Tag: dprd gresik
Home / Politik

DPRD Gresik Gelar Pelantikan PAW Pimpinan dan Anggota, Wongso Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD, Kusno Gantikan Almarhum Nurhamim 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna Pelantikan Pengganti Antarwaktu Pimpinan dan Anggota DPRD Gresik Sisa Masa Jabatan 2024-2029 pada Jumat, 4 September 2026.

Rapat paripurna digelar dua kali secara maraton dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir ini berlangsung khidmat. Rapat paripurna, kali pertama yakni pelantikan Wongso Negoro sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik menggantikan almarhum Ahmad Nurhamim dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gresik Achmad Rifa’i.

Sedangkan, pelantikan atau pengambilan sumpah janji Kusno sebagai  anggota DPRD Gresik menggantikan almarhum Ahmad Nurhamim dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir. 

Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Gresik Kusno menindaklanjuti turunnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/510/KPTS/011.2/2026 tertanggal 13 Juli 2026 tentang Peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Kabupaten Gresik. Sedangkan, paripurna Wongso Negoro sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik sisa masa jabatan 2024-2029, menindaklanjuti SK Gubernur Jatim No: 100.3.3.1/510/KPTS/011.2/2026 tertanggal 13 Juli 2026 tentang Peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Kabupaten Gresik.

Paripurna Pelantikan Pengganti Antarwaktu Pimpinan dan Anggota DPRD Gresik Sisa Masa Jabatan 2024-2029 disaksikan oleh dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Mujid Riduan dan Lutfi Dhawam, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik serta seluruh anggota DPRD Gresik.

Pelantikan Wongso Negoro dan Kusno menjadi bagian dari proses pengisian jabatan pimpinan dan anggota DPRD Gresik setelah wafatnya Achmad Nur Hamim. Wongso yang anggota DPRD Gresik terpilih periode 2024-2029 juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. Sedangkan, Kusno, calon legislatif (caleg) yang berada satu daerah pemilihan (Dapil) Gresik-Kebomas sama almarhum Nurhamim. 

SELAMAT: (kiri) Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menyematkan PIN anggota DPRD Gresik Kusno dalam Rapat paripurna Pelantikan Pengganti Antarwaktu Pimpinan dan Anggota DPRD Gresik Sisa Masa Jabatan 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna DPR Gresik pada Jumat, 4 September 2026 ( Foto : Humas DPRD Gresik untuk 1minute.id)

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir juga membacakan penempatan Kusno sebagai anggota Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Gresik. Syahrul menyampaikan, setelah dilantik, Kusno menjadi anggota DPRD Gresik Komisi II dan anggota Badan Musyawarah (Banmus).

Setelah itu, paripurna dilanjutkan dengan agenda pemilihan Ketua Komisi II. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan diumumkan bahwa Atek Riduan sebagai Ketua Komisi II menggantikan Wongso Negoro.

Usai pelantikan Wongso Negoro menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik dengan sebaik-baiknya. 

“Semoga setelah pelantikan pagi hari ini saya bisa amanah. Karena tugas yang menanti ke depan cukup besar dan bagaimana tugas ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, khususnya bagi warga Kabupaten Gresik,” ujar Wongso. 

Ia menyadari bahwa jabatan tersebut membawa tanggung jawab besar, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Gresik. Wongso juga menegaskan bahwa amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari tugasnya di lembaga legislatif. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

DPRD Gresik Gelar Pelantikan PAW Pimpinan dan Anggota, Wongso Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD, Kusno Gantikan Almarhum Nurhamim  Selengkapnya
Home / Pendidikan / Politik

Cuaca Buruk, 8 Anggota Paskibraka Gresik asal Bawean Tertahan di Gresik, Silaturahmi ke DPRD Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak delapan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Gresik asal Pulau Bawean masih tertahan di Gresik daratan. 

Mereka belum bisa kembali karena moda transportasi laut ke pulau sejauh 180 mil laut terhenti. Transportasi laut lumpuh karena cuaca buruk. Para pelajar tersebut harus memperpanjang masa tinggal di Gresik hingga kondisi laut dinyatakan aman.

Untuk diketahui, delapan pelajar asal Pulau Putri, sebutan lain, Pulau Bawean tiba di Gresik sejak 2 Agustus 2026 atau 15 hari sebelum pelaksanaan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor Bupati Gresik. Mereka bergabung dengan anggota Paskibraka lain untuk menjalani persiapan hingga karantina sebelum bertugas di halaman Kantor Bupati Gresik.

Pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung lancar dan sukses. Namun, setelah tugas pengibaran bendera selesai, anggota Paskibraka dari daerah lain telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara delapan pelajar asal Bawean masih harus menunggu kepastian keberangkatan kapal.

Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir memastikan kebutuhan para pelajar tersebut tetap terpenuhi selama berada di Gresik. Penginapan mereka masih ditanggung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakebangpol) Gresik sedangkan kebutuhan makan sehari-hari turut di fasilitasi.

“Untuk penginapan masih ditanggung Kesbangpol Gresik. Sementara kebutuhan makan sehari-hari kami bantu fasilitasi sampai mereka bisa kembali ke Bawean,” kata Syahrul usai bertemu dengan delapan anggota Paskibraka Gresik kepada wartawan pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi modal bagi para pelajar untuk terus berkembang dan mengejar prestasi di masa depan. “Kalian sudah menunjukkan prestasi dengan terpilih sebagai anggota Paskibraka. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan berprestasi. Selama menunggu kepulangan, tetap jaga kesehatan dan diri,” ujarnya.

Selain memberikan motivasi, Syahrul juga mengingatkan para pelajar agar bijak menyikapi derasnya informasi di media sosial. Mereka diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Informasi di era digital bergerak sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pastikan kebenarannya sebelum mempercayai maupun membagikannya,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Gresik dari daerah pemilihan Bawean, Bustami Hazim, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan kebutuhan delapan pelajar tersebut tetap terpenuhi selama berada di Gresik.

Pertemuan dengan Ketua DPRD Gresik juga dimanfaatkan para pelajar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, khususnya berkaitan dengan pendidikan dan kondisi generasi muda di Bawean. “Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait pendidikan dan kondisi anak muda di Bawean. Aspirasi tersebut kami tampung untuk menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut,” katanya. 

Bustami menjelaskan, selama menjalani karantina, kebutuhan para pelajar difasilitasi Kesbangpol Pemkab Gresik. Persoalan muncul setelah rangkaian tugas Paskibraka berakhir karena mereka harus menunggu kapal yang memungkinkan untuk menyeberangi Laut Jawa.

Pihaknya telah mencari verbagai alternatif untuk kepulangan mereka. Salah satunya melalui Pelabuhan Paciran, Lamongan. Para pelajar bahkan bersedia menggunakan jalur tersebut agar dapat lebih cepat kembali ke Bawean. Namun, upaya itu kembali terbentur kondisi cuaca. Kapal yang diharapkan membawa mereka pulang belum dapat berlayar dan masih tertahan di Bawean.

“Kami sempat mencari alternatif keberangkatan melalui Pelabuhan Paciran, Lamongan. Mereka juga bersedia menggunakan jalur tersebut agar bisa segera pulang. Namun, kapal belum dapat berlayar karena kondisi cuaca dan masih tertahan di Bawean,” tambahnya.

Kemudian mereka masih berada di Gresik dan menunggu Laut Jawa kembali bersahabat agar kapal dapat berlayar dan membawa mereka pulang. “Setelah menjalankan tugas sebagai Paskibraka dengan penuh kebanggaan, para pelajar itu masih harus bersabar menghadapi tantangan terakhir menunggu cuaca reda demi bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan aktivitas di sekolah,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Cuaca Buruk, 8 Anggota Paskibraka Gresik asal Bawean Tertahan di Gresik, Silaturahmi ke DPRD Gresik  Selengkapnya
Home / Politik

Kondisi Pasar Tradisional Memprihatinkan, DPRD Gresik Dorong Lakukan Revitalisasi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Komisi II DPRD Kabupaten Gresik menyoroti kondisi sejumlah pasar di Kabupaten Gresik. Komisi II yang membidangi sektor perekonomian, keuangan, pendapatan daerah, serta pembangunan ekonomi kerakyatan ini meminta program perbaikan dan revitalisasi pasar mendapat perhatian serius, mengingat sejumlah fasilitas pasar tradisional dinilai sudah memprihatinkan. 

Hal itu mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik 2027 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Anggota Komisi II DPRD Gresik Muhammad Kurdi, mengatakan terdapat tujuh pasar yang menjadi perhatian dalam program revitalisasi, yakni Pasar Sidayu, Pasar Dukun, Pasar Kota, Pasar Baru, Pasar Sidomoro, Pasar Giri, dan Pasar Petiken Driyorejo.

“Untuk Pasar Sidayu sudah dilakukan revitalisasi. Jadi anggaran ini difokuskan untuk enam pasar lainnya,” kata Kurdi kepada wartawan pada Kamis, 13 Agustus 2026. Menurutnya, salah satu pasar yang membutuhkan perhatian khusus adalah Pasar Dukun. Pasar tersebut kerap terdampak banjir sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius.

