GRESIK,1minute.id – Sejumlah pekerja sedang memperbaiki kapal. Suara mesin las dan “gempuran” palu menimbulkan suara dok.. dok.. dok saling bersahutan.
Air laut di kawasan pesisir Kelurahan Pekelingan, Kecamatan/Kabupaten Gresik sedang pasang. Masiadi, 51, Suratno, 41, pekerja doking tradisional itu bisa melakukan aktivitas perbaikan kapal. Karena pekerjaan di bagian dak kapal.
“Kalau pekerjaan bagian bawah, ya menunggu air surut,”Suratno pada Rabu, 31 Maret 2021. Doking kapal dan perahu di kawasan pesisir Pekelingan, Kroman dan Lumpur, Kecamatan Gresik ini sudah bertahun-tahun.Bahkan, turun temurun.
Mereka berkerja mandiri. Tanpa sertifikat keahlian. Pemasaran juga dilakukan secara getok-tular atau dari mulut ke mulut. “Selama ini, pekerjaan tidak pernah ada komplain dari pemilik kapal atau perahu,”imbuhnya.
Pembina persatuan penyelam tradisional pelestari kawasan pantai (Parasandi) Andi Sarjono Sucipto mengatakan sarana dan prasarana (sarpras) konvensional menjadikan pekerjaan doking tidak bisa selesai tetap waktu. “Karena bergantung pasang surut air laut,”kata Andi.
Akibatnya, antrian perbaikkan kapal atau perahu cukup panjang. Andi memimpikan ada doking terapung. Akan tetapi, investasinya cukup besar. “Satu peralatan doking terapung sederhana berkisar Rp 300 – 400 jutaan,”katanya.
Bila peralatan itu sudah teralisasi, waktu penyelesaian pekerjaan bisa sesuai sekedul.
“Penataan kawasan pantai akan bisa lebih maksimal,”ujar Andi. Selain, keahlian perbaikan kapal dan perahu, anggota Parasadi berjumlah 60-an memiliki banyak keahlian. Antara lain, nyelam tradisional.
Keahlian mereka menyelam dengan peralatan tradisional sudah banyak diakui. “Meski mereka belum memiliki serifikasi penyelam,”ungkapnya.
Terpisah, Kepala jurusan perkapalan fakultas teknik industri Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) Ali Yusa mengatakan kawasan pesisir laut Gresik bila digarap serius berpotensi mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) Gresik sekitar Rp 1,5 miliar.
“Selain PAD, perdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja,”katanya. Yusa mencontohkan, ojek laut. Ada puluhan perahu nelayan yang selama ini melayani kebutuhan anak buah kapal atau masyarakat.
“Mereka melakukan antarjemput awak kapal. Suplai kebutuhan air bersih untuk awak kapal. Juga, bisa antarmasyarakat susur laut,”katanya.
Akan tetapi, kata Yusa, banyak perahu nelayan yang belum memiliki Pas kecil dan SKK 30.
“Pas kecil seperti STNK. Sedangkan, SKK 30 fungsinya seperti SIM (surat izin mengemudi),”kata pria yang gemar memelihara jenggot itu. Dia menegaskan, sebenarnya banyak sisi maritim yang bisa di tata. Caranya, sinergitas antara akademi, pemerintah dan masyarakat. (yad)
