Home / Peristiwa

Ancam Kebebasan Berekspresi, Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Tolak RUU Penyiaran

- by chusnul cahyadi

SURABAYA,1minute.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) Tolak RUU Penyiaran Surabaya melakukan aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Selasa, 28 Mei 2024.

Massa dari berbagai organisasi profesi yaitu, Perwarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya ;  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya ; dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jatim. Kemudian, KontraS Surabaya ; LBH Lentera ; LBH Surabaya ; Aksi Kamisan Surabaya ; PPMI DK Surabaya serta Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

Tuntutan mereka menolak semua pasal pembungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di RUU Penyiaran. Aksi damai dengan menutup mulut memakai masker warna hitam dengan tanda silang warna merah sehingga menarik perhatian warga yang sedang melintas di depan Gedung Negara Grahadi.

Seperti diketahui, DPR RI akan membahas revisi RUU Penyiaran pada Rabu besok, 29 Mei 2024. Pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.

“Revisi Undang-undang Penyiaran ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik,” ujar Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya.

“Beberapa pasal bahkan mengandung ancaman pidana bagi jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama,” imbuhnya. 

Pasal-pasal bermasalah dalam revisi ini, jelas Suryanto, memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media, yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2.

Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi warga negara, melalui rancangan sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.

Disamping itu adanya ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.

“Untuk itu kami menuntut DPR RI segera menghentikan pembahasan Revisi Undang-undang Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah ini. Serta harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” tegas pria berkacamata ini.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya Eben Haezer Panca, juga mengungkapkan, dalam RUU Penyiaran ini independensi media terancam.  “Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E,” jelas Eben.

Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja pekerja kreatif. Seperti tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial dan lain sebagainya.

“Kami menuntut dan menyerukan memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Menyerukan agar seluruh insan pers, pekerja kreatif dan pegiat media sosial di Surabaya khususnya, untuk turut serta menolak RUU Penyiaran ini. Kami percaya bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Untuk itu, kami akan terus mengawal proses legislasi ini dan siap melakukan aksi massa lanjutan jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” pungkas Eben.

Lebih lanjut, Koordinator Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir mengatakan, pihaknya menduga RUU Penyiaran ini bakal jadi alat pemerintah untuk melemahkan praktik demokrasi di Indonesia. 

“Revisi UU Penyiaran ini kami menduga bahwa ini adalah upaya dari rezim Jokowi di akhir periodenya sengaja memberikan kado buruk untuk membungkam praktik demokrasi di Indonesia,” kata Fatkhul.

RUU Penyiaran, kata dia, patut diduga menjadi  upaya pemerintah untuk membangkitkan semangat Orde Baru. Misalnya dengan pasal yang dengan jelas melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi dan sejumlah pasal lainnya.

“Kalau dulu Orde Baru menggunakan militer dan aparatus keamanan sebagai alat untuk membungkam, nah hari ini metode berubah dengan kemudian membatasi ruang gerak melalui undang-undang,” ucap dia.

Ia juga menduga RUU Penyiaran bakal jadi alat penguasa untuk melanggengkan upaya-upaya impunitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

“Jadi dengan adanya revisi UU Penyiaran ini yang kemudian isinya melarang jurnalisme investigasi dan sebagainya, ini kan upaya-upaya agar masyarakat tidak kritis terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Maka itu, kami Koalisi Masyarakat dan Pers (KOMPERS) Tolak RUU Penyiaran menyatakan sikap:

1. Tolak pembahasan RUU Penyiaran yang berlangsung saat ini karena dinilai cacat prosedur dan merugikan publik;

2. Mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Penyiaran yang substansinya bertentangan dengan nilai demokrasi, upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia;

3. Mendesak DPR untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna, dalam penyusunan revisi UU Penyiaran untuk memastikan tidak ada pasal-pasal multitafsir yang dapat dipakai untuk mengebiri kemerdekaan pers, memberangus kebebasan berpendapat, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat;

4. Membuka ruang ruang partisipasi bermakna dalam proses penyusunan RUU Penyiaran dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak lainnya. Penyusunan dan pembahasan RUU Penyiaran harus melibatkan Dewan Pers dan seluruh konstituennya agar tidak terjadi pembiasan nilai-nilai kemerdekaan pers;

