Terancam Kolaps, Dewan Siap Selamatkan Perumda Giri Tirta

JUMPA PERS : (ki-ka) Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim Dalam jumpa pers di Ruang Komisi III DPRD Gresik pada Kamis, 16 September 2021 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)


GRESIK,1minute.id – Perusahaan umum daerah (Perumda) Giri TirtaGresik terancam kolaps. Kebocoran air mencapai 40 persen. Tahun ini diproyeksikan merugi miliar rupiah. Perusahaan penyumplai kebutuhan hajat hidup 1,3 juta di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu mengusulkan penambahan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 118 miliar.

Usulan manajemen berkantor di Jalan Raya Permata Kompleks Perumahan Bunder Asri, Kecamatan Kebomas itu telah masuk ke meja parlemen, DPRD Gresik. Wakil rakyat itu akan membentuk panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum  Daerah (Perumda) Giri Tirta.

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim membenarkan ada draf Raperda tersebut. “Kondisi Perumda Giri Tirta harus diselamatkan. Karena menyangkut kebutuhan dasar (air bersih) untuk masyarakat,”kata Abdul Qodir dalam konferensi pers di ruang Komisi III DPRD Gresik pada Kamis, 16 September 2021.

Abdul Qodir didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan dalam draf yang diajukan mengajukan penambahan penyertaan modal pemerintah Rp 118 miliar. Anggaran ratusan miliar akan digunakan untuk investasi perbaikan infrastruktur pipanisasi. “Memang belum detail rancana pengunaan anggarannya,”kata  legislator asal PKB Gresik itu.

Dia meyakinkan, nantinya pansus Perumda Giri Tirta itu akan sangat detail dan njelimet. Sebab, Pansus telah kulakukan data dari masyarakat untuk mengurangi benang ruwet persoalan air bersih untuk masyarakat Kota Santri itu. 

“Karena problem di Perumda Giri Tirta ini, bukan lagi kekurangan pasokan air. Air berlimpah tapi mengapa tidak sampai kepada pelanggan,”tegasnya.  Bila persoalan pipanisasi yang uzur sehingga menimbulkan kebocoran sampai 40 persen. Untuk perbaikan infrastruktur pipanisasi itu, manajemen Perumda Giri Tirta harus membuat bisnis plan dan strategi pembiayaan secara detail. 

“Dimana saja titik pipanisasi yang uzur. Karena tidak mungkin pembiayaan perbaikan infrastruktur ditanggung oleh pemerintah seluruhnya,”tegasnya.
Selain itu, manajemen Perusda Giri Tirta wajib efisiensi dengan melakukan penataan struktur organisasinya. Sebab struktur organisasi yang saat ini tergolong gemuk.

“(Manajemen Giri Tirta) akan mendapatkan ujian cukup berat dari pansus. Pansus memiliki data sangat banyak,”tegas Ketua DPC PKB Gresik itu.
“Andai Perumda Giri Tirta bisa menekan angka kebocoran air hingga 20 persen saja sudah untung,”katanya.

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan, ada tiga problem yang dihadapi manajemen Giri Tirta saat ini. Pertama, sebut Nurhamim, adalah persoalan klasik, kebocoran pipa. “Kebocoran pipa ini jangankan untung. Balik modal biaya pembelian air saja sangat baik,”tegas politisi dari Partai Golkar ini.

Problem kedua, manajemen belum mampu mengkonsolidasikan sumber daya manusia (SDM). “Problem ketiga ada finansial,”kata Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu. Problem finansial ini muncul, kata Nurhamim, akibat kerjasama pihak ketiga pada 2013 lalu. “Kerjasama dengan pihak ketiga tapi Manajemen tidak mampu memanfaatkan hasil kerjasama sehingga menjadi bumerang,”tegasnya. 

DPRD Gresik, imbuhnya, sepakat untuk menyelamatkan perusahaan pemasok kebutuhan air untuk masyarakat dan industri ini. Akan tetapi, DPRD Gresik memberikan persyaratan yang ketat. Pembahasan akan dilakukan secara mendalam dan teliti. (yad)

Terancam Kolaps, Dewan Siap Selamatkan Perumda Giri Tirta Selengkapnya

Besok, Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Gresik Panggil Kepala Desa Munggugebang

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id)

GRESIK, 1minute.id – Kontroversi pemilihan dan pelantikan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Gresik berbuntut. Sabtu besok, 22 Mei 2021 Kepala Desa Munggubang Wariyanto dipanggil DPRD Gresik.

