Tag: Wabup Gresik Asluchul Alif
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Warning OPD, Cepat Respons Aduan Warga, Jangan Tunggu Viral

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mem-warning seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih proaktif menangani pengaduan masyarakat. Setiap aduan harus segera diverifikasi, direspons, dan ditindaklanjuti tanpa menunggu persoalan berkembang menjadi keluhan yang viral di media sosial.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka Workshop Penguatan Pengelolaan Pengaduan dan Transformasi Aduan Menjadi Konten Publik di Ruang Rapat Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 1 September 2026.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 2.345 pengaduan masyarakat yang masuk. Dari jumlah tersebut, 2.285 pengaduan telah diselesaikan.

Menurut Wabup Asluchul Alif  meningkatnya jumlah pengaduan tidak otomatis menunjukkan memburuknya pelayanan. Sebaliknya, hal itu dapat menandakan masyarakat semakin mengetahui kanal untuk menyampaikan persoalan. Salah satunya melalui Lapor Gus di nomor WA 0812-3225-4001, yang dinilai memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah.

“Kalau pengaduan semakin banyak, bukan berarti pelayanan kita semakin buruk. Bisa jadi masyarakat semakin tahu harus mengadu ke mana,” kata dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Karena itu, ia meminta perangkat daerah tidak melihat pengaduan sebatas laporan yang harus ditutup. Setiap aduan perlu dibaca sebagai sumber informasi sekaligus early warning system untuk menemukan titik lemah pelayanan, baik yang berkaitan dengan petugas, sistem, aplikasi, akses layanan maupun prosedur.

“Dulu pengaduan dianggap sebagai beban. Sekarang pengaduan harus kita lihat sebagai aset untuk memperbaiki pelayanan. Dulu complaint handling, sekarang harus menjadi service improvement,” ujarnya.

Iq mendorong perangkat daerah mengubah pola kerja dari reaktif menjadi proaktif. Ketika aduan masuk, petugas diminta melakukan verifikasi dan melihat kondisi di lapangan sebelum memberikan respons. “Jangan terlalu reaktif. Kita datang, cek, lihat kenyataannya. Kalau memang kita salah, katakan salah dan segera perbaiki,” tuturnya.

Menurutnya, kecepatan merespons pengaduan juga berkaitan dengan reputasi pemerintah. Persoalan yang sebenarnya dapat segera diselesaikan bisa berkembang menjadi isu lebih besar ketika pemerintah terlambat merespons, terlebih di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial.

Karena itu, setelah persoalan ditangani, perangkat daerah perlu mengomunikasikan hasil perbaikannya melalui kanal resmi pemerintah. Masyarakat tidak cukup hanya diberi jawaban, tetapi perlu melihat bahwa pemerintah benar-benar mengambil tindakan. “Jangan hanya dijawab secara formalitas. Tunjukkan melalui media sosial bahwa perbaikan benar-benar sudah dilakukan,” katanya. 

Alif mencontohkan penanganan jalan rusak. Menurutnya, informasi kepada publik dapat menunjukkan persoalan yang ditemukan, respons pemerintah, proses perbaikan, hingga hasilnya. Dengan begitu, komunikasi publik tidak sekadar menjadi promosi, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah mendengar dan bekerja.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Gresik Kiki Nuriyadi mengatakan pengaduan merupakan sumber informasi langsung mengenai apa yang dirasakan, dibutuhkan, dan menjadi perhatian masyarakat.

Karena itu, pengelolaan pengaduan harus dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan responsif. Selain menjadi sarana penyelesaian persoalan masyarakat, pengaduan juga menjadi bahan evaluasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah. “Kami berharap setiap pengaduan tidak hanya ditindaklanjuti secara internal, tetapi juga menjadi sumber informasi dan bahan komunikasi publik yang tepat,” kata Kiki.

