Tag: abdul qodir

Home / Pemerintahan / Politik

Efisiensi Belanja, Pemkab Gresik Hemat Rp 335,7 Miliar, Bupati Gresik : Jamin Tanpa Mengurangi Standar Pelayanan Masyarakat

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mulai membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023. Pembahasan dilakukan setelah DPRD Gresik menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Gresik 2023.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam paparannya mengatakan pada perubahan APBD 2023 ada efisiensi belanja daerah mencapai Rp 335,7 miliar. Pasang surut perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan sejumlah rasionalisasi program kerja. 

“Terutama pada sektor belanja yang sifatnya penunjang, tanpa mengurangi standar pelayanan terhadap masyarakat,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Jumat pekan lalu, 19 Agustus 2023.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu melanjutkan, bahwa rasionalisasi tersebut tidak mempengaruhi program prioritas yang telah dicanangkan. Mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, penanganan banjir Kali Lamong, hingga pembangunan RS Gresik Sehati. “Juga di sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan. Akan tetap dilanjutkan sesuai perencanaan,” kata dia.

Demikian halnya pada sektor pendapatan daerah yang juga mengalami penurunan target. Mulanya, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,877 triliun. Masing-masing bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. “Setelah dilakukan kajian, mengalami penurunan target menjadi Rp 3,69 triliun,” terangnya. 

RAPAT PARIPURNA: (kiri-kanan) Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir dan 3 Wakil Ketua DPRD Gresik Nursaidah , Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim dalam rapat paripurna di DPRD Gresik ( Foto : Humas DPRD Gresik)

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir mengatakan, sesuai yang pemaparan bupati penurunan APBD 2023 tidak terlalu signifikan. Masih diangka Rp 3,690 triliun. “Kami memang berupaya agar pendapatan tahun ini bisa sama dengan target di tahun 2022 lalu sekitar Rp 3,6 triliun,” kata Abdul Qodir kepada wartawan. 

Tahun lalu, lanjut Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu, dari target Rp 3,6 triliun pemerintah bisa merealisasikan Rp 3,4 triliun. Padahal, tahun lalu belum ada perubahan NJOP pada PBB dan potensi pendapatan yang lain. “Jadi dengan adanya kenaikan NJOP PBB dan sejumlah potensi pendapatan baru kami optimis bisa diangka Rp 3,6 triliun,” kata Qodir optimistis. 

Sedangkan untuk sektor belanja daerah masih dipatok diangka Rp 3,7 triliun dari awalnya sebesar Rp 4,085 triliun. Nantinya kekurangan 

pendapatan akan ditutup dengan Silpa 2022 sebesar Rp 59 miliar. “Sehingga pendapatan dan belanja bisa imbang diangka Rp 3,7 triliun,” tegasnya. Kini, dokumen perubahan yang disampaikan bupati akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Gresik selama beberapa pekan kedepan. (yad)

Efisiensi Belanja, Pemkab Gresik Hemat Rp 335,7 Miliar, Bupati Gresik : Jamin Tanpa Mengurangi Standar Pelayanan Masyarakat Selengkapnya
Home / Peristiwa

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Ratusan warga Manyar tergabung Pekerja Proyek Manyar Gresik (PPMG) ngeluruk kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023. Mereka wadul ke wakil rakyat karena sulit mendapatkan pekerjaan. Perusahaan di kawasan Java Integrited Industrial and Port (JIIPE). Proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI), diantaranya. 

“Karena lingkungan, ekosistem rusak kami berhak mendapatkan pekerjaan. Tidak ada industri kami makmur, bisa panen bandeng 2 kali setahun,” tegas Entis Sutisna dalam orasinya di depan Kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023.

Sebelum ke kantor wakil rakyat di Alun-alun Gresik Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik mereka menggelar demonstrasi di kawasan JIIPE. Saat itu, mereka sempat menghentikan 5 bus pengangkut pekerja proyek smelter tersebut. Namun, massa tergabung PPMG ini mengklaim berasal dari 9 desa di Kecamatan Manyar tidak ada yang mengenal para pekerja tersebut. Pekerja tersebut diduga berasal dari luar Manyar, Gresik. 