“Pasar Dukun itu sering kebanjiran, sehingga memang harus menjadi prioritas,” ucapnya. Lebih lanjut, Ia menyebut untuk anggaran sekitar Rp 1,1 miliar disiapkan untuk perbaikan sejumlah pasar. Namun, khusus Pasar Dukun, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 600 juta, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi lima pasar lainnya, yakni Pasar Kota, Pasar Baru, Pasar Sidomoro, Pasar Giri, dan Pasar Petiken Driyorejo.

Komisi II yang membidangi sektor perekonomian, keuangan, pendapatan daerah, serta pembangunan ekonomi kerakyatan ini sebelumnya juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk melihat langsung kondisi fasilitas di lapangan. Dari hasil sidak, kondisi Pasar Baru menjadi salah satu yang cukup memprihatinkan.

“Pasar Gresik ini banyak yang bocor, ada yang jebol dan kurang terawat. Kondisinya memang sangat memprihatinkan,” tegasnya. Kurdi menilai kondisi pasar harus menjadi perhatian karena pasar, khususnya yang berada di kawasan perkotaan, merupakan salah satu wajah Kabupaten Gresik. Karena itu, pembenahan tidak hanya menyangkut bangunan, tetapi juga kenyamanan pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.

“Ini kan wajah kita di kota. Harusnya Pasar Gresik juga diperhatikan. Jangan sampai kondisinya dibiarkan seperti itu,” jelasnya. Ia berharap anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, sehingga perbaikan dapat memberikan dampak langsung bagi pedagang maupun masyarakat.

“Memang anggarannya terbatas, sehingga harus dibagi. Tapi yang paling penting, pasar-pasar yang kondisinya sudah rusak dan membutuhkan penanganan segera harus menjadi prioritas,” tutupnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Kondisi Pasar Tradisional Memprihatinkan, DPRD Gresik Dorong Lakukan Revitalisasi Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

PWI Gresik Sinergi DPRD Gresik Gelar Giri Pancasuar Awards 2026, Ajang Apresiasi Tokoh Inspiratif 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik sinergi dengan DPRD Gresik kembali menggelar Giri Pancasuar Awards (GPA) di Hotel Aston, Gresik pada Rabu, 5 Agustus 2026. Awarding yang mengusung tema “Pers Bersinergi, Masyarakat Berkreasi, Gresik Berprestasi” menjadi ajang apresiasi kepada tokoh, pejabat, dan lembaga inspiratif yang berjasa dalam pembangunan daerah, pendidikan, politik, ekonomi hingga tata kelola industri di Kabupaten Gresik ini.

Puncak kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari ini berlangsung meriah. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir didampingi dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Mujid Riduan dan Lutfi Dhawam.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Kasdim 0817/Gresik Mayor Inf Siari, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Raden Achmad Nur Rizky. Serta, anggota DPR RI Nila Yani Hardiyanti, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dan shohibul bait, Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiyono dan jajaran pengurus PWI Gresik lainnya. 

Pada GPA 2026, anugerah diberikan kepada lima tokoh dan pelaku usaha yang dinilai memberikan kontribusi di berbagai bidang. Kategori Pelopor Inovasi Bisnis dan Ekonomi Kreatif dianugerahkan kepada Irene Yandri Sandrika, pengusaha Sop Buah Irine. Kategori Tokoh Penggerak Penyerapan Tenaga Kerja Lokal diberikan kepada Alfan Wahyuddin, CEO juga Presiden Direktur PT Asuka Engineering.

Sementara itu, kategori Tokoh Penggerak UMKM Gresik dianugerahkan kepada Nila Yani Hardiyanti, anggota DPR RI dari Komisi VII yang membidangi sektor perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata, serta sarana publikasi.

Penghargaan sebagai Penggerak Industri Kreatif dan Fashion Lokal diberikan kepada Ramli Collection, brand fasyen muslim Gresik. Adapun kategori Pelopor Usaha dan Pariwisata Gresik diberikan kepada PT Dharma Graha Utama, pengelola Gressmall dan Hotel Aston Gresik.

AWARDING : Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menyerahkan anugerah GPA 2026 Kepada Nila Yani Hardiyanti, anggota DPR RI dalam kategori Tokoh Penggerak UMKM Gresik pada Rabu, 5 Agustus 2026 ( Foto : PWI Gresik untuk 1minute.id)

Selain anugerah kepada para tokoh dan pelaku usaha, GPA 2026 juga memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga dan perusahaan atas kontribusinya bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Gresik.

Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tunggal Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat; PT Petrokimia Gresik atas konsistensinya menghadirkan Program Petrokimia Media Award (PMA) sebagai bentuk sinergi dengan insan pers; serta PT Cargill Cocoa & Chocolate Gresik atas kontribusinya dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Gresik. 

