Tag: pemkab gresik
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Dorong Pramuka Jadi Generasi Cerdas di Era Digital

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong anggota Gerakan Pramuka Kecamatan (Kwarcam) Balongpanggang menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara bijak.

Hal tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang 2026 yang mengusung tema “Pramuka Digital, Generasi Emas” pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Wabup Asluchul Alif mengapresiasi tema yang diangkat karena dinilai selaras dengan tantangan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter agar dapat memberikan manfaat positif bagi generasi muda.

“Di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, generasi muda memiliki peluang besar untuk belajar, berkarya, dan berkembang. Namun, teknologi juga harus digunakan secara bijak agar tidak membawa dampak negatif,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Ia menegaskan, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, adik-adik Pramuka tidak hanya menjadi generasi yang melek teknologi, tetapi juga menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia juga menyebut Jambore Ranting bukan sekadar kegiatan berkemah dan berkumpul. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran untuk membangun persaudaraan, mengembangkan kreativitas, melatih kemandirian, sekaligus memperkuat jiwa kepemimpinan dan gotong royong.

“Jambore ini bukan sekadar kegiatan berkemah dan berkumpulnya anggota Pramuka. Ini adalah ruang untuk belajar, membangun persaudaraan, mengembangkan kreativitas, melatih kemandirian, dan membentuk karakter generasi muda,” tuturnya.

Selain penguatan karakter, Ia juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap kegiatan Pramuka di alam terbuka dapat menjadi sarana menanamkan kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Mari kita jaga kebersihan, kurangi sampah, dan tanamkan kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Asluchul Alif turut menyampaikan apresiasi kepada panitia dan para pembina yang telah mempersiapkan pelaksanaan Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang Tahun 2026.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib serta memberikan pengalaman yang berharga bagi seluruh peserta.

Kepada para peserta, ia berpesan agar mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan serta nama baik sekolah, gugus depan, keluarga, dan Kecamatan Balongpanggang.

“Jaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Nikmati setiap prosesnya, belajar dari setiap pengalaman, dan jadikan Jambore ini sebagai kenangan indah sekaligus bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” pesannya.

Wabup berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan mampu menghadapi tantangan masa depan. “Mari kita jadikan Jambore ini bukan hanya sebagai kegiatan Pramuka, tetapi sebagai langkah nyata dalam mempersiapkan Generasi Emas Indonesia yang unggul, berkarakter, berdaya saing, berakhlak mulia, cinta lingkungan, dan mampu menghadapi tantangan zaman,” pungkasnya.

Dengan semangat “Satu Pramuka, Satu Indonesia, Satu Dunia!”, Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, kreatif, mandiri, dan siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Dorong Pramuka Jadi Generasi Cerdas di Era Digital Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Peduli, Salurkan Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi NTT

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sejumlah organisasi di Kabupaten Gresik bergerak untuk memberikan bantuan kemanusiaan korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang sebesar Rp 250 juta. Bantuan dari Gresik untuk NTT tersebut diberangkatkan dari Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas pada Jumat, 28 Agustus 2026. Jum’at 

Prosesi pelepasan dipimpin Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Ketua TP PKK Nurul Haromaini dan Ketua PMI Gresik Achmad Nadlir. Hadir pula Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik Muhammad Mujib, Asisten Pembangunan dan Perekonomian selaku wakil Ketua Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri)  serta Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gresik Beri Avita Prasetya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, diantaranya PMI Gresik Rp 82 juta ; Baznas dan PGRI terkumpul Rp 100 juta, Korpri Rp 50 juta, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rp 7 juta serta TP PKK Kabupaten Gresik Rp 11 juta. Sehingga total bantuan yang terkumpul sebesar Rp250 juta.

“Bantuan ini akan disalurkan langsung oleh relawan yang berangkat untuk memberikan kepada penerima manfaat secara langsung. Nantinya, bantuan ini menyasar tujuh penerima manfaat diantaranya untuk warga pulau Palue, Desa Nuateu Kecamatan Paga, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kabupaten Nagekeo dan tempat pengungsian di Gelora Samador dan Wureng,” terang Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani.

Ia berharap, semoga bantuan tersebut dapat dialokasikan guna memenuhi kebutuhan mendesak para korban, termasuk logistik harian, kebutuhan medis, ataupun perbaikan fasilitas umum dan hunian yang rusak akibat gempa. “Atas nama Pemkab Gresik, kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada seluruh elemen masyarakat, Baznas, dan dinas terkait yang peka menyisihkan rezeki demi membantu meringankan beban saudara-saudara kita di NTT,” tutur Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Bupati berharap bantuan dan dukungan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban dan membawa keberkahan bagi para donatur. “Mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini, bermanfaat bagi saudara-saudara kita di NTT dan semoga Allah SWT membalas kebaikan anda semuanya,” tambahnya.

