan intervensi berjalan sampai tahap pengawasan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman saat menghadiri Stakeholder Forum dan Sharing Session 2 Program Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak  oleh Cempaka Foundation di Hotel Aston Gresik pada Kamis, 10 September 2026.

Mengusung tema “Merangkai Kolaborasi, Menuju Kabupaten Gresik Layak Air Bersih dan Sanitasi”, forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan sejumlah perusahaan, forum CSR, serta organisasi yang selama ini bergerak dalam isu air, sanitasi, kesehatan, dan lingkungan.

Sekda Washil mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan, sumber daya manusia, serta anggaran untuk menangani persoalan infrastruktur dasar. Namun, kebutuhan di lapangan cukup besar sehingga penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. “Anggaran pemerintah daerah tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi penting, terutama dengan perusahaan melalui program CSR, untuk mempercepat penuntasan persoalan air bersih dan sanitasi,” ungkap Sekda Washil.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi tidak berhenti pada pembangunan fisik. Keberlanjutan layanan, kualitas air, distribusi, pengelolaan limbah, hingga perubahan perilaku masyarakat juga harus menjadi bagian dari intervensi.

Dampaknya pun tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur. Akses air minum dan sanitasi yang layak berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, pengurangan kemiskinan, kualitas lingkungan, serta produktivitas masyarakat. “Jangan sampai setelah infrastrukturnya dibangun kemudian selesai. Kita harus memastikan layanan, kualitas, distribusi, dan pengelolaannya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Washil menyebut tantangan Gresik cukup kompleks karena karakter wilayahnya beragam. Kabupaten Gresik memiliki kawasan perkotaan, industri, pesisir, perdesaan, pertanian, perikanan, hingga kawasan yang berkembang pesat. Karena itu, pendekatan penanganan air minum dan sanitasi tidak bisa diseragamkan untuk seluruh wilayah.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Gresik, capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Gresik pada 2025 baru mencapai 2,69 persen dari 11.787 rumah tangga, sementara target dalam RPJMD 2025-2029 mencapai 23,41 persen.

Pada sektor air minum, capaian akses disebut berada pada angka 45,07 persen dari target 78,81 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang membutuhkan intervensi bersama. “Sanitasi aman ini penting untuk kita kolaborasikan bersama. Begitu juga dengan air minum. Masih ada deviasi yang harus kita maksimalkan,” tuturnya.

Karena itu, Pemkab Gresik mendorong dibangunnya pendekatan berbasis satu peta, satu data, dan satu intervensi. Data dari perangkat daerah diharapkan dapat dipadukan untuk mengetahui wilayah yang sudah terlayani, wilayah yang belum terlayani, serta kebutuhan intervensi di masing-masing kawasan.

Pemetaan tersebut nantinya juga dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan lokasi program CSR. Dengan begitu, dukungan perusahaan tidak berjalan sendiri, tetapi dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki kebutuhan paling mendesak dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. “Harapannya ada data yang bisa disatukan, kemudian ada skala prioritas yang bisa kita tangani bersama, dan implementasinya bisa dikawal sampai pengawasan,” ujarnya.

Sekda Washil juga menekankan pentingnya aspek perubahan perilaku. Menurutnya, persoalan sanitasi tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan septic tank, jaringan perpipaan, atau instalasi pengolahan air limbah. Kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah domestik dan menjaga lingkungan sehat juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.

Ia mencontohkan pengalaman pembangunan IPAL komunal di Gresik yang pada awalnya menghadapi penolakan masyarakat. Setelah masyarakat memahami risiko sanitasi yang tidak aman terhadap lingkungan dan kesehatan, penerimaan terhadap pembangunan IPAL komunal meningkat.

Pengalaman tersebut, kata Washil, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan edukasi. Infrastruktur yang tersedia akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat memahami manfaat sekaligus terlibat dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Direktur Cempaka Foundation Sarifudin Lathif mengatakan forum tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya. Cempaka Foundation sendiri telah menjalankan program terkait akses air bersih dan sanitasi di Gresik sejak 2021, termasuk bersama sejumlah mitra.

