GRESIK,1minute.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berkolaborasi dengan Pemkab Gresik menggelar pasar murah di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa, 14 Januari 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memantau langsung pasar murah yang menjual bahan kebutuhan pokok penting (bapokting), seperti, beras, minyak goreng, telur, gula dan daging ayam itu.
Kehadiran dua pucuk pimpinan di Jawa Timur dan Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik itu untuk memastikan pelaksanaan Pasar Murah berjalan tertib serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Dalam hitungan tidak lebih 3 jam, nilai transaksi mencapai Rp 39.127.000 atau Rp 39,12 juta.
Menurut Khofifah Indar Parawansa, menjelang bulan suci, Ramadan biasanya harga kebutuhan pokok akan terkerek naik bila kebutuhan meningkat sedangkan pasokan berkurang. “Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kebutuhan logistik pasti meningkat. Kalau permintaan tinggi tapi pasokan standar, harga akan naik,” ujar Khofifah di sela-sela kegiatan.
Pasar Murah, imbuhnya, menjadi cara pemerintah menjawab situasi tersebut. Bukan hanya menahan harga, tetapi memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. “Kita ingin memastikan bahwa di Jawa Timur ketika demand tinggi, supply juga kuat. Dengan begitu, daya beli masyarakat bisa kita jaga melalui pasar-pasar murah seperti ini,” tegasnya.
Ia menjamin sluruh komoditas yang dijual dipastikan berada jauh di bawah harga pasar. Daging ayam ras yang di pasaran rata-rata Rp 39.000 per kilogram, di pasar murah dijual Rp30.000. Telur ayam ras yang biasanya Rp 29.000, dilepas Rp22.000 per pack. Beras SPHP yang di pasar bisa mencapai Rp13.500 per kilogram, di sini dijual Rp 11.000. Bahkan gula pasir yang HET-nya Rp 17.800, dijual Rp14.000 per kilogram.
“Ini bentuk konkret bagaimana pemerintah menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat,” tegas Khofifah. Antusiasme warga terlihat jelas dari cepatnya stok habis. Gula pasir, Minyakita, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, hingga daging ayam ras ludes terjual. Dari stok beras SPHP sebanyak 4 ton, tercatat 1 ton terjual hanya dalam waktu singkat.
Berdasarkan data transaksi, Pasar Murah di Balai Desa Banjarsari mencatat total nilai transaksi sebesar Rp39.127.000. Dari jumlah tersebut, transaksi komoditas bahan pokok mencapai Rp32.944.000, sementara produk IKM menyumbang Rp6.183.000. (yad)
GRESIK,1minute.id – Dua film karya Gresik Movie diputar di hadapan publik Australia Barat melalui rangkaian Indonesia – Western Australia Film Festival (IWAFF) 2025. Dua film pendek yang di sutradarai oleh Irvan Akbar itu berjudul “Gemintang” dan “Salah Melihat Jalan Surga”.
Dua film itu resmi diputar pada Sabtu, 27 September 2025 ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan film pendek Jawa Timur dengan penonton internasional, sekaligus memperluas ruang apresiasi terhadap sinema Indonesia.
IWAFF merupakan agenda tahunan yang lahir pada 2024 atas kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mitra di Australia Barat. Tujuannya adalah mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia lewat medium film pendek, sekaligus mempererat hubungan Sister State/Province antara Jawa Timur dan Australia Barat.
Pada 2025, IWAFF diselenggarakan di dua lokasi bergengsi: Luna on SX Fremantle (berkolaborasi dengan Totally Lit Fremantle Festival) pada 27 September – 1 Oktober 2025, serta The Backlot Perth pada 2 – 4 Oktober 2025. Sebanyak 33 film pendek karya sineas Jawa Timur ditayangkan, hasil kurasi Pemerintah Daerah serta Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi keberangkatan lima komunitas film, yaitu Gresik Movie ; Raya Media Creative ; Boomcraft Production, Sinema Mbatu Adem ; dan Paringart Cinema.
Bagi Gresik Movie, kesempatan tampil di IWAFF bukan hanya tentang pemutaran film, tetapi juga tentang mengabarkan geliat perfilman Gresik ke dunia internasional. “Festival adalah titik temu antara film dan penonton. Melalui IWAFF 2025, publik Australia Barat, khususnya Perth, dapat melihat wajah Jawa Timur dalam kemasan sinema dengan beragam visual dan gagasan,” ungkap Irfan Akbar, sutradara Gemintang yang turut hadir di Perth.
