Tag: pemkab gresik
Home / Pemerintahan

Semalam, Kawasan Pasar Ikan Modern Gresik Terbakar 2 Kali

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kebakaran terjadi di kawasan Pasar Ikan Modern di Jl.Raya Banjarsari – Ambeng-Ambeng, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Kebakaran terjadi dua kali, yakni Kamis dan Jumat, 11-12 Juni 2026.

Kebakaran kali pertama terjadi pada Kamis, 11 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB. Tumpukan kayu bekas di kawasan Pasar ikan modern yang mangkrak tiba-tiba terbakar. Tidak diketahui penyebab pastinya kayu-kayu bekas itu terbakar. Dibakar atau karena penyebab lainnya. 

Menurut Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan (Damkamat) Gresik Suyono, pihaknya menerima laporan kejadian kebakaran dari Prayitno, pengurus rumah toko (Ruko) Pasar ikan modern sekitar pukul 20.35 WIB. “Mereka laporan setelah gagal memadamkan api,” kata Suyono pada Jumat, 12 Juni 2026.

Sebanyak tujuh personil Damkar kota, satu unit mobil pemadam karba dan satu  water supplay tiba ke tempat kejadian kebakaran pukul 20.44 WIB. Selama hampir satu jam “pantang pulang, sebelum padam” melakukan proses pemadaman. 

Petugas baru saja leyeh-leyeh. Kawasandi pasar ikan modern kembali terbakar. Tepatnya pukul 23.57 WIB. “Seorang warga yang melaporkan kejadian kebakaran kepada kantor dinas pemadam kebakaran,” ujar Suyono. Untungnya, dalam dua kali kejadian kebakaran itu tidak korban jiwa.

Untuk diketahui pasar ikan modern menempati lahan aset yang dimiliki oleh Pemkab Gresik. Lahan disewakan ke pihak ketiga. Dikabarkan pihak ketiga mbalelo tidak bisa membayar sewa. Kawasan pasar ikan modern seakan tidak terurus. Bangunan mangkrak. Ruko-ruko yang berjajar di jalan nasional itu banyak yang tutup. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Semalam, Kawasan Pasar Ikan Modern Gresik Terbakar 2 Kali Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Dorong Dapur SPPG Jadi Pelopor Pemilahan Sampah untuk Jaga Lingkungan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan pembinaan kepada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin, 8 Juni 2026. 

Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Gresik 2026 di Ruang  Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik ini, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Janoe Tegoeh Prasetijo, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifudin, Kepala SPPG dan Mitra se Kabupaten Gresik.

Pada kesempatan itu, Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani menekankan kualitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan pengelolaan sampah dan air limbah domestik berjalan sesuai standar regulasi nasional. 

Langkah ini diambil guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan baru di tengah masyarakat. 

“Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan. Karena itu, selain aspek kualitas pangan kualitas pengolahan sampah dari sumber (SPPG,Red) sebelum ke TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) juga harus menjadi perhatian utama,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Menurutnya, selain menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat pihaknya juga menyinggung Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kualitas air sebagai tiga titik krusial yang harus dipenuhi setiap operasional SPPG. 

“Terkait SLHS kita masih ada 93, diperlukan komunikasi dua arah untuk SPPG dalam pengelolaan sampah di masing masing wilayah. Mungkin masih kesulitan untuk wilayah utara karena masih belum ada TPST. Jika wilayah selatan sudah ada TPST di Menganti dan Kedamean, maka diperlukan MoU antara DLH dan SPPG sehingga ada Implementasi,” harapnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi lingkungan. “Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya menyehatkan anak-anak. Tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar, hingga menjadi pelopor budaya kebersihan lingkungan bagi SPPG,” imbuhnya. 