Menurut Sarifudin, hingga saat ini terdapat sejumlah desa di wilayah Manyar dan Bungah serta kawasan perkotaan Gresik yang menjadi lokasi intervensi program. Program tersebut antara lain mencakup dukungan sambungan rumah dan pengembangan model pengelolaan air berbasis masyarakat.

Salah satu yang dikembangkan adalah model master meter di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar. Model tersebut memungkinkan masyarakat melalui kelompok pengelola air untuk mengelola layanan secara lebih mandiri dan berkelanjutan. “Masalah yang kita hadapi bukan hanya ketersediaan sumber air, tetapi juga infrastruktur jaringan pipanya. Itu yang perlu kita diskusikan bersama,” kata Sarifudin.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, forum CSR, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas penerima manfaat layanan air minum sekaligus memperkuat pengelolaan sanitasi.

Dalam forum tersebut, Cempaka Foundation juga menghadirkan sejumlah mitra dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman serta membuka peluang kolaborasi, termasuk dari sektor industri dan forum CSR.

Sarifudin berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang berbagi gagasan. Pemetaan kebutuhan yang lebih jelas diharapkan dapat menghasilkan kerja sama yang konkret sehingga semakin banyak masyarakat Gresik memperoleh akses air minum dan sanitasi yang layak. “Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat dan memperkuat posisi penting Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar air dan sanitasi,” ujarnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Satu Peta, Satu Data: Pemkab Gresik Ajak Perusahaan Perkuat Intervensi Air Bersih dan Sanitasi Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Wabup Gresik Lepas Tim Robotik Bawah Air, Siti Busyro UMG, Finalis Kontes Kapal Indonesia Nasional ke Bengkalis, Riau

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Tim Siti Busyro, Finalis Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2026 Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) berangkat menuju Bengkalis, Riau pada Kamis, 10 September 2026. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif melepas Tim Siti Busyro dari Program Studi Teknik Konstruksi Perkapalan, Fakultas Teknik UMG ini dari kantor Bupati Gresik di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

KKI Nasional ke-12 ini  diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dit Belmawa), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek)

Wabup Asluchul Alif mengapresiasi Tim Siti Busyro UMG yang berhasil menembus babak final Kontes Kapal Indonesia. Menurutnya, pencapaian ini membuktikan bahwa kualitas pemuda dan iklim akademis di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik mampu bersaing di kancah nasional, khususnya dalam penguasaan teknologi maritim dan robotika bawah air. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, saya berharap prestasi ini dapat menjadi pemantik motivasi bagi generasi muda lainnya di Gresik untuk terus berinovasi dan mengharumkan nama daerah,” kata dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif.

Wabup Alif berpesan kepada Tim Siti Busyro untuk selalu menjaga kekompakan tim dan saling mendukung satu sama lain di sepanjang jalannya kompetisi. Menurutnya, harmoni dan soliditas antar anggota adalah kunci utama dalam menghadapi tekanan kompetisi tingkat nasional. 

“Keberhasilan menembus babak final ini memiliki nilai tersendiri buat adik-adik karena nantinya akan bersaing langsung dengan jajaran universitas bonafit dan ternama di Indonesia. Saya berharap agar seluruh anggota tim tetap semangat, tidak merasa minder, dan selalu menjaga fokus demi membawa pulang hasil terbaik,” tuturnya.

“Selain itu, jaga sportifitas karena kalian membawa nama almamater Universitas Muhammadiyah Gresik dan Pemerintah Kabupaten Gresik di kancah Nasional,” Ia melanjutkan.

Di tempat sama, Rektor UMG Khoirul Anwar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Dikatakan pelepasan ini menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap inovasi teknologi maritim oleh generasi muda Gresik. Selain itu, mendorong untuk menjadi program unggulan dalam produk salah satunya robotik bawah air yang saat ini akan mengikuti kontes di Kabupaten Bengkalis Riau. 