Selain Gemintang dan Salah Melihat Jalan Surga, Film Gresik yang lain juga diputar dalam IWAFF 2025, seperti Cahaya produksi Nyala Jingga, serta Jelajah Senja, Aura, dan Pemuda Utara yang Merawat Cahaya dengan Cinta produksi Fonemik. Kehadiran karya-karya ini menegaskan bahwa Gresik menjadi salah satu simpul penting dalam ekosistem perfilman Jawa Timur.
Lebih dari sekadar tontonan, IWAFF adalah panggung diplomasi budaya. Film-film yang diputar tidak hanya memperkenalkan cerita lokal, tetapi juga membuka ruang dialog lintas negara tentang identitas, bahasa, dan tradisi. “Pendistribusian film pendek ke luar negeri bukan hanya mengenalkan potensi lokal, tetapi juga menjadi medium diplomasi. Semoga ke depan semakin banyak film dari Gresik yang menemukan penontonnya hingga ke mancanegara,” tutup Irfan Akbar.
Seperti diberitakan sebelumnya, film Gemintang berdurasi 12 menit pernah diputar perdana dengan 20 film pendek berbahasa daerah lainnya di Jogjakarta pada Minggu, 29 November 2020 malam.
Pemutaran film berdurasi 12 menit itu sekaligus launching Festif kerjabareng dengan JAFF (Jogja-NETPAC Asian Film Festival). Film tersebut masuk dalam fasilitas Ide Sinema Kreatif (Festif) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf) 2020.
Film Gemintang menceritakan tentang dua orang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk menggambar bintang. Namun kesulitan sebab ketika ingin melihat bentuknya, langit di Gresik sedang dirundung mendung saat malam. Film ini diperankan oleh M. Baidlowie Azhari (sebagai Budi) dan Qaireen Khansa P. (Sebagai Kejora). (yad)
PEMERINTAH Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memegang peran krusial dalam menanggapi aspirasi masyarakat pesisir yang menolak proyek Surabaya Waterfront Land (SWL).
Alih-alih mengabaikan dan cenderung lepas tangan, seharusnya beberapa langkah strategis Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim dapat mendampingi masyarakat dalam menyuarakan penolakan mereka, serta mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini harus berlandaskan pada prinsip pembangunan partisipatif dan keadilan lingkungan dengan merujuk pada SDG’s dan Total Economic Value, ke tujuh langkah tersebut adalah.
1. Inisiasi Dialog Multistakeholder
Langkah awal yang paling efektif adalah menginisiasi dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (multistakeholder), termasuk perwakilan masyarakat pesisir, akademisi, organisasi lingkungan, pihak swasta, dan tentunya pemerintah daerah sendiri. Dialog ini bukan sekadar forum komunikasi, melainkan wahana untuk berbagi informasi secara transparan dan membangun pemahaman bersama.
Pemerintah bisa memfasilitasi pertemuan rutin untuk mendengarkan langsung kekhawatiran masyarakat, seperti hilangnya mata pencaharian, kerusakan ekosistem, dan dislokasi sosial. Dengan begitu, pemerintah akan memiliki gambaran utuh tentang dampak negatif proyek ini dari perspektif yang paling terdampak dan bukan berasal dari developer (pengembang).
2. Penyusunan Kajian Dampak Independen
Pemerintah perlu memfasilitasi dan menggunakan hasil kajian dampak lingkungan (Amdal) yang independen dan kredibel. Seringkali, kajian Amdal yang disiapkan oleh pihak pengembang cenderung bias dan tidak mencerminkan dampak riil di lapangan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan universitas lokal atau lembaga penelitian independen untuk melakukan kajian ulang yang komprehensif mengenai dampak ekologis dan sosial-ekonomi proyek SWL.
Kajian ini harus mencakup analisis nilai ekonomi total (Total Economic Value – TEV) dari ekosistem pesisir yang ada, termasuk nilai jasa lingkungan (Ecosystem Services) seperti perlindungan pantai dan penyediaan habitat perikanan. Data ilmiah yang kuat dari kajian ini dapat menjadi bukti tak terbantahkan untuk meyakinkan pemerintah bahwa manfaat ekonomi jangka pendek proyek tidak sebanding dengan kerugian jangka panjangnya.
Sayangnya Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim tidak ada upaya meski sudah mengetahui dukungan yang datang terhadap penolakan ini semakin gencar dan restu penolakan dari Komisi IV DPR RI sudah ada.
3. Memperkuat Kerangka Hukum dan Regulasi
Pemerintah Kota dan Provinsi harus meninjau kembali izin-izin yang telah diterbitkan untuk proyek SWL, khususnya yang terkait dengan zonasi dan tata ruang. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, pemerintah harus berani mencabut izin tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan penegakan hukum yang adil.
