2026 : Pemkab Gresik Gunakan Aplikasi GresikSoya, Dinsos Jamin Warga Miskin Menerima Bansos

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan jaminan tidak ada lagi warga miskin yang luput dari bantuan sosial (bansos). Program pengentasan kemiskinan juga tepat sasaran pada tahun depan, 2026.

Komitmen bansos tepat sasaran dan semua warga miskin di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini menerima bansos usai melakukan rapat evaluasi kinerja aplikasi GresikSoya bersama seluruh camat menetapkan batas waktu finalisasi data yang krusial di Ruang Graita Eka Praja lantai II Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dihadiri Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh dan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik Titik Ernawati serta camat se-Kabupaten Gresik. 

Aplikasi GresikSoya merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial. Platform ini berfungsi menyediakan pendataan terpadu dan real-time penduduk miskin berdasarkan 21 indikator yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini, data kemiskinan di Kabupaten Gresik dapat diperbarui secara berkelanjutan dan diverifikasi secara langsung di lapangan.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menekankan bahwa akurasi data adalah kunci efektivitas program bantuan sosial di tahun 2026. Ia meminta Camat di wilayah dengan progres rendah segera mengambil langkah percepatan. “Kami mengapresiasi kecamatan yang telah berprogres cepat. Namun, kami minta agar Camat di wilayah dengan progres rendah segera dipercepat. Data yang terlambat berarti potensi warga miskin tidak terdata dan bisa kehilangan haknya di tahun 2026,” tegas dokter Alif, sapaan, Asluchul Alif. 

Hingga 29 Oktober 2025, Kecamatan Panceng, Kedamean, dan Duduksampeyan tercatat sebagai kecamatan dengan progres pendataan tertinggi. Sebaliknya, Kecamatan Manyar, Balongpanggang, dan Gresik menjadi wilayah dengan progres pendataan penduduk miskin paling rendah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh menjelaskan, bahwa GresikSoya yang telah berjalan 8 bulan, merupakan instrumen vital dalam implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 Tahun 2024. “GresikSoya unik karena menggunakan 21 Indikator Kemiskinan lokal yang ditetapkan dalam Perbup 61/2024,” kata Ummi Khoiroh. 

“21 indikator ini memungkinkan kita memiliki tolok ukur yang lebih sensitif dan sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Gresik. Data ini nantinya akan menjadi dasar usulan ke dalam DTKS dan perbaikan data kemiskinan di tingkat daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menegaskan komitmen legislatif untuk mendukung penuh upaya validasi data ini. “Data yang akurat dari GresikSoya adalah cerminan kondisi riil masyarakat. Kami di DPRD siap mengawal agar hasil data ini benar-benar menjadi dasar perencanaan yang matang dan adil bagi seluruh warga Gresik yang membutuhkan,” tegas Syahrul.

Berikut hasil dari evaluasi dan menyepakati keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh Camat:

1. Camat wajib segera melakukan koordinasi langsung dengan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di tingkat desa dan kelurahan untuk memonitor dan mempercepat proses pendataan.

2. Disepakati bahwa batas akhir input dan finalisasi data kemiskinan melalui GresikSoya adalah 15 November 2025.

Data final yang terkumpul per 15 November 2025 akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dan ditandatangani oleh Bupati. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar perencanaan resmi untuk penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2026. (yad)

2026 : Pemkab Gresik Gunakan Aplikasi GresikSoya, Dinsos Jamin Warga Miskin Menerima Bansos Selengkapnya

Dinas KBPPPA & Dinsos Gresik Dampingi Trio ABH Kasus Curanmor

GRESIK,1minute.id – Trio siswa Sekolah Dasar yang diduga terlibat pencurian sepeda motor masih menjalani pemeriksaan intensif. Mereka berinisial F, 12 tahun ; NA, 10 tahun dan HR, 9 tahun. Mereka diamankan anggota Reserse Polsek Gresik Kota setelah empat kali beraksi.

Berdasarkan data kasus curanmor di Polres Gresik, kasus curanmor yang diduga dilakukan trio Anak berhadapan hukum atau ABH ini bukan kali pertama. Data mereka tercatat di Polsek Manyar. Mereka juga mendapat pendampingan oleh pekerja sosial (peksos). Mereka akhirnya mendapatkan “pengampunan” karena kemanusiaan.