Di tempat sama perwakilan PMI Kabupaten Gresik Ubed yang akan berangkat menyerahkan bantuan pasca bencana di NTT menyampaikan, nanti kita akan berkoordinasi secara intensif terlebih dahulu dengan PMI NTT. Langkah ini diambil guna mempercepat penyaluran bantuan maupun tempat tempat evakuasi korban ke wilayah-wilayah yang paling terdampak dan sulit dijangkau.

“Sinergi antara tim relawan PMI kabupaten Gresik dan PMI di NTT menjadi kunci utama untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi terdampak,” katanya. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Peduli, Salurkan Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Bumi NTT Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Giliran Warga Wringinanom Terima BLT dan Bantuan Pangan, Bupati Gresik Lakukan Jaring Asmara 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) dan bantuan pangan. Sebelumnya, di Kecamatan Dukun. Hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026 untuk warga di Kecamatan Wringinanom.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun langsung membagikan bantuan sosial itu, sambil menyerap atau menjaring aspirasi dari masyarakat (jaring asmara). Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. 

Ia mengungkapkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan. Lebih dari itu, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi agar dapat mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan warga. “Jangan ragu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di lingkungan. Pemerintah perlu mendengar langsung dari masyarakat agar bisa mengetahui kondisi di lapangan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani didampingi di antaranya, Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anindito Putro, dan Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan yang disalurkan meliputi BLT DBHCHT dan bantuan pangan berupa beras dari Bulog. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

BLT DBHCHT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, di antaranya petani tembakau, buruh pabrik rokok, penyandang disabilitas, dan lanjut usia sesuai dengan ketentuan penerima. Masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp 900 ribu per penerima.

Bupati Yani berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi keluarga penerima. “Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain bantuan tunai, masyarakat juga mendapatkan bantuan pangan berupa beras dari Bulog,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Kepala Dinas Sosial  Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan kriteria program. Untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran, Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia juga membantu proses penyaluran bagi penerima yang memiliki kondisi tertentu sehingga tidak dapat datang langsung ke lokasi.

Sementara itu, bantuan pangan dari Bulog diberikan untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan atau sebanyak 30 kilogram selama periode tersebut. Khusus di Kecamatan Wringinanom, bantuan pangan tersebut disalurkan kepada 9.239 penerima.

Secara keseluruhan, bantuan pangan Bulog di Kabupaten Gresik menyasar sekitar 156.121 penerima, dengan total alokasi bantuan sekitar 4.683.630 kilogram atau 4.683 ton beras untuk penyaluran selama tiga bulan. Melalui penyaluran bantuan sekaligus dialog langsung bersama masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk memastikan program perlindungan sosial tidak hanya tersalurkan secara tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Ia juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan aspirasi dan persoalan di lingkungan masing-masing. Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Giliran Warga Wringinanom Terima BLT dan Bantuan Pangan, Bupati Gresik Lakukan Jaring Asmara  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026, Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif 

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan memperkuat komitmen Pemkab Gresik mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses semua warga ini melibatkan perwakilan kelompok penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam menyamakan perspektif mengenai pemenuhan hak, aksesibilitas, serta kebutuhan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan aksesibilitas perlu dijawab bersama melalui perencanaan dan kebijakan yang lebih inklusif.

“Disabilitas memang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, kekurangan itu justru bisa menjadi keberkahan,” ujarnya. Ia menjelaskan, Perda Nomor 7 Tahun 2026 tidak hanya menempatkan isu disabilitas sebagai persoalan sosial. Regulasi tersebut mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kewirausahaan, politik dan partisipasi, olahraga, seni dan pariwisata, hingga aksesibilitas dan pelayanan publik.

Karena itu, implementasi Perda harus dimulai sejak tahap perencanaan. Program dan kegiatan perangkat daerah perlu disusun secara inklusif dan diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hak tersebut.

Sekda Washil mencontohkan, pembangunan sarana dan prasarana oleh perangkat daerah harus sejak awal memperhatikan aspek aksesibilitas. Penyediaan ramp, lift pada bangunan tertentu, serta fasilitas lain yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan secara mandiri perlu menjadi bagian dari desain dan perencanaan pembangunan. “Jangan sampai bangunan sudah selesai, baru kita berpikir bagaimana akses untuk penyandang disabilitas. Konsepnya harus sudah masuk sejak perencanaan,” katanya.