Bupati Yani juga mendorong SPPG untuk memanfaatkan potensi komoditas yang ada di masing masing SPPG untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Ia berharap potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh setiap SPPG dalam pemenuhan program MBG. “Karena Kabupaten Gresik bukan tempat penghasil buah, maka Pemkab Gresik siap mensubsidi transportasi bagi SPPG dalam pemenuhan gizi program MBG,” terangnya.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini terbangun budaya pengelolaan sampah yang baik kepada seluruh SPPG di Kabupaten Gresik. Serta terwujud sinergi antara pemerintah daerah dengan SPPG dalam mewujudkan Gresik yang bersih, sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Dorong Dapur SPPG Jadi Pelopor Pemilahan Sampah untuk Jaga Lingkungan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

3 Hari, 3 Kejadian Kebakaran di Gresik, Penyebabnya Diduga Cuaca hingga Human Error 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak tiga kejadian kebakaran dalam dua hari belakangan ini di Kabupaten Gresik pada Jumat sampai dengan Minggu, 6-7 Juni 2026. Penyebabnya, diduga kuat karena cuaca musim kemarau dan human error. Untung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Kali pertama, serbuk kayu milik PT. Multi Pratama Wijaya di Jalan Kepatihan Industri, Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti pada Jumat, 5 Juni 2026 sekitar pukul 12.31 WIB. Serbuk kayu mengering dan menyerupai bukit itu tiba-tiba terbakar. 

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkamat) Gresik Suyono berdasarkan keterangan dari Ardian selaku HRD PT. Multi Pratama Wijaya melihat  api dari serbuk kayu yang berada di tanah diperkirakan karena cuaca yang sangat panas dan dilokasi sangat kering sehingga menyebabkan timbulkan percikan api. “Kemudian api merambat ke tumpukan serbuk kayu dan menjadi besar,” ujar Suyono.

Kebakaran kali kedua, adalah alang-alang di Jalan Mayjen Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas. Lahan seluas lapangan bola voli hangus karena di lahap api pada Sabtu, 14.10 WIB. Penyebabnya, kata Suyono diduga human error. Ia menceritakan, siang ada seorang warga membakar sampah. 

Terik matahari, dan hembusan angin lidah api merembet membakar alang-alang. Berbagai upaya dilakukan oleh warga untuk memadamkan api. Tapi, belum bisa memadamkan bara api yang membasar. “Seorang warga melaporkan kejadian ke call center 112 Pemkab Gresik karena khawatir api merembet ke rumah warga,” terang Suyono. 

Dan, kali ketiga rumput ilalang di lahan kosong di Kompleks Perumahan Gresik Kota Baru Metro Park CBD Jalan Jakarta, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar pada Minggu, 7 Juni 2026 pukul 17.04 WIB. Pelapornya Siswo, security perumahan. Kepala Dinas Damkamat Gresik Suyono meminta kepada seluruh masyarakat di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik untuk tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena musim kemarau berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

3 Hari, 3 Kejadian Kebakaran di Gresik, Penyebabnya Diduga Cuaca hingga Human Error  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Damkamat Gresik Evakuasi Anak 2 Tahun Terkunci dan Menangis dalam Kamar Tidur Kosan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Nyonya Fanny panik. Hatinya nderedek. Sebab, Fathan, anak semata wayang hampir 2 jam menangis. Bocah dua tahun ini menangis karena terkunci dari dalam kamar tidur rumah kos di Jalan Kramat Inggil, Kelurahan Kramat Inggil, Kecamatan/ Kabupaten Gresik pada Kamis, 4 Juni 2026.

Selama hampir 2 jam, Fathan terkunci dalam kamar kos tersebut. Fanny, ibu satu anak itu akhirnya meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkamat) Gresik untuk melakukan evakuasi. Menurut Kepala Dinas Damkamat Gresik Suyono, pihaknya menerima laporan anak terkunci dalam tidur dari Ny. Fanny, orang tua Fathan sekitar pukul 12.14 WIB.

“Anak sudah terkunci di dalam kamar selama 2 jam,” kata Suyono pada Kamis, 4 Juni 2026. Pihaknya menerjunkan sebanyak 7 personel untuk melakukan evakuasi. Tim rescue tiba di tempat kejadian sekitar pukul 12.30 WIB. Saat tiba di lantai 2 rumah kos-kosan, anak Fathan masih terdengar menangis. 

Proses rescue membutuhkan waktu selama 15 menit untuk membuka paksa pintu dengan menggunakan peralatan linggis. “Terima kasih Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Gresik,” ujar Ny Fanny sambil mengendong anaknya yang masih menangis. 