5. Mendorong jurnalis untuk bekerja secara profesional dan menjalankan fungsinya sesuai kode etik, untuk memenuhi hak-hak publik atas informasi;

6. Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang mengatur soal pers. Agar tidak ada pengaturan yang tumpang tindih terkait kemerdekaan pers. (yad)

Ancam Kebebasan Berekspresi, Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Tolak RUU Penyiaran Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kajati Jatim Serahkan Bantuan dan Tinjau Huntara Korban Gempa Bawean

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati memberikan bantuan sosial dan meninjau kondisi rumah yang hancur dan hunian sementara atau huntara korban bencana alam gempa bumi di Bawean pada Selasa, 28 Mei 2024.

Mia Amiati  bersama rombongan tampak berkeliling melihat kondisi Huntara, simulasi sekolah tahan gempa dan trauma healing oleh Dinas Sosial, dan pelayanan kesehatan gratis untuk lansia dan ibu hamil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Kajati Jatim Mia Amiati menyampaikan, pihaknya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tentunya ikut merasakan prihatin yang mendalam atas kejadian bencana gempa bumi yang terjadi. Sehingga mengakibatkan beberapa kerusakan yang menimpa warga Bawean antara lain : kerusakan rumah/tempat tinggal warga mulai dari yang rusak berat, sedang dan ringan, kerusakan infrastruktur/jalan dan fasilitas umum/sekolah.

“Pemberian bantuan untuk masyarakat korban bencana gempa bumi ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persaja Ke-73 Tahun 2024,” ujarnya.

Dikatakan, Persaja sebagai organisasi profesi jaksa hadir dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan RI akan penegakan hukum. Di mata hukum masyarakat sama untuk mendapatkan hak akan keadilan.

“Maka sebagai bagian dari pemerintah, Persaja Jatim juga mengumpulkan tali asih untuk korban gempa Bawean senilai Rp154.300.000. Sedangkan dari Kejaksaan tinggi Jawa Timur senilai 136.600.000 untuk pembangunan Huntara,” ungkapnya.

Kajati Jatim Mia Amiati juga memuji akan keindahan alam pulau Bawean. Menurut dirinya sejak dalam perjalanan menggunakan pesawat melihat dari atas sejauh mata memandang keindahan alam Bawean sangat menakjubkan.

“Bawean sangat luar biasa, meskipun ini kunjungan pertama kalinya. Ini harus di promosikan agar wisatawan beramai ramai berkunjung ke Bawean,” harapnya.

Dirinya menambahkan, Pemerintah Kabupaten Gresik sangat luar biasa, bagaimana cara mengedukasi warganya pasca bencana gempa bumi. “Mudah-mudahan bantuan ini menjadi dukungan moril agar Bawean segera pulih,” tandasnya.

Sementara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kepedulian Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Persaja atas kepedulian dan empati musibah gempa bumi di Bawean.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bawean mengucapkan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan membantu pemulihan korban gempa bumi Bawean,” ucapnya.

Dikatakan, sampai saat ini tercacat 600 lebih gempa yang dirasakan masyarakat Bawean. Masyarakat Bawean harus kuat, jangan sampai anak anak kita masih trauma dengan gempa dan berpengaruh kepada sekolahnya. 

“Maka trauma healing dan simulasi sekolah aman bencana ini terus kami berikan kepada guru dan anak didik kita,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut bupati, pertanian di Bawean harus tetap produktif. Maka bantuan pompa yang diberikan melalui dinas pertanian harus benar benar dimanfaatkan, agar hasil pertanian dapat menopang ekonomi keluarga.

“Semoga masyarakat yang menjadi korban gempa dapat menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dan juga semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Serta memberikan perindungan  bagi kita semua,” pungkasnya.

Selain bupati, dalam kunjungannya ke Bawean Kajati Jatim beserta rombongan juga di dampingi Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nana Riana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala BPBD Gresik Sukardi, Camat Sangkapura dan Camat Tambak Bawean. (yad)

Kajati Jatim Serahkan Bantuan dan Tinjau Huntara Korban Gempa Bawean Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Sambut Gresik Emas, KUPP Bawean Kolaborasi Poltekpel Surabaya Gelar Diklat Transportasi Laut

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sekretaris Daerah atau Sekda Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman mengatakan, potensi Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri didukung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate atau 

JIIPE tidak menutup kemungkinan sebagai jalur keluar masuknya perdagangan melalui transportasi laut. Ini merupakan karunia ditengah gempa yang melanda Bawean. Terima kasih kepada Poltekpel Surabaya yang sudah menginisiasi kegiatan ini. 