Di depan gedung DPRD Gresik massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Sebab, massa memaksa untuk memasukkan ke halaman kantor DPRD Gresik. Sementara, aparat kepolisian berusaha mencegah massa masuk gedung parlemen. Ada tiga tuntutan yang mereka usung. Pertama, kesempatan kerja bagi warga lokal sebesar 60 persen. Kedua, mendesak perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan, ketiga mendesak perusahaan partisipasi pembangunan terhadap masyarakat lokal.

PERWAKILAN PPMG: Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir (tengah) menerima perwakilan pengunjuk rasa Proyek Smelter di kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Khumaidi Maun, warga lainnya menambahkan saat ini, Chiyoda, kontraktor smelter mempekerjakan 12 ribu tenaga kerja. Diantara 12 ribu pekerja proyek smelter terbesar dengan nilai investasi sekitar USD 1,63 miliar atau setara Rp 25 triliun pekerja luar Gresik. Naker lokal Gresik ada sekitar 3.475 orang  atau sekitar 30 persen. “Pekerja lokal ring I di proyek smelter itu hanya 1.099 orang,” kata Khumaidi dengan nada tinggi. 

Dalam peraturan daerah (Perda) 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, setiap industri yang berinvestasi di Gresik mensyaratkan 60 persen naker lokal dan 1 persen mempekerjakan disabilitas. Karena rekrutmen naker proyek smelter itu jauh panggang dari api, massa PPMG wadul ke DPRD Gresik. 

Abdul Hamid, koordinator aksi unjuk rasa massa PPMG menyatakan dalam keterangan resminya, jika aksi unjuk rasa menuntut adanya kesempatan kerja bagi warga lokal Gresik itu, digelar sejak pukul 6.00 WIB dengan sasaran unjuk rasa Proyek Smelter PT Freeport Indonesia, di kawasan JIIPE Manyar Gresik, PT CHiyoda Internasional Indonesia dan Kantor DPRD Gresik.

Perwakilani massa PPMG ini kemudian diterima oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir serta tiga anggota lainnya, yakni Muhammad,  Syahrul Munir dan Hudaifah. Semuanya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Hadir dalam pertemuan itu, diantaranya, pengelola kawasan JIIPE Mifti, perwakilan PTFI Nanang dan kontraktor dari Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono.

Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir sangat menyayangkan pelaksana proyek smelter mengabaikan perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan itu. “Kalau perusahaan taat peraturan dan azas tentu sahabat-sahabat dari Manyar ini tidak perlu berpanas-panas begini,” ungkap Qodir. 

Sementara itu, perwakilan Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono menyatakan, proyek smelter adalah pekerja high risk. Selain itu, pihaknya juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan smelter ini, kata Tri Andi Suprihartono, pihaknya telah merekrut masyarakat Gresik. 

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, kami juga memiliki komitmen memaksimalkan tenaga kerja lokal. Tri Andi melanjutkan pihaknya telah merekrut tenaga kerja dari ring I sebanyak 1.264 orang. Namun, dalam perjalanan ratusan naker tersebut meninggalkan proyek karena tidak kuat. Ada 345 orang meninggalkan proyek. Ada sehari, dua hari, lima hari kerja tidak kuat mereka keluar. Kini tersisa 919 orang saja,” terangnya. (yad)

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal Selengkapnya
Home / Pemilu 2024 / Politik

Abdul Qodir, Bacaleg PKB Jatim 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id– Partai Kebangkitan Bangsa Greeik telah mendaftarkan 50 orang bakal calon legislatif (Bacaleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik pada Jumat, 13 Mei 2023. Tidak ada nama Ketua DPC PKB Gresik Much Abdul Qodir dalam daftar bacaleg yang bakal mengikuti kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 nanti. 

“Saya hanya mengantarkan teman-teman mendaftar,” kata Abdul Qodir didampingi Ketua Dewan Syura DPC PKB Gresik usai menyerahkan berkas Bacaleg pada Jumat, 13 Mei 2023. Hari ini, Sabtu, 14 Mei 2023 adalah batas akhir pendaftaran bacaleg Pemilu 2024.