“Tim Siti Busyro akan bertanding pada kategori Remotely Operated Vehicle (ROV). ROV ini merupakan teknologi bagaimana kapal bisa menyelam dengan keseimbangan dan kembali ke permukaan,” terangnya. 

Pihaknya menambahkan, kompetitor dalam babak final nanti dinilai cukup berat. Hal itu karena di antara para finalis itu ada kompetitor dari 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 5 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN di antaranya, Institut Teknologi 10 Nopember  Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Sedangkan, PTS antara lain, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). “Ini merupakan mailstone penting dalam mewujudkan Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan UM Gresik sebagai pusat pengembangan robotik bawah air,” ungkap Khoirul Anwar.

Tim Siti Busyro UMG berangkat ke ajang nasional ini melalui jalur darat. Rombongan berjumlah 13 orang. Rinciannya, 10 mahasiswa, 2 dosen pendamping dan 1 orang tua mahasiswa Politeknik Bengkalis asal Surabaya. Mereka naik mobil niaga serta kendaraan angkutan serba guna Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik. 

Turut menyaksikan pemberangkatan anak-anak muda ke Bengkalis, Riau yakni Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Gresik Awang Djohan Bachtiar, Kepada Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan selaku Ketua Tim Hadi Suroso, Dekan Fakultas Teknik UMG Misbah serta Tim ROV Siti Busyro UM Gresik.

Koordinator Lapangan (korlap) Yusa Ali mengatakan, perjalanan bakal ditempuh selama 3 hari. ” Mohon doanya semua lancar, selamat dan bisa mengharumkan nama UMG dan Kabupaten Gresik,” kata Yusa Ali yang juga Dosen Program Studi Teknik Konstruksi Perkapalan UMG ini ketika dikonfirmasi wartawan 1minute.id pada Kamis, 10 September 2026. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Lepas Tim Robotik Bawah Air, Siti Busyro UMG, Finalis Kontes Kapal Indonesia Nasional ke Bengkalis, Riau Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Minta Kewenangan SMA/SMK Dikembalikan ke Daerah, Soroti UU 23/2014

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Simposium Nasional dengan tema “Revitalisasi Sekolah Menuju Gresik Berkarya” yang digelar di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab Gresik pada Selasa, 8 September 2026.

Fandi Akhmad Yani menegaskan sinergi total antara lembaga pendidikan dan dunia industri demi menekan angka pengangguran serta mewujudkan visi Gresik Berkarya. “Kenapa kegiatan ini penting dan harus berkelanjutan. Karena, langkah strategis ini diambil guna menyelaraskan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja modern yang dinamis di wilayah Gresik,” ungkap mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Narasumber dalam simposium ini di antaranya, Dr. Suko Widodo ( Pusat Studi Transformasi Sosial UNAIR ) ; Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti ( External Relation & SEZ Director ) ; Mochamad Kharis (PT. Kawasan Industri Gresik ) ; Irawan Agustiar( PT. Maspion Industrial Estate) . Kemudian praktisi pendidikan lainnya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik Eko Agus Suwandi, serta Kepala Dinas Pendidikan  Gresik S. Hariyanto.

Fandi Akhmad Yani berharap, tata kelola SMA/SMK/SLB dapat dikembalikan menjadi kewenangan pemerintah daerah agar bisa memegang tanggung jawab penuh terhadap masa depan generasi muda di Kabupaten Gresik. Dikatakan, selama ini berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan jenjang pendidikan menengah tersebut berada di bawah kendali Dinas Pendidikan Provinsi.

“Kami di tingkat kabupaten ingin bertanggung jawab penuh atas masyarakat kami sendiri. Harapannya, regulasi dalam UU 23 Tahun 2014 bisa ditinjau kembali, sehingga kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dikembalikan ke pemerintah daerah,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani

Menurutnya, pengalihan kewenangan ini sangat krusial bagi kesinambungan program pembangunan SDM lokal. Jika pengelolaan berada di bawah kendali pemerintah daerah, maka Pemkab dapat mengintervensi program pendidikan secara langsung dan terarah. Bagi siswa lulusan SMA, Pemkab ingin memastikan mereka mendapatkan pengawalan optimal agar mampu melanjutkan serta diterima di berbagai perguruan tinggi favorit.