“Sesuai RPJP Kabupaten Gresik 20 tahun kedepan adalah Gresik emas mendunia dari Asia timur yang masuk Indonesia melalui JIIPE. Mari jadi tuan rumah di negeri sendiri jangan menjadi penonton di negeri sendiri,” harap Washil ketika membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Bawean pada Senin, 27 Mei 2024.

Diklat di Aula Pondok Pesantren Hasan Jufri Sangkapura ini kerjasama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas III Bawean, Kabupaten Gresik bersama Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Surabaya dan Dinas Perhubungan Gresik.

Sekda Washil mengapresiasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang digelar KUPP Bawean ini. Ia menyakini kegiatan ini dapat memberikan manfaat. Selain itu juga dapat menjadi media komunikasi yang efektif antara Ditjen Perhubungan Laut, Pemkab Gresik, dan masyarakat Bawean.

“Kegiatan ini sebagai salah satu pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan SDM pada transportasi laut. Sehingga dapat menambah kompetensi dan pengetahuan yang berguna, pada saat bekerja di kapal untuk dapat meningkatkan keselamatan pelayaran menuju terwujudnya zero accident,” kata mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-kini menjadi- Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DCKPKP Gresik itu.

Di tempat sama, Wakil Direktur I Poltekpel Surabaya Renta Novaliana mengatakan, Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang dilakukan oleh Poltekpel Surabaya merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan keahlian masyarakat. 

Sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang kelautan khususnya awak kapal dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara gratis kepada masyarakat luas.

Materi yang diberikan dalam Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini meliputi Basic Safety Training (BST), Safety Awareness Training (SAT) dan Advanced Fire Fighting (AFF). Semua bidang transportasi laut.

BST bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang keselamatan di kapal, sementara AFF difokuskan pada penanganan kebakaran yang lebih lanjut dan teknik pencegahan. Selain itu, SAT membekali peserta dengan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi situasi keamanan di atas kapal.

Ia menambahkan, DPM ini merupakan instruksi Presiden no 9 tahun 2016. Menurut dirinya antusias peserta di Bawean sangat luar biasa. Dampak postif lainnya yaitu, warga Bawean yang bekerja di kapal baik dalam negeri maupun luar negeri mudah menyesuaikan diri. “Salah satu kelebihan warga Bawean yang bekerja di kapal banyak yang mampu menguasai bahasa asing,” tandasnya.

Sementara, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Bawean Zainal Abdul Rahman menambahkan, Diklat Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan mulai 27 Mei hingga 6 Juni 2024. Kegiatan ini sebelumnya diikuti sebanyak 441 peserta melalui seleksi dan lulus sebanyak 334 peserta.

Dengan adanya Diklat ini akan mendapatkan sertifikat dan skill sehingga bisa mengikuti rekan-rekan sebelumnya.  “Saya berharap kesempatan ini dapat digunakan sebaik baiknya untuk meningkatkan kompetensi dan SDM di bidang transportasi laut untuk warga Bawean,” singkatnya. (yad)

Sambut Gresik Emas, KUPP Bawean Kolaborasi Poltekpel Surabaya Gelar Diklat Transportasi Laut Selengkapnya
Home / Pemerintahan

SPBE Gresik Masuk 6 Terbaik Nasional di Ajang SPBE Summit 2024

- by Khusnul C

GRESIK,1minute.id –  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik mendapatkan poin tertinggi secara nasional. Raihan nilai tertinggi untuk kategori indeks SPBE tingkat Pemkab mendapatkan ganjaran penghargaan dari pemerintah pusat.

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani dalam acara SPBE Summit 2024, dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara pada Senin, 27 Mei 2024.

Semua pucuk pimpinan di Kabupaten/Kota dan Gubernur hadir dalam acara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu.

Untuk diketahui, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. 