Selain itu, pemerintah dapat mengadopsi regulasi yang lebih ketat untuk perlindungan kawasan pesisir yang bernilai ekologis tinggi, seperti mangrove dan padang lamun. Langkah ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penolakan proyek serupa di masa depan dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan. Terlebih proyek SWL ini sudah tidak masuk ke Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Prabowo Presiden.
4. Optimalisasi Peran Dinas Terkait
Dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sosial, harus diaktifkan untuk menjadi pendamping teknis dan advokat bagi masyarakat pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan, misalnya, bisa menyediakan data perikanan tangkap yang valid dan menunjukkan ketergantungan nelayan pada ekosistem pesisir.
Dinas Lingkungan Hidup dapat menyajikan data tentang kualitas air dan kesehatan ekosistem mangrove. Sementara itu, Dinas Sosial dapat mengkaji dampak sosial dan potensi konflik yang muncul akibat proyek ini. Kolaborasi antardinas ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung argumen masyarakat, sangat di sayangkan lagi lagi Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur hingga kini masih diam.
5. Memanfaatkan Dukungan Komisi IV DPR RI
Pemerintah daerah harus proaktif menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi IV DPR RI yang telah menyetujui penolakan masyarakat. Dukungan dari lembaga legislatif pusat ini merupakan modal politik yang sangat besar. Pemerintah bisa mengadakan pertemuan bersama dengan Komisi IV DPR RI untuk membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi publik, tetapi juga memanfaatkan momentum politik yang ada untuk menekan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Edukasi Publik dan Peningkatan Kesadaran
Pemerintah dapat “berperan aktif dalam mengedukasi Masyarakat” tentang pentingnya ekosistem pesisir. Kampanye publik yang menjelaskan nilai-nilai ekologis dan ekonomi non-pasar dari mangrove dan padang lamun dapat mengubah persepsi masyarakat dari “lahan kosong” menjadi “aset berharga.”
Peningkatan kesadaran publik ini akan membangun dukungan yang lebih luas untuk penolakan proyek SWL dan memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir, karena ini bukan hanya persoalan Masyarakat pesisir namun persoalan warga kota Surabaya dan Masyarakat Jawa Timur. Hal ini juga dapat menciptakan tekanan sosial bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.
7. Mencari Alternatif Pembangunan Berkelanjutan
Daripada hanya fokus pada penolakan, pemerintah harus juga mencari dan menawarkan alternatif pembangunan yang lebih berkelanjutan. Contohnya, pengembangan pariwisata berbasis ekowisata di kawasan mangrove atau pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dengan nilai tambah produk olahan laut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti-pembangunan, tetapi pro-pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif.
Menurut penelitian yang diterbitkan di Journal of Cleaner Production, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi lokal tanpa mengorbankan lingkungan.
Kesimpulan
Peran aktif Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat pesisir dalam menolak proyek Surabaya Waterfront Land. Dengan menginisiasi dialog, melakukan kajian independen, menegakkan regulasi, mengoptimalkan peran dinas, memanfaatkan dukungan politik, dan mencari alternatif pembangunan, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan, tetapi juga akan memperkuat kredibilitas pemerintah di mata publik. (*)
(Mahasiswa Program Doktoral FPIK Univ Brawijaya, Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur)
GRESIK,1minute.id – Harga kebutuhan pokok di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik melonjak. Harga telur ayam tembus Rp 60 ribu per kilogram. Sedangkan, harga daging ayam mencapai antara Rp 90 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogram.
Melonjaknya harga kebutuhan di pulau berjarak 80 mil laut dari pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gresik diakibatkan cuaca buruk. Moda transportasi laut lumpuh karena ombak tinggi.
Mengetahui harga kebutuhan pokok terkerek naik, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersinergi dengan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengirim bantuan menggunakan kapal perang Republik Indonesia (KRI) Surabaya 591 dari Dermaga Semampir Baru Koarmada II Surabaya.
Gelontoran logistik itu akhirnya bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok di Pulau terluar Kabupaten Gresik itu. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang melakukan aksi cepat mengirimkan bantuan logistik di pulau berjuluk “Pulau Putri” itu.
“Dalam beberapa hari terakhir, harga kebutuhan pokok di Bawean melonjak tajam. Telur tembus Rp 60.000 per kilogram, ayam mencapai Rp 90.000–Rp100.000 per kilogram. Warga benar-benar kesulitan. Kehadiran Ibu Gubernur bersama jajaran Pemprov Jatim dan TNI AL adalah bentuk nyata kehadiran negara yang sangat dirasakan manfaatnya,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
BANTUAN: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan bantuan kepada warga di Pulau Bawean pada Sabtu, 6 September 2025 ( Foto : Prokopim Gresik)
Gubernur Khofifah dan Gus Yani, sapaan, Fandi Akhmad Yani secara langsung melepas keberangkatan KRI Surabaya 591 dari Dermaga Semampir Baru Koarmada II Surabaya pada Jumat, 5 September 2025.