Menurutnya, konsep pelayanan publik yang inklusif pada dasarnya juga berkaitan dengan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perhatian, seperti lanjut usia dan perempuan. Namun, melalui Perda Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah daerah secara khusus memperkuat penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam Perda tersebut, lingkungan minim hambatan mencakup aksesibilitas fisik dan nonfisik pada fasilitas umum, informasi, serta teknologi. Hak penyandang disabilitas juga perlu diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, perencanaan, dan penganggaran perangkat daerah maupun pemerintah desa.

Selain itu, Perda mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran terkait pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaannya diharapkan berkelanjutan dan dekat dengan masyarakat.

“Harapannya dari pertemuan ini ada sosialisasi dan konsep untuk rencana aksi kita ke depan. Mulai dari perencanaan, inklusivitas, pemberdayaan, kemandirian, pelayanan publik, sampai lingkungan yang minim hambatan harus kita sinkronkan bersama,” ujar Sekda Washil.

Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam proses tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga. Perda juga mengatur peran pemerintah desa, antara lain melalui pendataan warga penyandang disabilitas, perencanaan dan penganggaran yang berpihak, pembentukan Forum Penyandang Disabilitas, serta keterlibatan forum tersebut dalam Musrenbang Desa.

Dalam aspek aksesibilitas infrastruktur, sarana dan prasarana umum, angkutan umum, serta lingkungan yang telah tersedia tetapi belum aksesibel diwajibkan menyediakan akses dalam waktu paling lama lima tahun sejak Perda diundangkan. Sementara itu, Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan Perda ditetapkan paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.

“Ini bukan hanya tugas satu perangkat daerah. Keberhasilan Perda ini membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat,” ungkap Sekda Washil. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026, Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus pembenahan sistem pendataan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi menjadi dasar penyusunan program kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal karena memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada di angka 28,8 persen, sementara target hingga Desember sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaian telah mencapai sekitar 57 persen.

Wabup Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan persoalan sistem dan entri data yang masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan PKG. “Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.

Selain persoalan sistem, Wabup Alif menekankan pentingnya memperbaiki proses pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. “Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.

Ia kemudian meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran sekaligus hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, data tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Hasil PKG harus memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Wabup juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi saat mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. “Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta hasil evaluasi PKG nantinya diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program kesehatan tidak sekadar mengulang pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan melalui pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Namun, masih diperlukan percepatan dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait. “Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan. Selain persoalan sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri pada sejumlah aplikasi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Lagi, Pemkab Gresik Berikan Diskon Pajak Daerah hingga 50 Persen

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabar gembira bagi warga Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik.  Pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, duet Bupati-Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Asluchul Alif memberikan diskon dan pembebasan sanksi administratif atas pajak daerah. Pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkab Gresik memberikan keringanan pajak daerah hingga 80 persen.

Program ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Adapun keringanan yang diberikan meliputi diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 20 persen untuk ketetapan pajak mulai Rp 0 hingga Rp 1 juta. Program tersebut berlaku mulai 17 Agustus sampai dengan 17 September 2026.

Selanjutnya, Pemkab Gresik memberikan diskon 50 persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak. Keringanan ini berlaku mulai 17 Agustus hingga 16 Oktober 2026.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah. Program pembebasan denda tersebut berlaku mulai 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

“Momentum hari kemerdekaan ini kami manfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap keringanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Menurut Gus Yani, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Gresik. “Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong untuk membangun Gresik,” jelas mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas keringanan tersebut sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Masyarakat juga diimbau tidak menunda pembayaran kewajiban pajaknya. “Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Silakan dimanfaatkan selama periodenya masih berlangsung,” pungkasnya.

Melalui program keringanan pajak daerah ini, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Lagi, Pemkab Gresik Berikan Diskon Pajak Daerah hingga 50 Persen Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Khidmat, Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gresik, Bupati Gresik Serahkan Penghargaan SSK Klasifikasi Paripurna kepada SMP Negeri 2 Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Bupati Gresik berlangsung khidmat pada Senin, 17 Agustus 2026. Inspektur upacara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Upacara diawali pembacaan naskah Proklamasi oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Gresik.

Usai upacara, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Asluchul Alif menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi mereka.