Berikutnya, PT Smelting atas kepeduliannya melalui program pendampingan pasien tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Gresik, serta RS Wates Husada atas kontribusinya dalam menghadirkan program rehabilitasi medis dan sosial bagi masyarakat. GPA 2026 terasa meriah dengan menghadirkan orkestra SMA Nahdlatul Ulama (NU) 2 Gresik. 

Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono, mengatakan Giri Pancasuar Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang telah menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi masyarakat. “Penghargaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai simbol apresiasi, tetapi mendorong semakin banyak masyarakat untuk berdaya, berprestasi, dan memberikan manfaat,” kata Deni Ali dalam sambutannya. 

INOVASI : Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan anugerah GPA 2026 kepada Irene Yandri Sandrika, pengusaha Sop Buah Irine dalam Kategori Pelopor Inovasi Bisnis dan Ekonomi Kreatif di Hotel Aston Gresik pada Rabu, 5 Agustus 2026 ( Foto : Prokopim Gresik untuk 1minute.id)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi para peraih penghargaan dan menyebut mereka sebagai tokoh yang telah memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat melalui bidang masing-masing. “Siang hari ini kita berkumpul bersama tokoh-tokoh hebat yang memiliki dedikasi dan kontribusi, sekecil apa pun, tetapi memberikan dampak dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Gresik,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Senada, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi PWI Gresik dalam mengawal iklim demokrasi dan pembangunan daerah. Ia berharap cakupan kategori penghargaan di masa mendatang dapat semakin diperluas ke berbagai sektor strategis lainnya seperti kesehatan, sosial, dan keamanan.

“Di era disrupsi informasi ini memang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan untuk menyajikan informasi yang faktual. Semoga kebijakan pemerintah dapat disampaikan dengan baik, dirasakan manfaatnya, serta dievaluasi di kemudian hari. Konsep seimbang ini agar suasana demokrasi dan pembangunan di Gresik bersifat timbal balik, dengan media sebagai jembatannya,” tuturnya.

Selain penyerahan penganugerahan GPA, acara ini turut dimeriahkan dengan penyerahan hadiah kepada 10 pemenang Lomba Voice Over dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN), yang terdiri atas Juara 1, 2, dan 3, tiga Juara Harapan, serta empat Juara Favorit.

Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengapresiasi penyelenggaraan Giri Pancasuar Awards 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi bagi daerah.

Lutfil juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara UMKM dan korporasi besar dalam memperkuat ekosistem perekonomian Gresik. Menurutnya, keberadaan industri besar perlu diikuti dengan semakin terbukanya ruang bagi UMKM lokal untuk masuk dalam rantai pasok industri, mulai dari penyediaan katering, seragam, konveksi, hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Bagaimana kemudian ekonomi kerakyatan, ekonomi UMKM ini bisa menjadi penyangga, menjadi vendor daripada usaha-usaha korporasi besar,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, Lutfil menilai pers juga dapat mengambil peran dengan memprofilkan potensi UMKM dan mempertemukannya dengan korporasi besar. “PWI bisa menjadi jembatan informasi bagaimana yang besar bisa melihat potensi yang kecil,” katanya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

PWI Gresik Sinergi DPRD Gresik Gelar Giri Pancasuar Awards 2026, Ajang Apresiasi Tokoh Inspiratif  Selengkapnya
Home / Politik

DPRD Gresik Tetapkan 4 Perda baru, Berfokus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat hingga Pemenuhan Hak-hak Disabilitas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik secara aklamasi menyetujui dan menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Gresik pada Kamis, 7 Mei 2026.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir ini dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman, anggota DPRD Gresik serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Gresik. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda membacakan empat ranperda hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur yang ditetapkan menjadi perda. Empat perda tersebut yakni, Perda tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gresik Tahun 2026–2045 dan Perda tentang Bangunan Gedung, serta Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda membacakan empat ranperda hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur yang ditetapkan menjadi perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Kamis, 7 Mei 2026 ( Foto : ist)

Khoirul Huda menjelaskan, Bapemperda bersama perangkat daerah terkait dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan rapat penyelarasan terhadap ranperda hasil fasilitasi guna memastikan kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setelah terpenuhinya seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, maka empat rancangan peraturan daerah tersebut secara substansi dan prosedural telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik,” ujar Huda, sapaan akrab, Khoirul Huda. Ia berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti perda tersebut dengan menyusun aturan pelaksana agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Sebelumnya, Ketua DPRD Gresik  Muhammad Syahrul Munir menyampaikan bahwa agenda rapat paripurna kali ini merupakan tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap regulasi prioritas daerah tahun 2026. DPRD Gresik segera mengagendakan membuat jadwal sosialisasi. Ia menargetkan pada tahun 2027, seluruh regulasi ini sudah operasional dan memberikan dampak nyata.