Apakah Abdul Qodir yang juga Ketua DPRD Gresik itu digadang-gadang itu maju untuk kontestasi pemilihan bupati (Pilbup) 2024. Atau, Abdul Qodir melaju ke pencalonan legislatif lebih tinggi yakni bacaleg DPRD Jatim atau DPR RI?
“Insya Allah nama saya masih tercantum sebagai Bacaleg PKB Jatim,” katanya sambil tersenyum sebelum meninggalkan kantor KPU Gresik. Qodir menyatakan  bacaleg di daerah pemilihan (Dapil) Gresik dan Lamongan. 

Seperti diberitakan PKB Gresik telah mendaftarkan 50 bacaleg ke kantor KPU Gresik pada Jumat, 13 Mei 2023. Bacaleg yang diusung untuk kontestasi pemilihan legislatif didominasi anak-anak muda. Usia mereka berkisar di bawah 30 tahun. Bacaleg termuda berusia 24 tahunan. Ia berada di daerah pemilihan (Dapil) Wringinanom dan Driyorejo. Dapil Abdul Qodir Dalam pileg 2019 lalu.

Qodir optimistis bacaleg yang diusung oleh partai berlambang bola dunia dengan 9 bintang itu bisa mengembalikan kejayaan partai yang kelahirannya dibidani oleh Nahdlatul Ulama  pada Pemilu 1998 lalu. Saat itu, PKB Gresik meraih 18 kursi di DPRD Gresik. Pada 1998 itu,. jumlah “hanya” 45 kursi di parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Alun-alun Gresik itu. Saat ini, anggota DPRD Gresik berjumlah 50 orang. 

“Tugas kami, bersama bacaleg dan dibawah bimbingan Dewan Syura (Moh Qosim) kami optimis pemilu 2024 bisa nyahur hutang kepada NU,” tegas Abdul Qodir. (yad)

Abdul Qodir, Bacaleg PKB Jatim  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Banjir bandang melanda Pulau Bawean membuat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun tangan. Orang nomor satu di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu melakukan peninjauan ke lokasi bencana di pulau terluar Gresik yang berjarak 80 mil laut. Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad menuju lokasi bencana bersama Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir.

Serta mengajak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti dan Kepala Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik Darmawan, Kepala DLH Sri Subaidah, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Tony tiba pada Minggu, 5 Maret 2023.

Gus Yani kali pertama mengunjungi Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura untuk meninjau kerusakan fasilitas umum yang rusak. Diantaranya, kantor balai desa, dan pos kesehatan desa (Poskesdes). Gus Yani melakukan dialog dengan warga Desa setempat. Mendengarkan curhat warga terdampak bencana yang paling mengerikan di kepulau yang dikenal dengan sebutan lain seribu bukit itu. 

Setelah berdialog langsung dengan warga , mantan Ketua DPRD Gresik itu kemudian melanjutkan peninjauan ke Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura. Disini, Gus Yani  meninjau jembatan yang ambruk akibat banjir bandang itu. Berikutnya, menuju UPT SDN 357 Gresik di Desa Sungairujing. Banjir  bandang itu telah memporak-porandakan 4 dari 5 ruang kelas. 

Peninjauan terakhir menuju ke lokasi korban terdampak bencana di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura.  Di desa ini, terdapat 2 rumah roboh, 4 rumah rusak berat, 2 jembatan irigasi dan jembatan penghubung antardesa hanyut diterjang banjir bandang itu. Sebanyak 168 warga yang terdampak bencana alam itu.

BANTUAN WARGA TERDAMPAK BENCANA: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Bawean pada Minggu, 5 Maret 2023 ( Foto : Prokopim Setkab Gresik)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kedatangan bersama Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Pulau Bawean untuk memastikan upaya pemulihan berjalan maksimal pascabanjir bandang dan tanah longsor.

“Kami sudah melihat langsung kondisi dampak banjir dan longsor. Recovery pascabencana harus segera dilakukan, perbaikan infrastruktur seperti penanganan kerusakan rumah, jembatan dan akses jalan,” katanya. 

Mantan Ketua DPRD Gresik itu juga akan mendatangkan alat berat, untuk penanganan longsor di beberapa titik desa untuk menormalisasi Kali atau Sungai yang dangkal dan mengalami penyempitan. “Nantinya alat berat disiagakan disini. Secara bergantian melakukan penanganan longsor di Bawean. Selain itu Dinas PUTR dan CKPKP akan siaga melakukan perbaikan fasilitas umum yang rusak dan saluran air bersih warga yang terdampak banjir,” ungkapnya.