Kapal perang tersebut membawa beragam bantuan logistik, mulai dari 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur ayam, 1 ton gula, 750 kilogram daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, cabai, hingga 50 tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Selain itu, juga terdapat 5.000 paket sembako, biskuit, susu, madu, 487 kardus air mineral, serta mobil cold storage untuk menjaga kualitas bahan pangan segar.
Tak hanya kebutuhan pokok, bantuan juga mencakup donasi 4.135 paket sembako dari Mayapada Group dan alat bantu mobilitas bagi lansia serta penyandang disabilitas. “Bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga wujud solidaritas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, keluarga miskin ekstrem, penerima PKH Plus, Tagana, hingga TKSK,” jelas mantan Ketua DPRD Gresik itu.
Selain logistik, KRI Surabaya 591 juga mengevakuasi puluhan warga yang sempat tertahan di Gresik akibat tidak beroperasinya kapal penumpang dan barang sejak 29 Agustus 2025. “Kami arahkan 50 warga Bawean yang tertahan di Gresik untuk ikut berangkat bersama KRI 591. Semua ini berkat koordinasi yang solid lintas lembaga,” tambahnya.
Ia menegaskan, kesigapan ini hanya mungkin terwujud berkat dukungan banyak pihak, mulai dari Pangkoarmada II, Dankodaeral V, Bulog, hingga BPBD. “Arahan Ibu Gubernur sangat jelas, bantuan harus tiba lebih cepat dari target. Alhamdulillah, Sabtu pagi bantuan sudah bisa diterima warga. Ini bentuk kasih sayang dan kepedulian yang luar biasa,” ungkap magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.
Ia menutup dengan ajakan agar momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga jalur distribusi ke kepulauan tetap lancar. “Bawean adalah bagian dari Gresik yang tidak boleh terpinggirkan. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar kebutuhan masyarakat kepulauan selalu terjamin, apa pun tantangannya,” tandasnya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggelontorkan bantuan sosial (bansos) memperkuat jaring pengaman sosial senilai Rp 5,8 miliar tepatnya, Rp 5.806.690.000.
Bansos bertajuk SAPA Bansos ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kepada sejumlah kelompok penerima manfaat, antara lain lanjut usia, penyandang disabilitas, keluarga kurang mampu, pelaku UMKM perempuan, hingga relawan sosial di Pendapa Bupati Gresik pada Senin, 28 Juli 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam memanfaatkan bantuan sosial secara tepat. “Saya mohon kepada masyarakat Gresik agar menjaga amanah ini. Mengingat adanya temuan penyalahgunaan bansos untuk perjudian online di tingkat nasional, saya minta bantuan ini digunakan sesuai peruntukannya. Semoga Gresik barokah, Jawa Timur barokah, dan Indonesia barokah,” pesan Khofifah. Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong pemulihan sosial-ekonomi masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial di tingkat daerah.
Sementara itu, Fandi Akhmad Yani yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim dalam upaya pengentasan kesenjangan sosial di daerah.“Ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu dan memberdayakan masyarakat. Kami berkomitmen mengawal penyaluran agar seluruh bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh yang membutuhkan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani. (yad)
GRESIK,1minute.id – Memasuki hari keempat, gempa susulan masih terjadi di Pulau Bawean pada Senin, 25 Maret 2024. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 251 gempa susulan. Akibatnya, trauma masih menyelimuti ribuan warga di Pulau Putri-julukan lain-Pulau Bawean yang terdampak lindu dengan kekuatan 6,5 magnitudo pada Jumat, 22 Maret 2024 itu.
Warga masih memilih untuk mendirikan tenda-tenda di tempat terbuka. Sebagian lainnya ada yang memilih pulang dan mendirikan tenda dari terpal di halaman rumah masing-masing sambil menjaga asetnya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik mencatat gempa bumi terdasyat kurun waktu 50 tahun terakhir di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini mengakibatkan ribuan rumah mengalami kerusakan ringan sampai berat. Di Pulau Bawean yang berada di titik terdekat gempa mengalami dampak paling parah. Di Pulau Bawean yakni Kecamatan Sangkapura dan Tambak tercatat sebanyak 2.972 rumah mengalami rusak ringan yang tersebar di 35 desa ; 1.286 rumah kerusakan sedang serta 820 rumah mengalami rusak berat.