Rupanya, pengalaman kali pertama itu belum membuat tiga ABH yakni F, NA dan HR insaf sehingga kembali diamankan polisi. Kini, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau Dinas KBPPPA dan Dinas Sosial (Dinsos) Gresik yang turun tangan melakukan pendampingan.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengungkapkan, saat ini Dinas KBPPPA Gresik melakukan pendampingan dalam proses hukum. Kemudian asesmen untuk penanganan lebih lanjut, serta koordinasi langsung dengan pihak keluarga ABH. 

“Dinsos melalui pekerja sosial melaksanakan pendampingan dalam proses hukum dan upaya rehabilitasi sosial (rehabsos) guna memberikan pembinaan kepada anak tersebut,” kata dokter Alif, sapaan akrabnya pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dijelaskan, dari hasil asesmen awal yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang kurang mendukung, termasuk minimnya pengawasan keluarga. “Ini menjadi salah satu penyebab utama anak-anak ini kembali melakukan tindakan melanggar hukum,” terang mantan Wakil Ketua DPRD Gresik itu.

Dengan status ABH, imbuhnya,  penanganannya dilakukan sesuai regulasi yakni melalui rehabilitasi sosial. Langkah ini bertujuan memastikan anak-anak yang terlibat tetap mendapatkan perlindungan. “Ini sekaligus menjadi pembinaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum,” jelasnya.

Ditambahkan, Dinsos Kabupaten Gresik mendukung langkah yang diambil oleh Dinas KBPPPA dalam penanganan kasus ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dinas KBPPPA memimpin koordinasi dalam pendampingan dan perlindungan ABH. 

Sementara itu, Dinsos menjalankan peran sesuai kewenangannya, yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial guna memastikan anak yang terlibat mendapatkan pembinaan yang sesuai. 

“Kami tegaskan bahwa dalam setiap kasus yang melibatkan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu diutamakan. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan bimbingan mental, fisik, spiritual, dan sosial agar dapat kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya. 

Seperti diberitakan, Polsek Gresik Kota mengamankan tiga anak yang diduga pelaku curanmor. Mereka ditangkap ketika beraksi di Jalan Harun Thohir, Desa Pulopancikan, Kecamatan / Kabupaten Gresik pada Selasa dini hari, 18 Maret 2025. “Mereka ditangkap ketika mendorong sepeda motor curian,” kata Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu melalui Kapolsek Gresik Kota Iptu Suharto.

Dalam pemeriksaan, ketiganya mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di empat lokasi berbeda, yakni, mencuri sepeda motor Yamaha Mio di Perumahan Pondok Permata Suci, Desa Suci, Kecamatan Manyar ; Yamaha Mio hitam putih di Alun-Alun Kota Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik ; Honda Beat dan Yamaha Mio, keduanya di Jalan Harun Thohir, Gresik. Salah satu korban, Ade Fajar Muslimin, 35, mengalami kerugian sekitar Rp 6 juta akibat aksi ketiga bocah ini. (yad)

Dinas KBPPPA & Dinsos Gresik Dampingi Trio ABH Kasus Curanmor Selengkapnya

Pemkab Gresik Kucurkan Bansos Cukai, Plt Bupati Gresik Aminatun Habibah : Semoga Meringankan Beban Ekonomi

GRESIK,1minute.id – Plt Bupati Gresik Aminatun Habibah memberikan bantuan sosial kepada 335 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Ujungpangkah pada Kamis, 3 Oktober 2024. Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 500 ribu itu dipusatkan di  Balai Desa Ngimboh.

Pencarian BLT ini bagai sebuah oase bagi para KPM. Mereka tersenyum bahagia. Plt Bupati  Gresik Aminatun Habibah berharap bantuan ini  dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya buruh tani.

“Dana dari pajak rokok tidak hanya mendukung petani tembakau, tetapi juga diinvestasikan dalam program kesehatan, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Kami berharap bantuan ini digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan utama keluarga,” tambahnya didampingi Kepala Dinas Sosial atau Kadinsos Gresik Ummi Khoiroh dan Camat Ujung Pangkah Shofwan Hadi. 

