Bupati Gresik Sambari Halim Radianto didampingi Kajari Gresik Heru Winoto, Kepala BPN Gresik Asep Heri ketika melaunching e-BPHTB di kantor Pemkab Gresik, Jumat 28 Agustus 2020. (foto : Humas Pemkab Gresik)
GRESIK, 1minute.id –Percaloan pengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bakal tidak lagi terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Pasalnya, Pemkab Gresik mengganti proses pengurusan dengan e-BPHTB. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melaunching proses pelayanan publik di kantor Bupati Gresik, Jumat 28 Agustus 2020.
Ada sekitar 30 undangan yang hadir dalam launching e-BPHTB itu. Diantaranya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Heru Winoto dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Asep Heri, serta perwakilan notaries, PPAT dan wajib pajak (WP).
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan. diluncurkannya aplikasi e-BPHTB ini untuk memudahkan para wajib pajak, notaris, PPAT serta BPPKAD serta BPN. ”Aplikasi ini dapat membantu mempermudah dan meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak BPHTB, juga akan meminimalisir perselisihan antara WP dengan berbagai pihak terkait,”ujar bupati berlatar pengusaha itu dalam sambutannya.
Masyarakat, tambahnya, bisa langsung mengakses aplikasi ini melalui gawai. Dalam aplikasi itu sudah ada ketentuan tarif yang harus dibayar. Setelah membayar dan mengunggah bukti pembayaran, surat pengesahan BPHTB sudah bisa langsung dicetak. ”Mulai Senin besok (31 Agustus 2020) aplikasi ini sudah bisa di akses secara penuh. Hari ini (Jumat,Red) hanya launching saja sekaligus sosialisasi awal kepada masyarakat,”kata doctor alumnus Unair Surabaya itu.
Peluncuran aplikasi ini, Sambali melanjutkan, sekaligus menghilangkan praktek percaloan dalam pengurusan BPHTB. ”Karena nominal yang harus dibayarkan sudah pasti, tidak ada lagi tawar-menawar tarif,”tegasnya. Bagi pihak BPN, dan pihak terkait bisa memantau langsung. ”Jadi semuanya transparan,”imbuhnya.
Sambari mengakui masa pemerintahannya, perolehan BPHTB terbilang minim. Akan tetapi, pihaknya terus melalukan berbagai upaya dalam meningkatkan serapan di sektor tersebut.
Pada 2010, urainya, perolehan BPHTB hanya Rp 30 miliar. Setahun kemudian naik menjadi Rp 52 miliar. Pada 2015 perolehan BPHTB meroket menjadi Rp 194 miliar. ”Pada 2019 naik lagi menjadi Rp 261 miliar. Kedepan agar lebih maksimal perlu mengagas program zona nilai tanah (ZNT),”harap suami Hj Maria Ulfa itu. (*)