Rencana pemanggilan untuk haering dengan Komisi I DPRD Gresik diungkapkan Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir. ” Ia (Kades Munggugebang,) dipanggil besok, hearing dengan komisi I,”kata Abdul Qodir pada Jumat, 21 Mei 2021. 

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gresik itu mengatakan, pemanggilan dilakukan menindaklanjuti sikap kades yang tetap nekat melantik di tengah pemeriksaan inspektorat yang masih berjalan. 

Qodir mengaku sudah melihat gambar pelantikan Kasi Pemerintahan tersebut di tepi jalan kawasan pergudangan, Romokalisari, Surabaya. “Dipanggil besok, hearing dengan komisi I,”tegas legislator asal Wringinanom itu.Komisi I DPRD Gresik ini membidangi pemerintahan dan hukum. 

Terpisah, Kepala inspektorat Gresik Eddy Hadi Siswoyo mengaku pemeriksaan masih berlangsung. Beberapa pihak juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. “Belum ada kesimpulannya,”kata Eddy melalui pesan WhatsApp. Informasi yang dihimpun Jumat pagi tadi Wilda Erhu Nugraha dipanggil inspektorat Gresik. 

Seperti diberitakan Kepala Desa Munggugebang Wariyanto melantik Kasi Pemerintahan di kawasan gudang di Romokalisari, Surabaya pada Kamis, 20 Mei 2021. Pelantikan dikabarkan dihadiri 16 orang. Mereka menumpang empat mobil bertuliskan rombongan pengantin.

Pelantikan dilakukan sehari pasca ratusan warga Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng ngeluruk balai desa setempat pada Rabu malam, 19 Mei 2021. Mereka mendesak Kepala Desa Munggugebang Wariyanto menunda pelantikan Suparno sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa setempat.

Penolakan massa itu membuat Wariyanto ciut nyali sehingga menunda pelantikan kasi pemerintahan desa setempat. Penolakan warga itu muncul karena  hasil penjaringan kepala seksi pemerintahan Desa Mungungebang, Kecamatan Benjeng, Gresik yang dilakukan oleh Panitia penjaringan Perangkat Desa (P3D) terdapat kejanggalan sehingga menuai kontroversi. 

Seleksi itu diikuti tiga peserta itu yakni Suparno dan istrinya, Sri Danarti. Keduanya lulusan kejar Paket C (setara SMA) serta Wildan Erhu Nugraha, alumnus Unair Surabaya.

Hasil seleksi tes tulis Suparno yang mantan Ketua BPD itu mendapatkan nilai sempurna yakni 100. Istrinya, Sri Danarti mendapatkan nilai nyaris sempurna yakni 99. Sedangkan, Wildan yang menjadi guru swasta itu mendapatkan nilai 68.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani setelah menerima laporan adanya dugaan kejanggalan itu meminta inspektorat untuk melakukan investigasi. Sejumlah pihak terkait pelaksanaan seleksi perangkat desa itu telah dimintai keterangan. Investigasi belum kelar, kepala desa kebelet melantik Suparno. (yad)

Besok, Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Gresik Panggil Kepala Desa Munggugebang Selengkapnya

Finalis Baca Berita PWI Kunjungi Kantor DPRD Gresik

GRESIK,1minute.id – Setahun lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hampir setahun pula proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Para pelajar seakan mulai jenuh dan kangen dengan pembelajaran tatap muka (PTM). 

Finalis lomba baca berita PWI Gresik mengadu ke wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik agar bisa sekolah lagi. Mereka ditemui langsung Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir. Para finalis lomba baca berita PWI Gresik seakan tidak melewatkan kesempatan langka itu. Mereka mengungkapkan uneg-unegnya kepada Abdul Qodir. 

Irsyad Maulana, diantaranya. Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebomas itu menyampaikan keluh kesah para siswa soal pembelajaran daring.

Menurut Irsyad, pembelajaran daring tidak begitu efektif jika dibandingkan pembelajaran tatap muka (PTM). Sebab, ketika PTM ada interaksi sesama siswa hingga guru secara langsung. 

Terutama yang Irsyad keluhkan yakni, sudah kangen suasana di sekolah. “Kangen ketemu dengan teman-teman. Kangen hal-hal di sekolah pokoknya,”ucapnya dengan nada lirih.