Pada penyelenggaraan acara SPBE Summit 2024 ini, juga diberikan penganugerahan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital), untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Gresik dibawah kepemimpinan Fandi Akhmad Yani berhasil meraih Penghargaan Kategori Indeks SPBE tertinggi tingkat pemerintah kabupaten dengan skor 4,28 poin. Skor tertinggi 5,00.

Dengan diraihnya penghargaan ini, menunjukkan komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dalam keterangannya menyatakan bahwa capaian ini merupakan wujud dedikasi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan SPBE. Capaian Kabupaten Gresik, dengan nilai indeks SPBE 4,28 berada di peringkat 6 tingkat nasional untuk pemerintah kabupaten.

“Ini juga bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Gresik bahwasanya SPBE di Kabupaten Gresik harus meningkat. Dan saat ini, alhamdulillah kita buktikan dengan didapatkannya penghargaan hari ini,” terang Gus Yani di Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024.

Fandi Akhmad Yani hadir di acara tersebut didatangi  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Gresik Ninik Asrukin dan Kepala Bidang Pengembangan e-Goverment pada Diskominfo Gresik Fahri Adi Yamin. 

Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Gresik itu menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pengintegrasian aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. 

Artinya, kedepan setiap aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik harus terintegrasi satu sama lain.

“Pesan pak presiden agar mendukung pelayanan publik yang mudah, ringkas dan tidak njlimet dengan banyaknya aplikasi. Sebetulnya di Kabupaten sudah kita siapkan yang namanya Intelligence Operation Platform (IOP), yang tugasnya mengintegrasikan aplikasi di masing-masing OPD di Kabupaten Gresik. Insya Allah kita siap mendukung arahan pak presiden,” tegasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Gresik Ninik Asrukin mengatakan bahwa capaian yang diraih Kabupaten Gresik dalam Digital Goverment Award ini merupakan capaian tertinggi khususnya pada tata kelola implementasi SPBE.

“Alhamdulillah atas capaian yang kita terima dalam SPBE Summit 2024. Capaian ini tentunya menjadi pendorong dalam penguatan sinergitas bagi kami di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik terkait implementasi SPBE,” ujarnya.

Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gresik sudah menjadi perhatian serius. Hal ini ditunjang dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Gresik nomor 28 tahun 2023 terkait penyelenggaraan SPBE, serta SK Bupati Nomor 043/305/437.12/2023 tentang Arsitektur SPBE Pemkab Gresik Tahun 2023 – 2026. (yad)

SPBE Gresik Masuk 6 Terbaik Nasional di Ajang SPBE Summit 2024 Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

Jaga Kondusif Kamtibmas, Kapolres Gresik Perintahkan Anggota Intensifkan Patroli dan Razia

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Anggota Polres Gresik bakal tidak bisa leha-leha lagi. Sebab, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas di wilayah hukum Polres Gresik ditengarai cenderung meningkat. 

Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk rajin patroli. Patroli konvensional maupun patroli cyber. Bahkan, bila dianggap potensi menimbulkan ancaman, mantan Kapolres Blitar itu, memerintahkan untuk melakukan razia dengan melakukan penggeledahan. 

“Meningkatkan patroli pada hari libur harus diintensifkan, patroli rutin harus dilakukan pagi, siang, dan malam hari, Patroli blue light harus dioptimalkan,” ujar Kapolres AKBP Aditya Panji Anom saat memimpin apel pagi di halaman Mapolres Gresik pada Senin, 26 Mei 2024.

Apel pagi itu, ikuti anggota dari semua satuan kerja yakni Bagian Operasional atau Bag Ops ; Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) ; dan Satuan Lalu Lintas atau  Sat Lantas. 

Kemudian, Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) ; Satuan Narkoba (Sat Narkoba) ; Satuan Reserse Kriminal atau Sat Reskrim dan 

Satuan Samapta Bhayangkara alias Sat Sabhara.

“Lakukan juga razia komunitas yang meresahkan masyarakat dengan mendatangi dan memeriksa mereka. Tak kalah penting untuk meningkatkan Patroli Cyber,” imbuh perwira dua melati di pundak itu.

Menurutnya, melakukan patroli cyber di media sosial untuk mencari informasi yang dapat menjadi bahan acuan patroli.

Ia pun hakil yakin, bahwa langkah-langkah, pre-emtif dan preventif ini akan efektif dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Gresik. Kapolres Aditya Panji Anom juga meminta kepada seluruh personelnya untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Lebih lanjut, ia juga memberikan penekanan khusus terkait penanganan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat ; pencurian dengan kekerasan atau curas dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang lazim disebut 3-C itu.