Kiki menjelaskan, workshop tersebut digelar sebagai forum penguatan kapasitas dan koordinasi bagi pengelola pengaduan serta pengelola media sosial perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan pengaduan, mengevaluasi tindak lanjut aduan, mendorong respons yang cepat dan berorientasi pada penyelesaian, serta memperkuat sinergi antara pengelola pengaduan dan komunikasi publik.

Workshop mengangkat tema “Complaint Is the New Oil: Dari Aduan Menjadi Konten, dari Respons Menjadi Reputasi”. Kegiatan diikuti 120 peserta dari unsur pengelola pengaduan dan pengelola media sosial perangkat daerah serta unit pelayanan di lingkungan Pemkab Gresik.

Peserta juga berasal dari unsur kecamatan, rumah sakit daerah, Perumda Giri Tirta, petugas Call Center 112, Radio Suara Gresik, serta kru kreator konten pimpinan. Kegiatan menghadirkan Jalaluddin Mahally dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Warning OPD, Cepat Respons Aduan Warga, Jangan Tunggu Viral Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Dorong Pramuka Jadi Generasi Cerdas di Era Digital

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong anggota Gerakan Pramuka Kecamatan (Kwarcam) Balongpanggang menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara bijak.

Hal tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang 2026 yang mengusung tema “Pramuka Digital, Generasi Emas” pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Wabup Asluchul Alif mengapresiasi tema yang diangkat karena dinilai selaras dengan tantangan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter agar dapat memberikan manfaat positif bagi generasi muda.

“Di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, generasi muda memiliki peluang besar untuk belajar, berkarya, dan berkembang. Namun, teknologi juga harus digunakan secara bijak agar tidak membawa dampak negatif,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Ia menegaskan, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, adik-adik Pramuka tidak hanya menjadi generasi yang melek teknologi, tetapi juga menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia juga menyebut Jambore Ranting bukan sekadar kegiatan berkemah dan berkumpul. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran untuk membangun persaudaraan, mengembangkan kreativitas, melatih kemandirian, sekaligus memperkuat jiwa kepemimpinan dan gotong royong.

“Jambore ini bukan sekadar kegiatan berkemah dan berkumpulnya anggota Pramuka. Ini adalah ruang untuk belajar, membangun persaudaraan, mengembangkan kreativitas, melatih kemandirian, dan membentuk karakter generasi muda,” tuturnya.

Selain penguatan karakter, Ia juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap kegiatan Pramuka di alam terbuka dapat menjadi sarana menanamkan kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Mari kita jaga kebersihan, kurangi sampah, dan tanamkan kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Asluchul Alif turut menyampaikan apresiasi kepada panitia dan para pembina yang telah mempersiapkan pelaksanaan Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang Tahun 2026.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib serta memberikan pengalaman yang berharga bagi seluruh peserta.

Kepada para peserta, ia berpesan agar mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan serta nama baik sekolah, gugus depan, keluarga, dan Kecamatan Balongpanggang.

“Jaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Nikmati setiap prosesnya, belajar dari setiap pengalaman, dan jadikan Jambore ini sebagai kenangan indah sekaligus bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” pesannya.

Wabup berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan mampu menghadapi tantangan masa depan. “Mari kita jadikan Jambore ini bukan hanya sebagai kegiatan Pramuka, tetapi sebagai langkah nyata dalam mempersiapkan Generasi Emas Indonesia yang unggul, berkarakter, berdaya saing, berakhlak mulia, cinta lingkungan, dan mampu menghadapi tantangan zaman,” pungkasnya.

Dengan semangat “Satu Pramuka, Satu Indonesia, Satu Dunia!”, Jambore Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Balongpanggang 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, kreatif, mandiri, dan siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Dorong Pramuka Jadi Generasi Cerdas di Era Digital Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Seni Budaya

Wabup Gresik Lantik Pengurus DKG, Irfan Akbar Prawiro : Peneliti Temukan Fosil Homo Erectus di Perairan Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Irfan Akbar Prawiro, kembali terpilih sebagai ketua Dewan Kebudayaan Gresik (DKG). Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif melantik pengurus periode 2026-2029 ini di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik pada Kamis malam, 21 Agustus 2026.

Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam merajut kembali benang-benang sejarah di tengah pesatnya modernisasi. Gresik kerap menyandang predikat sebagai kota industri yang padat dengan kepulan asap pabrik. Namun, wilayah ini menyimpan sisi spiritual dan kultural yang begitu kental. Fenomena tersebut sering kali memantik rasa kagum para investor asing yang kali pertama menginjakkan kaki di tanah para wali ini.

“Banyak hal unik di Gresik meskipun wilayah kita terkenal sebagai kota industri. Para investor yang datang kerap merasa heran. Di pusat kota, begitu warga keluar rumah, mereka mengenakan sarung. Hal ini membuktikan bahwa nuansa agamis masyarakat di sini sangat kuat,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu, Ketua DKG Irfan Akbar Prawiro membagikan refleksi mendalam mengenai pencarian jati diri Gresik pada periode sebelumnya. Hasil penelusuran timnya menunjukkan bahwa Gresik merupakan wilayah yang sangat beragam, baik dari segi bahasa, dialek lokal, maupun peninggalan prasejarah.

Keberagaman tersebut terbentang dari wilayah utara hingga selatan, termasuk keberadaan bahasa Jawa khas dan bahasa Bawean. Bahkan, di kawasan selatan Gresik terdapat jejak sejarah penting yang berkaitan dengan penemuan manusia purba Pithecanthropus mojokertensis.

“Peneliti menemukan fosil Homo erectus di wilayah perairan Gresik. Saat ini terdapat sekitar 6.000 spesimen yang sedang diteliti di Belanda. Penemuan ini berpotensi mengubah sejarah dunia karena jejak manusia purba tersebut ditemukan di dasar laut, padahal sebelumnya hanya pernah ditemukan di daerah dataran tinggi,” papar Irfan dengan penuh antusias.

Berangkat dari temuan-temuan mengagumkan tersebut, DKG berharap dapat memposisikan diri sebagai mitra riset kebudayaan yang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gresik. Irfan menyarankan agar fungsi perencanaan kota dapat memanfaatkan perspektif kebudayaan dalam membentuk tata ruang wilayah, seiring transformasi Bappeda menjadi Bapperida di berbagai daerah.

DKG juga menyoroti keberadaan serat-serat kuno dalam dunia kesenian yang berfungsi sebagai ensiklopedia kebudayaan Pulau Jawa. Naskah kuno tersebut memuat kisah pelarian putra-putri dari Giri Kedaton sekaligus menyimpan kearifan lokal dalam membaca alam dan lingkungan sekitar.

“Kebudayaan kami pandang sebagai sebuah metode. Melalui pembacaan serat kuno, kita dapat mengetahui bahwa keberadaan ikan capung menjadi indikator air bersih. Di wilayah selatan, masyarakat memahami banjir sebagai ingatan sejarah. Mereka membaca garis bekas banjir di tembok untuk menentukan seberapa tinggi fondasi batu rumah harus diangkat,” jelas Irfan.

Guna mewujudkan visi besar tersebut, susunan kepengurusan DKG periode 2026-2029 tidak hanya diisi oleh para seniman semata. DKG kini menghimpun berbagai elemen profesional seperti advokat, akademisi, ahli manuskrip, hingga periset multidisiplin.

“Harapan kami, kebudayaan dapat dipelajari secara utuh dan terpadu. Semoga kami dapat terus bermitra secara erat dengan seluruh komunitas, baik secara struktural maupun kultural,” pungkas Irfan menutup pemaparannya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Lantik Pengurus DKG, Irfan Akbar Prawiro : Peneliti Temukan Fosil Homo Erectus di Perairan Gresik  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sekaligus pembenahan sistem pendataan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai angka capaian, tetapi menjadi dasar penyusunan program kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Wabup Gresik Asluchul Alif mengatakan PKG merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara optimal karena memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada di angka 28,8 persen, sementara target hingga Desember sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaian telah mencapai sekitar 57 persen.

