GRESIK, 1minute.id – Potensi adanya klaster baru, pemilihan bupati (Pilbup) masih menjadi momok bagi penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha keras mengantisipasi.
Bahkan, untuk mencegah adanya klaster baru itu, kerja komisioner bagai petugas satuan gugus tugas (satgas) Covid-19. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dalam sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik di Hotel Aston Inn Gresik, Senin 26 Oktober 2020.
“Pilbup ini tantangan bagi kami. Karena aturan cukup rigit terkait protokol kesehatan. Bahkan, kami bagai satgas Covid-19 meski tidak punya kompetensinya,”kata Akhmad Roni dalam sosialisasi kerjabareng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik.
Sosialiasi dimoderatori Ketua PWI Gresik Sholahuddin itu berlangsung gayeng. Roni menjelaskan semua kegiatan terkait tahapan pilbup harus dilakukan dengan protokol kesehatan. “Seperti satgas covid. Ngurusi prokes itu ribet. Karena tidak ada keahlian untuk penanganan covid,”imbuhnya.
Dia mencontohkan rencana hari pencoblosan 9 Desember 2020. Seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih 22 ribu anggota itu harus menjalani rapid test. Anggaran tes cepat itu berasal dari APBN setiap anggota dianggarkan maksimal Rp 150 ribu. “Anggarannya sekitar Rp 3,4 miliar,”tegasnya.
Data didapat 1minute.id pilbup Gresik ini ada 2.264 tempat tempat pemungutan suara (TPS). Setiap TPS rata-rata 7 petugas. Total petugas yang terlibat sekitar 15.848 orang. Ditambah Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mencapai 22 ribuan. Anggaran Covid-19 sebesar Rp 150 ribu per anggota dibutuhkan anggaran Rp 2,4 miliar.
Roni mengatakan, setiap TPS akan disiapkan tiga bilik suara. Dua bilik suara untuk pemilih yang suhu tubuhnya di bawah 37 derajat celcius. “Satu bilik suara untuk pemilih yang hasil pengecekan thermo gun diatas 37,5 derajat celcius,”terangnya.
Saat ini, pihaknya sedang mengusulkan tinta tetes bagi pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya. “Pemilu sebelumnya pemilih mencelup jari ke wadah tinta,”katanya.
Bagaimana dengan pemilih yang terkonfirmasi korona? Mereka ada melakukan isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit atau di pondok rehabilitasi korona di Stadion Gelora Joko Samudro (G-Jos).
Roni mengatakan, pemilih yang terkonfirmasi korona tetap memiliki hak untuk partisipasi dalam pilbup. “Nanti ada petugas memakai hazardous materials (hazmat) yang mendatangi pemilih yang terkonfirmasi korona,”tegasnya. Perkembangan korona di Kota Santri menunjukkan indikasi tertangani semakin baik.
Saat ini, status Gresik di zona oranye akan terus baik hingga zona hijau. “Saat pencoblosan wabah korona telah terselesaikan,”harapnya.
Sehingga partisipasi masyarakat dalam pilbup ini bisa mencapai standar nasional yakni 77,5 persen. “Target itu memang sulit. Apalagi saat ini kegiatan dibatasi,”tegasnya.
Sebagai ilustrasi pemilu 2010 tingkat partisipasi masyarakat “hanya” 70,1 persen. Pad 2015 meningkat menjadi 70,10 persen. Pada pemilu 2019 menjadi 85,18 persen. (*)