KETUA DPRD Gresik Abdul Qodir ketika berdialog bersama finalis baca berita PWI Gresik do kantor DPRD Gresik ( foto : PWI Gresik for 1minute.id)

Atas keluhan itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir bisa memaklumi keinginan para pelajar di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu. 
Legislator dari Fraksi PKB itu menjelaskan  Pemkab Gresik sebetulnya sudah siap melaksanakan PTM.

Bahkan peraturan bupati (Perbup) sudah diteken. Bahkan, saat akan diterapkan pada 4 Januari 2021 lalu, muncul kebijakan PPKM. Sehingga terpaksa PTM ditunda.

“Kita sudah siap dan kami pun pengennya PTM segera dilakukan. Bahkan teknis PTM pun sudah rinci dalam perbup itu. Misalnya hanya beberapa mata pelajaran saja yang di PTM-kan. Yang jelas PTM itu terbatas, ya jumlah siswanya, jamnya, hingga pelaksanaan secara bergantian,”jelasnya.

Sepuluh finalis lomba baca berita PWI mengunjungi kantor DPRD Gresik pada Selasa, 23 Maret 2021.  Pada kesempatan itu, banyak pertanyaan yang dilontarkan para siswa kepada anggota dewan. Termasuk Ketua DPRD Abdul Qodir dan Sekertaris Komisi II Lilik Hidayati.

Rombongan pelajar itu juga diajak untuk melihat aktifitas para anggota dewan di masing-masing ruang fraksi. Mereka terlihat antusias saat berjumpa Lilik Hidayati di ruang fraksi Amanat Pembangunan DPRD Gresik. Lilik sendiri merupakan salah satu dari sepuluh perempuan yang menjadi anggota legislatif Gresik periode 2019-2024.

Salah satu finalis Sharim Dezhneva Denalis pun terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. “Apa sih bu hal yang harus dimiliki untuk menjadi anggota dewan?” tanya siswi kelas IX SMPN 1 Gresik itu. Lilik pun menjawab bahwa modal sosial menjadi hal yang paling penting.

“Berbuat baik dan berpikir positif kepada siapapun. Sikap itu wajib dimiliki agar kita bisa mewakili berbagai aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam kerja-kerja legislatif,” terangnya.

Sekretaris Komisi II itu juga menceritakan sepenggal pengalamannya selama dua periode terkahir menjadi anggota dewan. “Tentunya, wajib juga memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni,”ujarnya. 

Fiinalis Baca Berita PWI Gresik bersama Ketua Ketua Komisi II DPRD Gresik Lilik Hidayati di kantor DPRD Gresik (foto : PWI Gresik for 1minute.id)

Agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi anggota dewan dengan baik dan penuh amanah. Antara lain fungsi anggaran, pengawasan dan regulasi. “Jangan putus asa meraih mimpi. Tetap semangat dan berdoa untuk mewujudkan mimpi kalian sebagai generasi penerus,”pesannya.

Perlu diketahui, untuk menyambut PTM ini, vaksinasi covid-19 yang dilakukan Dinas Kesehatan kepada para tenaga pendidik juga mulai dilakukan. Setidaknya terdapat 45 ribu guru yang masuk sasaran vaksinasi. Vaksinasi itu dimulai dari guru SMA dan selanjutnya SMP pada minggu depan.

Tidak hanya vaksin, tahun 2021 ini kebijakan alokasi dana BOS berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika di tahun lalu, semua daerah mendapat alokasi yang sama. Kali ini, dana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. 

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik ) Gresik Mahin mengatakan, untuk dana BOS  Gresik bagi jenjang pendidikan SD dan SMP terdapat kenaikan. Kenaikan itu tidak lain agar digunakan sekolah untuk mempersiapkan PTM.

Pada 2020, setiap siswa SD mendapat jatah Rp 900 ribu. Tahun ini, siswa SD Gresik akan mendapat jatah sebesar Rp. 1,12 juta. Sedangkan untuk jenjang SMP ada peningkatan senilai Rp 290 ribu dari besaran dana sebelumnya yakni Rp 1,1 juta kini menjadi Rp 1,39 juta.

Mahin mengaku tidak bisa menyebutkan besaran anggaran BOS 2021 secara pasti, sebab Dispendik Gresik belum menerima keputusan. Terkait pengggunaan alokasi dana tersebut, sesuai dengan Permendikbud nomor 6/2021.