Selain tanda kehormatan,  Bupati Fandi Akhmad Yani juga menyerahkan penghargaan kepada Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) 2025 terbanyak untuk Kecamatan Cerme, kemudian TPA inspiratif area permukiman tingkat nasional untuk TPA Taat, Desa Suci Kecamatan Manyar. 

Penghargaan juga turut diserahkan untuk pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) metode operatif wanita terbanyak kepada Rumah Sakit Denisa serta penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Klasifikasi Paripurna kepada SMP Negeri 2 Gresik.

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) klasifikasi paripurna adalah tingkat tertinggi bagi sekolah yang sukses memasukkan ilmu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam pelajaran, punya pojok kependudukan yang aktif, serta memenuhi semua syarat penilikan dari BKKBN.

Pemkab Gresik juga menyerahkan empat unit ambulans masing-masing kepada Puskesmas Bungah, Puskesmas Sangkapura, Puskesmas Wringinanom, dan Puskesmas Gending. Ambulans tersebut diharapkan memperkuat pelayanan dan penanganan kesehatan bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Yani didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarsari Kecamatan Cerme juga turut menyerahkan remisi kemerdekaan kepada dua warga binaan pemasyarakatan. Terakhir, Bupati Yani menyerahkan juara lomba Mini Soccer dan Padel antar-OPD dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Nonton Bareng (Nobar) siaran langsung peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dari Istana Negara, Jakarta. Bupati Gresik bersama jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, dan tamu undangan menyaksikan prosesi kenegaraan tersebut dalam suasana khidmat penuh kebersamaan. 

Sementara itu, Kepala UPT SMP Negeri 2 Gresik Mohammad Salim mengatakan, terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. ” Kami sangat bangga dan terima kasih bapak Bupati ( Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Red). Tahun ini hanya SPENDA sekolah yang mendapatkan penghargaan di HUT ke-81 RI 2026,” kata Salim usai menerima penghargaan melalui pesan WhatsApp kepada 1minute.id pada Senin, 17 Agustus 2026.

Penghargaan ini, imbuhnya, akan menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus berinovasi. “Untuk kedepannya sekolah akan berinovasi dengan penggunaan aplikasi poskadu ( pojok sekolah siaga kependudukan) yang di dalamnya terintegrasi kerjasama layanan konsultasi dengan Dispenduk, komisi pemberdayaan perempuan dan anak MUI Gresik, Bimbingan Remaja Usia Sekolah/Brus KUA Gresik, KBPPA dan GENRE Gresik,” katanya.  (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Khidmat, Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gresik, Bupati Gresik Serahkan Penghargaan SSK Klasifikasi Paripurna kepada SMP Negeri 2 Gresik Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Kukuhkan 75 Anggota Paskibraka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 3 Siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengukuhkan 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Gresik 2026 di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Pengukuhan berlangsung khidmat dan  haru ketika memasuki prosesi mencium bendara Merah Putih sebagai simbol kesetiaan kepada NKRI.. Pengukuhan ini menandai kesiapan mental dan fisik para pelajar terpilih untuk mengemban tugas bersejarah mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Gresik.

Sebanyak 75 anggota yang dikukuhkan merupakan pelajar SMA/SMK/MA sederajat dan Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Gresik yang melewati seleksi ketat sejak awal tahun. Suasana haru dan bangga menyelimuti ruangan saat para anggota Paskibraka mengucapkan Ikrar Putra Indonesia. Mereka kemudian mencium bendera Merah Putih satu per satu sebagai simbol kesetiaan kepada NKRI.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam amanatnya memberikan motivasi dan semangat kepada putra-putri terbaik Gresik. Pihaknya juga mendoakan kepada seluruh anggota Paskibraka bisa mewujudkan cita-citanya dan diberikan kelancaran dalam bertugas nanti saat upacara HUT ke-81 RI yang dilaksanakan di halaman Kantor Pemkab Gresik.

“Kalian adalah putra-putri pilihan terbaik. Tugas mengibarkan bendera pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI bukan sekadar tugas seremonial, melainkan bentuk pengabdian nyata serta wujud kehormatan yang luar biasa kepada daerah, bangsa, dan negara,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Bupati Yani menambahkan, pengalaman menjadi Paskibraka hendaknya menjadi modal penting bagi para anggota untuk terus berkembang, berprestasi, dan mengambil peran positif di tengah masyarakat. “Saya berharap, hasil pendidikan, latihan maupun saat masa karantina yang telah dilaksanakan selama ini benar-benar menjiwai sikap dan perilaku kalian. Jadilah contoh dan teladan yang baik bagi pelajar serta generasi muda lainnya,” tutup Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani ini.