Yani menambahkan, perhatian khusus juga diarahkan untuk sektor pendidikan vokasi. Pihaknya menekankan lulusan SMK di Gresik harus dibekali dengan kompetensi yang unggul dan siap pakai, karena Gresik merupakan kawasan industri yang berkembang pesat. Menurut bupati, sinkronisasi antara kurikulum SMK dan kebutuhan pasar kerja dinilai akan jauh lebih cepat terealisasi apabila berada di bawah wewenang pemerintah daerah.

“Padahal, Pemkab Gresik memiliki visi besar untuk melahirkan lulusan SMA yang kompetitif agar mampu menembus perguruan tinggi favorit nasional. Di sisi lain, standardisasi kompetensi lulusan SMK juga menjadi perhatian utama agar para pemuda Gresik tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya industrialisasi daerah,” harap Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Ia menilai, pembatasan ruang gerak daerah akibat UU Nomor 23 Tahun 2014 membuat pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi kebijakan strategis di tingkat sekolah menengah secara maksimal. Melalui pengembalian hak kelola dari provinsi ke kabupaten, Yani optimis sinergi antara dunia pendidikan, pemenuhan fasilitas sekolah, dan penyaluran tenaga kerja di Kabupaten Gresik dapat berjalan jauh lebih efektif.

Untuk itu, Yani mengajak seluruh elemen pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, jajaran yayasan, hingga manajemen sekolah untuk aktif melakukan peningkatan kapasitas diri (upgrade keterampilan). Langkah transformatif ini dinilai krusial agar lembaga pendidikan tidak gagap dalam menjawab tantangan era digitalisasi serta dinamika industri yang berkembang sangat cepat.

“Melalui program revitalisasi sekolah vokasi ini, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang adaptif dan melahirkan lulusan yang siap kerja, terampil, serta kompeten di bidangnya. Langkah strategis ini sekaligus menjadi pilar penting Pemkab Gresik dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran secara berkelanjutan,” tegasnya.

Salah narasumber, External Relation KEK Gresik Rr Ayu Yayuk Dwi Hastuti, mengatakan pertumbuhan investasi harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya lulusan pendidikan vokasi. Menurutnya, investasi menciptakan permintaan baru terhadap kompetensi, produktivitas, sekaligus budaya kerja. “Dunia vokasi dan industri menjadi satu mata rantai yang harus saling mendukung,” kata Rr Ayu.

Ia menjelaskan, KEK Gresik ditetapkan pemerintah dengan mandat utama untuk mendorong hilirisasi manufaktur. Dengan adanya proses hilirisasi tersebut, pertumbuhan kawasan memiliki nilai tambah yang tinggi sekaligus meningkatkan standar kebutuhan industri terhadap talenta yang dihasilkan dunia pendidikan di Gresik.

Karena itu, demand atau kebutuhan industri harus selaras dengan standar lulusan yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan. Keselarasan tersebut penting agar lulusan pendidikan vokasi tidak hanya memiliki ijazah, tetapi benar-benar mempunyai keterampilan yang dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja.

“Investasi menciptakan permintaan baru atas kompetensi, produktivitas dan budaya kerja. Dunia vokasi bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan talenta dunia industri,” ujarnya.

Selain persoalan kompetensi, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah pengalaman peserta didik terhadap dunia kerja. Tidak semua lulusan memiliki pengalaman yang cukup untuk beradaptasi dengan ritme dan budaya kerja industri ketika menyelesaikan pendidikan.

Persoalan tersebut dapat disiasati dengan memperbanyak kesempatan magang atau praktik kerja lapangan (PKL) di industri. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik dapat memahami secara langsung standar kerja, kedisiplinan, keselamatan kerja, budaya perusahaan, hingga penggunaan teknologi yang diterapkan di dunia industri.

Di sisi lain, kompetensi guru atau tenaga pengajar juga perlu diperkuat agar sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan. Guru vokasi perlu memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri sehingga pengetahuan yang diberikan kepada siswa tidak tertinggal dari perkembangan di lapangan.