“Kami berharap dalam pemberlakuannya nanti, pemerintah sungguh-sungguh menjalankan aturan ini dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak-hak publik,” tegas Syahrul.

Menanggapi pengesahan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa penetapan empat perda itu bukan sekadar agenda formal pemerintahan, melainkan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Hari ini bukan sekadar agenda formal, melainkan titik temu dari ikhtiar panjang, kerja keras, dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan daerah,” kata Bupati Yani.Menurut mantan Ketua DPRD Gresik itu, keempat perda tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Gresik saat ini maupun masa mendatang.

“Pembangunan desa menjadi pondasi pemerataan kesejahteraan, sektor pariwisata dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, penataan bangunan akan memperkuat wajah tata ruang daerah, sementara perlindungan terhadap penyandang disabilitas menjadi bentuk nyata keadilan sosial,” ungkapnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

DPRD Gresik Tetapkan 4 Perda baru, Berfokus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat hingga Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

DPRD Gresik dan Pemkab Gresik Sepakati Normalisasi Kali Avour Driyorejo tahun 2026

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mencapai kesepakatan terkait rencana normalisasi Kali Avour wilayah Driyorejo. 

Anggaran untuk program mengatasi persoalan banjir di wilayah Gresik Selatan ini akan dialokasikan pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Sehingga, pelaksanaan program bisa dikerjakan tahun ini.

Kesempatan itu, tercapai dalam Hearing Gabungan Komisi di ruang Paripurna DPRD Gresik yang dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani pada Kamis, 9 April 2026. Hearing dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir. 

Dalam rapat dengar pendapat ini, legislatif yang hadir adalah seluruh anggota komisi. Sedangkan eksekutif, yakni Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) hingga Kepala Dusun Semambung, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. 

Hearing gabungan komisi ini dilakukan dua hari pascapenertiban 43 bangunan liar (bangli) di atas sempadan saluran air di Dusun Semambung, Desa/Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Gresik pada Rabu, 8 April 2026.

Ada dua pokok persoalan utama yang dibahas, yakni terkait aduan pengurus Lapak Dusun Semambung dan Permasalahan banjir Kali Avour di Kecamatan Driyorejo. 

Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir, menjelaskan konsep penertiban sekaligus penanganan banjir ini merupakan persoalan utama warga wilayah Gresik selatan. “Penertiban bangunan dan penanganan banjir ini satu kesatuan kebijakan yang tidak bisa dipisahkan, apalagi sudah beberapa tahun lalu aspirasi dari warga masuk ke kami,” ujarnya.

Dia menegaskan, secara legal penertiban tersebut telah sesuai aturan. Pasalnya, izin penggunaan lahan para pedagang diketahui telah berakhir sejak 2008 dan tidak pernah diperpanjang. “Ini merupakan solusi bersama untuk penuntasan banjir,” tutur politisi muda PKB Gresik ini.

Dalam forum itu, Syahrul mengingatkan pentingnya pendekatan sosial kepada masyarakat terdampak, khususnya para pedagang yang berjualan di tempat itu. “Dari aspek sosial psikologis, ketika penertiban dilakukan harus ada format relokasi yang jelas. Harapannya, tempat baru ini bisa menjadi sentra UMKM yang representatif,” jelas kandidat Ketua DPC PKB Gresik ini.

Dalam hearing tersebut, terungkap bahwa pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang di tanah milik Desa Driyorejo.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen melakukan normalisasi sungai secara komprehensif di wilayah Driyorejo sebagai langkah penanganan banjir. “Pak Bupati (Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Red) juga sepakat melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh. Penataan kawasan lanjutan akan dilakukan di sempadan saluran air,” tambah Syahrul.

Untuk mengawal kebijakan tersebut, DPRD menugaskan Komisi II untuk mengawal proses relokasi pedagang, sementara Komisi III fokus pada penanganan banjir di Driyorejo dan Wringinanom. Komisi II membidangi perekonomian dan keuangan, mencakup sektor perdagangan, industri, pertanian, koperasi, dan UMKM. Sedangkan, komisi III membidangi pembangunan yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, dan perhubungan. 