Tiga siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Gresik tidak dapat menyembunyikan rasa bangga mereka setelah terpilih menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Proses seleksi yang ketat dan kompetitif berhasil mereka lalui dengan disiplin tinggi dan kerja keras selama berbulan-bulan. Prestasi gemilang ini menjadi catatan sejarah baru bagi Sekolah Rakyat Terintegrasi yang baru saja diresmikan secara permanen.

Akmalindo Kurniawansah, salah satu siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi asal Bawean yang berhasil lolos menjadi anggota Paskibraka, mengaku bangga bisa terpilih menjadi bagian dari pengibar bendera Merah Putih pada upacara HUT ke-81 RI di Kabupaten Gresik. “Mudah-mudahan prestasi ini dapat menjadi motivasi teman-teman yang lain untuk membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas bukan penghalang untuk meraih mimpi menyambut masa depan,” singkatnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Kukuhkan 75 Anggota Paskibraka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 3 Siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Gresik Selengkapnya
Ekbis / Home / Pemerintahan

Gerai belum Buka, Semester I/2026 KDMP Kedungpring, Balongpanggang Bukukan Omzet Rp 1,33 Miliar 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kinerja Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik menunjukkan tren positif. Semester I/2026 koperasi yang dipimpin oleh Budi Agustiawan mencatatkan omzet sebesar Rp 1,33 miliar tepatnya Rp 1.338.692.000. Bila di rata-rata omzet sebesar Rp 200 juta/bulan.

Uniknya lagi, penjualan mencapai miliar rupiah itu bisa tercapai gerai KDMP belum buka secara resmi. “Omzet berasal dari penjualan sembako dan lainnya. Semua barang adalah produk KDMP Kedungpring,” kata Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih Kabupaten Gresik Rian Pramana Suwanda menirukan ucapan Ketua KDMP Kedungpring Budi Agustiawan pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Rian, sapaan akrab, Rian Pramana Suwanda,, mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh pengurus KDMP Kedungpring ini. Ia berharap koperasi lain di Kabupaten Gresik bisa mencontoh strategi yang dilakukan oleh pengurus KDMP Kedungpring ini. “Pak Bupati Gresik (Fandi Akhmad Yani, Red) mengharapkan KDMP selain berjualan produk bersubsidi juga menjual produk sesuai potensi desa,” kata Rian yang juga Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik ini. 

Dalam waktu dekat gerai KDMP Kedungpring akan secara resmi dibuka. Saat ini, pengurus sedang melakukan pembangunan lahan kuliner UMKM. Sebab, selama ini, halaman depan gerai KDMP dimanfaatkan oleh masyarakat desa setempat untuk berjualan kuliner setiap sore hingga malam hari. 

Pasar kuliner yang semua pedagangnya warga desa setempat ini telah berhasil menggerakkan ekonomi warga. Sehingga, pengurus koperasi tetap memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berjualan di kompleks KDMP Kedungpring.

Berdasarkan data yang didapat 1minute.id jumlah koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Gresik sebanyak 365 koperasi. Semuanya telah memiliki legalitas. Dalam pembentukan ratusan koperasi ini, Pemkab Gresik melalui APBD Gresik memberikan dukungan anggaran lebih kurang Rp 1 miliar. 

Pada Agustus 2026, membangun 356 gerai di Kabupaten Gresik. Rinciannya, 202 gerai telah selesai dibangun termasuk gerai KDMP Kedungpring; 63 gerai proses pembangunan dan 91 gerai yang belum terbangun. Selain dukungan anggaran dari Pemkab Gresik, sebanyak sepuluh perguruan tinggi memberikan bimbingan penyusunan proposal bisnis (probis).

Sepuluh perguruan tinggi itu, yakni ; Universitas Gresik (Unigres) ; Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) ; Universitas Qomaruddin dan Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI). Kemudian, Universitas Negeri Surabaya  (Unesa) ; Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ; Poltek Batu ; Universitas Ciputra ; dan Universitas Surabaya (Ubaya). “Pendampingan dari Universitas ini, diharapkan semua KDMP di Kabupaten Gresik bisa menyusun proposal bisnis yang sesuai dengan potensi desa masing-masing,” tegas Rian yang juga Rektor Universitas Gresik ini. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi

Gerai belum Buka, Semester I/2026 KDMP Kedungpring, Balongpanggang Bukukan Omzet Rp 1,33 Miliar  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Mentan Amran Sulaiman Blusukan ke  Sawah Terdampak Kekeringan di Gresik, Siapkan Pengairan dan Alsintan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Pertanian Amran Sulaiman blusukan ke Desa Munggungianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada Selasa, 11 Agustus 2026. Mentan Amran turun langsung melihat kondisi lahan pertanian terdampak kekeringan dengan didampingi Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. 

