GRESIK,1minute.id – Kelompok Perempuan dan Sumber -Sumber Kehidupan (KPS2K) Gresik menggelar Seminar di Universitas Gresik (Unigres) pada Kamis, 11 Desember 2025. Seminar yang gelar oleh organisasi non-pemerintah alias NGO ini mengusung tema “Mewujudkan Ekosistem Pembangunan inklusif : Menautkan Peran Multipihak untuk Mendorong Pembangunan yang Mengarusutamakan GEDSI”.
Ada empat narasumber yang hadir, yakni DR Rian Pramana Suwanda, dan Dinik dari akademisi Universitas Gresik ; Hufan Nur Dhianto, Bappeda Gresik serta Eli Setyowati, Sekolah Perempuan Akar Rumput dengan moderator Iva Hasanah dihadiri seratusan peserta.
Eli Setyowati tampil kali pertama. Aktivis Sekolah Perempuan Akar Rumput ini, menceritakan bagaimana dirinya berjuang agar program pemerintah di tingkat desa yang berpihak kepada kaum perempuan, lansia, disabilitas dan lainnya. Ia bertekad akan mengusulkan program yang berpihak pada kaum rentan di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). “Kenapa sih tanya musrenbang. Sampeyan mau jadi seksi konsumsi. Tapi,sudah ada bagian konsumsi,” cerita Eli.
Bagi Eli, anggapan kaum perempuan tidak layak untuk ikut ngomong dalam kegiatan musrenbang adalah perlakuan diskriminasi. Ia pun bergeming hingga akhir bisa urun rembuk. “Sekarang Saya diangkat sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” kata perempuan asal Kecamatan Wringinanom itu. Eli tidak sendirian. Banyak kaum rentan yang bisa berpartisipasi dalam ikut menyuarakan aspirasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik semakin membuka lebar suara masyarakat. Sebab, Pembangunan Gresik semakin inklusif. Hufan Nur Dhianto mengatakan, ada 19 isu strategis yang mengarusutama GEDSI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030. “RPJMD 2025-2029 sudah ditetapkan dalam Perda nomor 3/2025,” kata Hufan, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik ini. 19 isu tentang GEDSI itu tercantum dalam visi dan misi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Visinya “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.
Sementara itu, Rian Pramana Suwanda mengatakan, perencanaan pembangunan berperspektif GEDSI tidak cukup hanya ditulis. Sebab, perspektif GEDSI telah ditetapkan sebagai salah satu indeks kinerja di pemerintahan. “Bila kinerja ASN dibawah indeks kinerja. Otomatis tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Pun, Kepala Pemerintahan,” ujar Rian Pramana Suwanda.
Ia menegaskan, Pembangunan berperspektif GEDSI yang masuk indeks kinerja ini bukan untuk gagah-gagahan. Sebab, baru Pemkab Gresik yang menerapkan indeks kinerja perspektif GEDSI ini. “Hanya Pemkab Gresik yang menerapkan GEDSI sebagai indeks kinerja,” tegas Rian yang juga Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik ini.
Untuk diketahui GEDSI adalah singkatan dari Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), yaitu pendekatan pembangunan yang memastikan semua kelompok, terutama yang rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok terpinggirkan lainnya, dapat berpartisipasi penuh, mengakses manfaat, dan tidak tertinggal dalam pembangunan, kebijakan, serta layanan publik, dengan mencegah diskriminasi dan ketidakadilan.
Pendekatan ini mengintegrasikan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial secara bersamaan untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip. Sehingga, “Tidak Ada Seorang Pun yang Tertinggal” (No One Left Behind) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pemerintah belajar mendengar, Masyarakat berperan aktif. (yad)