Selain itu, kedatangan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani tidak hanya meninjau lokasi dan warga terdampak bencana. Bupati Fandi Akhmad juga membawa bantuan untuk warga terdampak disana. 

“Tidak hanya memberikan sembako. Yang paling utama mengidentifikasi beberapa wilayah atau desa yang mengalami bencana. “Setelah diidentifikasi akan segera dilakukan penanganan dan pengendalian. Baik mendatangkan alat berat maupun yang akan dilakukan oleh OPD terkait,” katanya. 

Ia menghimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan serta waspada saat cuaca ekstrim dan intensitas hujan tinggi. Bupati juga meminta kepada camat untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Sebagai mitigasi bencana camat juga harus selalu berkoordinasi dengan BMKG. Perubahan iklim menjadi konsentrasi kita bersama apalagi sering terjadi pada malam hari,” tutur bupati. 

Untuk diketahui banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah desa di Pulau Bawean pada 2 Maret 2023. Bencana itu, akibat curah hujan tinggi selama 2 hari, mulai 1 Meret 2023. Selain curah hujan tinggi, dikabarkan tanah longsor hutan mulai gundul diduga akibat maraknya penebangan kayu secara ilegal. (yad)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean Selengkapnya
Home / Politik

Optimaliasasi PAD, DPRD Gresik Ngebut Rampungkan Ranperda PDRD Gresik

- by chusnul cahyadi

 GRESIK, 1minute.id – Tahun anggaran kurang hitungan jari. Legislatif dan eksekutif  ngebut  menyelesaikan 6 rancangan peraturan daerah (Ranperda). Mereka optimistis ranperda itu rampung pada 2022. Diantaranya, rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ranperda PDRD ini baru muncul awal Desember 2022. Usulan itu muncul paska “tsunami” anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih kurang Rp 200 miliar. Pemkab Gresik dikabarkan sempat kelimpungan untuk membiayai belanja pemerintah.

Sehingga, legislatif dan eksekutif di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini sepakat membuat terobosan untuk mengoptimalisasi pundi-pundi pendapatan pemerintah. Dan, muncul usulan Ranperda PDRD Gresik menjelang akhir tahun anggaran 2022.

“Perda ini penting, karena masa depan kita, masa depan Gresik dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk penguatan fiskal daerah,” kata Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir kepada awak media di kantor DPRD Gresik pada Rabu sore, 14 Desember 2022.

Qodir, begitu biasa disapa, didampingi oleh dua orang wakil ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dan Mujib Riduan serta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gresik Mokh Najikh melanjutkan pengeprasan dana transfer dan lainnya harus menjadi momentum bagi DPRD Gresik dan Pemkab Gresik untuk melakukan optimalisasi pendapatan. 

“Saya optimistis ranperda bisa kelar. Mohon masukkan dari para jurnalis untuk menyempurnakan ranperda PDRD itu,” kata Qodir yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik itu. Pada tahun 2023, eksekutif dan legislatif menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) Gresik sebesar Rp 1,4 triliun. 

Pundi-pundi pendapatan asli daerah itu, imbuhnya, masih bisa ditingkatkan dengan adanya Perda PDRD nanti. Ia mencontohkan, retribusi uji kir kendaraan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. Selama ini, terang Ketua DPC PKB Gresik itu, Pemkab Gresik tidak menarik jasa retribusi pelayanan uji kir kendaraan alias gratis. Bila Perda PDRD Gresik telah rampung dan disahkan Dishub Gresik bisa memungut retribusi optimalisasi aset daerah dari pelaksanaan uji kir tersebut. “Sebab, mereka menggunakan aset pemerintah,” terangnya. 

