Tag: pemkab gresik
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Siapkan Anggaran Percepatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mempercepat upaya pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman bagi masyarakat. Program prioritas duet Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif selain infrastruktur jalan. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman saat membuka kegiatan Stakeholder Forum & Sharing Session bertema “Kabupaten Gresik Menuju Pemenuhan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak Berkelanjutan Bagi Masyarakat” di Ruang Argo Lengis Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 25 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman  menyampaikan bahwa penyediaan air bersih dan sanitasi aman menjadi salah satu perhatian utama Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Karena itu, berbagai langkah strategis terus disiapkan untuk mempercepat pemenuhan layanan dasar tersebut.

Salah satunya melalui pembangunan dua tandon air berkapasitas besar di Desa Sembayat dan Desa Manyar. Keduanya di Kecamatan Manyar. Infrastruktur tersebut nantinya akan mendukung distribusi air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) ke sejumlah desa yang masih membutuhkan akses air bersih.

“Anggarannya sudah kita susun. Mudah-mudahan proses pemenuhan akses air bersih ini berjalan lancar dan segera berdampak bagi desa-desa yang akan dialiri air dari Bendung Gerak Sembayat,” ujar Sekda Washil.

Selain akses air bersih, Pemkab Gresik juga memberikan perhatian serius terhadap peningkatan sanitasi aman. Sekda Washil mengungkapkan bahwa capaian sanitasi aman di Kabupaten Gresik saat ini masih berada pada angka 2,69 persen atau sekitar 11.787 rumah. Sementara itu, target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 mencapai 23,41 persen.

“Artinya kita masih memiliki deviasi atau kesenjangan sekitar 20,72 persen. Ini angka yang sangat besar, sehingga proses pemenuhan sanitasi aman harus kita maksimalkan. Tidak bisa hanya mengandalkan dinas terkait, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk sektor swasta,” jelas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik ini.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Washil yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Gresik ini mendorong Kecamatan Manyar dan Kecamatan Bungah menjadi wilayah percontohan (pilot project) dalam penerapan sanitasi aman di Kabupaten Gresik.

Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti fenomena yang disebut sebagai “sanitasi tersamar” di kawasan perkotaan dan permukiman padat. Menurutnya, masih banyak rumah yang terlihat memiliki fasilitas sanitasi yang baik, namun belum dilengkapi septic tank yang memenuhi standar atau bahkan masih membuang limbah langsung ke saluran terbuka.

Kondisi tersebut berpotensi mencemari air tanah oleh bakteri E. coli, terutama karena jarak antara sumur warga dan resapan tangki septik kerap berada di bawah batas aman 10 meter. Sebagai upaya penanganan, Pemkab Gresik berencana mengintegrasikan pembangunan sanitasi aman ke dalam program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Pada tahun 2026 hingga 2027, sebanyak 647 unit rumah warga pada kelompok desil 1 dan desil 2 ditargetkan direhabilitasi dan wajib dilengkapi fasilitas sanitasi aman berupa bio septic tank. Selain itu, melalui UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik (PLCD) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CK-PKP) Gresik juga akan mengoptimalkan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) serta aplikasi GO-PLONG. Hal ini guna memastikan pengelolaan limbah domestik dilakukan secara berkala setiap dua hingga tiga tahun.

Menutup sambutannya, Sekda Washil menyampaikan apresiasi kepada berbagai mitra pembangunan yang selama ini mendukung upaya peningkatan akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Gresik. Mitra tersebut di antaranya Yayasan Cempaka serta sejumlah perusahaan di kawasan industri seperti Freeport, yang ikut memfasilitasi dalam mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Siapkan Anggaran Percepatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman Selengkapnya
Home / Lingkungan / Pemerintahan

Ratusan Kendaraan Bermotor Jalani Uji Emisi, Wabup Gresik : Kita Ingin Udara yang Kita Hirup Lebih Segar dan Baik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik menggelar Uji Emisi Kendaraan Bermotor gratis di Halaman Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 24 Juni 2026. Aksi nyata untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini  mengusung tema “Sayangi Bumi : Saatnya Bekerja untuk Iklim, Mulai dari Uji Emisi Kendaraanmu” di buka oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. 

Sebanyak seratus unit kendaraan roda empat dan lebih yang menjalani pemeriksaan uji emisi yang bekerjasama dengan Envilab dan PT Smelting ini. Ratusan unit kendaraan bermotor (ranmor) terdiri dari 50 unit kendaraan dinas ; kendaraan operasional kebersihan dan pertamanan, masing-masing 10 unit, eksternal atau umum 30 unit kendaraan. 