Menurut Rr Ayu Dwi Hastuti, kolaborasi antara industri dan sekolah vokasi perlu dibangun secara berkelanjutan, mulai dari penyusunan kebutuhan kompetensi, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, hingga penyediaan tempat magang bagi siswa.

Menurutnya, penguatan pendidikan vokasi harus menjadi kerja bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri. Pertumbuhan kawasan industri dan investasi yang besar perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM lokal sehingga masyarakat Gresik dapat mengambil manfaat dari perkembangan ekonomi di daerahnya.

Besarnya potensi investasi di KEK Gresik akan berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga kerja. Saat pendirian kawasan, KEK Gresik diproyeksikan mampu menyerap sekitar 42 ribu tenaga kerja dalam lima tahun. Bahkan, hingga 2036, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan dapat mencapai 200 ribu orang.

Saat ini terdapat 33 industri di kawasan tersebut. Sebanyak 18 industri telah beroperasi, delapan industri sedang dalam proses pembangunan konstruksi, sementara tujuh lainnya masih dalam progres pembangunan.

Dari sisi investasi, nilai investasi di KEK Gresik hingga kuartal II 2026 tercatat sekitar Rp114,4 triliun. Jika ditambahkan investasi yang telah masuk sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK, yang mencapai sekitar Rp5 triliun, total investasi yang terkait dengan kawasan tersebut mencapai sekitar Rp116 triliun.

Besarnya investasi tersebut menciptakan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang semakin spesifik. Sejumlah sektor industri di KEK Gresik membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang metal, energi, logistik, kimia (chemical), hingga elektronika. “Harapan kami di industri, dunia pendidikan memberi lulusan atau SDM siap kerja yang memiliki kompetensi,” kata Rr Ayu.

Revitalisasi sekolah vokasi di Gresik pun diharapkan tidak sekadar memperbarui sarana dan prasarana pendidikan. Lebih dari itu, revitalisasi harus diarahkan pada penyelarasan kebutuhan industri dengan standar kompetensi lulusan, peningkatan kapasitas guru, serta perluasan pengalaman kerja siswa melalui program magang dan PKL.

Dengan langkah tersebut, pertumbuhan investasi dan industrialisasi di Gresik diharapkan berjalan beriringan dengan kesiapan SDM lokal. Sekolah vokasi tidak hanya menjadi tempat mencetak lulusan, tetapi menjadi bagian penting dari rantai pasok talenta bagi industri yang terus berkembang di Gresik. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Minta Kewenangan SMA/SMK Dikembalikan ke Daerah, Soroti UU 23/2014 Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kebut Infrastruktur, JPD Klampok-Munggugebang Dibeton, Bupati Gresik Pastikan Pembangunan Jalan Berlanjut hingga 2027

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Salah satunya melalui pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) ruas Klampok-Munggugebang, Kecamatan Benjeng mulai ditangani melalui betonisasi pada tahun ini dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus Pemkab Gresik sejak 2025. Percepatan tersebut dilakukan melalui APBD Perubahan 2025, APBD 2026, dan akan terus dilanjutkan hingga 2027.

“Sejak 2025 kita memang fokus mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Benjeng dan Balongpanggang menjadi salah satu prioritas untuk pembangunan JPD,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad BYani saat meresmikan pembangunan JPD ruas Klampok-Munggugebang pada Jumat 4 September 2026.

Menurutnya, pembangunan jalan harus dilakukan sebagai bagian dari jaringan konektivitas yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri. Karena itu, penguatan infrastruktur perlu mencakup jalan kabupaten, JPD, jalan lingkungan, hingga jalur alternatif yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan. “Jangan sampai jalan dibangun sendiri-sendiri. Harus terkoneksi antara jalan kabupaten, JPD, jalan desa, termasuk jalan alternatif yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya,” kata mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Ia mencontohkan penguatan konektivitas di wilayah utara Gresik melalui jalur Manyar-Betoyo-Duduksampeyan. Menurutnya, jaringan jalan yang terhubung akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses terhadap berbagai aktivitas ekonomi.

Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan akan tetap menjadi salah satu konsentrasi Pemkab Gresik bersama DPRD Gresik hingga 2027. Pemerintah, katanya,  tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi memastikan infrastruktur tersebut memberi manfaat langsung bagi masyarakat. “Jalan ini bukan sekadar beton dan aspal. Ada mobilitas masyarakat, ada ekonomi, pertanian, anak-anak yang bersekolah, dan akses pelayanan dasar yang ikut bergerak ketika jalannya baik,” ujarnya.

Ia mengatakan pembangunan JPD Klampok-Munggugebang yang telah selesai pada tahap pertama diharapkan segera dimanfaatkan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada warga Desa Klampok yang telah mendukung proses pembangunan, termasuk bersabar menghadapi gangguan aktivitas selama pekerjaan berlangsung.

“Ngapunten sanget selama proses pembangunan ada aktivitas warga yang terganggu. Alhamdulillah hari ini sudah selesai sesuai target dan sudah bisa dimanfaatkan,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Ia sekaligus mengajak masyarakat ikut merawat infrastruktur yang telah dibangun. Bupati juga mengapresiasi tradisi masyarakat setempat yang menanam pohon setelah pembangunan jalan selesai sebagai bagian dari simbol merawat hasil pembangunan.

“Setelah jalan jadi, biasanya kita tanam pohon. Saya titip kepada warga, jalan dan pohonnya sama-sama dirawat. Jangan hanya pemerintah yang merawat, masyarakat juga harus ikut menjaga,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti menjelaskan, JPD Klampok-Munggugebang merupakan bagian dari program peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah yang dilakukan Pemkab Gresik secara bertahap.

Ruas Klampok-Munggugebang memiliki panjang sekitar 1,7 kilometer. Pada tahap yang dikerjakan tahun ini, betonisasi dilakukan sepanjang sekitar 205 meter dengan lebar lima meter. “Jalan sebelumnya menggunakan paving block dan kondisinya sudah mengalami penurunan. Tahun ini kami melakukan penanganan dengan konstruksi beton sepanjang kurang lebih 205 meter dan lebar lima meter,” jelas Dhiannita.

Pembangunan ruas tersebut tidak berhenti pada pekerjaan tahun ini. Dian, sapaan, Dhiannita Tri Astuti mengatakan Pemkab Gresik telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk melanjutkan penanganan JPD Klampok-Munggugebang pada tahun berikutnya.

Kelanjutan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Gresik untuk memastikan pembangunan jalan berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan hingga 2027, terutama pada wilayah yang membutuhkan penguatan konektivitas.

Selain ruas Klampok-Munggugebang, penanganan JPD melalui APBD 2026 secara keseluruhan mencapai sekitar 4,5 kilometer. Pembangunan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Duduksampeyan, Manyar, Menganti, Cerme, Benjeng, Kedamean, Wringinanom, Dukun, Balongpanggang, Bungah, Driyorejo, Ujungpangkah, Panceng, hingga Sangkapura.

Dian mengatakan pembangunan JPD tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari pergerakan ekonomi dan pertanian, ketahanan pangan, akses pendidikan, hingga pelayanan dasar.

“Pembangunan JPD ini kami harapkan memberikan dampak langsung terhadap konektivitas masyarakat, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi, pertanian dan ketahanan pangan, akses pendidikan, serta pelayanan dasar,” ujarnya. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan pemeliharaan bersama. Masyarakat diharapkan menjaga badan dan bahu jalan agar fungsi jalan tetap optimal dan usia layanan infrastruktur dapat bertahan lebih lama.