Qodir berharap, nanti Perda PDRD Gresik itu bisa mendongkrak PAD Gresik. Syaratnya, eksekutif memiliki inovasi, strategi dan memanfaatkan digitalisasi. “Kami di DPRD Gresik optimistis target bisa terpenuhi. Sebab, selama ini target pajak atau retribusi yang terlampui masih dibawah potensi riil sesungguhnya,” tegasnya. (yad)

Optimaliasasi PAD, DPRD Gresik Ngebut Rampungkan Ranperda PDRD Gresik Selengkapnya
Home / Politik

Husnul Aqib, Genapi 13 Kursi Fraksi PKB DPRD Gresik, Pengambilan Sumpah Janji Dipimpin Ketua DPRD Abdul Qodir 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah atau Janji anggota pengganti antar waktu (PAW), yakni Husnul Aqib dari Fraksi PKB masa bakti 2019-2024.

Pelantikan Husnul Aqib menggenapi 13 kursi di Fraksi PKB DPRD Gresik yang ditinggalkan oleh Wafiroh Ma’sum yang wafat karena sakit pada September 2022. Prosesi Pengambilan Sumpah atau Janji anggota PAW yakni Husnul Aqib dilakukan oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir ini berlangsung khidmat. Bupati Gresik Fandi Akhmad hadir dalam rapat paripurna itu.

Husnul Aqib menempati kursi di alat kelengkapan dewan yang ditinggalkan almarhumah Wafiroh Ma’sum yakni sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi III DPRD Gresik.  

Untuk diketahui pada pemilu legislatif (Pileg) 2019, Husnul Aqib memperoleh 6.772 suara di daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Gresik meliputi Kecamatan Dukun, Panceng dan Ujungpangkah. Perolehan suara Husnul Aqib dibawah Wafiroh Ma’sum. (yad)

Husnul Aqib, Genapi 13 Kursi Fraksi PKB DPRD Gresik, Pengambilan Sumpah Janji Dipimpin Ketua DPRD Abdul Qodir  Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi, Bebaskan Retribusi Pedagang Pasar Dan Kucurkan Bantuan Modal Usaha

- by chusnul cahyadi


GRESIK,1minute.id – DPRD Gresik mendesak eksekutif untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ada dua metoda percepatan pemulihan ekonomi masyarakat setelah masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekusi.

Dua strategi itu adalah pemberian stimulus fiskal dan non fiskal kepada masyarakat terdampak Covid-19. Khusus pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) di Kabupaten Gresik. Salah satu stimulan itu berupa pembebasan retribusi semua pedagang di pasar tradisional. 

Menurut Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah berhasil mengendalikan persebaran Covid-19. Namun, eksekutif tidak boleh berleha-leha. Sebab, dampak pascapandemi masih dirasakan oleh masyarakat. DPRD Gresik mendorong eksekutif untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi setelah masa pandemi Covid-19.

“Kita minta (eksekutif) fokus penanganan yang terdampak ikutan Covid-19,”kata Abdul Qodir didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dan Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana dalam jumpa pers di ruang komisi II DPRD Gresik pada Senin, 21 Maret 2022.

Untuk anggaran yang dialokasikan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, imbuh Qodir, harus dimaksimalkan untuk percepatan vaksinasi. “Hari ini (Senin) vaksinasi hampir 80 persen. Harapan, kami (DPRD Gresik,Red) tidak  terlalu lama vaksinasi sudah bisa 100 persen umum, anak dan lansia,”kata Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. 

Selain itu serbuan vaksinasi semakin masif dilakukan, legislator asal Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik itu, meminta eksekutif untuk membebaskan para pedagang di pasar tradisional dari semua pajak daerah dan retribusi pasar. Qodir mengatakan parlemen berkantor di Jalan K.H.Wachid Hasyim, Gresik telah memberikan persetujuan dan kelonggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik tidak menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) kepada Pemkab Gresik sejak 2020. 

Meski Diskoperindag adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil karena melakukan penarikan retribusi kepada pedagang pasar tradisional. Pembebasan semua retribusi bagi semua pedagang di pasar tradisional tidak mempengaruhi target yang dipatok oleh eksekutif untuk merealisasikan target PAD 2022 sebesar Rp 1,2 triliun.

“Karena kami di legislatif sepakat PAD di Diskoperindag tidak masuk target,”tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik itu. Diskoperindag, lanjutnya,  harus melakukan percepatan pelaksanaan program pemberian stimulus kepada seluruh pedagang pasar tradisional di Gresik. 
Dari seluruh dari program yang direncanakan dalam percepatan pemulihan ekonomi segera melakukan akselerasi, percepatan pelaksanaan program tersebut.