Dinas Damkamat Gresik telah melakukan evakuasi sebanyak 17 kejadian selama Juni 2026. Sehari, bila di rata-rata sebanyak 4 kejadian petugas melakukan tindakan penyelamatan warga kota Santri,sebutan lain, Kabupaten Gresik. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Damkamat Gresik Evakuasi Anak 2 Tahun Terkunci dan Menangis dalam Kamar Tidur Kosan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Pemkab dan DPRD Gresik Sepakat Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur JPD, Anggarkan Rp 2,8 Triliun 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) di Kabupaten Gresik. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pembangunan jalan poros desa kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jalan desa.

“Kalau dulu pemerintah desa masih dimungkinkan melakukan perawatan melalui dana desa maupun bantuan keuangan desa, sekarang pemerintah kabupaten memiliki peran yang lebih besar dalam penanganan jalan poros desa,” jelas Bupati Fandi Akhmad Yani dalam Dialog Publik bertema Sinergi DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Grissee dalam Mengawal Jalan Poros Desa  di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik pada Selasa,  2 Juni 2026.

Dialog ini dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti, para camat, kepala desa, serta insan media di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini.

Bupati Fandi Akhmad Yani melanjutkan  tantangan pembangunan JPD cukup besar di tengah keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama DPRD telah menyatukan visi untuk menjadikan pembangunan jalan poros desa sebagai prioritas pembangunan pada 2026 hingga 2027.

“Alhamdulillah, kami dan DPRD memiliki pandangan yang sama. Fokus pembangunan diarahkan pada jalan poros desa. Setelah dipetakan bersama Dinas PU, hampir seluruh kecamatan memang membutuhkan penanganan prioritas,” katanya.

Ia menegaskan pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang paling mendesak, terutama pada ruas jalan dengan mobilitas tinggi. “Kami tidak bisa menghitung satu ruas jalan secara keseluruhan tanpa melihat kondisi detail di lapangan. Mana yang rusak berat dan mana yang rusak sedang harus dipetakan agar kemampuan fiskal daerah benar-benar efektif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Yani juga mencontohkan pembangunan Jalan Menganti yang sebelumnya dianggap sulit direalisasikan, tetapi kini mulai menunjukkan hasil nyata.

“Kadang kita takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau dulu Jalan Menganti tidak mulai dibangun, mungkin sampai hari ini hasilnya belum terlihat. Namun, ketika dicicil dan dimulai sedikit demi sedikit, ternyata manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutur mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Ia berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus berjalan hingga tuntas pada akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah telah menyelaraskan arah pembangunan agar fokus pada persoalan prioritas, termasuk jalan poros desa.

“Kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang faktual dan objektif sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh terkait pembangunan daerah,” ujar Syahrul.

Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan JPD adalah keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan penanganan di lapangan. “Total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun. Karena itu, yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat desa. “Dulu masyarakat desa terbiasa bergotong royong memperbaiki jalan. Sekarang, ketika ada jalan rusak, langsung direkam dan diviralkan. Semangat gotong royong ini harus mulai kita hidupkan kembali,” katanya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab dan DPRD Gresik Sepakat Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur JPD, Anggarkan Rp 2,8 Triliun  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperluas jangkauan Program Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (Bunda Puspa) pada tahun 2026.

Salah satu program Nawa Karsa Gresik Seger ini sebelumnya hanya menyasar 24 Desa menjadi 80 desa di delapan kecamatan ini sebagai upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menegaskan bahwa Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen strategis Pemkab Gresik dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan peran perempuan.

“Program Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan keluarga maupun pembangunan daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan pembekalan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Bunda Puspa yang digelar di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Selasa,  2 Juni 2026.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan perempuan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Karena itu, seluruh tim pelaksana diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan.

“Jika ibu-ibunya kuat, maka desa dan kelurahan tersebut akan menjadi kuat. Saya berharap outcome dari program ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh seluruh tim pelaksana di lapangan,” ungkapnya.

Sekda Washil menjelaskan, terdapat enam outcome utama yang menjadi target pelaksanaan Program Bunda Puspa yakni peningkatan pendapatan keluarga ;  pengurangan jumlah keluarga miskin ; dan peningkatan kualitas pendidikan anak. Berikutnya, perbaikan gizi dan kesehatan keluarga ; kemandirian perempuan sebagai kepala keluarga, serta penguatan jejaring sosial dan budaya gotong royong.

