GRESIK, 1minute.id – Operasi Zebra Semeru mulai digelar Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Gresik, Senin 26 Oktober 2020. Ada delapan target operasi keselamatan berlalu lintas dilakukan hingga 8 November 2020 itu.
Delapan prioritas itu, pertama tidak mengunakan helm standar SNI ; kedua boncengan tiga dan ketiga knalpot racing. Kemudian, ke empat tidak gunakan sabuk keselamatan (safety belt) ; kelima melawan arus. Berikutnya, enam menggunakan HP saat berkendara ; ketujuh kelebihan muatan dan kedelapan over dimensi.
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto melalui Kasatlantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto mengatakan, operasi tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pola kegiatan operasi zebra 45 persen preemtif, 45 persen preventif, dan 10 persen penegakkan hukum atau penindakan.
Tidak hanya pelanggaran lalu lintas yang akan tindak. Operasi Zebra di tengah pandemi covid-19 ini akan memberikan sanksi kepada pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan. “Termasuk, bagi pengendara yang tidak menggunakan masker,”ujar AKP Yanto.
“Selain mengurai angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, kami berharap dengan adanya operasi Zebra Semeru 2020 ini diharapkan dapat menekan penyebaran penularan Covid-19 khusunya di Kabupaten Gresik,”imbuhnya. (*)
GRESIK, 1minute.id – Potensi adanya klaster baru, pemilihan bupati (Pilbup) masih menjadi momok bagi penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha keras mengantisipasi.
Bahkan, untuk mencegah adanya klaster baru itu, kerja komisioner bagai petugas satuan gugus tugas (satgas) Covid-19. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dalam sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik di Hotel Aston Inn Gresik, Senin 26 Oktober 2020.
“Pilbup ini tantangan bagi kami. Karena aturan cukup rigit terkait protokol kesehatan. Bahkan, kami bagai satgas Covid-19 meski tidak punya kompetensinya,”kata Akhmad Roni dalam sosialisasi kerjabareng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik.
Sosialiasi dimoderatori Ketua PWI Gresik Sholahuddin itu berlangsung gayeng. Roni menjelaskan semua kegiatan terkait tahapan pilbup harus dilakukan dengan protokol kesehatan. “Seperti satgas covid. Ngurusi prokes itu ribet. Karena tidak ada keahlian untuk penanganan covid,”imbuhnya.
Dia mencontohkan rencana hari pencoblosan 9 Desember 2020. Seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih 22 ribu anggota itu harus menjalani rapid test. Anggaran tes cepat itu berasal dari APBN setiap anggota dianggarkan maksimal Rp 150 ribu. “Anggarannya sekitar Rp 3,4 miliar,”tegasnya.
Data didapat 1minute.id pilbup Gresik ini ada 2.264 tempat tempat pemungutan suara (TPS). Setiap TPS rata-rata 7 petugas. Total petugas yang terlibat sekitar 15.848 orang. Ditambah Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mencapai 22 ribuan. Anggaran Covid-19 sebesar Rp 150 ribu per anggota dibutuhkan anggaran Rp 2,4 miliar.
Roni mengatakan, setiap TPS akan disiapkan tiga bilik suara. Dua bilik suara untuk pemilih yang suhu tubuhnya di bawah 37 derajat celcius. “Satu bilik suara untuk pemilih yang hasil pengecekan thermo gun diatas 37,5 derajat celcius,”terangnya.
SOSIALISASI : Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dalam sosialisasi Pilbup Gresik kerjabareng PWI Gresik, Senin 26 Oktober 2020 ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id)
Saat ini, pihaknya sedang mengusulkan tinta tetes bagi pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya. “Pemilu sebelumnya pemilih mencelup jari ke wadah tinta,”katanya.
Bagaimana dengan pemilih yang terkonfirmasi korona? Mereka ada melakukan isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit atau di pondok rehabilitasi korona di Stadion Gelora Joko Samudro (G-Jos).