Selain itu, ada 143 tempat ibadah rusak ringan, 10 tempat ibadah rusak sedang dan 11 tempat ibadah mengalami kerusakan berat. Kemudian, 59 sekolah rusak ringan, 11 sekolah rusak sedang, 5 sekolah rusak berat, 1 ponpes rusak sedang, 13 kantor rusak ringan, 1 kantor rusak berat serta 1 Rumah Sakit rusak ringan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, trauma yang dialami masyarakat berada di jarak 80 mil laut dari pusat pemerintahan kabupaten (Pemkab) Gresik belum hilang karena masih merasakan ada getaran atau gempa susulan meski kekuatan kecil. “Tapi, sudah banyak juga pulang, namun mendirikan tenda terpal di halaman rumahnya,” kata Suharyanto dalam Rakor Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Gresik di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin, 25 Maret 2024.
Rakor dipimpin oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono ini diikuti semua stakeholder terkait dalam Penanggulangan bencana gempa di Pulau Bawean. Stakeholder diantaranya, Korem V Bhaskara Jaya, Kodim 0817/Gresik, Polres Gresik, Basarnas, BDPD Jatim dan BPBD Gresik serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik, Lamongan dan Pemkot Surabaya.
Terkait rumah rusak warga, imbuhnya, pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada warga terdampak bencana gempa ini. Untuk kerusakan ringan akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 15 juta, rusak sedang mendapatkan ganti kerugian Rp 30 juta dan rusak berat mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 60 juta. “Untuk kerusakan berat, nantinya yang membangun adalah dari BNPB agar rumah tahan gempa,” ujarnya. Sedangkan, kerusakan ringan dan sedang, bisa dilakukan oleh warga terdampak sendiri.
Suharyanto meminta kepada kepala daerah alias Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani untuk menentukan kriteria kerusakannya dengan menggandeng dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR). “Untuk kreteria kerusakan ringan dan sedang bisa menimbulkan polemik karena ada nominal ganti ruginya,” ungkapnya.
Meski yang dibahas dalam rakor Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Gresik tergolong berat. Akan tetapi, pembahasan terasa gayeng. Sesekali diselingi guyonan. Suharyanto misalnya, untuk kebutuhan makan warga terdampak sekali-kali nasi krawu. “Senyaman-nyaman hidup d tenda, akan lebih nyaman berada di dalam rumah,” katanya bertamsil. (yad)
GRESIK,1minute.id – Masyarakat semakin banyak pilihan moda transportasi di wilayah aglomerasi Surabaya Raya. Yakni, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana mengoperasikan bus penumpang pada 19 Agustus 2022 nanti.
Operasi angkutan umum terintegrasi Trans Jatim itu terkoneksi melalui aplikasi Trans Jatim – Ajaib (Aplikasi Jatim Informasi Bus) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Jawa Timur.
Trans Jatim Koridor I dengan Rute Terminal Porong – Larangan – Terminal Bungurasih – kemudian naik tol turun Exit Romokalisari – Jl. Veteran – Jl. Kartini – Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo berhenti di terminal Bunder tersebut rencananya akan dilaunching oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Aplikasi Ajaib dilaunching di AstonInn Gresik pada Kamis, 4 Agustus 2022. Acara itu dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim Nyono , Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Bandoe Widiarto.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya melalui Daring mengatakan Trans Jatim merupakan sistem layanan transportasi Bus Rapid Transit (BRT) antarkota dan kabupaten dalam satu lingkup wilayah aglomerasi perkotaan di Jawa Timur seperti Gerbangkertasusila.
LAUNCHING AJAIB: (foto atas ) Sekdaprov Jatim Adhy Karyono didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (tiga dari kiri) saat launching aplikasi Trans Jatim-Ajaib di AstonInn Gresik pada Kamis, 4 Agustus 2022. (Foto bawah) salah satu halte bus Trans Jatim di depan Universitas Muhammadiyah Gresik (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)
“Proyek ini merupakan komitmen dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik termasuk transportasi,”imbuhnya.
Proyek ini, lanjutnya, juga merupakan bentuk implementasi dari Perpres 80/2019 untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan aglomerasi perkotaan di Jatim.
“Guna memudahkan akses menggunakan layanan bus Trans Jatim nantinya akan beroperasi dengan dukungan aplikasi mobile yang diberi nama TransJatim – Ajaib (Aplikasi Jatim Informasi Bus) yang sudah di sosialisasikan dan akan dilaunching pada hari ini di Gresik,”tandasnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi dan mendukung Inovasi aplikasi Trans Jatim – Ajaib ini yang dibutuhkan warga Surabaya Raya (Gresik – Surabaya – Sidoarjo) akan transportasi yang terintegrasi dengan baik saling membantu mobilitas warga.
“Ini sebagai bentuk Implementasi pelayanan publik yang baik, karena pelayanan publik juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari hasil kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,”ujar Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani.