Wabup Alif meminta percepatan dilakukan, terutama dengan menyelesaikan persoalan sistem dan entri data yang masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan PKG. “Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.

Selain persoalan sistem, Wabup Alif menekankan pentingnya memperbaiki proses pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan. “Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.

Ia kemudian meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran sekaligus hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, data tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Hasil PKG harus memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Wabup juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi saat mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja. “Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta hasil evaluasi PKG nantinya diterjemahkan menjadi program kerja Dinas Kesehatan yang berbasis kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program kesehatan tidak sekadar mengulang pola tahun sebelumnya, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan melalui pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Namun, masih diperlukan percepatan dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait. “Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan. Selain persoalan sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri pada sejumlah aplikasi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Evaluasi PKG, Wabup Gresik Dorong Hasil Pemeriksaan Jadi Basis Program Kesehatan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Mentan Amran Sulaiman Blusukan ke  Sawah Terdampak Kekeringan di Gresik, Siapkan Pengairan dan Alsintan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Pertanian Amran Sulaiman blusukan ke Desa Munggungianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada Selasa, 11 Agustus 2026. Mentan Amran turun langsung melihat kondisi lahan pertanian terdampak kekeringan dengan didampingi Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. 

Lahan pertanian yang terdampak kekeringan di desa itu luasnya lebih dari 200 hektare. Dalam kunjungan itu, Mentan Amran mengalokasikan sejumlah dukungan sarana dan prasarana pengairan bagi petani Kabupaten Gresik. Bantuan tersebut terdiri atas 54 unit irigasi perpompaan, 9 unit irigasi perpipaan, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 12 unit. 

Mentan Amran juga menyerahkan dua unit traktor roda dua kepada buruh tani. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses petani dan buruh tani terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan). Bagi Pemkab Gresik, dukungan tersebut tidak hanya menjadi solusi menghadapi kondisi kekeringan saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas pertanian dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung agenda swasembada pangan nasional. 

Mentan Amran mengatakan penanganan kekeringan akan dilakukan melalui dua pendekatan. Untuk lahan yang memiliki sumber air di sekitar area persawahan, pemerintah akan memberikan bantuan pompa. Sedangkan lahan yang tidak memiliki sumber air akan ditangani melalui pembangunan sumur dangkal.

“Kita bagi dua solusinya. Yang pertama, yang ada sumber air dekat dari sawah yang kekeringan, kita berikan pompa langsung. Tidak ada basa-basi, tidak birokrasi panjang. Yang kedua, yang tidak ada sumber air, kita siapkan sumur dangkal,” kata Mentan Amran.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin ancaman kekeringan mengganggu produktivitas pertanian. Menurutnya, kondisi perberasan Jawa Timur saat ini relatif aman dengan produksi sekitar 1,3 juta ton, namun pemerintah tetap perlu melakukan mitigasi untuk menghadapi risiko kekeringan.

“Kita tenang, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berusaha keras untuk memitigasi risiko kekeringan yang terjadi tahun ini,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan rencana perubahan regulasi agar buruh tani dapat memperoleh bantuan alsintan secara lebih mudah. Menurutnya, buruh tani selama ini masih menghadapi keterbatasan akses karena regulasi yang berlaku.

Ke depan, bantuan seperti traktor, combine harvester, alat tanam, dan alsintan lainnya akan dibuka lebih luas bagi buruh tani. Mekanisme pengusulannya juga akan disederhanakan dengan memperkuat peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).

“Tanda tangannya tidak usah ribet. Cukup PPL kami terima. PPL tanda tangan, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya kepada yang membutuhkan,” kata Mentan Amran.

Terkait kebutuhan tersebut, Amran menyatakan pemerintah pusat siap melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN apabila terdapat persoalan pertanahan yang perlu diselesaikan. Ia meminta kebutuhan tersebut disampaikan secara tertulis agar dapat segera dikoordinasikan.

“Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan layani. Tidak usah basa-basi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang turun langsung melihat kondisi lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para petani di Kabupaten Gresik. Bantuan ini tentu sangat berarti, terutama untuk menjaga ketersediaan air dan produktivitas lahan pertanian di tengah musim kemarau,” ujar Wabup Alif.

Wabup mengatakan dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi Gresik untuk semakin memperkuat berbagai upaya menjaga produktivitas pertanian. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan petani tetap dapat berproduksi di tengah tantangan perubahan cuaca.

“Gresik siap bersinergi dan mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kami akan terus memperkuat infrastruktur pertanian, memastikan bantuan tepat sasaran, serta mendorong petani agar semakin produktif dan sejahtera,” kata dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Wabup Alif menambahkan, target swasembada pangan membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Gresik akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.

“Target swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah juga memiliki peran penting. Karena itu, kami siap bergerak bersama, memastikan setiap dukungan yang diberikan pemerintah dapat benar-benar dirasakan dan berdampak bagi petani Gresik,” ujarnya.

Selain penanganan kekeringan jangka pendek, Pemkab Gresik juga terus mendorong penguatan infrastruktur sumber daya air, termasuk rencana pembangunan kolam retensi di wilayah selatan Gresik yang selama ini menghadapi persoalan kekeringan berulang. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Mentan Amran Sulaiman Blusukan ke  Sawah Terdampak Kekeringan di Gresik, Siapkan Pengairan dan Alsintan  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan dan akses layanan kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya komitmen seluruh pihak dalam menjaga tata kelola program agar tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, pencegahan kecurangan (fraud) menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat JKN bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka koordinasi pencegahan dan penanggulangan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 6 Agustus 2026.

“Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” harapnya. 

Dikatakan, keberhasilan Kabupaten Gresik dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Gresik dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat melalui skema peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU dan BP Pemda) dengan kebijakan tersebut, Pemkab Gresik hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. 

PBPU dan BP Pemerintah Daerah adalah segmen kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN) di mana warganya didaftarkan dan iuran bulanannya dibayarkan penuh oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program jaminan kesehatan nasional, sebagai salah satu instrumen utama dalam memjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,” ungkap dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

“Komitmen pemerintah tidak berhenti pada perluasan kepesertaan dan penyediaan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola dalam program JKN dimanfaatkan secara tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, Pemkab Gresik menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan Fraud dalam penyelenggaraan program JKN. Menurut Wabup Alif, pencegahan Fraud bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS kesehatan atau Dinas Kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga seluruh tenaga kesehatan. 

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan,  peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan serta membangun budaya integritas di seluruh fasilitas  pelayanan kesehatan,” ujarnya. 

Wabup Alif mengajak seluruh rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dan seluruh mitra penyelenggara program JKN di seluruhKabupaten Gresik untuk menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan  pelayanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” pungkasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

Menurutnya, pencegahan Fraud merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penyelenggaraan program JKN. 

Pihaknya menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan Fraud, memperkuat koordinasi antar Faskes dengan BPJS kesehatan. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi untuk membangun komitmem bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas mengutamakan mutu  pelayanan serta keselamatan pasien kepada masyarakat. 

“Peserta kegiatan terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, klinik, serta pengelola program JKN di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Yunti Fitriani, Direktur rumah sakit, Kepala Puskesmas, dan ketua ASKLIN (Asosiasi Klinik Indonesia) se Kabupaten Gresik, serta jajaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Mencegah dan Menanggulangi Fraud, Wabup Alif Dorong Perkuat Sistem JKN Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Dorong BPD Jadi Mitra Strategis Perintah Desa untuk Bangun Desa 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa (Pemdes) dalam pembangunan. Sinergi antara BPD dan kepala desa dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan harmonis dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2032 di parkir timur Kantor Bupati Gresik pada Senin, 4 Agustus 2026.

“Pelantikan ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi merupakan awal sebuah tanggung jawab yang besar. BPD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai representasi masyarakat desa,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif.