Selain itu, Bu Min, sapaan akrabnya, juga mengingatkan masyarakat untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Sebab, rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan pajak yang akan berdampak pada penurunan dana untuk program bantuan. Dengan dukungan dan kesadaran bersama, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Siti Rhodiyah, salah satu KPM dari Desa Campurrejo, Kecamatan Panceng, menyatakan kegembiraannya usai menerima bantuan. “Alhamdulillah kali ini saya dapat bantuan, karena selama ini belum ada. Bantuan ini nantinya akan saya gunakan untuk keperluan anak-anak saya yang masih sekolah. Harapan saya nantinya lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Hal ini menunjukkan bagaimana program pemerintah dapat secara langsung mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat.Sebagai informasi, bahwa bantuan sosial dari DBHCHT ini juga disalurkan ke 16 kecamatan se-Kabupaten Gresik dengan total KPM secara keseluruhan 2.649 KPM yang disalurkan hingga 8 Oktober 2024. (yad)

Pemkab Gresik Kucurkan Bansos Cukai, Plt Bupati Gresik Aminatun Habibah : Semoga Meringankan Beban Ekonomi Selengkapnya

Sosialisasi Regulasi Penerima BLT DBHCHT 2024, Wakil Bupati Gresik: Kita Gunakan Untuk Turunkan Angka Kemiskinan 

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, membuka kegiatan Sosialisasi Regulasi bagi penerima Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT 2024 pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Sosialisasi diikuti oleh camat dan pemerintahan desa.  Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menegaskan bahwa program BLT yang dibiayai oleh DBHCHT merupakan salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024 ini angka kemiskinan di Kabupaten Gresik menjadi capaian angka kemiskinan terendah dalam 15 tahun terakhir.

“Lewat bantuan langsung tunai ini, kita berharap dapat mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik,” ujar Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Gresik ini.

Sebagai informasi, penerima DBHCHT Kabupaten Gresik 2024 dibagi menjadi 3 kelompok penerima. Di antaranya petani tembakau, buruh pabrik rokok, serta anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pada 2024, Kabupaten Gresik mendapatkan besaran alokasi dana bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp 26,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk penegakan hukum, pemberian bantuan sosial, dan peningkatan sumber daya masyarakat melalui pelatihan kerja.

Sosialisasi ini dilakukan untuk menyamakan  pemahaman terhadap regulasi yang mengatur penerimaan bantuan ini, agar penyalurannya dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap tidak ada lagi kesalahpahaman atau kesalahan administrasi dalam penyaluran bantuan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambah wabup perempuan pertama di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.

Selain itu, ia mengingatkan kepada seluruh penerima bantuan untuk menggunakan dana yang diterima dengan bijak dan sesuai kebutuhan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Sosial atau Kadinsos Gresik Ummi Khoiroh. Ia mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari DBHCHT ditetapkan sebesar Rp 2 juta  dalam satu tahun dan akan dibagi penyalurannya sebanyak 4 kali dalam satu tahun.

“Angka ini sudah kita sesuaikan dengan angka garis kemiskinan di Kabupaten Gresik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dalam penyalurannya nanti kita akan menggandeng PT. Pos Indonesia dengan tujuan agar lebih transparan dan akuntabel,” terang Ummi.

Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, seluruh penerima BLT DBHCHT 2024 dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Apabila semua mekanisme sudah terpenuhi, penyaluran BLT DBHCHT ini rencananya akan dimulai pada minggu keempat bulan Agustus 2024. (yad)

Sosialisasi Regulasi Penerima BLT DBHCHT 2024, Wakil Bupati Gresik: Kita Gunakan Untuk Turunkan Angka Kemiskinan  Selengkapnya

Operator dan Pendamping PKH Jalani Pelatihan Aplikasi SIKS-NG, Wabup Gresik :  Bansos Harus Tepat Sasaran 

GRESIK,1minute.id – Dinas Sosial Gresik terus berupaya melakukan up date data kemiskinan. Validasi data untuk mendapatkan data yang akurat sehingga bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. 

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah meminta kepada peserta untuk serius mengikuti pelatihan ini. “Pelatihan kali ini adalah, pengisian data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini bertujuan agar penyaluran program bantuan yang diberikan tepat sasaran,” kata Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 30 Maret 2023.