Dalam uji emisi gas buang ini, kendaraan dinas Wakil Bupati Gresik dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sri Subseti ikut menjalani uji emisi. Hasilnya? Kendaraan dinas sesuai standar dan ditempeli stiker berbentuk bulat dan warna dasar hijau dengan tulisan berbunyi “Lulus Uji Emisi Kendaraan” berwarna putih.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, uji emisi kendaraan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini karena Pemkab Gresik berkomitmen untuk menjaga kualitas udara di Gresik baik. “Kita ingin udara yang kita hirup lebih baik,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif dalam sambutannya pada Rabu, 24 Juni 2026.

RATUSAN Kendaraan Bermotor berjajar rapi untuk antri menjalani uji emisi kendaraan di halaman Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 24 Juni 2026 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Kabupaten Gresik, imbuhnya, dikenal sebagai Kota Industri dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta. Pada pagi dan sore jumlah penduduk diperkirakan bertambah kali lipat. Berkisar antara 3 juta sampai 4 juta jiwa. Sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan. “Jadi banyak orang yang datang ke Kabupaten Gresik mungkin dari Surabaya di Lamongan dari Sidoarjo maupun dari kabupaten-kabupaten lainnya. Mereka tidak mungkin jalan. Merena pasti menbawa kendaraan bermotor. Berdasarkan aturan yang ada semua kendaraan harus lolos uji emisi,” tegas Asluchul Alif. 

Dinas LH Gresik, ia melanjutkan, bergerak melakukan uji emisi kendaraan, seluruh kendaraan bermotor yakni mobil, motor maupun kendaraan berat lolos uji emisi. Uji emisi kendaraan ini bukan tujuan utama. Pemkab Gresik ingin merubah kedisiplinan dari seluruh masyarakat yang masuk ke kabupaten Gresik. “Kalau kita tanam pohon yang bisa mengeluarkan oksigen itu sebagai pahala bagi kita. Sebaliknya kendaraan kita yang bikin tercemar udara yang ada di Kabupaten Gresik ini juga jika ada yang sakit gara-gara udara yang kita keluarkan punya risiko dan tanggung jawab. Apakah itu sebuah dosa atau kembali ke dirinya sendiri untuk sakit karena menghirup udara yang tidak itu. yang mungkin bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat,” kata Wabup Alif bertamsil.

Kenapa kita harus peduli dengan lingkungan? “Semoga kegiatan dinilai sebagai ibadah untuk anak, cucu kita menjaga lingkungan Gresik lebih baik, lebih baik, lebih bersih dan lebih bersih lagi,” katanya. 

STIKER LULUS UJI EMIS KENDARAAN: Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif didampingi (kiri) Manajer Teknis Envilab Muhammad Suhar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gresik Sri Subaida dan External Affairs PT Smelting Gresik Erika Silva menempelkan stiker di kendaraan yang lulus uji emisi di halaman Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 24 Juni 2026 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Selain Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, kegiatan uji emisi kendaraan ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Gresik Misbahul Munir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik Sri Subaida, VP Governmental/ External Affairs PT Smelting Gresik Erika Silva dan Manajer Teknis Envilab Muhammad Suhar dimulai pukul 08.30 WIB. Ratusan kendaraan yang akan mengikuti uji emisi berjajar rapi di bagi timur kantor Bupati Gresik. 

Kali pertama yang menjalani uji emisi adalah mobil dinas Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif yakni Toyota Zenix Hybrit kemudian Mobil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sri Subaida. Kedua mobil dinas itu lulus uji emisi. 

Ditempat sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gresik Sri Subaida mengatakan, ada tiga tujuan yang ingin capai dalam uji emisi kendaraan ini. Diantaranya, data hasil uji selanjutnya dijadikan sebagai data aktual tingkat emisi kendaraan di wilayah kabupaten sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lingkungan kedepan.

Saat ini, kata Sri Subaida, kualitas udara di Kabupaten Gresik masih tergolong dibawah ambang batas baku mutu alias aman. Ia mengutip hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) masih dibawah target dari 90. “Kita masih di angka 89,8.  Gresik perlu berbenah, dengan melakukan penanaman pohon, uji kualitas udara baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti dari perusahaan,” tegas perempuan berhijab itu. 

Ia mengatakan, uji emisi kendaraan ini adalah program rutin tahunan. Untuk tahun 2026, katanya, di Kantor Bupati Gresik diikuti 100 unit kendaraan yakni kendaraan dinas Pemkab Gresik 50 unit, kendaraan operasional kebersihan dan pertamanan, masing-masing 10 unit dan eksternal atau umum 30 kendaraan. (adv/yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Ratusan Kendaraan Bermotor Jalani Uji Emisi, Wabup Gresik : Kita Ingin Udara yang Kita Hirup Lebih Segar dan Baik Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Menteri PPPA Apresiasi Sinergi Pemkab dan Petrokimia Gresik dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik pada Senin, 22 Juni 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut langsung kedatangan Menteri PPPA ini di Wisma Kebomas PT Petrokimia Gresik. Kunjungan tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia industri dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Dalam sambutannya, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi  memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Gresik mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Menurutnya ini adalah bukti bahwa hak-hak anak di sini benar-benar diprioritaskan.