Lahan pertanian yang terdampak kekeringan di desa itu luasnya lebih dari 200 hektare. Dalam kunjungan itu, Mentan Amran mengalokasikan sejumlah dukungan sarana dan prasarana pengairan bagi petani Kabupaten Gresik. Bantuan tersebut terdiri atas 54 unit irigasi perpompaan, 9 unit irigasi perpipaan, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 12 unit. 

Mentan Amran juga menyerahkan dua unit traktor roda dua kepada buruh tani. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses petani dan buruh tani terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan). Bagi Pemkab Gresik, dukungan tersebut tidak hanya menjadi solusi menghadapi kondisi kekeringan saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas pertanian dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung agenda swasembada pangan nasional. 

Mentan Amran mengatakan penanganan kekeringan akan dilakukan melalui dua pendekatan. Untuk lahan yang memiliki sumber air di sekitar area persawahan, pemerintah akan memberikan bantuan pompa. Sedangkan lahan yang tidak memiliki sumber air akan ditangani melalui pembangunan sumur dangkal.

“Kita bagi dua solusinya. Yang pertama, yang ada sumber air dekat dari sawah yang kekeringan, kita berikan pompa langsung. Tidak ada basa-basi, tidak birokrasi panjang. Yang kedua, yang tidak ada sumber air, kita siapkan sumur dangkal,” kata Mentan Amran.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin ancaman kekeringan mengganggu produktivitas pertanian. Menurutnya, kondisi perberasan Jawa Timur saat ini relatif aman dengan produksi sekitar 1,3 juta ton, namun pemerintah tetap perlu melakukan mitigasi untuk menghadapi risiko kekeringan.

“Kita tenang, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berusaha keras untuk memitigasi risiko kekeringan yang terjadi tahun ini,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan rencana perubahan regulasi agar buruh tani dapat memperoleh bantuan alsintan secara lebih mudah. Menurutnya, buruh tani selama ini masih menghadapi keterbatasan akses karena regulasi yang berlaku.

Ke depan, bantuan seperti traktor, combine harvester, alat tanam, dan alsintan lainnya akan dibuka lebih luas bagi buruh tani. Mekanisme pengusulannya juga akan disederhanakan dengan memperkuat peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).

“Tanda tangannya tidak usah ribet. Cukup PPL kami terima. PPL tanda tangan, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya kepada yang membutuhkan,” kata Mentan Amran.

Terkait kebutuhan tersebut, Amran menyatakan pemerintah pusat siap melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN apabila terdapat persoalan pertanahan yang perlu diselesaikan. Ia meminta kebutuhan tersebut disampaikan secara tertulis agar dapat segera dikoordinasikan.

“Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan layani. Tidak usah basa-basi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang turun langsung melihat kondisi lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para petani di Kabupaten Gresik. Bantuan ini tentu sangat berarti, terutama untuk menjaga ketersediaan air dan produktivitas lahan pertanian di tengah musim kemarau,” ujar Wabup Alif.

Wabup mengatakan dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi Gresik untuk semakin memperkuat berbagai upaya menjaga produktivitas pertanian. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan petani tetap dapat berproduksi di tengah tantangan perubahan cuaca.

“Gresik siap bersinergi dan mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kami akan terus memperkuat infrastruktur pertanian, memastikan bantuan tepat sasaran, serta mendorong petani agar semakin produktif dan sejahtera,” kata dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Wabup Alif menambahkan, target swasembada pangan membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Gresik akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.

“Target swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah juga memiliki peran penting. Karena itu, kami siap bergerak bersama, memastikan setiap dukungan yang diberikan pemerintah dapat benar-benar dirasakan dan berdampak bagi petani Gresik,” ujarnya.

Selain penanganan kekeringan jangka pendek, Pemkab Gresik juga terus mendorong penguatan infrastruktur sumber daya air, termasuk rencana pembangunan kolam retensi di wilayah selatan Gresik yang selama ini menghadapi persoalan kekeringan berulang. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Mentan Amran Sulaiman Blusukan ke  Sawah Terdampak Kekeringan di Gresik, Siapkan Pengairan dan Alsintan  Selengkapnya