Bintek kolaborasi antara Dinsos Gresik dengan Kementerian Sosial (Kemensos) diikuti 356 operator desa, 152 pendamping program keluarga harapan (PKH) serta pilar- pilar sosial lainnya. Pelatihan dilakukan secara hybrid dan luring. Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi ini juga memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, aplikasi SIKS-NG secara operasional mempermudah pendamping dalam melaksanakan tugas pendataan. Dalam hal ini meliputi assessment Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), verifikasi data, pelaporan bencana, survei bantuan sosial. Serta pelaporan kondisi lapangan secara realtime dilengkapi detail titik kooordinat lokasi PPKS.

Masing-masing pendamping maupun administrasi pangkalan data sebagai petugas yang ditunjuk mempunyai user untuk mengakses aplikasi tersebut. Ini akan memudahkan dalam kunjungan lapangan serta memasukkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi by name by adresse (BNBA) yang sudah terinput di SIKS Mobile.

Wakil Bupati perempuan mengajak semua pilar sosial untuk memberikan dukungan dan kerjasama. Supaya, pelaksanaan program penanganan kemiskinan berjalan baik dan bermanfaat. Seiring dengan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Gresik. “Saya harap antara operator di desa maupun semua pilar sosial untuk saling berkesinambungan. Sebab data itu penting dan jangan sampai salah sasaran apalagi tebang pilih,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos)  Gresik dr Ummi Khoiroh pada kesempatan itu  melaunching klinik SIKS-NG. “Nantinya petugas bisa melakukan konsultasi terkait dengan penggunaan aplikasi SIKS-NG maupun problem solving atas kendala yang ditemui di lapangan,” katanya.  (yad)

Operator dan Pendamping PKH Jalani Pelatihan Aplikasi SIKS-NG, Wabup Gresik :  Bansos Harus Tepat Sasaran  Selengkapnya

Cegah Anak Drop Out, Dinsos Gresik Pastikan Anak Usia Sekolah Masuk DTKS 2023 Dapat KIP

GRESIK,1minute.id – Dinas Sosial akan melakukan akselarasi untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah di Kabupaten Gresik. Anak drop out sekolah karena orang tua tidak mampu membiayainya. 

“Dinsos akan memastikan anak usia sekolah dalam DTKS semuanya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tahun 2023 nanti,” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh dalam Sosialisasi Regulasi Perbup No. 70 tahun 2022 tentang Penerima Manfaat Bantuan La0ngsung Tunai dan Peningkatan Kerja yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2022 di salah satu rumah pada Kamis, 29 Desember 2022.

Sosialisasi Perbup bersama awak media ini dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dengan menghadirkan dua narasumber yakni dr Ummi Khoiroh dan Kepala Bagian Hukum Setkab Gresik Muhammad Rum Pramudya. 

Ummi melanjutkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pintu awal penerimaan Bansos. Bansos dari pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten (Pemkab). Ia berharap peran serta insan pers untuk turut serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Dengan adanya masukan dan informasi dari pers, diharapkan DTKS dan Bansos tepat sasaran dan mengangkat kualitas hidup masyarakat rentan.

“Hingga saat ini, sebanyak 31 ribu penduduk yang masuk dalam DTKS semuanya sudah masuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan -Kartu Indonesia Sehat (PBI JK – KIS),” katanya. Sebelumnya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, insan media yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mampu “memotret” dan menyampaikan berbagai permasalahan di masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Apalagi terhadap masyarakat rentan, dan hubungannya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Masalah DTKS dan masyarakat rentan ini kewenangannya ada di pemerintah desa masing-masing. Disinilah peran Pers yang dalam kesehariannya ada di masyarakat, untuk bisa membantu memastikan masyarakat rentan benar-benar bisa masuk di DTKS,” ujar Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu. (yad)

Cegah Anak Drop Out, Dinsos Gresik Pastikan Anak Usia Sekolah Masuk DTKS 2023 Dapat KIP Selengkapnya

Serahkan Bantuan PKH Inklusif kepada 284 Warga, Ini Pesan Bupati Gresik 

GRESIK,1minute.id – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif kembali digelontorkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Gresik. Kali ini, PKH Inklusif, salah satu implementasi program Nawa Karsa, Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, Berdikari) diberikan kepada ratusan warga di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga penerima PKH. Fandi Akhmad Yani menyatakan, penyaluran bantuan ini  untuk meringankan beban masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama untuk lansia dan difabel.

