Kali ke-10 Pengelolaan Keuangan Pemkab Gresik Raih Opini WTP dari BPK

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Raihan WTP dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

WTP 2024 ini, kali kesepuluh atau satu dasawarsa secara berturut-turut. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Penyerahan LHP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo pada Rabu, 17 April 2025. Hadir dalam kegiatan itu, antara lain, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Misbahul Munir, Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya, serta Inspektur  Gresik Achmad Hadi.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk apresiasi atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. “Opini WTP merupakan bentuk apresiasi atas kewajaran penyajian laporan keuangan, namun bukan berarti tanpa catatan. Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan tindak lanjut pemeriksaan sangat bergantung pada sinergi antara kepala daerah, perangkat daerah, serta peran strategis DPRD dalam pengawasan.

Sementara ituBupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian ini. “Alhamdulillah, opini WTP yang ke-10 ini adalah buah dari kerja sama dan komitmen seluruh pihak di lingkungan Pemkab Gresik. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah yang harus terus kita jaga dengan integritas dan transparansi. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi mewujudkan Gresik yang lebih baik dan sejahtera,” ujar Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani. 

Atas capaian ini, Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, jajaran ASN, serta masyarakat Gresik atas dukungan dan partisipasi aktifnya. Sinergi yang terbangun diharapkan terus memperkuat pondasi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian opini WTP ke-10 ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel di masa mendatang. (yad)

Kali ke-10 Pengelolaan Keuangan Pemkab Gresik Raih Opini WTP dari BPK Selengkapnya

Sambut Lebaran, Stiamak Surabaya Berbagi Tips Pengelolaan Keuangan dan Distribusi kepada UMKM 

SURABAYA,1minute.id – Tim LPPM Sekolah Tinggi Administrasi Manajemen Kepelabuhan (Stiamak) Barunawati Surabaya berbagi ilmu bisnis kepada UMKM tiga kecamatan Pabean Cantikan, Semampir, Krembangan Surabaya – sekaligus menyambut lebaran 2023. Mereka terdiri dari UMKM makanan, busana, dan aksesoris. 

Tema Pelatihan, “Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Distribusi pada UMKM Surabaya”. Narasumber dari Ketua STIAMAK Barunawati Surabaya Sumarzen Marzuki. Dan, dosen tetap, yakni Indriana Kristiawati ; Mudayat ; Nur Widyawati dan Dian Arisanti. Kemudian, Moh. Fail ;  Risni Adelini ; serta Dian Taufik Febrianto.

Kepala Humas Stiamak Barunawati Surabaya Moh. Fail mengatakan, pengabdian kepada masyarakat tersebut bersifat sharing session. “Para dosen berbagi ilmu tentang konsep pembukuan keuangan dan konsep distribusi produk. Tentu para UMKM telah menemukan pengalamannya sendiri,” kata Fail dalam siaran pers yang diterima 1minute.id pada Sabtu, 18 Maret 2023.

 Menurut mantan wartawan Jawa Pos Group tersebut, dalam distribusi terpenting adalah ketepatan waktu. “UMKM harus memiliki manajemen distribusi yang baik. Mulai apa saja yang harus disiapkan, siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses distribusinya,” tambah Fail. 

Sementara Kepala Prodi Soedarmanto mengatakan, setiap kegiatan usaha wajib ada pembukuan keuangan. Mulai modal, harga penjualan sampai laba. “Jadi setiap transaksi wajib dicatat. Berapa modalnya, berapa menjual produknya sampai berapa labanya. Jangan sampai modal usaha bercampur dengan keuangan keluarga,” kata Soedarmanto. 

Salah satu peserta dari UMKM Kecamatan Semampir Susana Dewi menyampaikan  peristiwa melayani makan orang dari bantuan Dinas Sosial (Dinsos). “Uangnya tidak seberapa. Tapi kalau ada calon penerima meninggal, maka untuk mengambil atau pengembalian uang dalam pembukuan tersebut yang susah. Apalagi uang tersebut bantuan dari Dinas Sosial,” katanya.

Para peserta mengaku senang dengan pelatihan tersebut, apalagi materinya tentang pengelolaan keuangan yang sangat dibutuhkan para pelaku UMKM dan kebetulan untuk menghadapi lebaran orderan ramai. Sehingga pembukuan keuangan sangat penting. (yad)

Sambut Lebaran, Stiamak Surabaya Berbagi Tips Pengelolaan Keuangan dan Distribusi kepada UMKM  Selengkapnya