Menurutnya, BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah desa dalam melahirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, hubungan kepala desa dan BPD harus dibangun atas dasar saling menghormati, mengingatkan, dan menguatkan.

“Jangan sampai ada persaingan, apalagi konflik yang menghambat pembangunan. Yang harus kita bangun bersama adalah kolaborasi,” tegasnya.

Wabup Alif mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong agar pembangunan dimulai dari desa. Karena itu, ia meminta BPD menjalankan peran strategis sebagai penyambung aspirasi masyarakat secara jujur dan objektif, sekaligus mengawal penggunaan dana desa agar berlangsung transparan dan akuntabel.

Selain itu, BPD didorong untuk ikut memacu inovasi desa, penguatan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan generasi muda dan perempuan, serta menjaga kondusivitas desa.“Teruslah belajar, beradaptasi dengan perkembangan regulasi, memantapkan teknologi informasi, dan memperkuat kompetensi agar BPD semakin profesional,” katanya.

Wabup Alif menambahkan, Kabupaten Gresik sebagai daerah industri sekaligus memiliki karakter pedesaan yang kuat memiliki potensi ekonomi yang perlu terus dikembangkan dari tingkat desa. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia dan gotong royong juga menjadi modal penting dalam pembangunan.

“Saya yakin apabila pemerintah desa, BPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah berjalan seiring, cita-cita mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera akan semakin cepat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Gresik yang baru dilantik, HR. Hendry M mengatakan, kepengurusan yang baru dilantik akan menjalankan organisasi dengan mengedepankan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

Ia menyebut sejumlah program telah dijalankan Abpednas Gresik, di antaranya program “Jaga Desa, Jaga Dapur”, pembangunan sumur bor di salah satu desa di Kecamatan Balongpanggang, serta pengusulan 52 anak didik jenjang SD hingga SMP untuk mengikuti Program Indonesia Pintar.

Wabup Alif menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus DPC Abpednas Gresik yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut menjadi ruang pengabdian untuk memperkuat peran BPD dalam pembangunan desa. “Ini semua adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Hendry.

Ke depan, DPC Abpednas Gresik juga berkomitmen mengambil bagian dalam mendukung program Nawa Karsa Gresik Baru 2026–2030, khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hendry mengatakan, pelaksanaan program tersebut akan dilakukan dengan membangun sinergi bersama kepala desa dan perangkat desa sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan BPD.

Dukungan terhadap keberadaan Abpednas juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Zam Zam Ikhwan. Ia menilai BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang merepresentasikan masyarakat.

Menurutnya, BPD memiliki peran strategis dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi penyeimbang dalam jalannya pemerintahan desa.

Ia menyebut terdapat lebih dari 1.400 anggota BPD yang tersebar di 330 desa di Kabupaten Gresik. Dengan jumlah tersebut, keberadaan wadah organisasi dinilai penting sebagai ruang untuk membangun kapasitas, komunikasi, dan kolaborasi antaranggota BPD.

Kajari Gresik menegaskan, Abpednas bukanlah tandingan kepala desa. Sebaliknya, organisasi tersebut harus menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam membangun dan memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat. 

“Asosiasi ini bukanlah tandingan bagi para kepala desa. Abpednas merupakan mitra kerja kepala desa dalam membangun desa dan memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Ia pun meminta jajaran pengurus dan anggota Abpednas membangun sinergi serta koordinasi dengan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi BPD. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wabup Gresik Dorong BPD Jadi Mitra Strategis Perintah Desa untuk Bangun Desa  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

HAN 2026 : Pemkab Gresik Tegaskan Perlindungan Anak Adalah Investasi Masa Depan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan upacara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di halaman kantor Bupati Gresik pada Senin, 27 Juli 2026. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. HAN yang diperingati setiap 23 Juli. 

Dalam upacara itu, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif, membacakan pidato tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. Peringatan HAN tahun ini mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”. Momen ini menegaskan kembali bahwa anak bukan sekadar objek, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak suara dan partisipasi sesuai tingkat kematangannya.

