Pemkab Gresik Perketat Verifikasi Hibah hingga Desa, Berfokus Mendesak dan Berdampak bagi Masyarakat 

GRESIK1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperketat verifikasi hibah daerah hingga tingkat desa untuk menutup celah salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Pembenahan ini dilakukan menyusul evaluasi tata kelola anggaran, sekaligus memastikan setiap hibah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa hibah tidak boleh lagi sekadar menjadi formalitas penganggaran, tetapi harus tepat sasaran dan terukur manfaatnya. “Hibah harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh ada kesalahan, karena kalau sudah salah, tidak bisa diperbaiki di tengah jalan,” tegasnya saat membuka Sosialisasi Kebijakan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 14 April 2026.

Sosialisasi ini dihadiri antara lain, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir ini, Wabup Alif menjelaskan, penguatan verifikasi dimulai dari hulu perencanaan. Setiap usulan wajib melalui tahapan ketat, mulai dari Musrenbang desa dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kini berjalan dengan jadwal dan peran yang terstruktur.

Menurutnya, sistem tersebut sekaligus menutup ruang perubahan usulan di luar mekanisme, sebagaimana menjadi catatan dalam evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2025. Tak hanya administratif, seluruh usulan juga harus lolos penyelarasan dengan arah pembangunan daerah melalui Nawakarsa serta visi dan misi kepala daerah 2025–2030.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Gresik juga melakukan penyaringan ketat terhadap prioritas pembangunan. Usulan yang dinilai tidak mendesak atau minim dampak mulai dieliminasi. “Kita harus berani memilih. Dengan anggaran yang terbatas, kita fokus pada yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Penajaman tersebut, lanjut Wabup Alif, salah satunya terlihat pada sektor jalan lingkungan. Pemerintah mulai mengesampingkan pekerjaan dengan tingkat kerusakan rendah maupun yang tidak berdampak langsung terhadap aktivitas warga.

Meski demikian, komitmen jangka menengah tetap dijaga. Pemkab Gresik menargetkan penyelesaian bertahap jalan poros desa dan jalan lingkungan melalui program betonisasi. “Kami ingin ke depan akses jalan di Kabupaten Gresik semakin baik dan merata. Ini target bertahap yang terus kami kejar,” imbuhnya.

Sementara itu, laporan kegiatan disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Suprapto, yang menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi hingga level pelaksana di lapangan.

Sebanyak 16 Kasi Kesra kecamatan dan 330 Kasi Kesra desa terlibat dalam kegiatan ini, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memastikan proses verifikasi dan pengelolaan hibah berjalan sesuai ketentuan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perketat Verifikasi Hibah hingga Desa, Berfokus Mendesak dan Berdampak bagi Masyarakat  Selengkapnya

Chandra Ari & Serry Satya Terpilih Duta Genre Gresik 2026, Wabup Gresik : Pemkab Dorong Terwujudnya Generasi Muda Berkualitas 

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, wabil khusus generasi muda. Salah satunya, Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Grand final Apresiasi Duta Genre Gresik dihelat di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif pada Minggu malam, 12 April 2026 menetapkan pasangan Serry Satya dan Chandra Ari berhasil meraih Juara I. Juara II diraih oleh Shesa Nayla dan Raditya Moreno, serta Juara III diraih oleh Fahri Zaidan dan Syirilla syila. 

Sedangkan, Juara Favorit diberikan kepada Alexandria Azzahra dan Billy Ardo, Juara Advokasi diraih oleh Adi Bachtiar dan Siti Aisyah, serta Juara Berbakat diraih oleh Vito Dwi dan Inggrit Sally. Kegiatan strategis pemerintah daerah dalam membentuk remaja yang sehat, berkarakter, serta memiliki daya saing di tengah dinamika perkembangan zaman.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada aspek infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

“Generasi muda merupakan investasi strategis bagi masa depan daerah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan menjadi generasi yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menjaga diri dari berbagai perilaku berisiko,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kabupaten Gresik masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan generasi muda, antara lain tingginya risiko perkawinan usia dini, pergaulan berisiko, dampak negatif perkembangan digital, serta isu kesehatan mental remaja.

