Oleh : Ali Yusa*
TANTANGAN logistik di Pulau Bawean, yang terpisah sekitar 80 mil dari daratan Jawa, seringkali menjadi hambatan serius bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian pulau ini. Ketergantungan tinggi pada transportasi laut membuat rantai pasokan sangat rentan terhadap kondisi cuaca ekstrem, terutama gelombang tinggi yang sering terjadi di Laut Jawa.
Untuk membangun ketahanan, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif dan inovatif, tidak hanya mengandalkan solusi konvensional. Pulau-pulau kecil terpencil seperti Bawean memerlukan pendekatan logistik yang fleksibel dan berbasis risiko untuk mengatasi keterbatasan geografis dan cuaca dan ini harus segera menjadi peta jalan bagi Pembangunan di Kepulauan Bawean dan Gresik.
Salah satu kunci utama adalah fleksibilitas waktu berangkat kapal. Alih-alih jadwal tetap yang kaku, pemerintah dan operator kapal perlu mengadopsi sistem jadwal dinamis yang responsif terhadap prakiraan cuaca real-time. Kapal penumpang dan barang utama bisa menunda keberangkatan beberapa jam atau bahkan sehari jika prakiraan menunjukkan gelombang berbahaya di rute, daripada memaksakan diri dan menghadapi risiko tinggi atau pembatalan total.
Penelitian Notteboom dan Rodrigue (2022) menekankan bahwa fleksibilitas operasional seperti ini adalah pilar utama ketahanan rantai pasokan maritim di era ketidakpastian iklim, mengurangi biaya akibat gangguan dan kerusakan kargo.
Selanjutnya, optimasi kecepatan kapal menjadi aspek krusial. Selama kondisi laut normal, kapal dapat beroperasi pada kecepatan ekonomis (slow steaming) untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi, sebagaimana dibahas dalam studi Psaraftis dan Kontovas (2023) tentang efisiensi operasional pelayaran.
Namun, ketika menghadapi potensi gelombang tinggi yang tidak terlalu ekstrem namun masih berisiko, kapal memiliki opsi untuk sementara meningkatkan kecepatan pada segmen perjalanan tertentu untuk “melewati” area bermasalah lebih cepat, atau sebaliknya, mengurangi kecepatan secara signifikan untuk meningkatkan stabilitas dan keselamatan jika kondisi memburuk secara tiba-tiba.
Fleksibilitas kecepatan ini memberi nakhoda ruang gerak vital untuk menyesuaikan diri. Pemanfaatan rute alur kapal yang fleksibel dalam Surat Perijinan Berlayar (SPB) juga merupakan langkah strategis. SPB saat ini seringkali menetapkan satu rute tetap. Strategi mitigasi mendorong penerbitan SPB yang mencantumkan beberapa rute alternatif yang telah dipetakan dan dianggap aman untuk berbagai kondisi cuaca.
Jika rute utama terkena dampak ombak tinggi di sektor tertentu, nakhoda dapat beralih ke rute alternatif yang lebih terlindung (misalnya, lebih dekat ke pesisir utara atau selatan pulau, atau memanfaatkan celah antar pulau kecil jika memungkinkan) tanpa harus menunggu persetujuan ulang yang memakan waktu.
Konsep rute alternatif berbasis risiko ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan pelayaran, seperti ditunjukkan oleh Christiansen et al. (2023) dalam analisis sistem transportasi maritim regional.
Untuk kondisi ombak sangat tinggi di mana kapal-kapal utama tidak dapat beroperasi sama sekali, peran kapal perintis dan Kapal Motor Penyeberangan Rakyat (Pelra) menjadi sangat vital. Kapal-kapal berukuran lebih kecil ini umumnya memiliki draft lebih dangkal dan desain yang lebih lincah, memungkinkannya untuk tetap beroperasi di laut yang agak bergelombang atau menavigasi rute alternatif yang lebih terlindung yang tidak bisa dilalui kapal besar.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kesiapsiagaan armada perintis dan Pelra khusus untuk misi darurat logistik saat cuaca buruk, mengangkut kebutuhan pokok dengan prioritas tinggi. Brooks dan Frost (2021) menyoroti pentingnya layanan feeder (seperti perintis dan Pelra) sebagai jaring pengaman logistik untuk komunitas pulau terpencil, terutama saat layanan utama terganggu.
Di samping itu, kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok di Pulau Bawean sendiri adalah fondasi mitigasi jangka panjang. Mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar berarti mengurangi tekanan pada rantai logistik saat terjadi gangguan.
Strategi ini mencakup pengembangan pertanian berkelanjutan (tanaman pangan, hortikultura, perikanan budidaya) yang adaptif dengan iklim lokal, penyediaan sarana penyimpanan (cold storage, gudang kering) yang memadai, serta penguatan sistem distribusi internal di pulau.
Laporan FAO (2022) tentang ketahanan pangan di pulau-pulau kecil menekankan bahwa diversifikasi produksi pangan lokal dan infrastruktur pascapanen adalah kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan eksternal dan fluktuasi harga.
Integrasi semua elemen ini – jadwal fleksibel, kecepatan adaptif, rute SPB berganda, pemanfaatan optimal kapal kecil untuk darurat, dan peningkatan kemandirian lokal – harus dikelola dalam sistem terkoordinasi.
Diperlukan pusat komando logistik pulau yang memantau cuaca, koordinasi antar operator kapal (Pelni, Perintis, Pelra), Pemerintah Daerah, TNI AL, serta pelaku usaha lokal. Sistem ini memastikan informasi mengalir cepat, keputusan diambil tepat waktu, dan sumber daya (termasuk kapal darurat dan stok pokok) dapat digerakkan secara efisien saat ancaman gangguan muncul. Koordinasi yang kuat antarpemangku kepentingan adalah jantung dari strategi mitigasi yang efektif.
Dengan mengimplementasikan strategi mitigasi yang holistik ini, Pulau Bawean dapat secara bertahap mengurangi kerentanan rantai logistiknya. Fleksibilitas operasional pelayaran, didukung oleh teknologi dan regulasi yang adaptif, menjadi perisai langsung terhadap dampak cuaca buruk.
Sementara itu, pengembangan kemandirian pangan dan kebutuhan pokok membangun fondasi ketahanan dari dalam. Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang, investasi, dan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, pelaku usaha, dan masyarakat Bawean itu sendiri. Hanya melalui sinergi inilah Bawean dapat mencapai ketahanan logistik yang sejati, memastikan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat pulau, menjadikannya contoh ketangguhan bagi pulau-pulau terpencil lainnya di Indonesia. (*)
Catatan :
Mahasiswa Doktoral FPIK UB ; Ketua Living Lab. Maritim & Wakil Ketua PII Gresik
