2023, Pemkab dan DPRD Gresik Sepakati 3 Prioritas ; Entas Kemiskinan, Pembangunan Infrastruktur dan  Banjir Kali Lamong 

GRESIK,1minute.id – Pemerintah bersama DPRD Gresik menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran (TA) 2023.

Kesepakatan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2023 itu ditandatangani oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dengan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir di gedung DPRD Gresik pada Selasa,16 Agustus 2022. 

Dalam KUA-PPAS itu, Pendapatan, diproyeksikan sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,4 triliun dan dana transfer pusat Rp 2,5 trilun. Sedangkan, belanja daerah diestimasikan sebesar Rp 4,1 triliun. Ada tiga program prioritas yakni pengurangan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana banjir Kali Lamong. 

Menurut Abdul Qodir, pihaknya optimistis PAD Gresik 2023 sebesar Rp 1,4 triliun bisa tercapai. Untuk merealisasikan target tersebut, kata legislator asal Wringinanom, Gresik itu organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus kerja out of the box. “Saya berharap memang nanti beberapa OPD yang menjadi leading sektor dari pendapatan daerah ini, akan melakukan inovasi-inovasi,”kata Qodir. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pada KUA-PPAS 2023 belanja daerah disepakati Rp 4,190 triliun. Ada tiga program prioritas yang harus diselesaikan 2023 mendatang. “Yakni, penurunan angka kemiskinan, penanggulangan bencana banjir serta pembangunan infrastruktur yang diimplementasikan dalam program nawa karsa,”ujar Hamdi saat membacakan laporan Banggar.

Sedangkan untuk sektor pendapatan, diproyeksikan mencapai Rp 3,9 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,4 triliun dan dana transfer pusat Rp 2,5 trilun. Pihaknya berharap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai. Apalagi, pihaknya mendukung program inovasi perangkat daerah terkait problematika yang masih terjadi di lapangan.

Pihaknya juga menyampaikan catatan agar program kegiatan pemerintah harus diukur secara substantif. Dengan indikator keberhasilan hilangnya problem daerah. “Baik angka kemiskinan, infrastruktur dan penanggulangan banjir,” pungkasnya.

Semntara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung rekomendasi yang disampaikan dewan. Menurutnya, pembiayaan program belanja daerah dibutuhkan inovasi dan kerja kreatif bersama. “Dalam memanfaatkan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Gresik supaya lebih aktif dalam tahap penyusunan Rancangan APBD 2023. “Sehingga pembahasan dapat selesai tepat waktu. Dan tidak menghambat kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat,”imbuh Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani. (yad)