Untuk mencapai target tersebut, program ini tidak hanya berfokus pada pendampingan sosial. Bunda Puspa juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, pendampingan pemasaran produk, hingga fasilitasi akses permodalan dan koperasi guna memperkuat ekonomi keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, menyampaikan bahwa Program Bunda Puspa telah berjalan sejak tahun 2022.

Menurutnya, perluasan program pada tahun 2026 dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap manfaat Bunda Puspa. Jika sebelumnya program hanya dilaksanakan di satu desa pada masing-masing kecamatan, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 desa di setiap kecamatan atau total 80 desa di delapan kecamatan.

“Selama empat tahun pelaksanaan, Program Bunda Puspa baru menjangkau 24 desa. Tahun ini kami memperluas sasaran agar semakin banyak perempuan dan keluarga yang memperoleh manfaat dari program ini,” jelasnya.

Titik menambahkan, Bunda Puspa memiliki dua komponen utama, yakni pembelajaran umum dan pemberdayaan ekonomi. Materi pembelajaran mencakup konsep gender, perlindungan anak, ketahanan keluarga, peran perempuan dalam pembangunan desa, hingga kewirausahaan. Sementara pada aspek pemberdayaan ekonomi, peserta memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

“Kami ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan pembangunan desa,” tegasnya.

Melalui sinergi antara Dinas KBPPPA, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pemkab Gresik optimistis Program Bunda Puspa akan semakin memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

Selain mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Diduga Stres, Sapi Kurban di Manyar, Gresik Terpaksa Ditembak Bius

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Jemaah masjid Al Ihsan di Jalan Kayu, Kompleks Perumahan Pongangan Indah (PPI) Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik heboh. Pasalnya, salah satu sapi kurban ngamuk. Tali pengikat lepas, sapi pun ucul. 

Sapi itu ngamuk ditengarai mengalami stres. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Gresik bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menembak bius sapi stres tersebut. 

Berdasarkan keterangan dari Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Gresik pada Selasa malam, 26 Mei 2026 alias malam Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi menerima pengadaan melalui callcenter AKAS 112 Gresik. Pelapor adalah Sining, warga Kompleks PPI meminta bantuan menangkap seekor sapi yang lepas dari pengikat talinya. 

“Tali pengikat sapi lepas sejak Selasa siang. Sampai malam hari warga kesulitan menangkapnya,” ujar Kepala Dinas Damkarmat Gresik Suyono pada Rabu, 27 Mei 2026. Sapi itu dibeli dari peternak asal Lamongan. Pemilik ternak juga sudah didatangkan tapi tetap tidak bisa menjinakkan sapi tersebut. 

Hingga badal Salat Isya, sapi berwarna coklat itu belum bisa dijinakkan oleh jemaah maupun warga setempat. Warga akhirnya angkat tangan. Pada Selasa malam, sekitar pukul 19.19 WIB sebanyak tujuh personel Damkar melakukan upaya penyelamatan. Namun, gagal. Sapi terus ngamuk. Melihat kondisi itu, petugas rescue Damkarmat Gresik melakukan koordinasi dengan BKSDA untuk membantu menembak bius sapi tersebut. Sekitar pukul 21.30 WIB, obat bius hewan datang dari Dinas Peternakan Lamongan datang personil dan pihak BKSDA standby dilokasi. 

Proses penembakkan bius sapi diawasi langsung oleh dr Rajendra dari Dinas Peternakan Lamongan. “Proses penembakkan obat bius sampai beberapa kali ke sapi yang lepas dan alhamdulillah akhirnya sapi pun lemas dan berhasil ditangkap personil dan warga,” terang Suyono. Proses rescue kelar pada Rabu dini hari, pukul 00.27 WIB. Pagi hari sapi kurban itu bangun dan bugar akhirnya disembelih. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Diduga Stres, Sapi Kurban di Manyar, Gresik Terpaksa Ditembak Bius Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik : Rokok Ilegal Rampas Hak Pendidikan dan Layanan Kesehatan Masyarakat