Kegiatan dalam menjaga Kamtibmas di Kotta Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu akan bisa maksimal, lanjutnya, bila selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI, Satpol PP, dan Linmas.

Menjalin kerjasama dan sinergi dari seluruh personelnya, Kamtibmas di wilayah Gresik dapat terjaga dengan baik. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjaga Kamtibmas dengan melaporkan segala bentuk gangguan Kamtibmas kepada pihak berwajib. (yad)

Jaga Kondusif Kamtibmas, Kapolres Gresik Perintahkan Anggota Intensifkan Patroli dan Razia Selengkapnya
Ekbis / Home

SIG dan Astra Kolaborasi dalam Peningkatan TKDN Suku Cadang Berbasis Pembinaan UKM

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Usaha Kecil dan Menengah atau UKM binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Astra melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), CV Kawani Tekno Nusantara (Kawani), menerima kunjungan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, di workshop CV Kawani, Bandung, pada Jumat, 24 Mei 2024.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui aktivitas pembinaan UKM yang dilakukan oleh SIG bersama YDBA sehingga berhasil meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN suku cadang pabrik SIG, serta menjadi salah satu faktor sukses SIG meraih penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN dari Kementerian Perindustrian dua tahun berturut-turut pada 2023 dan 2024.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, Kementerian BUMN sangat mengapresiasi kolaborasi SIG dengan YDBA yang telah memberikan pembinaan kepada UKM untuk dapat memproduksi suku cadang pabrik SIG guna peningkatan TKDN. 

Sebagai perusahaan BUMN, SIG telah menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan arahan Kementerian BUMN dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Kolaborasi di mana SIG menjadi offtaker yang memberi kesempatan kepada CV Kawani untuk memproduksi sparepart Pabrik SIG, dengan menggandeng YDBA yang selama ini berpengalaman dalam mendampingi UKM, merupakan bentuk kemitraan yang baik. Ini bisa menjadi inspirasi bagi BUMN dan perusahaan lainnya untuk mempercepat capaian peningkatan TKDN dari produk yang selama ini masih impor,” kata Loto Srinaita Ginting.

Program pembinaan UKM untuk peningkatan TKDN sparepart pabrik SIG merupakan realisasi dari perjanjian kerja sama antara SIG dengan YDBA pada 2022 lalu. Dalam kerja sama ini, SIG memberikan pembinaan berupa edukasi spesifikasi produk, pendampingan pembuatan prototipe, hingga uji coba dan tes performa di pabrik SIG, kepada UKM binaan YDBA.

Hingga saat ini, sebanyak 8 UKM telah berhasil memproduksi 10 jenis suku cadang yang siap digunakan di pabrik-pabrik SIG, satu di antaranya adalah CV Kawani yang memproduksi shaft impeller filling spout (penerus gaya putar impeller pada mesin rotary packer), wedge cooler (elemen penyangga cross bar pada clinker cooler agar tidak bergeser), dan roller pan conveyor (roda baja penumpu pan conveyor). Bahkan, CV Kawani telah menerima pesanan produk wedge cooler sebanyak 1.000 pieces untuk pabrik PT Semen Gresik di Rembang.

Direktur Operasi SIG Reni Wulandari mengatakan, kunjungan ini menjadi bukti komitmen Kementerian BUMN dalam pengembangan UKM, sekaligus dukungan bagi SIG untuk terus meningkatkan TKDN sparepart berbasis pembinaan UKM. Inisiatif ini juga diharapkan akan membantu terciptanya rantai pasok yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing Perusahaan dengan mensubstitusi produk yang sebelumnya impor.

”SIG ingin menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang membantu Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan sparepart pabrik dari industri dalam negeri. Di saat yang sama, SIG juga memberikan nilai tambah kepada UKM melalui peningkatan kapabilitas dalam produksi sparepart yang andal secara teknis dan ekonomis, sekaligus memenuhi standar industri sehingga tidak hanya dapat digunakan di pabrik SIG tetapi juga oleh perusahaan lain,” kata Reni Wulandari.