Berdasarkan data, angka dispensasi pernikahan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 211 kasus pada 2023, menjadi 193 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 176 kasus pada 2025. Penurunan tersebut didukung oleh kebijakan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Namun demikian, kasus perlindungan anak pada tahun 2025 masih tercatat sebanyak 638 kasus, dengan 321 kasus melibatkan anak. Sementara itu, prevalensi stunting pada tahun 2024 berada pada angka 15,2 persen, menurun dari 15,4 persen pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemkab Gresik terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui program-program pembinaan remaja, di antaranya edukasi kesehatan reproduksi, pengembangan sekolah ramah anak, serta penguatan peran keluarga melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR).

Ketua TP PKK Kabupaten Gresik sekaligus Bunda Genre Nurul Haromaini Ali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran remaja dalam menyikapi arus informasi di era digital secara bijak. “Duta Genre diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda, serta menjadi motivator bagi teman sebayanya,” tutur Ning Nurul, sapaan akrab, Nurul Haromaini Ali.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik dr. Titik Ernawati, menambahkan bahwa Duta Genre merupakan bagian dari implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Duta Genre berperan sebagai edukator, konselor, dan influencer dalam menyosialisasikan program kepada masyarakat, khususnya remaja,” jelasnya. Program Genre sendiri berfokus pada Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), meliputi pencegahan perkawinan usia dini, pergaulan berisiko, serta penyalahgunaan narkoba.

Grand Final Pemilihan Duta Genre 2026 diikuti 20 pasangan yang telah melalui proses seleksi ketat dari total 109 pendaftar. Dewan juri pada ajang ini terdiri dari Haidar Iskandar, drg. Hilmy Irsyadi Hanif, dan Asti Candrasasi yang merupakan psikolog dari Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

Juri memutuskan pasangan Serry Satya dan Chandra Ari berhasil meraih Juara I. Juara II diraih oleh Shesa Nayla dan Raditya Moreno, serta Juara III diraih oleh Fahri Zaidan dan Syirilla syila. Sedangkan penghargaan Juara Favorit diberikan kepada Alexandria Azzahra dan Billy Ardo, Juara Advokasi diraih oleh Adi Bachtiar dan Siti Aisyah, serta Juara Berbakat diraih oleh Vito Dwi dan Inggrit Sally.

Pemerintah berharap para finalis mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dan teladan bagi generasi muda di Kabupaten Gresik. Dan, mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, sehat, dan berkarakter dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah serta menyongsong Indonesia Emas. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Chandra Ari & Serry Satya Terpilih Duta Genre Gresik 2026, Wabup Gresik : Pemkab Dorong Terwujudnya Generasi Muda Berkualitas  Selengkapnya

Rembuk Akur Menuju Gresik Maju Bersama Wabup, Perkuat Standar dan Sinergi Pelaksanaan MBG

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar Rembuk Akur Menuju Gresik Maju bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 2 April 2026.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas pihak untuk menyamakan standar sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Peserta Rembuk Akur ini, adalah Mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta jurnalis.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menegaskan bahwa Rembuk Akur dirancang sebagai forum diskusi dua arah yang terbuka, guna memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan standar pelaksanaan MBG. “Ini bukan sekadar forum penyampaian, tapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah, mitra, SPPG, hingga pengawas harus berada dalam satu frekuensi,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Ia menyebutkan, sebanyak 132 dapur SPPG telah berdiri di Kabupaten Gresik. Rinciannya, 112 dapur telah beroperasi dan 20 dapur proses operasi. Ia  menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mengawal program prioritas nasional tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan mitra, SPPG, korwil, Komisi IV, serta teman-teman wartawan. Ini menjadi ruang interaksi dan kerja sama agar program MBG bisa berjalan dengan baik dan dipahami masyarakat secara utuh,” imbuhnya.

Dalam upaya menjaga kualitas program, Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan. Satgas ini juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar. Kantor Satgas MBG berada di lantai 1 Kantor Bupati Gresik di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. 

“Kalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini bagian dari komitmen menjaga standar,” tegasnya.

Seiring dinamika kebijakan nasional, Wabup Alif menekankan bahwa pelaksanaan MBG kini berfokus pada penguatan kualitas secara menyeluruh.

“Tidak hanya jumlah dapur, tapi kualitas makanan, tata kelola keuangan, hingga manajemen operasional. Ini uang negara, sehingga harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sejumlah standar utama yang ditekankan meliputi kepatuhan terhadap harga bahan pangan, pemenuhan standar gizi, higienitas dan keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah. Dalam hal ini, Pemkab Gresik juga membuka ruang kolaborasi bagi dapur yang belum memiliki fasilitas pengolahan limbah memadai.