Wabup Alif menyatakan, investasi bangsa ini bukan semata-mata pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada setiap anak Indonesia. “Ketika seluruh pihak bersatu melindungi anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan,” ucap dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Guna memperkuat upaya perlindungan anak, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas #RANA). Gerakan ini mengintegrasikan pencegahan kekerasan, penguatan keluarga, keamanan ruang digital, hingga respons cepat atas kasus yang terjadi pada anak.

Semangat tersebut kemudian diperluas melalui kampanye Berlian (Bersama Lindungi Anak) sebagai upaya mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula tagline resmi “Sayang Anak Sayang Indonesia” dengan tagar pendukung #HariAnakNasional2026 dan #SayangAnakSayangIndonesia untuk menggemakan pesan perlindungan anak di ruang digital. Peringatan HAN 2026 mengedepankan 8 nilai utama, yakni berakhlak mulia, bahagia, peduli, berani, cerdas, solidaritas, aman, dan bertanggung jawab sebagai karakter yang diharapkan tertanam pada setiap anak Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, peringatan Hari Anak Nasional berpedoman pada 5 prinsip, yaitu ramah anak, desentralisasi, apresiatif, partisipatif dan kolaboratif, serta berdampak, sehingga seluruh kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Pada kesempatan itu, disampaikan pula ajakan kepada seluruh anak-anak di Indonesia agar tidak ragu bersuara jika menghadapi kekerasan. “Kalian berhak untuk aman dan bahagia di rumah, sekolah, ruang publik, maupun di dunia digital. Berbeda itu biasa, dan berteman itu luar biasa. Jika kalian merasa tidak nyaman atau mengalami kekerasan, jangan diam. Ceritakan kepada orang dewasa yang kalian percaya, atau hubungi layanan SAPA 129. Negara akan selalu hadir untuk kalian,” kata Asluchul Alif. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

HAN 2026 : Pemkab Gresik Tegaskan Perlindungan Anak Adalah Investasi Masa Depan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wakil Bupati Gresik Lepas 200 Mahasiswa KKN Universitas Gresik, Dorong Hadirkan Solusi Nyata bagi Desa dan Pemkab 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak 200 mahasiswa Universitas Gresik menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 16 Desa di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif melepas program pengabdian masyarakat di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin, 6 Juli 2026.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa itu menjalani pembekalan yang dihadiri Rektor Universitas Gresik Rian Pramana Suwanda, jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik, pimpinan Universitas Gresik, Camat Cerme, para kepala desa lokasi KKN, serta dosen pembimbing lapangan.

Ratusan mahasiswa Universitas Gresik akan melaksanakan KKN mulai 13 Juli hingga 7 Agustus 2026. Selama hampir satu bulan, mereka akan menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat di 16 desa di Kecamatan Cerme sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.

Dalam sambutannya, Wabup Asluchul Alif  mengajak para mahasiswa menjadikan KKN sebagai kesempatan belajar langsung dari masyarakat. Menurutnya, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman yang tidak diperoleh di ruang kuliah. “Kalian akan belajar banyak hal di masyarakat, mulai dari budaya, kondisi sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Yang paling penting adalah belajar mendengarkan masyarakat dan memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Wabup Alif berharap mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan yang ada di desa dan memberikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun kebijakan pembangunan.

“Kami berharap hasil KKN ini tidak berhenti sebagai laporan akademik. Jadikan pengalaman selama di desa sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi yang bisa membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” tambahnya.

Ia menambahkan, KKN juga menjadi sarana membentuk karakter kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta kepedulian sosial mahasiswa. Menurutnya, menjadi pemimpin yang baik juga dimulai dari kemampuan menjadi bagian dari sebuah tim.

Sementara itu, Rektor Universitas Gresik Rian Pramana Suwanda menjelaskan, Kecamatan Cerme dipilih sebagai lokasi KKN karena memiliki potensi sekaligus tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian bersama. Selain dikenal sebagai kawasan lumbung pangan, Cerme juga menjadi salah satu wilayah yang rawan terdampak banjir Kali Lamong.