Ketua Pengurus YDBA, Rahmat Samulo menyampaikan, bahwa kolaborasi SIG dan Astra dalam peningkatan TKDN yang melibatkan UKM ini sejalan dengan semangat Astra untuk terus kolaborasi menumbuhkan UKM di tanah air. Samulo berharap, kolaborasi ini dapat terus berjalan, bahkan diperluas dengan melibatkan Perusahaan BUMN lainnya dan melibatkan lebih banyak lagi UKM binaan.

”Astra melalui YDBA juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, SIG dan CV Kawani Tekno Nusantara atas kolaborasi yang telah berjalan. Kolaborasi ini akan mempercepat pergerakan bagaimana UKM untuk naik kelas dan kolaborasi ini sangat penting untuk mengangkat UKM menjadi lebih baik lagi,” ujar Samulo.

Sementara itu, Direktur CV Kawani Yadi Taufik Nugraha merasa bangga dan terhormat mendapat kunjungan dari Kementerian BUMN, SIG dan YDBA. “Terima kasih telah berkenan untuk berkunjung ke CV Kawani. Kunjungan ini sangat berarti dan menjadi dorongan motivasi bagi kami untuk terus berkarya,” ungkap Yadi Taufik Nugraha.

Dalam kunjungan tersebut, SIG juga memperkenalkan beragam produk yang diproduksi oleh UMKM binaan anak usaha SIG, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, antara lain Essential Oil Sijebi, Kopi Spirulina Damarjati, dan produk kerajinan tangan ecoprint. (yad)

SIG dan Astra Kolaborasi dalam Peningkatan TKDN Suku Cadang Berbasis Pembinaan UKM Selengkapnya
Ekbis / Home

Presdir PTFI Tony Wenas : Smelter Freeport Indonesia di Gresik Siap Beroperasi Juni 2024

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Presiden Direktur atau Presdir PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengunjungi proyek smelter PTFI dan memastikan Smelter PTFI di kawasan Java Integreted and Industrial Port Estate atau IIPE , Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur siap beroperasi pada Juni 2024.

“Hari ini saya berkunjung ke Smelter untuk memantau perkembangan penyelesaian  pembangunan Smelter PTFI. Saat ini kami tengah melakukan proses commissioning yaitu pengujian, percobaan, trial, untuk memastikan peralatan dan sistem yang didesain, diinstal, dan dioperasikan sudah sesuai sebagai upaya menyelesaikan proyek smelter ini untuk selesai secara substansial. Diharapkan pada bulan Juni sudah bisa beroperasi,” kata Tony pada Sabtu, 25 Mei 2024.

Ia menjelaskan pembangunan smelter merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan mendukung kebijakan hilirisasi industri yang dicanangkan oleh pemerintah.

Proyek smelter kedua PTFI yang dibangun sejak Oktober 2021 ini dirancang mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas peleburan konsentrat tembaga sebesar 1.7 juta ton per tahun, yang menjadikan smelter ini sebagai tempat pemurnian tembaga dengan desain terbesar di dunia. 

Smelter dilengkapi Unit Pemurnian Logam Mulia, Unit Oksigen, Unit Asam Sulfat dan Unit Desalinasi serta Unit Effluent and Waste Water Treatment Plant untuk mendukung pemanfaatan maksimal bahan baku, produk samping maupun limbah agar dapat mencapai high efficiency smelting and refining process.

Saat ini konsentrat hasil produksi PTFI sebesar 60% di ekspor dan sisanya 40% dimurnikan di dalam negeri melalui PT Smelting di Gresik Jawa Timur menjadi katoda tembaga. Namun lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak masih di ekspor. 

Nantinya jika smelter kedua ini beroperasi, pemurnian lumpur anoda 100% akan dilakukan di dalam negeri. “Tentunya terdapat banyak tantangan dalam menyelesaikan smelter tembaga single-line dengan desain terbesar di dunia. Namun tim proyek smelter, kontraktor dan sub kontraktor sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Begitu juga dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah kepada PTFI agar dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu,” kata Tony. (yad)

Presdir PTFI Tony Wenas : Smelter Freeport Indonesia di Gresik Siap Beroperasi Juni 2024 Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

6 Pengeroyok Pemuda Asal Krian Sampai Meninggal Dibekuk Satreskrim Polres Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Gresik menangkap lima pemuda dan satu anak yang diduga melakukan pengeroyokan pemuda asal Krian, Sidoarjo hingga tewas. Tiga orang lainnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang alias DPO.