Selain itu, Kabupaten Gresik juga mencatatkan capaian membanggakan dengan menempati peringkat ketiga nasional dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Capaian ini sekaligus menjadikan Gresik sebagai yang terbaik di Provinsi Jawa Timur.

“Gresik saat ini berada di peringkat ketiga tingkat nasional untuk Indeks Perlindungan Anak dan menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Timur. Ini luar biasa dan mudah-mudahan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan,” ujar Menteri Arifah.

Ia juga menyoroti langkah Pemkab Gresik dalam melindungi kelompok rentan. Salah satunya melalui keberadaan Tempat Penitipan Anak (TPA) Masmundari yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga pekerja rentan perempuan. Seperti pengemudi ojek online dan pekerja harian. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah bagi perempuan pekerja.

Selain itu, Arifah turut mengapresiasi perhatian Pemkab Gresik terhadap anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang selama ini mengalami keterbatasan akses identitas, pendidikan, dan layanan kesehatan. “Belum semua pimpinan daerah memiliki komitmen terhadap hal-hal seperti ini. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada Bupati Gresik, dan mudah-mudahan upaya ini dapat terus berkelanjutan,” ungkap Arifah.

Menteri Arifah menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Gresik dan PT Petrokimia Gresik atas kolaborasi yang sudah terjalin.  “Sekali lagi apresiasi kami dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Pemerintah Kabupaten Gresik dan Petrokimia Gresik atas sinergi dan komitmen yang luar biasa. Saya berharap setelah ini kita bisa melanjutkan kolaborasi dan sinergi program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa sebagai daerah industri terbesar di Jawa Timur, Gresik terus membangun sinergi dengan perusahaan BUMN maupun swasta. Tujuannya untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. 

Berbagai upaya dilakukan, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, penyediaan ruang laktasi, hingga pengaturan jam kerja yang lebih ramah bagi pekerja perempuan. Menurut Bupati Yani, komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha telah menjadi budaya yang terus dikembangkan di Kabupaten Gresik.

“Sebagai kabupaten industri, kami terus bersinergi dengan dunia usaha dalam isu perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak pekerja, serta kebijakan yang ramah perempuan. Hal-hal seperti ini terus kami diskusikan dan menjadi budaya di Kabupaten Gresik,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Direktur PT Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, memaparkan berbagai fasilitas dan program perusahaan dalam mendukung pekerja perempuan. Ia menjelaskan bahwa perusahaan menyediakan sejumlah layanan yang ramah bagi pekerja perempuan.

Salah satunya adalah keberadaan TPA yang telah beroperasi sejak 1993, yang tidak hanya diperuntukkan bagi anak pegawai perusahaan. Fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum di sekitar perusahaan.

Dalam rangkaian kunjungannya, Menteri Arifah turut meninjau TPA Masmundari. Kehadiran Menteri PPPA disambut antusias oleh anak-anak yang berada di tempat penitipan tersebut. Di sela-sela kunjungan, seorang ibu yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online sempat berbagi cerita kepada Ibu Menteri. Ia mengaku hidupnya jauh lebih tenang semenjak ada fasilitas ini.

“Saya sangat terbantu dengan adanya TPA ini. Karena ini fasilitas resmi dari pemerintah, saya percaya menitipkan anak di sini. Anak saya juga betah berada di sini, jadi saya bisa bekerja dengan tenang,” ungkapnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Menteri PPPA Apresiasi Sinergi Pemkab dan Petrokimia Gresik dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Dorong APPSI jadi Mitra Strategis Pemerintah untuk Kesejahteraan Pedagang Pasar 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Gresik periode 2026-2031 resmi dilantik. Organisasi yang menaungi para pedagang ini dinakhodai oleh Munawarah. 

Pelantikan dilakukan di Ruang Putri Mijil, Kompleks Pendapa Bupati Gresik di Alun-alun Gresik Jalan KH Wachid Hasyim Gresik. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap APPSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat keberadaan pasar rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pedagang.

“Catatan penting dari kami untuk Bu Muna beserta seluruh jajaran adalah pentingnya koordinasi. Sinergi berarti menempatkan diri sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Gresik, bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi bersama-sama mencari solusi terbaik bagi berbagai persoalan di pasar,” ujar Wabup Alif.

Wabup Alif mendorong kepengurusan baru APPSI untuk segera membentuk kepengurusan di masing-masing unit pasar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memudahkan pemetaan persoalan dan kebutuhan yang dihadapi para pedagang di setiap pasar.

Selain itu, ia mengingatkan agar organisasi yang menaungi pedagang pasar tersebut tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota. Ia juga berpesan agar APPSI dijalankan secara profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis sehingga program-program organisasi dapat berjalan dengan baik.