“Salah satu ancaman di wilayah Cerme adalah banjir Kali Lamong. Yang juga perlu menjadi perhatian adalah second disasternya yaitu dampak setelah banjir, seperti munculnya berbagai penyakit. Ini bisa menjadi salah satu fokus pengabdian mahasiswa selama KKN,” jelas Rian, panggilan, Rian Pramana Suwanda..

Rian mengatakan, mahasiswa diharapkan dapat membantu pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan program pemerintah daerah. Selain itu, mahasiswa juga didorong memetakan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk upaya mitigasi bencana dan peningkatan kesehatan pascabanjir.

“KKN bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik. Kami ingin mahasiswa benar-benar hadir memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gresik,” ujarnya. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik almamater, menghormati masyarakat setempat, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa selama menjalankan KKN. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Wakil Bupati Gresik Lepas 200 Mahasiswa KKN Universitas Gresik, Dorong Hadirkan Solusi Nyata bagi Desa dan Pemkab  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Sensus Ekonomi 2026, Wabup Gresik Dorong BPS Lakukan Pendataan Digital untuk Percepat Capaian

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sensus Ekonomi 2026 memasuki pertengahan bulan pertama pada akhir Juni 2026. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik untuk melakukan percepatan pendataan melalui sistem digital agar target sensus dapat segera tercapai.

Hal tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendapa Rumah Dinas Bupati Gresik pada Selasa, 30 Juni 2026. Dalam arahannya, Wabup Gresik Asluchul Alif menyebut capaian sensus saat ini masih sekitar 17 persen, sementara pelaksanaan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Untuk mempercepat pendataan, ia mengusulkan pemanfaatan data pegawai di lingkungan Pemkab Gresik yang berjumlah sekitar 12.000 orang.

“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total 12.000 pegawai kita di lingkungan Pemkab hingga guru-guru sekolah, tentu BPS bisa pusing sendiri dan waktu akan habis. Saya instruksikan lewat Pak Sekda untuk membuat surat resmi. Kumpulkan data email dan nomor telepon, lalu lakukan blasting kuesioner digital terintegrasi via WhatsApp dan Gmail,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Selain Wabup Alif, kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih, jajaran Forkopimda, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Gresik.

Menurutnya, proses tersebut juga akan disertai pemantauan secara berkala. BPS akan menyampaikan daftar instansi atau pegawai yang belum mengisi kuesioner, sehingga masing-masing kepala OPD dapat segera melakukan tindak lanjut. Dengan cara ini, petugas BPS bisa lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan perusahaan yang masih menghadapi kendala di lapangan.

Wabup Alif menegaskan, data Sensus Ekonomi sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sebagai daerah industri yang terus berkembang, Gresik membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, investasi, serta pengembangan UMKM.

Wabup Alif menerangkan bahwa data Sensus Ekonomi 10 tahunan ini sangat krusial bagi masa depan Kabupaten Gresik yang kini menjadi kawasan industri raksasa. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Maspion, hingga 90.000 UMKM membutuhkan basis data yang berkualitas agar arah kebijakan pembangunan daerah ke depan tepat sasaran.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik perusahaan maupun usaha perorangan, untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Saya sendiri sudah di sensus oleh teman-teman BPS dan menyampaikan data apa adanya yang formal di atas kertas. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut akan masalah pajak atau lainnya. Berikan data yang jujur mengenai tenaga kerja, omzet, dan jenis produksi,” tambahnya.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sumber data penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi dunia usaha, mengidentifikasi peluang investasi, meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah, termasuk RPJMD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menyatakan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk mendukung percepatan pendataan digital. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mewujudkan target 100 persen pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Gresik. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Sensus Ekonomi 2026, Wabup Gresik Dorong BPS Lakukan Pendataan Digital untuk Percepat Capaian Selengkapnya