2026 : Normalisasi Kali Avour Driyorejo 

Legislatif dan eksekutif sepakat normalisasi Kali Avour wilayah Driyorejo akan dilakukan pada tahun 2026. Untuk mempercepat pelaksanaan rencana tersebut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani akan membentuk tim terpadu yang melibatkan Pemkab Gresik, DPRD Gresiilk, dinas terkait, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa izin penggunaan lahan bagi pedagang sejak awal bersifat sementara dan dapat dicabut sewaktu-waktu untuk kepentingan umum. “Pemerintah bisa menarik kembali izin jika dibutuhkan, apalagi untuk kepentingan umum seperti penanganan banjir,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia menilai, banyaknya bangunan yang berdiri di atas aliran sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut. Dia juga memastikan, program normalisasi sungai akan didukung dari sisi anggaran. “Di perubahan APBD 2026 kami siap menganggarkan khusus untuk normalisasi sungai,” tegas mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga disampaikan DPRD. Ketua Komisi I DPRD Gresik Muhammad Rizaldi Saputra, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh upaya penanganan banjir di wilayah Gresik selatan. “Mulai dari normalisasi sungai hingga penanganan infrastruktur, kami siap dukung. Persoalan banjir ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin. Dia menyebut penanganan banjir di Driyorejo dan Wringinanom telah menjadi perhatian sejak lama, meski terkendala keterbatasan anggaran. “Perusahaan-perusahaan sebelumnya juga ikut membantu. Ini perlu dikoordinasikan kembali agar penanganan banjir bisa maksimal,” katanya. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

DPRD Gresik dan Pemkab Gresik Sepakati Normalisasi Kali Avour Driyorejo tahun 2026 Selengkapnya
Home / Politik

DPRD Gresik Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi bersama Forkopimda Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Ruang Rapat Paripurna DPRD Gresik terasa beda dari biasanya pada Selasa, 31 Maret 2026. Suasana Ruang Wakil Rakyat di kawasan Gresik Kota Lama (GKL) Jalan KH Wachid Hasyim itu lebih hangat. Tidak ada interupsi. 

Semua yang hadir, antara lain, 50 anggota DPRD Gresik termasuk Ketua Muhammad Syahrul Munir, dan tiga Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan dan Luthfi Dhawam. Kemudian Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gresik Achmad Rifai, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Zam Zam Ikhwan, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif serta Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman tampak semringah. 

Ya, kehadiran forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda Gresik ini untuk menghadiri halal bihalal yang dihelat oleh DPRD Gresik.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar unsur Forkopimda, meskipun dilaksanakan secara sederhana. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dapat semakin memperkuat sinergitas dalam menjalankan tugas pemerintahan ke depan.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan perbedaan serta memperkuat kebersamaan demi kemajuan Kabupaten Gresik.

Sementara itu, Ketua PN Gresik Achmad Rifai menilai bahwa sinergi antarlembaga di Kabupaten Gresik selama ini telah berjalan dengan baik. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang solid menjadi kunci dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum maupun sosial di tengah masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai sarana komunikasi efektif antarpemangku kepentingan. Ia menyebut, hubungan yang harmonis menjadi landasan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

DPRD Gresik Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi bersama Forkopimda Gresik Selengkapnya
Home / Politik

DPRD Gresik Menetapkan 3 Ranperda Inisiatif yang Berdampak Peningkatan PAD & Pelayanan Publik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik  menggelar dua kali Rapat Paripurna di ruang Paripurna DPRD Gresik pada pada Kamis, 26 Februari 2026. Rapat pertama tentang Penetapan Perubahan Propemperda Kabupaten Gresik Tahun 2026. 

Rapat kedua tentang Penetapan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gresik Hasil Fasilitasi Gubenur Jawa Timur. Kedua rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir dihadiri tiga Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan dan Luthfi Dhawam serta Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. 

Tiga Ranperda yang ditetapkan meliputi yakni Ranperda tentang Pengelolaan Pemakaman, Ranperda tentang Pelayanan Publik, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gresik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan, laporan Bapemperda terkait penetapan Ranperda hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

Huda menjelaskan bahwa tiga Ranperda tersebut telah disempurnakan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Ia menambahkan, penetapan ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur terkait hasil fasilitasi terhadap ketiga Ranperda tersebut. 

Menindaklanjuti surat hasil fasilitasi tersebut, Bapemperda DPRD bersama perangkat daerah terkait dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan rapat penyelarasan guna memastikan substansi dan redaksional aturan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan telah terpenuhinya seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, maka ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut secara substansi dan prosedural telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik,” kata Huda.

Pihaknya berharap, Huda melanjutkan, setelah resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik dapat segera menindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksana agar implementasi di lapangan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menyampaikan rapat paripurna berlangsung lancar dan menjadi bagian dari komitmen DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam memperkuat regulasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gresik.

3 Ranperda Berfokus Peningkatan PAD & Layanan Publik

DPRD Gresik menggelar Rapat Paripurna Penetapan 3 Ranperda di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Kamis, 26 Februari 2026 ( Foto : itl
(ki-ka) Wakil Ketua DPRD Gresik Luthfi Dhawam, Ahmad Nurhamim dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Elvita Yulianti saat konferensi pers di ruang rapat Ketua DPRD Gresik pada Kamis, 26 Februari 2026 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Usai rapat penetapan dua agenda penting itu, dilanjutkan dengan Konferensi Pers di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik. Konferensi pers dihadiri oleh dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim dan Luthfi Dhawam serta Wakil Ketua Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Gresik Elvita Yulianti.