“Pemerintah daerah hadir untuk mendampingi. Yang penting, seluruh proses tetap memenuhi standar dan tidak berdampak pada lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin, menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan dilakukan dengan semangat perbaikan bersama. “Kami berbicara berdasarkan data di lapangan. Tapi semangatnya adalah solusi, bagaimana program ini bisa berjalan lebih baik,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama adalah masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, yakni Kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen. “Empat unsur ini adalah kunci. Kalau komunikasinya tidak baik, maka pelaksanaan di lapangan juga akan bermasalah,” tegasnya.

Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis juga menjadi perhatian. Ia mencontohkan masih adanya ketidaksamaan dalam penerapan standar menu di lapangan, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan di tingkat wilayah. “Standar sudah jelas, tinggal bagaimana ini dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak,” imbuhnya.

Zaifuddin juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat, seiring tingginya dinamika informasi di ruang publik. “Masyarakat sekarang sangat kritis. Maka komunikasi harus dibangun dengan baik, termasuk melalui media sosial,” ujarnya.

Di sisi teknis, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Gresik Syahrir Mujib, menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional, dengan cakupan penerima manfaat yang luas, mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini tidak hanya menyasar siswa, tapi juga kelompok rentan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah tantangan di lapangan, di antaranya perbedaan harga bahan baku antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan, yang berdampak pada keseragaman kualitas menu. Selain itu, tingkat konsumsi ikan yang masih rendah, keterbatasan SDM, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme distribusi turut menjadi perhatian.

“Kurangnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur. Maka transparansi dan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Wakil Bupati Gresik kembali menegaskan bahwa penguatan standar akan terus diiringi dengan pengawasan yang konsisten di lapangan, termasuk dalam pemenuhan aspek higienitas dan sanitasi.

Ia menyebut, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar laik higienis sanitasi (SLHS) maksimal tiga bulan sejak mulai beroperasi. Jika tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional.

“Sejak dapur mulai berjalan, ada batas waktu tiga bulan untuk memenuhi SLHS. Kalau tidak terpenuhi, pasti disuspensi. Ini bagian dari penegakan standar agar kualitas program tetap terjaga,” tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, kebijakan tersebut telah diterapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh dapur MBG di Gresik berjalan sesuai ketentuan. “Kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi kita semua wajib berjalan benar. Dengan standar yang kuat dan sinergi yang solid, kita optimistis seluruh dapur MBG di Gresik bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Rembuk Akur Menuju Gresik Maju Bersama Wabup, Perkuat Standar dan Sinergi Pelaksanaan MBG Selengkapnya

DPRD Gresik Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan P-APBD Gresik 2025,  Diproyeksikan Surplus Rp 82 Miliar 

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.

Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa penyusunan nota keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025. Nota keuangan ini memuat gambaran umum kondisi keuangan daerah, perubahan kebijakan, serta pertimbangan strategis sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan.

“Melalui penyusunan nota keuangan ini, diharapkan menjadi pedoman arah penyusunan perubahan APBD 2025 sekaligus sarana pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya,” kata dokter Alif, sapaan, Asluchul Alif di ruang Rapat Paripurna DPRD Gresik pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Ia menjelaskan dalam rancangan Perubahan APBD 2025, pendapatan daerah Kabupaten Gresik diproyeksikan mencapai Rp 3,86 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,56 triliun meliputi pajak daerah Rp 1,09 triliun, retribusi Rp 376,24 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12,64 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 81,01 miliar.

Kemudian, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,29 triliun, berasal dari transfer pemerintah pusat Rp 2,139 triliun dan transfer antar daerah Rp 156,33 miliar. Kebijakan pendapatan tahun ini diarahkan pada peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem pembayaran, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, hingga kerjasama lintas pemerintahan.

Sedangkan, sisi belanja belanja daerah pada perubahan APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp 3,9 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,67 triliun, belanja modal Rp 468,57 miliar, belanja tidak terduga Rp 23,78 miliar, dan belanja transfer Rp 774 miliar.

