Tag: Kemiskinan
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperluas jangkauan Program Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (Bunda Puspa) pada tahun 2026.

Salah satu program Nawa Karsa Gresik Seger ini sebelumnya hanya menyasar 24 Desa menjadi 80 desa di delapan kecamatan ini sebagai upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menegaskan bahwa Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen strategis Pemkab Gresik dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan peran perempuan.

“Program Bunda Puspa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan keluarga maupun pembangunan daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan pembekalan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Bunda Puspa yang digelar di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Selasa,  2 Juni 2026.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan perempuan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Karena itu, seluruh tim pelaksana diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan.

“Jika ibu-ibunya kuat, maka desa dan kelurahan tersebut akan menjadi kuat. Saya berharap outcome dari program ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh seluruh tim pelaksana di lapangan,” ungkapnya.

Sekda Washil menjelaskan, terdapat enam outcome utama yang menjadi target pelaksanaan Program Bunda Puspa yakni peningkatan pendapatan keluarga ;  pengurangan jumlah keluarga miskin ; dan peningkatan kualitas pendidikan anak. Berikutnya, perbaikan gizi dan kesehatan keluarga ; kemandirian perempuan sebagai kepala keluarga, serta penguatan jejaring sosial dan budaya gotong royong.

Untuk mencapai target tersebut, program ini tidak hanya berfokus pada pendampingan sosial. Bunda Puspa juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, pendampingan pemasaran produk, hingga fasilitasi akses permodalan dan koperasi guna memperkuat ekonomi keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, menyampaikan bahwa Program Bunda Puspa telah berjalan sejak tahun 2022.

Menurutnya, perluasan program pada tahun 2026 dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap manfaat Bunda Puspa. Jika sebelumnya program hanya dilaksanakan di satu desa pada masing-masing kecamatan, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 desa di setiap kecamatan atau total 80 desa di delapan kecamatan.

“Selama empat tahun pelaksanaan, Program Bunda Puspa baru menjangkau 24 desa. Tahun ini kami memperluas sasaran agar semakin banyak perempuan dan keluarga yang memperoleh manfaat dari program ini,” jelasnya.

Titik menambahkan, Bunda Puspa memiliki dua komponen utama, yakni pembelajaran umum dan pemberdayaan ekonomi. Materi pembelajaran mencakup konsep gender, perlindungan anak, ketahanan keluarga, peran perempuan dalam pembangunan desa, hingga kewirausahaan. Sementara pada aspek pemberdayaan ekonomi, peserta memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

“Kami ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan pembangunan desa,” tegasnya.

Melalui sinergi antara Dinas KBPPPA, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pemkab Gresik optimistis Program Bunda Puspa akan semakin memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

Selain mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perluas Program Bunda Puspa di 80 Desa, Percepat Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

2023, Pemkab dan DPRD Gresik Sepakati 3 Prioritas ; Entas Kemiskinan, Pembangunan Infrastruktur dan  Banjir Kali Lamong 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah bersama DPRD Gresik menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran (TA) 2023.

Kesepakatan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2023 itu ditandatangani oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dengan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir di gedung DPRD Gresik pada Selasa,16 Agustus 2022. 

Dalam KUA-PPAS itu, Pendapatan, diproyeksikan sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,4 triliun dan dana transfer pusat Rp 2,5 trilun. Sedangkan, belanja daerah diestimasikan sebesar Rp 4,1 triliun. Ada tiga program prioritas yakni pengurangan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana banjir Kali Lamong. 

Menurut Abdul Qodir, pihaknya optimistis PAD Gresik 2023 sebesar Rp 1,4 triliun bisa tercapai. Untuk merealisasikan target tersebut, kata legislator asal Wringinanom, Gresik itu organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus kerja out of the box. “Saya berharap memang nanti beberapa OPD yang menjadi leading sektor dari pendapatan daerah ini, akan melakukan inovasi-inovasi,”kata Qodir. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pada KUA-PPAS 2023 belanja daerah disepakati Rp 4,190 triliun. Ada tiga program prioritas yang harus diselesaikan 2023 mendatang. “Yakni, penurunan angka kemiskinan, penanggulangan bencana banjir serta pembangunan infrastruktur yang diimplementasikan dalam program nawa karsa,”ujar Hamdi saat membacakan laporan Banggar.

Sedangkan untuk sektor pendapatan, diproyeksikan mencapai Rp 3,9 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,4 triliun dan dana transfer pusat Rp 2,5 trilun. Pihaknya berharap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai. Apalagi, pihaknya mendukung program inovasi perangkat daerah terkait problematika yang masih terjadi di lapangan.

Pihaknya juga menyampaikan catatan agar program kegiatan pemerintah harus diukur secara substantif. Dengan indikator keberhasilan hilangnya problem daerah. “Baik angka kemiskinan, infrastruktur dan penanggulangan banjir,” pungkasnya.

Semntara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung rekomendasi yang disampaikan dewan. Menurutnya, pembiayaan program belanja daerah dibutuhkan inovasi dan kerja kreatif bersama. “Dalam memanfaatkan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Gresik supaya lebih aktif dalam tahap penyusunan Rancangan APBD 2023. “Sehingga pembahasan dapat selesai tepat waktu. Dan tidak menghambat kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat,”imbuh Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani. (yad)

2023, Pemkab dan DPRD Gresik Sepakati 3 Prioritas ; Entas Kemiskinan, Pembangunan Infrastruktur dan  Banjir Kali Lamong  Selengkapnya