“Tujuan APPSI adalah menyejahterakan para pedagang pasar. Maka rangkul semua. Saya pesan, jangan terlalu banyak dibawa ke politik praktis, nanti organisasi ini tidak bergerak dan kerdil lagi,” pungkas Wabup Alif.

Dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Wabup Alif mengajak APPSI memanfaatkan platform digital pemantauan harga SIBAPO, serta saluran pengaduan resmi Pemkab Gresik di nomor 0812-1788-9986. Dengan kolaborasi tersebut, kenaikan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat segera ditindaklanjuti melalui operasi pasar maupun kerja sama dengan Bulog.

Sementara itu, Ketua DPD APPSI Kabupaten Gresik Munawarah, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap para pedagang pasar. Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang baru siap memperkuat organisasi serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak demi meningkatkan kesejahteraan pedagang.

“Kami siap menjadikan APPSI sebagai wadah aspirasi pedagang sekaligus mitra strategis pemerintah. Dengan sinergi yang baik, kami berharap pasar rakyat di Kabupaten Gresik semakin maju dan para pedagang semakin sejahtera,” kata Munawarah. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Dorong APPSI jadi Mitra Strategis Pemerintah untuk Kesejahteraan Pedagang Pasar  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Dorong Link and Match Vokasi-Industri untuk Buka Peluang Kerja Lebih Luas di Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabupaten Gresik, salah satu daerah industri terbesar di Jawa Timur terus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendorong pengembangan ekosistem vokasi yang mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Upaya tersebut diperkuat melalui Workshop Pengembangan Ekosistem Vokasi Berbasis Sinergi Industri dan Dunia Pendidikan sekaligus Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 19 Juni 2026. 

Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, kamar dagang dan industri (KADIN) Gresikk dan Jawa Timur, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), SMK negeri dan swasta, serta perguruan tinggi vokasi untuk memperkuat konsep link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan, pengembangan pendidikan vokasi menjadi salah satu strategi penting Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus mendukung percepatan penurunan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan.

Tantangan pembangunan saat ini, menurut dokter Alif, sapaan, Asluchul Alif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. “Tujuan kami bersama Bupati Gresik jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya adalah memastikan masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga peluang kerja yang tersedia dapat diisi oleh tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Alif mengatakan, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri harus dibangun secara berkelanjutan. Karena itu, keberadaan TKDV diharapkan menjadi wadah koordinasi yang mampu menyatukan berbagai program pengembangan sumber daya manusia, ketenagakerjaan, investasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia mengungkapkan, Bupati Gresik mendorong adanya forum komunikasi rutin antara dunia pendidikan dan industri. Pertemuan tersebut diharapkan mampu memastikan kurikulum pendidikan vokasi terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan industri yang bergerak cepat. “Dunia pendidikan perlu mengetahui kebutuhan industri secara berkala. Sebaliknya, industri juga perlu terlibat aktif agar lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,” tegasnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja, Wabup Alif juga mendorong agar pertumbuhan industri memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat melalui penguatan rantai pasok lokal. Menurutnya, kebutuhan industri yang selama ini dipenuhi dari luar daerah dapat menjadi peluang bagi UMKM dan IKM di Kabupaten Gresik.

“Ekosistem ini harus dibangun secara menyeluruh. Tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang usaha baru sehingga pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Wabup Alif menambahkan, kesiapan memasuki dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh kompetensi, tetapi juga kondisi kesehatan dan karakter peserta didik. Ia mendorong sekolah agar aktif memanfaatkan berbagai program pemeriksaan kesehatan bagi siswa sebagai bagian dari persiapan menuju dunia kerja.

Sementara itu, Ketua KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyampaikan bahwa dunia usaha dan dunia industri memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan vokasi. Menurutnya, industri harus menjadi bagian penting dalam memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang berlangsung cepat membuat dunia pendidikan perlu memperoleh informasi yang akurat mengenai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja di masa mendatang. “Penyelarasan kurikulum harus berangkat dari kebutuhan nyata industri. Karena itu komunikasi dan kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha harus terus diperkuat,” ujarnya.

Ia mengatakan, keterlibatan industri tidak cukup hanya pada proses rekrutmen, tetapi juga dalam penyusunan kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga memberikan pengalaman kerja bagi peserta didik. KADIN Jawa Timur juga mengapresiasi langkah Kabupaten Gresik yang dinilai progresif dalam pengembangan pendidikan vokasi. Gresik menjadi salah satu daerah yang lebih awal membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) sekaligus menyusun strategi daerah pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Zainul Arifin menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat ekosistem vokasi melalui penyusunan strategi daerah pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Penguatan tersebut salah satunya diwujudkan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perencanaan Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Gresik. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam membangun sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Melalui strategi tersebut, Pemkab Gresik mendorong penguatan kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dan industri, penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi, serta pengembangan sertifikasi kompetensi bagi lulusan vokasi.