“Pemerintah Kabupaten Gresik melalui program-program yang dijalankan akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani yang didampingi Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh pada Kamis, 15 Desember 2022.

Ia berpesan kepada penerima PKH untuk menggunakan bantuan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kebutuhan sehari-hari. Gunakan bantuan sesuai keperluan kebutuhan dan tidak dibelanjakan untuk hal yang tidak  penting. “Mudah-mudahan bantuan PKH ini memberikan manfaat dan terus berkelanjutan, “singkatnya.

Untuk diketahui, PKH Inklusif merupakan program duet Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah yang tertuang dalam Program Nawa Karsa, Gresik Seger. Program ini ditargetkan menyisir kelompok masyarakat rentan yakni lansia dan difabel yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun belum menerima bantuan apa pun.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh menambahkan, bantuan PKH Inklusif yang diserahkan kepada warga di Kecamatan Bungah sebanyak 284 orang penerima manfaat. Rinciannya, 233 lansia dan 51 difabel. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan Rp 1,5 juta. “Boleh tetap di tabungan atau dicairkan secara langsung melalui Bank Jatim,” ujar Ummi. (yad)

Serahkan Bantuan PKH Inklusif kepada 284 Warga, Ini Pesan Bupati Gresik  Selengkapnya

Dinsos dan Disdukcapil Gresik Hunting Perekaman e-KTP ODGJ dan Penyandang Disabilitas

GRESIK,1minute.id – Hati Siti Sofiyah sedang berbunga-bunga. Perempuan kelahiran 1970 atau 52 tahun bisa memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Lebih setengah abad umur perempuan tinggal di Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik itu tidak bisa memiliki e-KTP karena menyandang status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 

Sesi pemotretan atau perekaman identitas Siti Sofiyah dilakukan dirumahnya. Ada tiga petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang melakukan pemotretan untuk pembuatan e-KTP itu. Mereka didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh, Camat Kebomas Yusuf Anshori, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Gresik Sumangat dan Kepala Desa Sekarkurung Subkhan. 

“Hunting” perekaman e-KTP ODGJ dan penyandang disabilitas berat bagian dari program Nawa Karsa Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari) yang dilakukan oleh relawan TKSK yang sedang merayakan Hari lahir (Harla) ke-13 TKSK itu. Di Desa Sekarkurung ada 3 ODGJ dan 1 penyandang disabilitas berat yang dilakukan perekaman e-KTP. Hujan deras tidak menyurutkan langkah mereka mendatangi satu per satu rumah mereka. 

Mengapa ODGJ dan penyandang disabilitas berat harus dilakukan perekaman e-KTP? Padahal mereka tidak mungkin melakukan transaksi perbankan. 

Menurut Kadinsos Gresik dr Ummi Khoiroh mengatakan, ODGJ dan penyandang disabilitas berat memiliki hak yang sama dengan warga lainnya harus memiliki identitas kependudukan. “Memiliki identitas kependudukan bisa mengakses segala bentuk bantuan. Dasarnya adalah NIK (nomor induk kependudukan),”kata Ummi Khoiroh dalam sambutannya pada Jumat, 11 November 2022. 

Relawan TKSK berkolaborasi dengan pihak desa dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan data awal terkait ODGJ maupun penyandang disabilitas berat. Sebab, tidak semua keluarga mau membuka diri terkait anggota keluarga. 

“Kami juga berharap kepada semua pihak bila menemukan ODGJ dan penyandang disabilitas untuk menginformasikan kepada Dinas Sosial. Dan, salah satu bukti nyata permasalahan di masyarakat teman-teman ini (relawan TKSK) yang menindaklanjuti. Saya mengapresiasi karena mereka mendarmabaktikan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat,”ujar Ummi Khoiroh. 

HOME VISITE: Kadinsos Gresik dr Ummi Khoiroh berdialog dengan penyandang ODGJ usai pemotretan e-KTP di Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada Jumat, 11 November 2022 (Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Ditempat sama, Koordinator TKSK Kabupaten Gresik Sumangat menambahkan perekaman dilakukan dirumah karena kondisi mereka, ODGJ dan penyandang disabilitas tidak memungkinkan datang ke kantor pelayanan. “Sehinggma, kami lakukan home visite (kunjungan ke rumah). Kami bersinergi dan kolaborasi Disdukcapil,”katanya. 