Roni mengatakan, pemilih yang terkonfirmasi korona tetap memiliki hak untuk partisipasi dalam pilbup. “Nanti ada petugas memakai hazardous materials (hazmat) yang mendatangi pemilih yang terkonfirmasi korona,”tegasnya. Perkembangan korona di Kota Santri menunjukkan indikasi tertangani semakin baik.
Saat ini, status Gresik di zona oranye akan terus baik hingga zona hijau. “Saat pencoblosan wabah korona telah terselesaikan,”harapnya.
Sehingga partisipasi masyarakat dalam pilbup ini bisa mencapai standar nasional yakni 77,5 persen. “Target itu memang sulit. Apalagi saat ini kegiatan dibatasi,”tegasnya. Sebagai ilustrasi pemilu 2010 tingkat partisipasi masyarakat “hanya” 70,1 persen. Pad 2015 meningkat menjadi 70,10 persen. Pada pemilu 2019 menjadi 85,18 persen. (*)
GRESIK, 1minute.id– Kontestasi pemilihan bupati (Pilbup) semakin dekat. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gresik terlihat semakin solid untuk memenangkan pasangan calon (paslon) Bupati – Cawabup, Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah (NIAT).
Seluruh pengurus partai yang mengusung paslon nomor urut dua itu menyatakan akan all out untuk memenangkan NIAT. Sekretaris DPC PPP Gresik Khoirul Huda mengatakan, dalam pertemuan dilakukan Minggu, 25 Oktober 2020, pimpinan pusat telah menginstruksikan kepada pengurus mulai kabupaten hingga desa untuk memenangkan paslon NIAT.
“Semua jajaran PPP Gresik mulai tingkat kabupaten hingga desa harus satu komando memenangkan Niat. Hal ini tak bisa ditawar-tawar lagi,”tegas Ketua DPC PPP Gresik Ahmad Nadlir, Senin 26 Oktober 2020.
Dia menanbahkan pihaknya telah menginstruksikan semua pengurus dan kader PPP agar satu suara, satu tujuan, satu perjuangan untuk mewujudkan kemenangan Niat di Pilbup Gresik. “Alhamdulillah, semua kader dan pengurus sudah bulat, satu suara siap memenangkan Niat,”ujar Nadlir.
SOLID : Pengurus DPC PPP Gresik siap menangkan NIAT pada Pilbup Gresik ( foto : NIAT for 1minute.id)
Sementara Sekretaris DPC PPP Gresik Khoirul Huda menambahkan proses penentuan rekomendasi oleh DPP kepada Gus Yani-Bu Min di Pilbup Gresik 2020 membutuhkan waktu cukup panjang. “Makanya, kenapa akhirnya DPP menjatuhkan pilihan kepada Niat, sebab DPP menilai Niat yang terbaik untuk pemimpin Gresik lima tahun mendatang,”kata Huda.
Karenanya, DPC PPP telah menginstruksikan kepada semuanya pengurus dan kader wajib memenangkan Gus Yani – Bu Min di Pilbup 2020,”imbuh Huda yang juga Ketua Tim Pemenangan Niat ini.
“Insya Allah, semua infrastruktur untuk berikhtiar memenangkan Paslon Niat sudah siap. Insya Allah ikhtiar kami ini akan berbuah hasil, Niat yang akan memenangkan Pilbup 2020 untuk mewujudkan Perubahan Gresik Baru yang lebih baik,”tambahnya. (*)
GRESIK, 1minute.id– Libur panjang segera tiba. Pemerintah memutuskan untuk tetap menjadikan 28 dan 30 Oktober 2020 sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dengan demikian, akan ada libur panjang selama lima hari, yaitu pada 28 Oktober hingga 1 November 2020. Liburan tahun ini berbeda. Sebab, pagebluk korona belum berakhir. Di tambah krisis ekonomi membuat daya beli masyarakat menurun.
Tapi, jangan khawatir. Hidup bahagia itu tidak mahal. Ada banyak destinasi di Kota Santri alias Kawasan Industri bisa Anda kunjungi sebagai destinasi alternatif.