Penggunaan dana BOS tahun ini bisa dipakai lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, utamanya untuk persiapan PTM.
“Ya amanatnya regulasi pusat kan fleksibel. Tapi saat ini kebutuhannya kan untuk PTM, ya digunakan saja untuk persiapan PTM. Untuk PTM akan dilaksanakan setelah ada intruksi bupati. Perkiraan setelah vaksin atau sekitar bulan Juni-Juli,”ujarnya.

Kabid Managemen Pendidikan Suwono menambahkan, besaran anggaran dana BOS bisa dihitung dari jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik dengan alokasi dana per siswa yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Anggaran dana BOS dari APBN 2021 mengacu pada Dapodik di bulan Agustus 2020. Yakni ada 900 siswa SD dan 1 juta siswa SMP. Sedangkan terkait anggaran BOS reguler 2020, Dispendik Gresik menerima dana sebesar Rp 103 miliar. Ia juga menambahkan jumlah siswa didik di Gresik untuk jenjang SD dan SMP selalu meningkat di tahun sebelumnya. (*)

Finalis Baca Berita PWI Kunjungi Kantor DPRD Gresik Selengkapnya

Abdul Qodir Nakhoda Baru DPRD Gresik. Fandi Akhmad Yani Pun Legawa

Suasana sidang paripurna agenda usulan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) di ruang Paripurna DPRD Gresik, Senin, 24 Agustus 2020. ( foto : 1minute.id)

GRESIK,1minute.id—Nakhoda pimpinan DPRD Gresik berganti. Fandi Akhmad Yani digantikan Abdul Qodir. Pergantian ketua DPRD Gresik itu dilakukan dalam rapat paripurna dengan agenda usulan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) pada Senin, 24 Agustus 2020.

Dalam rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyatakan keputusan perganggatian pimpinan DPRD Gresik itu merupakan hak dari DPC PKB Gresik. Partai pengusung Fandi Akhmad Yani dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019.  Dan, partai pengusung telah mengusulkan PAW berdasarkan surat keputusan DPP PKB bernomor 3013/DPP/01/VII/2020 tentang Penetapan Perubahan Unsur Pimpinan DPRD Gresik. Saat Nurhamim, yang juga Ketua DPD Partai Golkar membacakan surat keputusan tersebut, Fandi Akhmad Yani-biasa disapa-Gus Yani tidak hadir. 

”Setelah ini DPRD Gresik punya waktu 7 hari untuk berkirim surat ke Bupati Gresik (Sambari Halim Radianto,Red). Kemudian, Bupati melanjutkan ke Gubernur Jatim,”kata Nurhamim sambil mengutip pasal 49 Peraturan DPRD Gresik nomor 1/ 2019 tentang Tata Tertib Anggota Dewan.

Untuk sementara, tugas-tugas ketua DPRD nanti digantikan para wakil pimpinan.  ”Sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kita kolektif kolegial sampai menunggu dilantiknya ketua pengganti yang baru,”ujarnya.  Proses PAW dari Fandi Akhmad Yani kepada Abdul Qodir, sebelumnya ketua FPKB ini, tambah Nurhamim, diperkirakan membutuhkan waktu selama sebulan.

Sementara itu, Abdul Qodir mengatakan, dirinya siap menjadi pimpinan DPRD Gresik. Tentang prioritas utama tugas yang akan dilakukan, Abdul Qodir mengaku akan melanjutkan program dari Ketua DPRD lama, Fandi Akhmad Yani.  ” Khususnya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat,”kata Abdul Qodir.

Pihaknya menegaskan akan siap menjalankan amanah tersebut. “Yang jelas jabatan ini menjadi beban tersendiri bagi saya. Sebab banyak dari masyarakat Gresik secara umum memberikan harapan besar kepada kami yang selalu wakil rakyat,” tutur politisi senior PKB itu.

Terpisah, melansir Jawa Pos, Fandi Akhmad Gus Yani mengaku memahami atas keputusan partai tersebut.  ”Sebab terkait mekanisme struktur pimpinan itu merupakan kewenangan partai. Jadi tidak ada rasa kecewa dan menghormati penuh,”jelasnya.

Sebenarnya, tambahnya, tanpa hal tersebut pun pihaknya memang berniat untuk mundur dari kursi legislatif.  ”Sesuai syarat dari KPU untuk pencalonan peserta Pilkada nanti. Segala persyaratan lain juga segera saya proses sebelum masa pendaftaran nanti,”ungkapnya. (*)

Abdul Qodir Nakhoda Baru DPRD Gresik. Fandi Akhmad Yani Pun Legawa Selengkapnya