Data ODGJ dan penyandang disabilitas berat yang sudah dilakukan perekaman akan masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). “Karena data mereka sudah masuk DTKS mereka bisa mendapatkan akses bantuan,”kata Sumangat.  

Sementara itu, Siti Sofiyah terlihat tersenyum. ODGJ berusia lebih 50 tahun hanya memakai daster. Siti Sofiyah pun menolak memakai kerudung kepala. Menurut keluarga, beberapa tahun lalu sempat ada petugas yang berencana melakukan perekaman e-KTP. “Tapi, ia menolak. Ia lari. Alhamdulillah, sekarang mau,”ungkap anggota keluarga Siti Sofiyah. (yad)

Dinsos dan Disdukcapil Gresik Hunting Perekaman e-KTP ODGJ dan Penyandang Disabilitas Selengkapnya

BPS Mencatat Warga Miskin Sebanyak 153 Ribu, Wabup Gresik Ajak Organisasi Perempuan Percepatan Pendataan

GRESIK,1minute.id – Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat, angka kemiskinan Kabupaten Gresik saat ini mencapai kurang lebih 12,42% atau sekitar 153.600 orang dari 1,28 juta warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik yang miskin. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Dinas Sosial (Dinsos) Gresik bekerjasama dengan puluhan organisasi perempuan di Gresik untuk melakukan percepatan pendataan warga miskin.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat membuka kegiatan pemadanan Data Terpadu Kemiskinan Nasional (DTKS) di aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 30 September 2022. 

Bu Min- sapaan akrab-Wabup Gresik Aminatun Habibah menginginkan, organisasi perempuan ini dapat membantu mengawal pendataan di desanya masing-masing. Pasalnya di lapangan banyak terjadi penyelewengan data antara yang miskin dengan yang tidak.

“Nah bantuan tersebut kita mengacunya pada data BPS, maka saya dan Bu Ummi (dr Umi Khoiroh, Kadinsos Gresik,Red) ini butuh bantuan organisasi perempuan ini untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar butuh dan tidak, sehingga nanti angka kemiskinan akan cepat turun,”ujar wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu. 

Pada awal Oktober 2022, lanjutnya, Bu Min akan ada pendataan terpadu untuk memperbarui data kemiskinan yang ada saat ini. “Data DTKS ini akan menjadi acuan dalam menerima bantuan, nah bulan Oktober nanti akan ada pendataan untuk mendapatkan bantuan selama 1 tahun kedepan,”ucapnya. Sosialisasi dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Gresik Siti Qomariyah Ahmad Washil, serta 40 peserta yang tergabung dalam 30 organisasi perempuan Gresik. Diantaranya, PKK, Fatayat NU, IWAPI, KOPRI, dan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, agenda kali ini akan berfokus pada program sosialisasi dari Dinsos terkait pendataan kemiskinan dan langkah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik itu sendiri.

“Jadi nanti kita akan fokus gencar sosialisasi pendataan kemiskinan di Gresik, program PKH inklusif, dan jika tidak ada halangan pada 1 Oktober nanti (besok) akan diluncurkan Universal Health Coverage (UHC), yang mana UHC ini untuk mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar di BPJS,”ucapnya. (yad)

BPS Mencatat Warga Miskin Sebanyak 153 Ribu, Wabup Gresik Ajak Organisasi Perempuan Percepatan Pendataan Selengkapnya

Sewindu Alfi Arianto, Ahli Muda Dinsos Gresik “Taklukkan” ODGJ, Ditampar, Dilempari Batu, Diludahi Sarapan Setiap Hari

BANYAK orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dijauhi, bahkan ’’dibuang’’. Namun, Alfi Arianto memilih mendekatinya. Dia juga berusaha menyembuhkan penderita gangguan jiwa. Alfi bergumul dengan “wong gendeng” lebih satu Windu. Tepatnya sejak 2014. 