1. Selo Tirto Giri ( Setigi)
JEMBATAN PERADAPAN karena menghubungkan fonomena modern dan lama ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id)
Destinasi memanfaatkan bekas tambang kapur di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah. Area bukit kapur di sulap pemerintah desa sebagai wahana wisata instragramble
2. Wisata Gosari (Wagos)
SEGAR : Aneka warna tumbuhan membuat mata terasan segar ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id )
Destinasi ini berjarak tidak lebih 3 kilometer dari Setigi. Lokasi tepatnya di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah ini memanjakan pengunjung dengan aneka tanaman bunga
3. Dolen Mburi Omah dan Jembatan Karangkiring
PESONA DAMARKURUNG ini bisa dinikmati wisatawan pada malam hari ketika berkunjung ke destinasi Dolen Mburi Omah di Kelurahan Lumpur, Gresik ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id )KARANGKIRING : Destinasi susur pantai di Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Gresik ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id)
Ketiga destinasi memiliki kesamaan yakni susur pantai. Wisatawan bisa naik perahu atau menikmati suasana pesisir lautan.
4. Pulau Bawean
GILI NOKO : Salah satu destinasi andalan di Pulau Bawean. Untuk menuju pulau itu wisatawan harus naik perauh selama 30-45 menit ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id)
Di pulau terluar Kota Santri ini. Banyak destinasi bisa Anda kunjungi. Menghabiskan waktu lima hari liburan panjang bisa tidak cukup menikmati eksotis pulau berjarak 80 mil laut itu. Anda bisa naik kapal cepat dari pelabuhan Gresik dengan lama perjalanan 3 jam. Atau, pesawat perintis dar Bandara Juanda, Sidoarjo. (*)
GRESIK,1minute.id – Air bercampur lumpur itu terus mengalir jauh ke Jalan Sunan Giri, Desa Kawisanyar, Kecamatan Kebomas, Jumat 23 Oktober 2020.
Sekitar pukul 19.45 empat orang petugas berusaha menguras genangan air dengan pompa air. Mesin pompa air itu seperti sedang “malas” nyedot air. “Sejak sore pipa bocor itu,”ujar seorang warga ditemui Jumat malam.
Pekerja perbaikan pipa air di Jalam Sunan Giri, Kawisanyar, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jumat 23 Oktober 2020 (foto : chusnul cahyadi/1minute.id)
Belum diketahui pipa air yang bocor itu berukuran berapa dim. Pasalnya, lubang galian tertutup genangan air. Pipa bocor, air mampet seakan pemandangan lumrah. Sebelumnya pipa PDAM Giri Tirta juga mengalami kebocoran di Gresik Kota Baru. (*)
GRESIK,1minute.id– Bagi Wahyu Jaya Nugraha berjualan mi ayam tidak membuat ekonomi berkecupan. Pemuda 22 tahun akhirnya nyambi memasarkan sabu-sabu (SS). Pemuda asal Desa Mulyo Agung, Bojonegoro sudah membayangkan tinggal di rumah mewah.
Mimpi Wahyu itu akhirnya berantakan. Dia dibekuk anggota Satreskoba Polres Gresik ketika berada di sebuah kafe di Jalan Permata, Kompleks Perumahan Bunder Asri, Kebomas. Wahyu harus menginap di hotel prodeo. Hunian tanpa springbed, air condition.
Kasatreskoba Polres Gresik AKP Hery Kusnanto membeberkan, tersangka diamankan saat berada di kedai kopi di Jalan Permata Raya Perumahan Graha Bunder Asri, Kecamatan Kebomas.
Sekitar jam 22.00, polisi mendapat informasi adanya transaksi sabu-sabu melakukan penyelidikan dan meringkus Wahyu. “Saat ditangkap, tersangka Wahyu kedapatan satu plastik klip berisi sabu seberat 0,28 gram yang tersimpan di dalam potongan sedotan,”ujar Kasatreskoba AKP Hery Kusnanto, Jumat 23 Oktober 2020.
Hery menambahkan tersangka Wahyu setiap hari bekerja sebagai penjual mi ayam. Selama di Gresik, Wahyu indekos di Jalan Permata Raya Perumahan Graha Bunder Asri, Kecamatan Kebomas.