Alokasi anggaran difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp 2,216 triliun, urusan wajib non-pelayanan dasar Rp 339,52 miliar, urusan pilihan Rp 102,26 miliar, unsur pendukung Rp 188,84 miliar, unsur penunjang Rp 917,94 miliar, unsur pengawasan Rp 30,66 miliar, urusan kewilayahan Rp 110,04 miliar, dan pemerintahan umum Rp 25,45 miliar.

Dari sisi pembiayaan, perubahan APBD 2025 mencatat kenaikan signifikan dari minus Rp 4,78 miliar menjadi surplus Rp 82,07 miliar yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah.

Alif mengatakan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang ditetapkan dalam perubahan KUA dan PPAS 2025 diharapkan dapat terlaksana secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta akuntabel. “Semoga perubahan APBD ini membawa manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Gresik itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan menyampaikan penyampaian nota keuangan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Kami atas nama pimpinan dewan mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Gresik. Pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada yakni melalui rapat badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran tahun 2025 pada rapat paripurna,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari pemanfaatan aset milik pemerintah. “Selama pemanfaatan aset milik pemerintah belum maksimal. Pemanfaatan aset pemerintah bisa meningkatkan perekonomian bila dikelola secara maksimal,” tegas Syahrul Munir dalam Konferensi Pers Kinerja Anggota DPRD Terhadap Pengaduan Masyarakat Tahun 2025 pada Kamis, 14 Agustus 2025. 

Syahrul didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Achmad Nurhamim, Mujid Riduan, dan Lutfi Dhawam serta Ketua Komisi I, II, III dan IV. (yad)

DPRD Gresik Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan P-APBD Gresik 2025,  Diproyeksikan Surplus Rp 82 Miliar  Selengkapnya

Patuh Bayar Pajak, Dapat Hadiah Umrah, Pemkab Gresik Dorong Kepatuhan dan Bangun Gresik Bersama

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan apresiasi kepada para wajib pajak. Apresiasi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak di antaranya mendapatkan perjalanan umrah.

“Kontribusi para wajib pajak menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah. Apresiasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberi penghargaan kepada mereka yang konsisten dan bertanggung jawab,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani pada acara bertajuk Pemberian Apresiasi Wajib Pajak pada Selasa, 8 Juli 2025.

“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi semangat kita bersama. Apresiasi khusus juga kami sampaikan kepada Wizzmie, yang menjadi salah satu wajib pajak yang taat dan konsisten. Selain apresiasi ini, pajak yang telah dibayarkan akan kami kembalikan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Doorprize yang kami undi hari ini hanyalah stimulan. Penghargaan sebenarnya, adalah pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuh Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani. 

Untuk kali pertama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan apresiasi kepada para wajib pajak kendaraan bermotor dan restoran. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan Pemkab Gresik terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang taat membayar pajak, sekaligus sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

Acara berlangsung di Wizzmie Icon Mall. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik ini dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta pimpinan OPD, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kepala BPPKAD Gresik Andhy Hendro Wijaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari strategi mendorong kepatuhan pajak yang semakin menunjukkan tren positif, terutama untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

“Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para wajib pajak. Tren kepatuhan terhadap PBJT terus naik. Hingga saat ini, capaian PBJT sudah mencapai 55 persen,” jelasnya. Dalam apresiasi periode kali ini, Pemkab Gresik memberikan 8 unit televisi, 2 unit sepeda motor, dan 4 tabungan umrah. Untuk periode berikutnya (hingga akhir 2025), Pemkab Gresik akan kembali memberikan apresiasi berupa 14 unit televisi, 4 unit sepeda motor, dan 8 tabungan umrah. (yad)

Patuh Bayar Pajak, Dapat Hadiah Umrah, Pemkab Gresik Dorong Kepatuhan dan Bangun Gresik Bersama Selengkapnya

Kepala Kantor Pertanahan Gresik Miliki Nakhoda baru, Ini Harapan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif 

GRESIK,1minute.id – Kantor Pertanahan Gresik memiliki nakhoda baru. Ia bernama Rafif Setiawan, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Blora, Jawa Tengah. 