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum. Namun juga berdampak langsung terhadap berkurangnya anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Rokok ilegal ini menjadi musuh bersama kita. Dampaknya bukan hanya kepada negara, tetapi juga merampas hak-hak masyarakat, termasuk anggaran beasiswa bagi adik-adik kita,” tegas Fandi Akhmad Yani saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Hotel Horison Gresik pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber di antaranya, Kepala Unit Intel Kejaksaan Negeri Gresik R.A. Nur Rizky, Kepala Seksi penyuluhan dan informasi Bea Cukai Gresik Eko Rudi Hartono, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Gresik Riyanto Hadi Saputro, serta Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Gresik Iptu Komang Andhika Haditya Prabu.

Berkolaborasi dengan kantor Bea Cukai dan Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik, sosialisasi kali ini menggandeng Kelompok Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) dan Purna Paskibraka. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari edukasi kepada generasi muda terkait bahaya peredaran rokok ilegal.

Ia melanjutkan maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, hingga pemanfaatan pita cukai bekas yang kini kian berani dilakukan secara terang-terangan.

Menurutnya, tingginya peredaran rokok ilegal akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan daerah. Padahal, penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan publik.

Ia menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pelayanan publik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.

Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menjelaskan bahwa sepanjang  2025, pihaknya bersama Bea Cukai Gresik telah memusnahkan 9,8 juta batang rokok ilegal. Total kerugian negara akibat temuan tersebut sebesar Rp 9,6 miliar. 

Pada 2026, total keseluruhan temuan pada periode April hingga Mei 2026, berjumlah hampir enam juta batang rokok ilegal. “Seluruh barang bukti tersebut saat ini diamankan oleh pihak Bea Cukai Gresik dengan pendampingan penuh dari Satpol PP,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Ia menambahkan, alokasi DBHCHT untuk penegakan hukum dibatasi maksimal 10 persen. Sebagian besar anggaran justru digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama sektor kesehatan dan bantuan sosial. “Dana DBHCHT banyak dimanfaatkan untuk pembiayaan program JKN, pengadaan alat kesehatan, bantuan sosial, hingga pelatihan kerja melalui Disnaker. Karena itu, pemberantasan rokok ilegal menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik : Rokok Ilegal Rampas Hak Pendidikan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Ajak Penyedia Jasa Jaga Integritas Pengadaan Barang dan Jasa

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengajak seluruh penyedia jasa dan pelaku pengadaan barang dan jasa untuk bersama-sama menjaga integritas serta membangun tata kelola pengadaan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi.

Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar di Hotel Saptanawa Gresik pada Selasa, 26 Mei 2026. 

Kegiatan yang dihadiri jajaran perangkat daerah, Inspektorat, asosiasi penyedia jasa konstruksi, serta mitra pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman yang juga memberikan materi terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Di hadapan para pelaku pengadaan, Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pihak, termasuk penyedia jasa.

“Pemerintahan yang transparan dan benar-benar bersih itu tidak mudah diwujudkan. Karena itu perlu kerja sama semua pihak, baik pemerintah, asosiasi, maupun penyedia jasa untuk menjaga Gresik bersama-sama dari praktik-praktik korupsi,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia mengingatkan agar praktik pengadaan yang tidak sehat tidak lagi dilakukan, termasuk pola pengadaan yang dinilai tidak wajar maupun penyedia jasa yang menangani berbagai jenis pekerjaan tanpa kompetensi yang jelas. “Kalau ada praktik-praktik yang merugikan pemerintahan, merugikan asosiasi, dan merugikan dunia usaha, hentikan. Jangan sampai sistem pengadaan ini rusak karena kepentingan sesaat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, termasuk transaksi melalui e-katalog. Menurutnya, pemerintah daerah kini melakukan pengawasan lebih ketat terhadap berbagai aktivitas pengadaan yang dinilai tidak wajar dalam sistem digital. “Kami monitor semuanya. Pengadaan barang dan jasa harus dijalankan dengan niat yang benar dan sesuai aturan. Kalau ada indikasi yang tidak benar, tentu akan kami tindaklanjuti,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fandi Akhmad Yani turut menjelaskan bahwa kondisi defisit anggaran daerah yang sempat terjadi merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal pemerintah daerah, bukan akibat kesalahan tata kelola.