Dari pengakuannya, tersangka menggunakan keuntungan berjualan sabu untuk mendapat penghasilan.”Motifnya untuk menambah pendapatan. Keuntungan dari sekali transaksi Rp 100 ribu,”ujarnya. (*)
GRESIK,1minute.id – Pagebluk korona belum diketahui kapan berakhir. Pemkab Gresik terus berupaya membangkitkan usaha menengah kecil mikro (UMKM). Tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan (Prokes).
Upaya dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto sampai ke Kementerian Kesehatan. Tim kemenkes itu bersama himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia (Hakli) mengunjungi kantor Pemkab Gresik, Kamis 22 Oktober 2020.
Tim kemenkes dipimpin Direktur Kesehatan Lingkungan lmran Agus itu diterima langsung Bupati Gresik Sambari Halim Radianto di ruang Putri Cempo. Kedatangan Tim Kemenkes dan jajaran pengurus pusat Hakli diketuai Arif Sumantri itu kulonuwun untuk melaksanakan visitasi kegiatan intervensi Kesehatan lingkungan pada pencegahan dan penaganan Covid-19 di Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyambut dengan tangan terbuka kedatangan tim kemeskes dan jajaran pengurus Hakli dari pusat, regional hingga kabupaten. “Kami berterima kasih karena tempat yang dipilih untuk kegiatan visitasi ini ada di desa yang jauh dari kota Kabupaten Gresik,” kata Bupati Sambari.
Berdasarkan google map jarak Pemkab Gresik – Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun sejauh 33 kilometer.
Masih menurut Bupati Sambari. pemilihan visitasi di Desa Sekargadung sangat tepat. “Mengingat, bila yang jauh dari kota Gresik saja bisa berhasil dan baik, maka akan memperbaiki wilayah sekitarnya terutama yang dekat dengan wilayah kota,”kata bupati berlatar pengusaha ini.
Pada kesempatan itu, Bupati Sambari tidak lupa juga menyampaikan tentang penaganan Covid-19 di Gresik yang semakin hari semakin sangat menggembirakan.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes lmran Agus Nurali memuji upaya yang dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam pencegahan Covid-19. “Kami melihat sungguh sangat baik yang sudah dilakukan Bupati Gresik dan jajarannya. Dengan menyiapkan 15 rumah sakit rujukan Covid-19 ditambah satu rumah sakit lapangan itu sudah menunjukkan keseriusan Pemkab Gresik. Apalagi dari data yang ada tingkat kesembuhannya menunjukkan hasil yang menggembirakan,”kata Imran Agus.
Imran Agus mengatakan tujuan kegiatannya di Gresik bersama Hakli bertujuan menggerakkan masyarakat serta UKM untuk aktif melaksanakan protokol Kesehatan.
Melakukan pembinaan dan menggerakkan UMKM untuk memproduksi masker, membuat hand sanitizer, membuat desinfektan, tempat cuci tangan dan lain-lain. “Kami ingin UMKM di desa ini tetap eksis ditengah pandemik Covid-19. Bahkan UMKM ini dapat membantu mensukseskan pelaksanaan protokol Kesehatan di wilayahnya,”harap Imran Agus.
Usai bertemu Bupati, anggota tim ini langsung melaksanakan kegiatannya yaitu visitasi kegiatan intervensi Kesehatan lingkungan pada pencegahan dan penaganan Covid 19 di Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Gresik. (*)
GRESIK,1minute.id – Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Muchtar berimbas pada karir mantan Pelaksana harian (PLH) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD) Gresik itu.
Mantan bendahara BPPKAD Gresik diberhentikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Gresik diberhentikan secara tidak hormat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik Nadlif mengatakan, sejak penahanan dilakukan hingga proses sidang Muchtar telah diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Gresik.
Sepekan lalu, tambahnya, pihaknya telah menerima salinan putusan MA dari kejaksaan negeri (Kejari) Gresik terkait hasil putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. “Sejak saat itu (minggu lalu) yang bersangkutan (Muchtar,Red) telah diberhentikan secara tidak hormat,”tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik dikonfirmasi selulernya, Kamis 22 Oktober 2020.
