GRESIK,1minute.id – Dinas Sosial akan melakukan akselarasi untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah di Kabupaten Gresik. Anak drop out sekolah karena orang tua tidak mampu membiayainya.
“Dinsos akan memastikan anak usia sekolah dalam DTKS semuanya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tahun 2023 nanti,” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh dalam Sosialisasi Regulasi Perbup No. 70 tahun 2022 tentang Penerima Manfaat Bantuan La0ngsung Tunai dan Peningkatan Kerja yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2022 di salah satu rumah pada Kamis, 29 Desember 2022.
Sosialisasi Perbup bersama awak media ini dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dengan menghadirkan dua narasumber yakni dr Ummi Khoiroh dan Kepala Bagian Hukum Setkab Gresik Muhammad Rum Pramudya.
Ummi melanjutkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pintu awal penerimaan Bansos. Bansos dari pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten (Pemkab). Ia berharap peran serta insan pers untuk turut serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Dengan adanya masukan dan informasi dari pers, diharapkan DTKS dan Bansos tepat sasaran dan mengangkat kualitas hidup masyarakat rentan.
“Hingga saat ini, sebanyak 31 ribu penduduk yang masuk dalam DTKS semuanya sudah masuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan -Kartu Indonesia Sehat (PBI JK – KIS),” katanya. Sebelumnya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, insan media yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mampu “memotret” dan menyampaikan berbagai permasalahan di masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Apalagi terhadap masyarakat rentan, dan hubungannya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Masalah DTKS dan masyarakat rentan ini kewenangannya ada di pemerintah desa masing-masing. Disinilah peran Pers yang dalam kesehariannya ada di masyarakat, untuk bisa membantu memastikan masyarakat rentan benar-benar bisa masuk di DTKS,” ujar Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu. (yad)