Rafif menggantikan posisi Kamaruddin yang telah menduduki kursi Kepala Pertanahan Gresik selama 2 tahun, 23 hari. Pisah sambut Kepala Kantor Pertanahan Gresik yang dihadiri Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dilakukan pada Selasa, 8 Juli 2025. Seremonial yang mengusung tema “Melangkah Bersama, Meninggalkan Jejak, Menyambut Harapan,” acara ini berlangsung khidmat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan apresiasi atas kinerja Kepala Kantor Pertanahan sebelumnya atas kerja sama dengan Pemkab Gresik. “Terima kasih kepada Bapak Kamaruddin atas kontribus kepada Kabupaten Gresik dan dedikasinya selama ini. Kabupaten Gresik menjadi kantor ke-4 di Pulau Jawa dan ke-12 secara nasional yang melaksanakan peralihan layanan pertanahan ke sistem elektronik” ujar dokter Alif, sapaan akrab Asluchul Alif. 

Selain itu, Wabup Alif mengucapkan selamat datang dan menitipkan pesan kepada Rafif Setiawan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Gresik. 

“Saya titip kepada Kantor Pertanahan Gresik agar terus menghadirkan pelayanan yang tidak mempersulit, terlebih bagi masyarakat kurang mampu. Semoga kita Pemerintah Daerah dapat terus melanjutkan kolaborasi dan kerja sama, dan semoga dapat melahirkan hasil yang gemilang bagi masyarakat  Gresik khususnya di bidang sertifikasi lahan,” harapnya. 

Sementara itu, Kamaruddin dalam ucapan perpisahannya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dengan Pemkab Gresik selama ini. “Menjadi bagian dari Kabupaten Gresik adalah sebuah kebanggaan. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Saya mohon maaf apabila selama masa pengabdian saya terdapat kekurangan atau kekeliruan. Semoga silaturahmi dan hubungan baik ini tetap terjaga,” ucap Kamaruddin.

Kamaruddin menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Gresik selama 2 tahun 23 hari. Selama masa kepemimpinannya, berbagai terobosan strategis dan capaian signifikan berhasil diwujudkan, salah satunya menjadikan BPN Gresik sebagai salah satu kantor percontohan nasional dalam transformasi layanan pertanahan.

Salah satu prestasi menonjol adalah keberhasilan Kantah Gresik dalam implementasi tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN, yang meliputi sertifikasi tanah masyarakat, digitalisasi layanan, hingga penyelesaian konflik agraria.

Ditempat sama, Kepala Kantor Pertanahan Gresik baru, Rarif Setiawan menyampaikan tekad untuk melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebelumnya.

“Dengan penuh rasa hormat, saya mohon izin untuk bergabung dan mengabdi di Kabupaten Gresik. Saya berkomitmen untuk meneruskan capaian-capaian yang telah dirintis oleh Bapak Kamaruddin, serta berupaya menghadirkan inovasi dan pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar mantan Kepala Kantor Pertanahan Blora. (yad)

Kepala Kantor Pertanahan Gresik Miliki Nakhoda baru, Ini Harapan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif  Selengkapnya

Ambulans Layanan Darurat Pemkab Gresik, Kini Dilengkapi GPS Tracker 

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menerima hibah 35 perangkat Global Positioning System (GPS) Tracker untuk ambulans. Sistem navigasi berbasis satelit bagian dari Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vastel Telematika Integrasi ini, bertujuan mendukung peningkatan layanan kedaruratan kesehatan di wilayah Kabupaten Gresik. 

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Operasional PT Vastel Telematika Integrasi Ferdy Tanujaya kepada Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif di halaman Kantor Bupati Gresik pada Senin, 7 Juli 2025. Kegiatan disaksikan antara lain,  Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan sejumlah mitra layanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT Vastel. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem layanan darurat. “GPS Tracker ini akan memperkuat sistem respons cepat dalam layanan ambulans. Kami berharap dengan pemasangan GPS Tracker pada 35 ambulans ini, penanganan gawat darurat yang membutuhkan fasilitas ambulans di kabupaten gresik ini dapat lebih cepat dan efektif,” ujar dokter Alif, sapaan akrab Asluchul Alif. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan  Gresik dr. Mukhibatul Khusnah, menyampaikan terima kasih atas dukungan PT Vastel dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan. “Kami menerima GPS Tracker yang telah terpasang pada 35 unit ambulans dari berbagai fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Gresik, mulai dari Puskesmas, rumah sakit daerah, hingga layanan kedaruratan lintas sektor,” jelasnya.