Kepala Badan Kepegawaian Pemkab Gresik Nadlif ( foto : istimewa )
Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 17/2020 tentang Perubahan atas PP nomor 11/2017 tentang manajemen PNS, Pasal 250 PNS diberhentikan tidak hormat apabila, diantaranya dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pemberhentian tidak hormat itu membuat Muchtar tidak mendapatkan hak pensiun sebagai pegawai negeri.
Seperti diberitakan, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepada mantan pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik itu.
Selain menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, mantan Sekretaris BPPKAD itu dibebani membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1.198.688.960. Bila Muchtar tidak bisa membayar masa hukuman ditambah dua tahun.
Kajari Heru Winoto didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik Dimas Adji Wibowo dan Kasi Intel Kejari Gresik Dymaz Atmadi Brata Anandiansyah mengataka terpidana telah menitipkan uang Rp 542.806.000. Rinciannya, barang bukti operasi tangkap tangkap (OTT) Rp 374.186.000 dan pengembalian sejumlah saksi yang kecipratan dana haram itu Rp 167.900.000.
Sisa yang harus dibayar oleh terpidana Muchtar Rp 656.532.960. “Terpidana Muchtar menyanggupi membayar sisa UP sebulan,”terang Heru Winoto. Kasi Pidsus Kejari Gresik Dimas Adji Wibowo menambahkan, bila kurun waktu sebulan terpidana Muchtar tidak melunasi uang pengganti masa hukuman ditambah dua tahun menjadi 6 tahun.
Untuk diketahui, Kejari Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di BPPKAD Gresik 15 Januari 2019. Dalam OTT tim kejaksaan menyita uang Rp 374.186.000. Uang ratusan juta terserakan di sejumlah tempat. Mulai laci hingga kardus. (*)
GRESIK,1minute.id– Mengawali musim tanam Oktober 2020 – Maret 2021 (Okmar) distributor resmi pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik Wilayah Indonesia Timur mengikuti gathering di Makasar, Selasa 20 Oktober 2020.
Gathering terasa istimewa karena bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo. Mentan SYL memberikan arahan langsung kepada para distributor PG wilayah Indonesia Timur itu.
Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pupuk kebutuhan dasar dalam menghadirkan ketahanan pangan nasional serta mewujudkan pertanian yang lebih baik, apalagi di tengah wabah Covid-19. Sedangkan produsen pupuk, tambahnya, seperti Petrokimia Gresik beserta jaringan distribusinya adalah elemen penentu keberhasilan ini.
Untuk itu, ia berpesan, kepada produsen pupuk beserta distributor untuk menuntaskan tanggungjawab penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik. Presiden Joko Widodo, tambahnya, telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di awal musim tanam Okmar ini senilai Rp 3,14 triliun atau sekitar 1 juta ton.
“Amanah ini harus kita tuntaskan dengan baik, sehingga tambahan pupuk bersubsidi ini bisa tersalurkan sesuai dengan target,”tegasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yang belum menerima Kartu Tani pada awal musim tanam Okmar hingga akhir tahun ini masih dapat dilakukan dengan manual.
“Penggunaan Kartu Tani yang semestinya dimulai 1 September 2020 ditangguhkan hingga 31 Desember 2020,”kata Sarwo Edhy. Bagi petani yang sudah memegang Kartu Tani, tambahnya, penggunaannya akan dilanjutkan. “Sedangkan yang belum bisa dengan manual,”tegasnya.
Sarwo Edhy mengungkapkan tahun ini jumlah petani yang terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 13,9 juta. Sedangkan Kartu Tani yang sudah tercetak baru 9,3 juta kartu. Yang sudah diisi kuota serta dibagikan kepada petani hanya 6,2 juta kartu.
Sementara yang sudah efektif digunakan baru 1,4 juta kartu. “Untuk itu dibutuhkan kinerja extraordinary untuk dapat segera menuntaskan program ini,”katanya.
Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo mengatakan sebagai perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik senantiasa mendukung pemerintah dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya menyukseskan musim tanam.
GUDANG PUPUK : Menteri Pertanian Syarul Yasin Lempo bersama Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo melihat gudang pupuk untuk kebutuhan musim tanam Okmar ( Foto : Humas PG)
Salah satunya melalui pertemuan ini, yang merupakan rangkaian dari program Petrokimia Gresik Siaga Musim Tanam. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menggali informasi terkait masalah yang ada di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusinya.
“Serta menggali potensi di Indonesia Timur yang dapat dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,”ujar Dwi Satriyo. “Indonesia Timur harus mendapatkan kawalan ekstra pada saat memasuki musim tanam kedua tahun ini, apalagi musim tanam kali ini berlangsung di tengah wabah Covid-19,”imbuh Dwi Satriyo.
Dwi Satriyo meningatkan kepada distributor, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah dan harus disalurkan sesuai aturan yang berlaku. Segala bentuk penyelewengan, seperti penimbunan, pengurangan jumlah atau berat, menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) akan berhadapan dengan pihak berwajib.
“Kami juga tidak akan ragu untuk menindak tegas dengan menghentikan kerjasama distribusi jika penyalur atau distributor terbukti melakukan kecurangan,”tegas Dwi Satriyo. (*)
GRESIK, 1minute.id – Pupus sudah harapan Muchtar untuk bisa menghirup udara bebas. Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman penjara empat tahun kepada mantan pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD) Gresik itu.
Majelis MA juga membebani mantan bendahara BPPKAD Gresik uang pengganti kerugian negara Rp 1.198.688.960. Bila Muchtar tidak bisa membayar masa hukuman ditambah 2 tahun.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Heru Winoto mengatakan, jaksa eksekutor telah melakukan eksekusi hasil putusan MA itu. “Terpidana Muchtar mengembalikan uang pengganti senilai Rp 1,19 miliar lebih,”ujar Kajari Heru Winoto di kantornya, Rabu 21 Oktober 2020.
EKSEKUSI PUTUSAN MA : (ki-ka) Kasi Pidsus Kejari Gresik Dimas Adji Wibowo, Kajari Gresik Heru Winoto dan Kasi Intel Kejari Gresik Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah memberikan keterang pers di kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Rabu 21 Oktober 2020 ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id )
Kajari Heru Winoto didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik Dimas Adji Wibowo dan Kasi Intel Kejari Gresik Dymaz Atmadi Brata Anandiansyah menambahkan terpidana telah memitipkan uang Rp 542.806.000. Rinciannya, barang bukti operasi tangkap tangkap (OTT) Rp 374.186.000 dan pengembalian sejumlah saksi yang kecipratan dana haram itu Rp 167.900.000.
Sisa yang harus dibayar oleh terpidana Muchtar Rp 656.532.960. “Terpidana Muchtar menyanggupi membayar sisa UP sebulan,”terang Heru Winoto.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik Dimas Adji Wibowo menambahkan, bila kurun waktu sebulan terpidana Muchtar tidak melunasi uang pengganti masa hukuman ditambah dua tahun menjadi 6 tahun.
Untuk diketahui, Kejari Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di BPPKAD Gresik 15 Januari 2019. Dalam OTT tim kejaksaan menyita uang Rp 374.186.000. Uang ratusan juta terserakan di sejumlah tempat. Mulai laci hingga kardus.
BARBUK : Uang ratusan juta yang telah disita dari terpidana operasi tangkap tangan (OTT) BPPKAD Gresik Muchtar dalam keterangan pers di Kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Rabu 21 Oktober 2020 ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id )
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya Muchtar divonis hukuman penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Selain itu, hakim tipikor membebani Muchtar membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar.
Terdakwa Muchtar kemudian melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jatim menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun, majelis hakim PT Jatim hanya memberikan diskon uang pengganti semula Rp 2,1 miliar menjadi Rp 663 juta.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik kemudian menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis hakim MA menguatkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya. (*)