“Teman-teman komisi II akan melakukan hearing  untuk melakukan percepatan program itu,”tegas Abdul Qodir. 
Selain pembebasan retribusi pasar, Abdul Qodir juga meminta Bank Gresik turut serta melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM dan pedagang pasar.

“Pinjaman modal sudah disepakati harus diumumkan kepada masyarakat. Sehingga bisa mudah di akses pelaku usaha untuk pemulihan ekonomi,”katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan, pemerintah harus lebih banyak hadir di tengah-tengah masyarakat. (yad) 

DPRD Gresik Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi, Bebaskan Retribusi Pedagang Pasar Dan Kucurkan Bantuan Modal Usaha Selengkapnya
Berita / Politik

Ketua DPRD GRESIK:  Refleksi HPN 2022, Perkembangan Eco Tourism Meningkatkan Ekonomi Hijau 

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Ekowisata tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Destinasi Wisata berbasis lingkungan harus segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Persatuan Wartawan Indonesian (PWI) maupun industri yang berada di Gresik. 

Workshop secara daring rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022 ini digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam, 8 Februari 2022.

Puncak HPN 2022 dipusatkan di kompleks Masjid Al Alam-dikenal dengan-Masjid Apung, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu, 9 Februari 2022. Dalam workshop study excercis itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, perwakilan dari SKK Migas, PT Freeport Indonesia, PT Cargill dan PT Petrokimia Gresik hadir secara dalam jaringan (daring). 

Dalam kesempatan itu, Abdul Qodir menyampaikan saat ini, Eco Tourism menjadi salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Yakni ekonomi yang mengupayakan pertumbuhan tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Seperti yang sudah ada di Gresik ini ada Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun juga punya fungsi wisatanya dengan satwa  dan flora endemiknya, juga menjadi tujuan edukasi dan riset yang potensial untuk terus dikembangkan,”ujar Qodir.

DARING : Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dalam refleksi HPN 2022 secara daring pada Selasa malam, 8 Februari 2022 (Foto : Istimewa)

Saat ini, beberapa desa di Kabupaten Gresik, lanjut Qodir, banyak tumbuh wisata alam yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa setempat. “Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, dengan demikian manfaat ekonominya akan dirasakan masyarakat, disisi lain ekosistem alaminya mau tak mau harus dirawat karena itu yang jadi magnet wisatanya,”kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Driyorejo dan Wringinanom, Gresik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  itu. 

Qodir pun mengajak beberapa perusahaan dan instansi yang juga mengikuti kegiatan refleksi HPN itu seperti SKK Migas, Petrokimia Gresik, PT. Freeport Indonesia, Cargill, Pertamina untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi hijau, khususnya sektor eco tourism.

Selain itu, ketua DPC PKB Gresik itu, berharap pengelola Desa Wisata melakukan sinergi. Ia mencontohkan tentang souvenir atau oleh-oleh bagi wisatawan. “Ada produk unggulan satu desa bisa disinergikan dengan desa lainnya,”katanya. 

Sementara itu, Ketua PWI Gresik Ashadi Iksan menyampaikan bila peran pers salah satunya sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat. “Tentu kami dengan senang hati mengangkat, mempromosikan wisata hijau di Gresik. Mengapa demikian, karena pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan penduduk sebenarnya tidak boleh dipisahkan,”ujarnya. (*)

Ketua DPRD GRESIK:  Refleksi HPN 2022, Perkembangan Eco Tourism Meningkatkan Ekonomi Hijau  Selengkapnya
Berita / Lingkungan / Politik

Abdul Qodir, Ketua DPRD Gresik Ajak Perusahaan Ikut Mengembangkan Eco Wisata 

- by chusnul cahyadi


GRESIK,1minute.id – Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mengajak dunia industri untuk berkolaborasi dan sinergi mengembangkan eko edukasi wisata di Gresik. Pariwisata di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini mulai tumbuh pesat. Perkembangan yang bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. 

Hal itu diungkapkan oleh Abdul Qodir ketika menjadi narasumber dalam Workshop memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022 bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik. Workshop digelar di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam, 8 Februari 2022. Abdul Qodir menjadi narasumber secara dalam jaringan (daring).