Dalam pengembangan kapasitas SDM, Disnaker Gresik menjalankan program Guru Sinau Industri yang diikuti 60 guru SMK untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai proses kerja di industri. Program tersebut diharapkan membantu tenaga pendidik memahami perkembangan kebutuhan dunia usaha sehingga pembelajaran di sekolah dapat semakin relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Pemkab Gresik juga melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi yang telah diikuti 450 peserta, dengan 438 peserta dinyatakan kompeten. Ke depan, penguatan sertifikasi kompetensi terus dikembangkan sebagai pendamping ijazah bagi lulusan SMK dan pendidikan vokasi.

“Kami ingin lulusan pendidikan vokasi tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang menjadi bukti kemampuan sesuai kebutuhan industri,” jelas Kadisnaker. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Dorong Link and Match Vokasi-Industri untuk Buka Peluang Kerja Lebih Luas di Gresik Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Happy Ending, Bupati Gresik Beri Bantuan Stimulan Usaha dan Lahan Baru untuk PKL Semambung Driyorejo

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak 34 pedagang kaki lima terdampak penataan kawasan di Desa Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik kini bisa tersenyum. Happy ending. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan bantuan stimulan usaha untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 5 juta per orang atau total Rp 215 juta.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, bantuan tersebut berasal dari kolaborasi sejumlah perusahaan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik. Ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Gresik untuk memastikan penataan kawasan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat umum tetap berjalan seiring dengan keberlangsungan ekonomi warga terdampak. 

“Bantuan stimulan usaha ini akan diserahkan untuk 43 pelaku usaha terdampak penertiban. Masing-masing akan menerima sama senilai Rp 5 juta sebagai langkah nyata pemulihan ekonomi masyarakat pasca relokasi kawasan,” kata Gus Yani, sapaan akrab, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menyerahkan bantuan secara simbolis di ruang rapat Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 18 Juni 2026.

Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Misbahul Munir , Camat Driyorejo Muhammad Amri, Ketua Baznas Gresik  Muhamad Mujib serta sejumlah perwakilan perusahaan di Kecamatan Driyorejo.

Ia melanjutkan, dalam dua bulan terakhir, Pemkab Gresik melakukan pendataan, verifikasi, serta pendampingan terhadap para pelaku usaha terdampak guna memetakan kebutuhan pasca penataan kawasan. Hasil proses tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kolaborasi dengan sejumlah perusahaan dan Baznas Gresik agar bantuan modal usaha dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para penerima manfaat.

“Penataan kawasan yang dilakukan pada April 2026 merupakan bagian dari upaya normalisasi saluran dan pengendalian banjir di wilayah Driyorejo dan Wringinanom. Setelah proses tersebut berjalan, Pemkab Gresik berfokus pada langkah-langkah pemberdayaan bagi pelaku usaha terdampak agar dapat kembali mengembangkan usahanya,” harapnya.

Ia menambahkan, sejak proses penataan kawasan dilakukan, Pemkab bersama DPRD Gresik terus membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha terdampak, guna membahas berbagai kebutuhan pascapenataan, termasuk keberlanjutan usaha dan opsi lokasi berjualan. Bantuan modal usaha yang disalurkan saat ini menjadi salah satu bentuk dukungan untuk membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

“Selain bantuan modal usaha, Pemkab Gresik juga menyediakan lahan aset daerah seluas 1000 meter persegi, saat ini yang akan dimanfaatkan dan dikelola oleh paguyuban PKL Semambung. Dengan kontrak 5 tahun sebagai lokasi usaha dengan skema retribusi 6 bulan awal ada dispensasi dan 6 bulan berikutnya dibayarlah retribusi sesuai angka yang telah disepakati,” terang mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Bupati Gresik Fandi Akhmad yani juga berpesan kepada paguyuban PKL untuk merawat dan menjaga lahan relokasi yang disediakan oleh Pemkab Gresik tersebut secara optimal. “Pentingnya kesadaran kolektif dari PKL maupun paguyuban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban agar fasilitas tersebut tetap bersih, nyaman dan aman bagi UMKM maupun pengunjung, “harapnya.

Salah satu penerima manfaat M. Adhim, 42, mengaku bersyukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah bersama berbagai pihak. Bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk kembali memulai usaha dan menopang perekonomian keluarga. 

“Dampak penertiban kemarin memang berat bagi kami, tetapi dengan adanya bantuan modal dan perhatian dari pemerintah, kami merasa tidak berjalan sendirian. Bantuan stimulan usaha ini akan kami maksimalkan untuk menata kembali modal dagang kami demi menyambung hidup keluarga,” katanya kemudian tersenyum. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Happy Ending, Bupati Gresik Beri Bantuan Stimulan Usaha dan Lahan Baru untuk PKL Semambung Driyorejo Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Viral Anak Yatim Atlet Voli Gagal Masuk SPMB,  Dispendik Gresik Tegaskan Pelaksanaan SPMB 2026 Sesuai Juknis dan Prinsip Objektivitas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 jenjang SMP Negeri di Gresik memasuki tahap III (Tes Potensi Akademik/TPA). Pendaftaran untuk jalur TPA dijadwalkan pada 15–17 Juni 2026, dengan pelaksanaan tes pada 24 Juni 2026. 

Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik mengklaim pelaksanaan SPMB tahap I dan II berlangsung lancar dan tertib. Dispendik menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, mengacu pada Peraturan Bupati Gresik dan Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Tahun 2026.

Namun, riak-riak ketidakpuasan tetap mencuat. Bahkan viral di media sosial TikTok. Seorang anak asal Menganti bercerita gagal masuk UPT SMP Negeri 18 Gresik berlokasi di Desa Domas, Kecamatan Menganti. Anak berinisial Ar inj mendaftar lewat jalur prestasi non akademik. Anak yatim juara 1 voli Kabupaten. “Rata-rata nilai 82. Adik saya rata-rata nilai 86,” katanya di unggahan medsos yang telah ditonton 9.524, dibagikan 708 kali. 

Dinas Pendidikan Gresik akhirnya angkat bicara. Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik S. Hariyanto, menyampaikan bahwa seluruh tahapan SPMB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh peserta didik.

“Seluruh tahapan SPMB telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada perlakuan khusus terhadap peserta manapun,” ujar Hariyanto. Menurutnya, Dinas Pendidikan terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan penerimaan murid baru dari tahun ke tahun guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar tanpa kendala server. Berbagai masukan dari masyarakat juga menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan di masa mendatang,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam proses seleksi jalur prestasi akademik, nonakademik, maupun tahfidz, Dispendik melibatkan tim independen guna memastikan proses penilaian berlangsung secara objektif dan profesional. “Penilaian dilakukan oleh tim yang kompeten berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Gresik Herawan Eka Kusuma, menjelaskan bahwa pada jalur Prestasi Non Akademik, mekanisme penilaian mengacu pada komposisi 60 persen nilai rapor dan 40 persen nilai prestasi yang dibuktikan melalui piagam atau sertifikat sesuai ketentuan dalam juknis.

Ia menambahkan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kuota penerimaan yang telah ditetapkan, sehingga proses seleksi dilakukan berdasarkan pemeringkatan nilai akhir seluruh peserta yang mendaftar pada jalur tersebut.

“Hasil seleksi ditentukan berdasarkan nilai dan peringkat peserta sesuai kuota yang tersedia. Seluruh data dan proses penilaian dapat ditelusuri serta diverifikasi,” jelas Herawan.

Pada kesempatan yang sama, Dandik Suwandi selaku Tim Penilai SPMB Jalur Prestasi menjelaskan bahwa proses verifikasi dan penilaian dilakukan berdasarkan dokumen yang diunggah peserta ke dalam sistem dan mengacu penuh pada petunjuk teknis yang berlaku.

“Tim penilai bekerja berdasarkan dokumen yang masuk ke sistem. Penilaian dilakukan berdasarkan bukti prestasi yang diunggah dan ketentuan yang tercantum dalam juknis,” ujarnya. Menurutnya, penilaian prestasi mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain penyelenggara kegiatan, jenjang kompetisi, legalitas sertifikat, kategori prestasi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk teknis.

Terdapat perbedaan bobot nilai antara prestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan prestasi yang diselenggarakan oleh pihak non-pemerintah. Nilai prestasi tersebut kemudian diakumulasikan dengan nilai rapor sesuai formula penilaian yang berlaku pada jalur Prestasi Non Akademik.

“Kami juga memperhatikan legalitas dokumen yang diunggah. Seluruh peserta dinilai menggunakan indikator yang sama sehingga proses seleksi berlangsung secara adil dan objektif,” jelasnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa seluruh ketentuan terkait jalur Prestasi Non Akademik telah disosialisasikan kepada satuan pendidikan dan masyarakat sebelum pelaksanaan SPMB dimulai. Informasi tersebut dapat diakses melalui laman resmi SPMB Kabupaten Gresik dan telah dituangkan dalam regulasi serta petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi.

Melalui pelaksanaan SPMB Tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus memberikan layanan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik. “Seluruh proses SPMB dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh peserta didik,” pungkas S. Hariyanto. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Viral Anak Yatim Atlet Voli Gagal Masuk SPMB,  Dispendik Gresik Tegaskan Pelaksanaan SPMB 2026 Sesuai Juknis dan Prinsip Objektivitas Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perkuat Sinergi Lintas Sektor Targetkan Angka Prevelensi Stunting 14,2 Persen

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menargetkan angka prevelensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2029. Pada 2024, prevalensi stunting  tercatat sebesar 15,2 persen. Untuk percepatan penurunan prevalensi itu, Pemkab Gresik memperkuat sinergi lintas sektor.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 17 Juni 2026.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, hingga masyarakat. “Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” ujar Wabup Alif.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi serta Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Peserta terdiri atas perangkat daerah pengampu program percepatan penurunan stunting, para camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan se-Kabupaten Gresik, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wabup Alif menjelaskan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus pijakan dalam memperkuat berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.