Keberhasilan pemerintah dalam membangun pelayanan publik dilihat dari profesionalisme, efektifitas, dan efisiensi. “Membuat Aplikasi ini salah satu bentuk efisiensi yang luar biasa karena seluruh masyarakat dapat menjangkaunya,”katanya.
Mantan Ketua DPRD Gresik itu berharap dengan diluncurkannya Aplikasi Trans Jatim – Ajaib ini dapat memudahkan masyarakat kita dalam mengakses transportasi publik yang terintegrasi Trans Jatim. “Karena memang masyarakat kita butuh sesuatu yang cepat, tepat, mudah dan aman,”tegasnya.
“Selain itu tujuan penerapan sistem aplikasi ini bagi penumpang adalah lebih cepat dan praktis dalam bertransaksi serta mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan di Jawa Timur utamanya Sidoarjo-Surabaya dan Gresik,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menambahkan Indek Integrasi di Jatim harus dipercepat salah satunya dengan aplikasi Trans Jatim – Ajaib dengan mempermudah masyarakat dengan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Jawa Timur.
“Perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat itu mengharuskan kita ekspansi dari dari jarak pendek ke menengah untuk itu kita harus berbenah lebih cepat lebih baik dan lebih digital,”ungkap Sekdaprov itu.
Adhy Karyono juga meminta kepada Dinas Perhubungan Jatim untuk segera menyerap aspirasi, masukan ataupun keluhan masyarakat terkait penggunaan aplikasi tersebut untuk bahan evaluasi sebelum di launching oleh Gubernur Jatim pada 19 Agustus mendatang,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun, Pemprov Jatim merencanakan mengoperasikan 22 bus medium. Perinciannya, 20 bus beroperasi harian dan 2 bus cadangan. Jam operasional dimulai pukul 05.00 sampai pukul 21.00. Saat jam padat pada pagi dan sore hari, bus bakal berangkat setiap 15 menit. Saat siang, bus berangkat 30 menit sekali. Jarak yang ditempuh rute Sidoarjo–Gresik sepanjang 71 kilometer, sedangkan sebaliknya sepanjang 74 kilometer dengan waktu tempuh 2 jam 15 menit.
Dalam pengamatan 1minute.idsejumlah haltetelah berdiri di rute yang bakal dilewati Bus Trans Jatim, BRT. Halte berada di depan Stadion Gelora Joko Samudro (G-JOS) Jalan Veteran, Jalan Kartini dan Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas. Halte itu di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo diantaranya depan Kampus Universitas Muhammadiyah Gresik ; Depan RSUD Ibnu Sina Gresik.
Lalu berapa harga tiket bus Trans Jatim? Untuk penumpang umum direncanakan Rp 5 ribu per penumpang. Sedangkan, pelajar Rp 2.500 per penumpang. Harga tiket jauh dan dekat sama.(yad)
“Idealnya Jawa Timur memiliki empat sampai lima unit kapal rumah sakit terapung”
Ali Yusa
MODA transportasi paling unik menurut saya adalah kapal. Siapa penemu kapal. Saya menggunakan lima medin pencari di Internet, tidak menemukan hasil memuaskan. Moda transportasi kapal memang hidup bersama masyarakat sebuah moda tranportasi yang tumbuh dari kebutuhan manusia berpindah tempat.
Dari sungai hingga samudra. Dan, moda transportasi sanggup bertahan terhadap bencana yang sangat besar di zaman es. Nabi Nuh AS sekitar 3650 sebelum masehi (SM) telah memperkenalkan teknologi kapal yang sangat komplek jauh melebihi masa teknologi saat itu. Bahkan untuk direalisasikan saat ini akan sulit dilaksanakan. Bagaimana kapal tersebut mengangkut manusia, seluruh spesies hewan darat, hingga bahan bahan kebutuhan hidup selama berada di atas kapal yang di perkiraan berdasar kitab suci sekitar 150-200 hari.
Perjalanan yang panjang jika dilakukan di zaman milenial ini. Karena itu, saya berpendapat bahwa desain kapal diciptakan kali pertama bukan oleh manusia, namun teknologi yang diturunkan oleh tuhan melalui utusanya di bumi yaitu Nuh. Karena keunikan ini maka menempatkan kapal sebagai moda tranportasi saja sangatlah tidak bijak, karena kapal juga berfungsi sebagai infrasturktur juga sebagai sarana kita bisa melihat laut sebagai alur/jalan yang diberikan oleh tuhan kepada manusia tanpa harus membangun jalan raya/tol untuk membantu/mempermudah perjalanan.