Ahmad Nurhamim mengatakan tiga Perda inisiatif baru dan penyesuaian/perubahan Propemperda 2026 ini semuanya adalah inisiatif DPRD Gresik ini bertujuan mengoptimalkan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat. Perda berfokus pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemakaman dan peningkatan pelayanan publik.

Nurhamim mengatakan, saat ini ada tiga sumber pendapatan bagi Pemkab Gresik dalam menjalankan roda pemerintahan.  Tiga sumber pendapatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Pemerintah pusat, saat ini tidak lagi mengucurkan anggaran “fresh money” tapi berfokus anggaran kegiatan. 

DPRD Gresik fokus menetapkan Ranperda yang berdampak pada peningkatan PAD melalui optimalisasi aset BMD yang sebelumnya banyak terlantar. ” Ada 1.065 hektar aset tanah pemerintah daerah baik lahan siap pakai, bentuk telaga dan lainnya. Lahan ini kami dorong untuk dioptimalkan sehingga bisa meningkatkan PAD,” ujar Nurhamim. 

Ia mencontohkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Gresik Properti semula diproyeksikan mampu mengoptimalkan Barang Milik Daerah (BMD) yang berupa tanah atau bangunan. Manajemen Gresik Properti ini kita proyeksi bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. “Kalau jalan (Gresik Properti) bisa menjadi salah satu jalan alternatif pembiayaan pembangunan,” ujar Nurhamim. 

Apalagi saat ini, ada pergeseran mindset kebijakan pemerintah pusat yang selama ini cash transfer menjadi transfer program. “Kita harus berinovasi, mengembangkan potensi dan yang paling lagi konsolidasi antar OPD dengan satu tujuan bersama,” katanya. 

Terkait perda pemakaman, Nurhamim mencontohkan, saat ini mulai banyak pengembang perumahan skala kecil. “Apakah pengembang kluster rumah 50 unit dan seterusnya juga telah menyiapkan fasum untuk pemakaman. Kami khawatir kejadian ada penghuni perumahan yang meninggal, Desa menolak karena pemakaman itu aset pemerintah desa,” katanya. (*/adv)

Editor : Chusnul Cahyadi 

DPRD Gresik Menetapkan 3 Ranperda Inisiatif yang Berdampak Peningkatan PAD & Pelayanan Publik  Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution Silaturahmi ke MUI dan DPRD Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Gresik AKBP Ramadhan Nasution melakukan tradisi baik, silaturahmi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik dan DPRD Gresik pada Senin, 26 Januari 2026.

Tradisi silaturahmi ke MUI wujud komitmen Polres Gresik dalam memperkuat sinergi antara umara dan ulama sebagai pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik. Dan, kunjungan ke DPRD Gresik untuk memperkuat sinergitas lintas lembaga. 

Silaturahmi kali pertama ke kantor MUI Gresik di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas dilakukan badal Salat Duhur.

Kapolres AKBP Ramadhan Nasution didampingi Wakapolres Gresik Kompol Shabda Purusha, Kasat Reskrim AKP Arya Widjaya, Kasat Binmas AKP Alimudin Nasution, Kasat Intelkam Iptu Bagas Indra Wicaksono, serta Kasi Humas Iptu Hepi Muslih Riza disambut oleh Ketua MUI  Gresik KH Ainur Rofiq Toyyib serta pengurus lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi nyata antara ulama dan kepolisian, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. “Kami berharap ada kerja sama konkret dalam menangani narkoba. Pendekatan religi seperti mengaji dan zikir bersama di tingkat sekolah, baik Aliyah maupun Muhammadiyah, perlu didampingi oleh pihak kepolisian agar lebih efektif,” ujarnya.

Sementara itu, MUI Kabupaten Gresik juga menyatakan kesiapan mendukung program nasional Presiden terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). MUI berharap dapat dilibatkan dalam pengawasan aspek kehalalan makanan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam. 

Silaturahmi ke DPRD Gresik

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution bersama Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir saat silaturahmi ke pimpinan DPRD Gresik pada Senin, 26 Januari 2026 ( Foto: Istimewa)

Sedangkan, silaturahmi dengan pimpinan DPRD Gresik dilakukan di ruang pertemuan Ketua DPRD Gresik. Kapolres AKBP Ramadhan Nasution disambut Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, dan tiga Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Achmad Nurhamim; Mujid Riduan dan Lutfi Dhawam.

Pada silaturahmi itu, AKBP Ramadhan Nasution menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kerja sama yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap DPRD Gresik dapat terus bersinergi dengan Polres Gresik, khususnya dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta keluhan masyarakat secara bersama-sama.