Menurut Abdul Qodir semangat eco tourism sejalan dengan pengembangan green ekonomi yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo. Yakni suatu gagasan di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. “Ini yang kemudian menjadi semangat kita semua. Kesejahteraan meningkat, lingkungan terjaga,”kata Abdul Qodir.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Driyorejo dan Wringinanom itu pun mengapresiasi wisata desa yang mulai banyak tumbuh di Kota Santri-sebutanlain-Kabupaten Gresik ini. Apalagi mayoritasnya adalah wisata alam yang mengedepankan potensi lingkungan. Sehingga secara bersamaan lahirnya wisata desa akan menjaga lingkungan sekitar tetap lestari. Keterlibatan masyarakat di dalamnya juga memunculkan nilai tambah.

Melalui konsep eco tourisme ini diharapkan bisa mengikis disparitas sosial. Menyetarakan tatanan kehidupan masyarakat. “Saya juga titip, agar PWI ikut berperan mendukung wisata desa yang sekarang banyak tumbuh di Gresik. Menyampaikan informasi dan edukasi wisata yang ekonomis berbasis wisata tapi tidak meninggalkan kelestarian lingkungan hidup,”pesannya. 

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada perusahaan di Gresik agar memberi perhatian terhadap pengembangan eco tourism. “Perusahaan juga harus memberi sumbangsih terhadap kelestarian lingkungan,”tegas Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik ini. (yad)

Abdul Qodir, Ketua DPRD Gresik Ajak Perusahaan Ikut Mengembangkan Eco Wisata  Selengkapnya
Berita / Politik

Mengakodasi Kebutuhan Masyarakat, DPRD Menyepakati R-APBD Gresik 2022 Rp 3,43 Triliun

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Badan Anggaran DPRD Gresik  sepakat menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Gresik 2022 sebesar Rp 3,43 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Sabtu, 27 November 2021.

Ada dua agenda dalam rapat paripurna yakni Penetapan Propemperda 2022 dan Penyampaian Laporan Hasil Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan Terhadap RAPBD 2022. Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan Terhadap RAPBD 2022 dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Paripurna sebelumnya dipimpin oleh Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Nur Saidah.  

Much Abdul Qodir menyatakan, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Yang tecermin dalam rencana pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. ”Sehingga penyusunannya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, taat pada peraturan perundang-undangan, tepat waktu, partisipatif, transparan, efektif, dan efisien,”ujar Abdul Qodir kepada wartawan.

Ia melanjutkan berbagai tahapan pembahasan sudah dilakukan dalam penyusunan R-APBD Gresik 2022. Mulai nota penjelasan, pandangan umum fraksi-fraksi di legislatif, hingga pembahasan melalui komisi komisi bersama organisasi perangkat daerah. Karena itu, para anggota DPRD Gresik pun menyepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 3,439 triliun.

Jumlah tersebut naik Rp 62,146 miliar jika dibandingkan dalam rapat pembahasan sebelumnya. Dengan perincian, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,215 triliun, pendapat transfer sebesar Rp 2,206 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 17,026 miliar. ”Jumlah tersebut merupakan hasil penyusunan bersama antara pihak legislatif dan Pemerintah Kabupaten Gresik,”kata Ketua DPC PKB Gresik itu.

Sementara itu,Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan terima kasih atas komitmen penyelenggara pemerintahan daerah dan DPRD Gresik. Khususnya dalam membangun konsensus-konsensus atas berbagai permasalahan yang terjadi serta komitmen untuk melakukan perbaikan ke depan. ”Meskipun, setiap tahapan pembahasan tersebut tentu memunculkan dinamika-dinamika. Namun, sejatinya semuanya mengarah kepada terwujudnya kemajuan bagi Kabupaten Gresik,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani melalui daring itu.

Pihaknya menyambut baik, selaku penyelenggara pemerintah daerah, semakin dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. ”Transparans dan akuntabilitas merupakan pilar utama kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang telah dibangun selama ini,”tegas mantan Ketua DPRD Gresik itu. (yad)

Mengakodasi Kebutuhan Masyarakat, DPRD Menyepakati R-APBD Gresik 2022 Rp 3,43 Triliun Selengkapnya