Menurutnya, arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial. Intervensi prioritas yang dilakukan meliputi penanggulangan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, serta pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh aksi konvergensi yang terkoordinasi, terpadu, dan dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu arah dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, kecamatan tidak bisa berjalan sendiri, desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus terkoordinasi dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.

Wabup Alif menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong transformasi aksi konvergensi stunting dari pendekatan yang berorientasi pada proses administrasi menjadi pendekatan yang berfokus pada hasil. Melalui integrasi data, pemanfaatan SIPD, dan sistem pelaporan berbasis Web Bangda, intervensi yang dilakukan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting.

Lebih lanjut, Wabup Alif mengingatkan bahwa tantangan percepatan penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan pendanaan. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti pemahaman terhadap esensi aksi konvergensi yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, intervensi layanan yang belum sepenuhnya fokus pada sasaran prioritas, serta perlunya penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi strategis.

“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi,” katanya.

Diketahui bahwa, stunting tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi. Pola asuh yang kurang tepat, rendahnya pemahaman mengenai pemenuhan gizi anak, hingga kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak juga dapat menjadi penyebab stunting.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemerintah desa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran keluarga mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi yang baik.

Komitmen percepatan penurunan stunting juga telah menjadi bagian dari Nawakarsa Kabupaten Gresik, khususnya melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. 

Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, prevalensi stunting ditargetkan mencapai 14,2 persen pada tahun 2029, selaras dengan target nasional, dan terus ditekan hingga mencapai 14 persen pada tahun 2030.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar berjalan terpadu, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting, mulai dari tahap analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, hingga evaluasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan Web Bangda menjadi instrumen penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Dengan sistem tersebut, berbagai intervensi dapat dipantau secara lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perkuat Sinergi Lintas Sektor Targetkan Angka Prevelensi Stunting 14,2 Persen Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik bersama BRIN Matangkan e-Voting Pilkades Serentak 2026

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026. Pada Gelombang I dijadwalkan berlangsung pada November 2026, sebanyak 15 desa yang saat ini dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala desa.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa, Pemkab Gresik Gresik mulai menyosialisasikan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Senin, 15 Juni 2026. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan kecamatan serta pemerintah desa menghadirkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andrari Grahitandaru, yang memaparkan aspek teknis penerapan e-voting dalam pelaksanaan Pilkades.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, menjelaskan bahwa penerapan e-voting merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola demokrasi desa yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Menurutnya, pada tahun 2026 akan dilaksanakan Pilkades Gelombang I di 15 desa yang saat ini dipimpin oleh penjabat kepala desa. Sementara itu, secara keseluruhan terdapat 283 desa di Kabupaten Gresik yang pada waktunya akan melaksanakan Pilkades.

“Gagasan penerapan e-voting ini muncul karena dinilai mampu mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, sekaligus meningkatkan akurasi serta validitas hasil pemilihan. Berbagai potensi kesalahan yang kerap terjadi dalam proses manual juga dapat diminimalkan melalui sistem digital,” ujarnya.

Washil menjelaskan, selama ini proses penghitungan suara dalam pemilihan sering kali berlangsung hingga larut malam dan membutuhkan energi besar dari penyelenggara. Dengan sistem e-voting, hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat setelah proses pemungutan suara berakhir.

“Kalau selama ini penghitungan suara bisa berlangsung hingga malam hari, bahkan menyebabkan kelelahan bagi panitia dan petugas, maka dengan e-voting proses tersebut dapat dilakukan jauh lebih cepat dan efisien,” katanya.

Ia menambahkan, penerapan e-voting juga sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi pemerintahan yang saat ini terus didorong melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena itu, transformasi digital tidak hanya diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan, tetapi juga pada proses demokrasi di tingkat desa.

Menurut Sekda Washil, penerapan e-voting tentu membutuhkan persiapan yang matang, termasuk dari sisi anggaran dan infrastruktur digital. Namun demikian, manfaat yang diperoleh dinilai jauh lebih besar dibandingkan tantangan yang harus dihadapi.

“Ke depan tentu akan ada berbagai aspek yang perlu disiapkan, termasuk kebutuhan anggaran dan infrastruktur digital. Namun manfaat yang diperoleh juga besar, mulai dari percepatan proses, efisiensi pelaksanaan, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan,” jelasnya.

Selain itu, sistem e-voting dinilai dapat mendukung aspek keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkades karena proses penghitungan suara tidak lagi berlangsung berlarut-larut. Dengan demikian, potensi kecurigaan maupun sengketa yang timbul akibat lamanya proses rekapitulasi dapat diminimalkan.