“Kami berharap masyarakat ikut menjaga jalan yang sudah dibangun. Jangan sampai badan maupun bahu jalan digunakan atau dirusak sehingga mengurangi fungsi jalan,” katanya. Dian pun turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Benjeng, Pemerintah Desa Klampok, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan hingga tahap pertama dapat diselesaikan sesuai target. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Kebut Infrastruktur, JPD Klampok-Munggugebang Dibeton, Bupati Gresik Pastikan Pembangunan Jalan Berlanjut hingga 2027 Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Warning OPD, Cepat Respons Aduan Warga, Jangan Tunggu Viral

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mem-warning seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih proaktif menangani pengaduan masyarakat. Setiap aduan harus segera diverifikasi, direspons, dan ditindaklanjuti tanpa menunggu persoalan berkembang menjadi keluhan yang viral di media sosial.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka Workshop Penguatan Pengelolaan Pengaduan dan Transformasi Aduan Menjadi Konten Publik di Ruang Rapat Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 1 September 2026.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 2.345 pengaduan masyarakat yang masuk. Dari jumlah tersebut, 2.285 pengaduan telah diselesaikan.

Menurut Wabup Asluchul Alif  meningkatnya jumlah pengaduan tidak otomatis menunjukkan memburuknya pelayanan. Sebaliknya, hal itu dapat menandakan masyarakat semakin mengetahui kanal untuk menyampaikan persoalan. Salah satunya melalui Lapor Gus di nomor WA 0812-3225-4001, yang dinilai memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah.

“Kalau pengaduan semakin banyak, bukan berarti pelayanan kita semakin buruk. Bisa jadi masyarakat semakin tahu harus mengadu ke mana,” kata dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Karena itu, ia meminta perangkat daerah tidak melihat pengaduan sebatas laporan yang harus ditutup. Setiap aduan perlu dibaca sebagai sumber informasi sekaligus early warning system untuk menemukan titik lemah pelayanan, baik yang berkaitan dengan petugas, sistem, aplikasi, akses layanan maupun prosedur.

“Dulu pengaduan dianggap sebagai beban. Sekarang pengaduan harus kita lihat sebagai aset untuk memperbaiki pelayanan. Dulu complaint handling, sekarang harus menjadi service improvement,” ujarnya.

Iq mendorong perangkat daerah mengubah pola kerja dari reaktif menjadi proaktif. Ketika aduan masuk, petugas diminta melakukan verifikasi dan melihat kondisi di lapangan sebelum memberikan respons. “Jangan terlalu reaktif. Kita datang, cek, lihat kenyataannya. Kalau memang kita salah, katakan salah dan segera perbaiki,” tuturnya.

Menurutnya, kecepatan merespons pengaduan juga berkaitan dengan reputasi pemerintah. Persoalan yang sebenarnya dapat segera diselesaikan bisa berkembang menjadi isu lebih besar ketika pemerintah terlambat merespons, terlebih di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial.

Karena itu, setelah persoalan ditangani, perangkat daerah perlu mengomunikasikan hasil perbaikannya melalui kanal resmi pemerintah. Masyarakat tidak cukup hanya diberi jawaban, tetapi perlu melihat bahwa pemerintah benar-benar mengambil tindakan. “Jangan hanya dijawab secara formalitas. Tunjukkan melalui media sosial bahwa perbaikan benar-benar sudah dilakukan,” katanya. 

Alif mencontohkan penanganan jalan rusak. Menurutnya, informasi kepada publik dapat menunjukkan persoalan yang ditemukan, respons pemerintah, proses perbaikan, hingga hasilnya. Dengan begitu, komunikasi publik tidak sekadar menjadi promosi, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah mendengar dan bekerja.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Gresik Kiki Nuriyadi mengatakan pengaduan merupakan sumber informasi langsung mengenai apa yang dirasakan, dibutuhkan, dan menjadi perhatian masyarakat.

Karena itu, pengelolaan pengaduan harus dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan responsif. Selain menjadi sarana penyelesaian persoalan masyarakat, pengaduan juga menjadi bahan evaluasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah. “Kami berharap setiap pengaduan tidak hanya ditindaklanjuti secara internal, tetapi juga menjadi sumber informasi dan bahan komunikasi publik yang tepat,” kata Kiki.