CHUSNUL CAHYADI, 1minute.id

ALFI ARIANTO tampil beda. Pekerja sosial ahli muda di Dinas Sosial (Dinsos) Gresik memakai setelan jas. Penampilan tentu berbeda 180 derajat ketika ia harus berjibaku menaklukkan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. 

Alfi tampil di depan para undangan upacara Detik-detik Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Bupati Gresik untuk menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Piagam penghargaan diserahkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan disaksikan oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. Alfi Arianto masuk kategori ASN di Dinas Sosial yang berjasa menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Gresik. 

Delapan tahun Alfi berurusan dengan ODGJ. “Wong gendeng”. Kesan yang muncul adalah dekil, ngamukan, dan bau. Orang-orang pun berusaha menghindarinya. Namun, Alfi Arianto menabrak stigma itu. Mantan Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial di Dinsos Gresik-kini jabatan fungsionalmya-Pekerja Sosial Ahli Muda Dinsos Gresik itu malah ”memburunya’’. 

Sarjana administrasi publik (SAP) di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung 2010 itu mendapatkan julukan ’’Penakluk’’ ODGJ. ’’Saya menangani ODGJ sejak 2014,’’ kata Alfi Arianto melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 20 Agustus 2022.

Risiko berinteraksi dengan orang tidak waras menjadi makanan setiap hari Alfi. Diamuk atau diludahi,  dilempar batu atau kayu, digigit dan ditampar, misalnya. Bau tidak sedap sudah pasti. Sebab, mereka biasanya tidak mandi serta tidak gosok gigi sampai berhari-hari. ’’Itu risiko,’’ucap pria 48 tahun itu.

Selama satu windu atau delapan tahun ’’berkawan’’ dengan orang gila, Alfi mengatakan telah memahami psikologis mereka. Karena itu, dia tidak sulit menjinakkan ODGJ tanpa kekerasan. 

Apa tip menjinakkan orang gila? Dia menyebut membawa makan dan minuman (mamin). Sebab, ODGJ biasanya kurang makan. Ketika perutnya terisi, mereka bakal nurut. ’’Saya cekel manut. Saya pancing makanan dan minuman, lalu saya ajak naik mobil,’’ucapnya.

Alfi mendapatkan ODGJ tidak hanya dijalanan dan pasar. Bila dijalanan kondisi badannya tidak terawat. ’’Nek kondisinya awut-awutan kita mandikan di selter,”ujarnya. Selain ODGJ di jalanan dan di pasar. Alfi juga blusukan ke desa-desa. Biasanya ada laporan dari warga atau aparat kepolisian ada ODGJ ngamuk. Laporan itu tidak mengenal waktu. Biasa pagi, siang bahkan malam hari. Pria berkacamata itu pun budal ke lokasi. 

Setelah “jinak” Alfi lalu membawa ke rumah sakit jiwa (RSJ) Menur, Surabaya. Jika kondisinya sangat parah, perawatannya butuh waktu 4–5 bulan. Kalau ringan, paling banter tiga bulan. ’’Kalau sudah bisa berinteraksi dengan orang, pihak RSJ Menur mengontak saya lagi untuk menjemputnya,’’paparnya suatu kesempatan.

Saat itu Alfi mulai mengorek identitas ODGJ. Misalnya, nama dan alamat rumahnya. ’’Setelah sembuh, mereka ingat rumahnya. Kami kemudian memulangkan ke rumahnya,’’tuturnya. Kesempatan bertemu kembali dengan keluarga pun sangat mengharukan. Keluarga ODGJ selalu mengucapkan terima kasih. ’’Ada yang mendatangi kantor dan ada yang membawa satu tandan pisang,’’ujarnya.

Setelah sembuh dan bertemu keluarga, tugas Alfi belum selesai. Alfi bersama dengan petugas kesehatan jiwa (keswa) puskesmas setempat melakukan pendampingan. “Pendampingan ini untuk kontrol pemberian obat kepada pasien,”katanya. ODGJ tetap bisa disembuhkan bila pendampingan terutama pihak keluarga peduli. “Yang paling utama pendampingan keluarga secara lahiriah proses penyembuhannya cepat,”tegasnya. (*)

Sewindu Alfi Arianto, Ahli Muda Dinsos Gresik “Taklukkan” ODGJ, Ditampar, Dilempari Batu, Diludahi Sarapan Setiap Hari Selengkapnya