“Harapan kami, hasil yang diperoleh melalui sistem ini dapat semakin memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Gresik. Melalui sosialisasi ini, kami juga berharap seluruh peserta dapat menyebarluaskan informasi mengenai mekanisme dan manfaat e-voting kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dalam paparannya, Andrari Grahitandaru menjelaskan berbagai aspek teknis penerapan e-voting, mulai dari mekanisme verifikasi pemilih, penggunaan smart card, proses pemungutan suara elektronik, hingga sistem pengamanan dan audit hasil pemilihan.

Menurutnya, sistem e-voting dirancang untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemilihan. Pemilih terlebih dahulu melakukan verifikasi identitas menggunakan e-KTP reader yang terintegrasi dengan aplikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah data dinyatakan valid, pemilih akan menerima smart card yang digunakan untuk mengakses surat suara elektronik di bilik pemungutan suara.

Mekanisme pemungutan suara dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemilih cukup memilih foto calon kepala desa pada layar perangkat elektronik dan melakukan konfirmasi pilihan. Setelah proses selesai, sistem akan mencetak audit trail yang disimpan dalam kotak audit sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hasil pemilihan.

Selain memberikan kemudahan bagi pemilih, sistem e-voting memungkinkan hasil penghitungan suara ditampilkan secara langsung setelah proses pemungutan suara ditutup. Dengan demikian, proses rekapitulasi dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan.

Andrari juga menjelaskan bahwa sistem e-voting yang dipersiapkan menerapkan sejumlah lapisan pengamanan. Selain bekerja secara offline tanpa terhubung ke jaringan internet selama proses pemungutan suara berlangsung, sistem dilengkapi mekanisme verifikasi identitas pemilih, perlindungan integritas data, serta audit dan rekonsiliasi hasil untuk memastikan setiap suara tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik Abu Hassan, memaparkan tahapan persiapan yang saat ini tengah dilakukan Pemkab Gresik bersama BRIN untuk mendukung penerapan e-voting pada Pilkades 2026.

Tahapan tersebut meliputi pembentukan tim pelaksana, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, harmonisasi regulasi, sertifikasi teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga simulasi dan uji coba sistem sebelum diterapkan dalam pelaksanaan Pilkades.

Melalui kolaborasi dengan BRIN, Pemkab Gresik berharap penerapan e-voting dapat berjalan sesuai standar teknologi dan keamanan yang ditetapkan, sehingga mampu menjadi proyek percontohan yang berhasil dalam penyelenggaraan Pilkades yang modern, transparan, dan akuntabel. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik bersama BRIN Matangkan e-Voting Pilkades Serentak 2026 Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Sekda Gresik Lepas 1.095 Petugas Sensus Ekonomi 2026 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman melepas 1.095 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Hotel Aston Gresik pada Minggu, 14 Juni 2026.

Para petugas tersebut akan melakukan pendataan di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Washil mengatakan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, untuk menyediakan data dasar berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. “Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi di masa mendatang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya akan memberikan dampak strategis bagi berbagai sektor, mulai dari penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Gresik, pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki arti penting mengingat Gresik merupakan salah satu pusat industri dan simpul ekonomi di Jawa Timur. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu menuju Gresik Emas Mendunia. 

“Kabupaten Gresik merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, dan logistik di Jawa Timur. Karena itu, sensus ini penting untuk memetakan karakteristik ekonomi daerah secara lebih tepat,” ungkapnya.

Ia juga menyebut keberadaan sejumlah kawasan industri, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kawasan Industri Maspion, dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), menjadi potensi yang perlu didukung dengan data ekonomi yang akurat. Selain itu, sektor UMKM, perdagangan, maritim, dan ekonomi kreatif juga perlu dipetakan secara menyeluruh.

Kepada para petugas lapangan, Ia berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas. Menurutnya, kualitas data sangat ditentukan oleh kinerja petugas di lapangan. “Laksanakan tugas dengan profesional, jujur, objektif, dan disiplin. Jaga sikap santun saat berinteraksi dengan masyarakat karena kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam menyukseskan pendataan,” tegasnya.

Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Gresik siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan melalui media sosial, podcast, majalah elektronik, website pemerintah daerah, hingga koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar dan paling lengkap yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh metode maupun teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas kerja para petugas di lapangan. “Keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh desain metodologi maupun teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas kerja para petugas di lapangan,” ujarnya.

Indriya menjelaskan bahwa para petugas akan melakukan pendataan secara door to door terhadap berbagai jenis usaha di wilayah masing-masing. Ia meminta seluruh petugas untuk menerapkan materi yang telah diperoleh selama pelatihan dan mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. “Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada dedikasi dan profesionalisme petugas di lapangan,” katanya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Sekda Gresik Lepas 1.095 Petugas Sensus Ekonomi 2026  Selengkapnya