Ia memastikan seluruh kebijakan anggaran tetap dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Defisit bukan berarti pemerintah tidak aman. Semua sudah dirancang dan diperhitungkan sesuai kebutuhan daerah. Yang penting tata kelolanya benar dan tidak ada intervensi dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi menjelaskan bahwa pengawasan terhadap sektor pengadaan barang dan jasa saat ini semakin ketat. Regulasi yang terus berkembang menuntut seluruh pelaku pengadaan untuk mampu menyesuaikan diri agar tidak terjebak dalam potensi penyimpangan.

Menurutnya, pengawasan kini dilakukan mulai tahap perencanaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelaksanaan pekerjaan, hingga serah terima pekerjaan. “Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa sekarang semakin detail. Karena itu seluruh proses harus dijalankan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Achmad Hadi.

Inspektorat Kabupaten Gresik, lanjutnya, juga memanfaatkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan e-katalog untuk memantau berbagai anomali transaksi pengadaan secara digital. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain transaksi dalam waktu tidak wajar, transaksi yang berlangsung terlalu cepat, hingga penyedia jasa yang menangani berbagai jenis pekerjaan di luar spesialisasinya.

“Semua anomali itu termonitor dalam sistem. Memang belum tentu pelanggaran, tetapi perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik ini. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Ajak Penyedia Jasa Jaga Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Selengkapnya
Home / Pemerintahan

2026 Pemkab Gresik Bangun RLH 246 Unit, BP3KP Jawa IV Alokasi 281 Unit di 16 Desa di Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) tidak berhenti di Desa Pulopancikan, Kecamatan/ Kabupaten Gresik. Pada 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berencana melakukan make over RTLHmenjadi rumah layak hunin (RLH) sebanyak 264 unit. 

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Gresik sekitar 5 ribu unit RTLH yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem desil 1 dan desil 2 di Kota Industri,sebutan lain, Kabupaten Gresik.  

Pada 2026, Dinas CKPKP Gresik telah melakukan telah mendata sekitar 647 unit rumah prioritas. “Keterbatasan fiskal, tahun ini sebanyak 246 unit direncanakan ditangani melalui PAPBD 2026, sementara 401 unit lainnya akan dilanjutkan pada APBD 2027,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman di acara Peresmian dan Serah Terima Pembangunan Rumah Layak Huni “Program Peningkatan Kawasan Permukiman Kolaborasi PT Sarana Multiguna Finansial” di Desa Pulopancikan, Kecamatan/Kabupaten Gresik pada Kamis, 21 Mei 2026.

Di Desa Pulopancikan ini sebanyak 35 rumah layak huni (RLH) yang di bangun hasil kolaborasi antara Pemkab Gresik dengan PT Sarana Multiguna Finansial (Persero). Anggaran bedah rumah sebesar Rp 1,25 miliar dari program Tanggung jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) SMF. 

Program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus penataan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik.

Selain, Pemkab Gresik. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV telah mengalokasikan program bedah rumah di Kabupaten Gresik sebanyak 281 unit. BP3KP Jawa IV unit pelaksana dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jawa Timur.

Menurut Kepala BP3KP Jawa IV Enfy Diana Dewi, pihaknya akan melakukan hal sama peningkatan rumah tidak layak huni dalam program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gresik. Tahun ini, kata Enfy Diana, dialokasikan sebanyak 281 unit tersebar di 16 Desa di 6 Kecamatan. 

Saat ini, kata Enfy, sebanyak 53 unit proses pelaksanaan konstruksi,  129 unit status verifikasi. Ia berharap kedepannya memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan mitra dari dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini. 

“Tidak mungkin (bedah rumah) dikerjakan pemerintah, butuh sinergi dan kolaborasi semua pihak termasuk pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya semua pihak yang mendukung program ini yakni PT SMF luar biasa,” kata Enfy juga hadir di acara Peresmian di Desa Pulopancikan pada Kamis, 21 Mei 2026. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

2026 Pemkab Gresik Bangun RLH 246 Unit, BP3KP Jawa IV Alokasi 281 Unit di 16 Desa di Gresik Selengkapnya