Kiki menjelaskan, workshop tersebut digelar sebagai forum penguatan kapasitas dan koordinasi bagi pengelola pengaduan serta pengelola media sosial perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan pengaduan, mengevaluasi tindak lanjut aduan, mendorong respons yang cepat dan berorientasi pada penyelesaian, serta memperkuat sinergi antara pengelola pengaduan dan komunikasi publik.

Workshop mengangkat tema “Complaint Is the New Oil: Dari Aduan Menjadi Konten, dari Respons Menjadi Reputasi”. Kegiatan diikuti 120 peserta dari unsur pengelola pengaduan dan pengelola media sosial perangkat daerah serta unit pelayanan di lingkungan Pemkab Gresik.

Peserta juga berasal dari unsur kecamatan, rumah sakit daerah, Perumda Giri Tirta, petugas Call Center 112, Radio Suara Gresik, serta kru kreator konten pimpinan. Kegiatan menghadirkan Jalaluddin Mahally dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Warning OPD, Cepat Respons Aduan Warga, Jangan Tunggu Viral Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pertama Pasca Covid-19, Gresik Merdeka Carnival Digelar Pemkab Gresik, Bupati-Wabup Naik Trailer Hias Naga Giri

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Karnaval mobil hias kembali digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik pada Sabtu, 29 Agustus 2026 setelah vakum sejak 2019. Karnaval memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ini diikuti 24 mobil hias menjadi hiburan terbesar di sepanjang tahun ini bagi masyarakat Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik. 

Sepanjang jalan yang dilalui deretan mobil hias dipenuhi masyarakat. Sejak badal Dhuhur, warga sudah berjajar di trotoar untuk menyaksikan hiburan gratis yang kali pertama pasca wabah corona virus disease (Covid) 2019. Karnaval dengan start di halaman Kantor Bupati Gresik Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas dan finish di Pendapa Bupati Gresik Jalan KH Wachid Hasyim, Kecamatan Gresik ini diberangkatkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Forkopimda Gresik. Mereka memakai baju khas Gresik. Sedangkan, para istri memakai busana muslim dengan kurosi. 

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik Syaifudin Ghozali, menjelaskan, total terdapat 71 barisan yang meramaikan karnaval. Para peserta berasal dari 45 unsur, mulai dari komunitas masyarakat, Forkopimda, perusahaan swasta, hingga gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Yang pertama karena ini sudah agenda tahunan, dan sudah dinantikan masyarakat. Terus yang kedua akan diteruskan setiap tahun di setiap puncak HUT RI ke-81,” kata Ghozali dalam sambutannya. Tidak hanya mengandalkan kendaraan hias, panitia juga menggandeng berbagai komunitas untuk memeriahkan parade. Anggota Persatuan Sepatu Roda (PORSEROSI) Gresik, Paguyuban Sepeda Kebo Gresik (Pasekgres).

Selain komunitas, karnaval diikuti sejumlah perusahaan swasta, di antaranya, PT Wilmar Nabati Indonesia, Semen Gresik; Petrokimia Gresik ; Petro Oxo Nusantara (PON) ; PT Smelting dan PT Freeport Indonesia. Serta, mobil hias gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama.

Bupati dan Wabup Gresik dan istri Naiki Kereta Naga

Keikutsertaan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), di antaranya, Bupati Gresik Fandi Akhmad, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Zam-zam Ikhwan beserta istri meningkatkan antusiasme masyarakat. 

Bupati Fandi Akhmad Yani beserta istri, Nurul Haromaini Ali dan Wabup Asluchul Alif beserta istri, Shinta Puspitasari didampingi Cak dan Yuk naik trailer yang di hiasi ornamen Naga Giri, replika ikonik dari gerbang masuk makam Sunan Giri. Sepanjang rute karnaval sejauh 5 kilometer terus menebar senyum dan menyapa warga. Sedangkan Forkopimda lainnya naik Jeep Willys. Kepala OPD atau Kepala Dinas, dan Badan naik becak motor alias bentor.(yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pertama Pasca Covid-19, Gresik Merdeka Carnival Digelar Pemkab Gresik, Bupati-Wabup Naik Trailer Hias Naga Giri Selengkapnya