GRESIK,1minute.id – Dugaan korupsi dana hibah pembangunan asrama pondok pesantren di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik meningkatkan pengusutan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, kejaksaan belum menetapkan para tersangka karena menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Nana Riana mengungkapkan, dugaan korupsi dana hibah pembangunan asrama santri di pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik itu berasal anggaran Pemprov Jatim pada 2019. Saat itu, pengurus pondok mengajukan proposal pembangunan asrama santri sebesar Rp 400 juta.
“Setelah anggaran cair, dana hibah digunakan oknum pengurus membeli aset tanah untuk pribadi,” terang Kajari Nana Riana dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri di Jalan Bunder Asri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada Rabu, 16 Juli 2025.
Kajari Nana Riana didampingi oleh Kasi Pidsus Alifin Nurahmana Wanda, Kasi Barang Bukti, dan Kasdim 0817/Gresik Mayor Inf Siari. Nana melanjutkan, laporan pertanggungjawaban (LPJ) dilaporkan pembangunan telah selesai 100 persen. “Jadi pembangunan asrama itu fiktif,” tegasnya. Ia mengatakan, asrama santri yang telah ada itu dibangun sebelumnya.
Dalam perkara ini, penyidikan seksi pidana khusus (Pidsus) Kejari Gresik telah memeriksa puluhan saksi. Mulai pengurus Yayasan Ponpes, Pemprov Jatim, Kepala Desa, Santri dan tiga orang konsultan. “Saat ini, kami menunggu hasil audit kerugian negaranya. Setelah diketahui kerugian negaranya akan ditetapkan para tersangkanya,” katanya. (yad)