Bangsa ini telah melupakan bahwa lautan justru mempermudah kita melakukan perpindahan orang secara masal, barang dan aktifitas apapun di muka bumi. Karenanya kita menemukan jenis- jenis kapal berdasar fungsinya. Ada kapal pesiar, kapal kargo, kapal pengangkut gas cair di sebut kapal LNG , kapal selam, hingga kapal yang di gunakan sebagai pusat layanan kesehatan yang di sebut kapal rumah sakit (rumah sakit terapung).
KRS GHANDA NUSANTARA: Fasilitas pelayanan di kapal rumah sakit Ghanda Nusantara milik Pemprov Jatim (Foto : Ali Yusa)
Rumah Sakit Terapung Pemprov Jatim Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.
Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Jika merujuk undang-undang no. 44/ 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Keberadaan rumah sakit merupakan salah satu faktor utama dari tercapainya pembangunan kesehatan di Indonesia. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah kondisi dimana kesejahteraan fisik, mental dan sosial, dan bukan sekedar bebas penyakit dan kelemahan fisik. Dalam prakteknya, pengukuran tingkat kesehatan yang digunakan tingkat harapan hidup. Ukuran ini merupakan salah satu dari tiga komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sehingga keberadaan rumah sakit atau layanan kesehatan di daerah terpencil mutlak dibutuhkan. Diantaranya, Jawa Timur yang memiliki luas lautan lebih luas dari pada daratan dan memiliki lebih dari 431 pulau. Pemprov Jatim membutuhkan layanan kesehatan yang memadai untuk seluruh masyrakatnya yang tersebar di pulau-pulau tersebut.
Terjadinya pandemi Covid-19 menunjukan betapa rentanya ketahanan kondisi fasilitas layanan kesehatan kita. Akan tetapi, kondisi geografis ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan layanan kesehatan karena keberadaan laut yang bisa menjadi penghubung percepatan layanan kesehatan di Jawa Timur. Asalkan kita memandang wilayah Jawa Timur tidak terbatas pada daratannya dan pada center of gravity yang ada.
Dimana kapal digunakan sebagai HUB yang menghubungkan kebutuhan sarana kesehatan di kawasan kepulauan. Dan ini merupakan pengembangan dari keberadaan puskesmas air yang dikembangkan kali pertama di sungai-sungai di Kalimantan, pedalaman Papua dan kawasan kepulauan di Maluku. Keberadaan kapal rumah sakit ini akan menjadi solusi instan dalam pembangunan fasilitas kesehatan di daerah pesisir dan kepulauan.
Terjaminnya kebutuhan kesehatan masyarakat dan merupakan bagian dari efisiensi dan percepatan dalam membangun fasilitas kesehatan masyrakat dalam upaya meningkatkan IPM di Jawa Timur. Kita bisa membayangkan keberadaan kapal ini ketika memberi layanan di kepulauan Masa Lembu dan Masa Kambing, Pulau Madura yang tidak memiliki layanan kesehatan rumah sakit tipe atau puskesmas tipe A. Keberadaan kapal rumah sakit ini akan sangat membantu masyarakat.
Dan jika kita tidak memandang ruang maka kapal ini bisa juga membantu melakukan percepatan layanan kesehatan. Semua pasien warga kepulauan bisa dilayani di kapal. Pasien tidak perlu dibawa ke rumah sakit di Surabaya yang butuh waktu dua kali lebih lama ketimbang kapal ini menuju Makasar. Atau masyarakat di kepulauan Kangean, Madura yang membutuhkan dua moda transportasi untuk menuju Surabaya dalam upaya memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
Kapal rumah sakit ini dapat menjadi solusi begitu juga masyarakat Gili Mandangin akan lebih terjamin layanan kesehatanya karena memiliki pilihan yang beragam apakah menuju Sampan atau menuju Probolinggo untuk memperoleh layanan kesehatan apa bila di kapal rumah sakit sudah tidak mampu lagi menangani kondisi permaslaahan kesehatanya.
Pemprov Jawa Timur saat ini telah memiliki dua unit kapal rumah sakit. Kapal itu dapat dari hibah dari Kementrian Perhubungan. Pada 19 Maret 2021 Gubernur Jawa Timur juga sudah memerintahkan percepatan penggunaan kapal rumah sakit ini sebagai bagian dari pusat layanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Jawa Timur.
Menurut saya idealnya Jawa Timur memiliki empat sampai lima unit kapal rumah sakit terapung. Dan kekurangan kebutuhan tersebut di dapat dari jumlah penduduk yang akan dilayani kapal tersebut dan berdasar pada alur perjalanan kapal. Kondisi ini mirip dengan layanan kapal selam Indonesia yang hanya 2 buah untuk meng-cover wilayah Indonesia yang panjang luasanya sepanjang Benua merika. Belum lagi tugas yang diemban rumah sakit terapung ini tidak hanya menjadi rumah sakit tapi juga memiliki tugas tambahan sebagai moda transportasi.