“Kami mohon dukungan dan kolaborasi dari DPRD Kabupaten Gresik. Kami ingin bersinergi, terutama dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti secara bersama,” ujar AKBP Ramadhan.

Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi komitmen Kapolres Gresik yang baru. Ia berharap sinergitas yang selama ini terjalin antara DPRD dan Polres Gresik dapat semakin diperkuat demi menjaga kondusivitas wilayah.

Selain sebagai ajang silaturahmi dan perkenalan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik, yakni sengketa lahan di kawasan PT Bungah Industrial Park (BIP). Pimpinan DPRD Gresik menitipkan harapan agar Kapolres Gresik turut mengawal proses penyelesaian pemberian tali asih kepada warga terdampak, khususnya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat proyek tersebut.

“Fokus kami adalah warga yang rumahnya terdampak karena itu merupakan satu-satunya tempat tinggal mereka. Kami berharap kesepakatan dapat segera tercapai,” tegas Syahrul Munir. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution Silaturahmi ke MUI dan DPRD Gresik Selengkapnya
Home / Politik

Pertama di Jatim, DPRD Kabupaten Gresik Launching Layanan Aspirasi Masyarakat, E-Asmara dan Kasmara Gresik, Sudah Terima Puluhan Laporan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – DPRD Kabupaten Gresik resmi melaunching layanan pengaduan masyarakat pada Kamis, 6 November 2025. Namanya “Asmara” Gresik alias Aspirasi Masyarakat Gresik. Ada dua jenis layanan pengaduan yakni e-Asmara dan Kasmara.

E-Asmara adalah melalui laman website dprd.kabgresik.go.id  buka 24 jan nonton. Sedangkan, Kasmara adalah Kamis Aspirasi Masyarakat. “Masyarakat bisa melapor langsung ke kantor DPRD setiap Kamis jam kerja,” ujar Syahrul Munir pada Kamis, 6 November 2025.

Syahrul didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, Ketua Komisi I DPRD Gresik Mohammad Rizaldi Saputra dan Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad Zaifuddin. Meski secara resmi baru di launching.Llayanan pengaduan masyarakat untuk pelayanan publik ini telah menerima banyak pengaduan masyarakat. Jumlah 41 pengaduan. Jenis pengaduan masuk, antara lain, infrastruktur jalan, lampu penerangan jalan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, hingga persoalan kredit macet kepemilikan rumah. 

“Sebelum kami launching sudah banyak pengaduan yang masuk. Sebagaian ada yang telah diselesaikan. Sebagian masih proses dan terus kami lakukan monitoring,” ujar politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa ini. Ia mencontohkan pengaduan masyarakat terkait kredit macet KPR? Pengaduan berasal dari warga asal Benjeng. Tapi, ber-KTP Tuban dan kerja di Surabaya. 

Pimpinan DPRD dan komisi yang membidangi sempat berdiskusi apakah pengaduan itu perlu ditindaklanjuti atau sebaliknya. Disepakati untuk ditindaklanjuti. “Kami di DPRD Gresik kemudian bersurat ke bank. Dan, pihak bank mau merestrukturisasi,” ujarnya. 

Persoalan ketenagakerjaan dan pengangguran juga banyak. Infrastruktur jalan juga banyak. “Aspirasi bisa langsung selesai, ada perlu pendampingan. Pelapor bisa memantau langsung progresnya,” tegas Syahrul. Layanan Aspirasi Masyarakat yang formal diklaim yang pertama di Jawa Timur. “Mungkin di DPRD Kabupaten atau kota sudah ada dalam format lain. Tapi, yang seperti ini mungkin hanya di DPRD Gresik,” tegasnya. 

Syahrul menegaskan layanan pengaduan atau Aspirasi Masyarakat bukan untuk menandingi layanan pengaduan yang sudah di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik.  Ia menyebut layanan pengaduan Pemkab Gresik antara lain; Lapor GUS atau Call Center 112. Polres Gresik dengan layanan Lapor CakRoman melalui WhatsApp. 

“E-Asmara dan Kasmara Gresik sebagai pelengkap layanan pengaduan yang sudah ada sebagia wujud implementasi keterbukaan informasi,” jelas Syahrul. Dengan adanya layanan pengaduan ini, masyarakat bisa memiliki banyak alternatif penyaluran aspirasi. Semuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Ikhtikad mengurangi problem masyarakat. Prinsip empati sehingga bisa mendapatkan solusi,” ujarnya. (yad)

Pertama di Jatim, DPRD Kabupaten Gresik Launching Layanan Aspirasi Masyarakat, E-Asmara dan Kasmara Gresik, Sudah Terima Puluhan Laporan  Selengkapnya