Rincian hibah tersebut adalah 30 unit GPS untuk ambulans di puskesmas se-Kabupaten Gresik ; 2 unit GPS untuk ambulans RSUD Ibnu Sina dan RSUD Gresik Sehati ;  GPS untuk ambulans Dokkes Polres Gresik ; GPS untuk ambulans PMI Gresik  dan GPS untuk ambulans PSC 119 Dinas Kesehatan Gresik, masing-masing 1 unit.

“Dengan pemasangan GPS Tracker ini, penanganan kedaruratan dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi melalui Command Center. Posisi ambulans yang dapat dilacak secara real-time akan membuat pelayanan darurat menjadi lebih tepat sasaran dan efisien,” imbuh dr. Khusnah.

GPS Tracker tersebut akan terhubung dalam sistem digital melalui platform SigapDarurat.id, sebuah platform pemantauan armada secara real-time. Platform ini memungkinkan optimalisasi rute, pemetaan titik lokasi darurat, hingga pelaporan kondisi operasional armada ambulans secara langsung.

Ditempat sama, Direktur Operasional PT Vastel Ferdy Tanujaya, menegaskan bahwa hibah ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap keselamatan dan pelayanan publik. “Kami sangat mendukung upaya digitalisasi yang dilakukan Pemkab Gresik, khususnya di bidang layanan kesehatan. Semoga alat GPS ini bisa membantu ambulans bergerak lebih cepat, tepat, dan responsif saat dibutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ferdy juga menyampaikan bahwa ke depannya PT Vastel akan menambahkan 15 unit GPS Tracker tambahan. Nantinya GPS tambahan tersebut akan dipasang pada ambulans rumah sakit swasta di Kabupaten Gresik. Dengan demikian, total hibah akan mencapai 50 unit, mencakup seluruh ekosistem layanan darurat, baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.

Melalui penggunaan teknologi ini, Pemkab Gresik menunjukkan komitmennya untuk memberikan layanan publik yang lebih terbuka, mudah dijangkau, dan berbasis digital, demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.  (yad)

Ambulans Layanan Darurat Pemkab Gresik, Kini Dilengkapi GPS Tracker  Selengkapnya

Semester I/2025, Realisasi Penerimaan PBB di Gresik Capai 62 Persen 

GRESIK,1minute.id – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik menggelar capacity building di Hotel Aston Gresik pada Rabu, 2 Juli 2025. Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Pendapatan Daerah Bersama Desa Hebat” ini dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif. 

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor-sektor produktif di perdesaan. Antara lain, pajak restoran hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan menjadi salah satu fokus yang ingin digarap lebih optimal.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam upaya pemungutan pajak yang adil dan merata. “Pemerataan pembangunan perlu ditopang oleh pemerataan kontribusi. Desa bukan sekadar objek pembangunan, tapi juga subjek penting dalam menopang PAD. Maka sinergi antara kabupaten dan desa harus diperkuat, terutama dalam membangun kesadaran dan kapasitas aparatur desa,” ujar dokter Alif, sapaan Asluchul Alif. 

Namun demikian, pemungutan PBB di tingkat desa tidak lepas dari tantangan. Mulai dari proses pembaruan data objek pajak, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), hingga pencatatan pembayaran secara akurat masih menjadi pekerjaan rumah. “Kendala utama yang sering dijumpai di lapangan adalah terbatasnya sumber daya manusia, minimnya infrastruktur teknologi, serta belum meratanya pemahaman teknis terkait administrasi perpajakan,” katanya. 

Kepala BPPKAD Gresik Andhy Hendro Wijaya, mengungkapkan bahwa hingga akhir semester pertama tahun ini, realisasi penerimaan PBB sudah mencapai hampir 62 persen dari target tahunan. “PBB masih menjadi tulang punggung PAD Gresik. Tapi capaian ini tidak bisa membuat kita berpuas diri. Butuh kerja keras bersama, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan peran desa serta peningkatan kualitas dan akurasi data menjadi kunci. Upaya digitalisasi juga terus digenjot, salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Laku Pandai yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan pajak dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

“Dengan Laku Pandai, masyarakat tidak perlu lagi antre di loket. Pajak bisa dibayar dan dilaporkan secara digital, termasuk pajak kendaraan bermotor. Ini bentuk nyata kemudahan layanan perpajakan,” tambahnya. (yad)

Semester I/2025, Realisasi Penerimaan PBB di Gresik Capai 62 Persen  Selengkapnya