Dua unit kapal Rumah Sakit yang berada di Jawa Timur saat ini adalah kapal Ghanda Nusantara 01 dan Ghanda Nusantara 02 telah diresmikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Kamis,15 Agustus 2019 lalu. Namun baru diserah terimakan pada 19 Maret 2021. Dan baru awal Agutus 2021 kapal ini baru selesai docking untuk dapat segera di operasikan pada awal Oktober 2021 ini.
Ghanda Nusantara 01 dan dan Ghanda Nusantara 02 keberadaan kedua kapal ini sudah barang tentu akan menjadikan beberapa masalah yang menjadi beban di masyarakat kepulauan akan terselesaikan, masalah logistik, angkutan manusia, dan masalah kesehatan Pengaturan Jadwal KRS. Dalam pengoperasian kapal rumah sakit ini diperlukan sampel berdasar kondisi operasional yang ada saat ini sebagai permodelannya. Sehingga efektifitas dan efisiensi operasional kapal dapat tercapai. Sebagai sampel perhitungan dapat mengunakan data dari salah satu perusahaan pelayaran dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih.
Penggunaan sampel berbasis kapal kargo, perintis/ pelayaran rakyat jauh akan lebih baik digunakan sebagai sampel di banding kapal penumpang. Meskipun kapal rumah sakit ini lebih berfungsi juga sebagai kapal penumpang dibanding kapal kargo. Tapi jika melihat kebutuhan layanan kesehatan yang dilakukan maka bersandar lebih lama di dermaga seperti yang dilakukan kapal kargo perintis/pelayaran rakyat akan menjadi pemodelan yang lebih tepat.
Selain itu pertumbuhan ekonomi dianggap konstan, dan tidak ada kasus yang di luar kebiasaan (sebagai contoh pandemi) serta menggunakan konsep pelayaran linier tidak dilakukan perhitungan proyeksi muatan dan penjadwalan kapal dari rute yang sudah dipilih, dan dilakukan sampai tahapan menentukan rute yang optimum tentu akan memperolehmendapatkan biaya transportasi minimum / maksimum profit.
Shipping Cost Biaya Kapital, Biaya Operasi, Biaya Pelayaran dan Biaya Bongkar/Muat. Dengan batasan yang diberikan dalam analisa optimasi ini adalah : • Total waktu perjalanan dalam melayani rute terpilih kurang dari sama dengan hari efektif selama setahun, • Rute yang dipilih harus memiliki konsep roundtrip ( cth : Perjalanan dari pelabuhan A, harus berakhir di pelabuhan A juga), • Distribusi muatan dalam kurun waktu 1 tahun kurang dari sama dengan jumlah permintaan yang ada dalam kurun waktu yang sama.
Maka Kondisi aktual perusahaan peluang untuk meningkatkan profitabilitas (baca: efiensiensi dan efektifitas) dari jaringan rute yang ada maka pengoperasian kapal rumah sakit ini tidak hanya merupakan pemberiaan layanan kesehatan kepada masyarakat namun juga sangat berpotensi memberikan kontribusi kepada PAD provinsi atau memperoleh pendapat non pajak yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan pada kapal rumah sakit ini.
Meningkatnya jumlah trip, juga tidak selalu akan mempengaruhi peningkatan profit (baca: efiensiensi dan efektifitas) yang di peroleh oleh kapal rumah sakit sehingga optimal profit diperoleh tidak berdasarkan pada banyaknya pelabuhan yang dilayani kapal tersebut, melainkan diperoleh dengan berdasarkan pada tingkat penggunaan hari efektif dan jarak tempuh antar pelabuhan.
Perencanaan yang matang dengan model optimasi yang valid, dapat meningkatkan peluang kebermanfaatan dalam pelayanan kesehatan dan logistik dari pemanfaatan kapal rumah sakit ini dibanding pengoperasian rumah sakit di darat di tambah pengoperasian kapal argo/perintis/pelayaran rakyat pada kondisi pasar yang sama.
Dan melihat gugus pulau yang ada di Jawa Timur yaitu gugus Pulau Kangean, gugus Pulau Masa Lembu, gugus Pulau Selat Madura, dan gugus Pulau Kalianget. Maka Jawa Timur setidak memerlukan 5 unit kapal Rumah Sakit, dan setidaknya bisa dioperasikan sebelum 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan IPM Jawa Timur melalui bidang kesehatan dan menurunkan disparitas harga di wilayah Jawa Timur. (*)
(Penulis : Yusa Ali, Kepala Prodi Teknik Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik)