Sehingga total pelaku berjumlah sembilan orang. Para pelsku yang mengeroyok korban berinisial SW, 20 tahun sampai meninggal dunia itu ditengarai oknum dari salah satu dari kelompok pesilat. 

Pengeroyokan terjadi Minggu dini hari, 19 Mei 2024 di depan Warung Hamas, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.  Selain korban SW yang asal Krian, Sidoarjo yang tewas, para “jagoan” jalanan itu melakukan pengeroyokan kepada korban M. Suhirman dan M. Ady Saputra. 

Kedua korban selamat langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan mendapatkan perawatan serta visum et repertum ke Puskesmas Driyorejo. Dua korban selamat ini, yang melaporkan kejadian pengeroyokan itu kepada Polres Gresik. 

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldhino Prima Wirdhan mengatakan, anggota Opsnal Polres Gresik mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dan meminta keterangan para saksi-saksi.

Kemudian pada hari Minggu, 19 Mei 2024 anggota telah berhasil mengamankan terduga tersangka di rumahnya masing-masing.

“Para tersangka sudah diamankan beberapa jam setelah kejadian,” kata AKP Aldhino Prima Wirdhan pada Sabtu, 25 Mei 2024. 

Enam pelaku yang diamankan adalah berinisial CD, 18 ;  NR, 19 dan MN, 19.  Mereka berasal dari Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Kemudian, EG, 19 ; dan AD, 18, asal Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Gresik. “Mereka masing-masing kami tangkap di rumahnya masing-masing,” terang Aldhino. Sedangkan, satu pelaku lainnya adalah anak dibawah umur alias anak berhadapan hukum atau ABH. 

Barang bukti yang diamankan satu buah botol, empat buah handphone, dua jaket hoodie dan dua kaos.

Tidak sampai disitu, polisi masih memburu pelaku lainnya yang saat ini tengah melarikan diri. Satreskrim Polres Gresik telah mengantongi identitas tiga tersangka lain yang berstatus DPO.

“Kami menetapkan tiga orang DPO, dua diantaranya masih di bawah umur, satu orang atas nama Ilham alias Celeng saat ini masih dalam proses pengejaran tim Resmob Satreskrim Polres Gresik,” ucapnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP ayat 2 dan 3, berbunyi barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga besama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang dengan penjara selama–lamanya 12 tahun.

Untuk diketahui, peristiwa pengeroyokan yang menimpa korban SW asal Krian, Sidoarjo terjadi pada Minggu, dini hari 19 Mei 2024. Saat itu, korban SW berada di depan warung Hamas di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.  

Tidak jelas motifnya, tiba-tiba sekelompok pemuda mengepruk korban dengan botol minuman hingga mengalami gegar otak dan koma. Korban beberapa tidak sadar diri. Korban kemudian dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Namun, tuhan berkehendak lain, pada Kamis, 23 Mei 2024 meninggal dunia. 

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda ini bukan kali pertama di wilayah hukum Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. (

6 Pengeroyok Pemuda Asal Krian Sampai Meninggal Dibekuk Satreskrim Polres Gresik  Selengkapnya
Home / Pemilu 2024

Politik Berbudaya, Pelantikan 54 Anggota Panwascam Pakai Baju Adat 

- by chusnul cahyadi 
GRESIK,1minute.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik melantik sekaligus mengambil sumpah Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam)l se-Kabupaten Gresik pada Jumat, 24 Mei 2024.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Gresik Achmad Nadhori ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman dan Ketua Bawaslu Provinsi Jatim Ahmad Warits dipusatkan di Hotel Aston Inn.

Pelantikan 54 pengawas yakni 12 perempuan dan 42 laki-laki yang bakal mengawal dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada terasa beda. Sebab, seluruh anggota panwascam itu memakai baju adat. 

Ketua Bawaslu Jatim Ahmad Warits menjelaskan bahwa, pelaksanaan tahapan-Pilkada 2024 juga harus ada sinergi kuat antara Bawaslu dengan jajaran Forkopimda di Kabupaten Gresik.

“Seluruh tahapan Pilkada juga harus ada kolaborasi yang baik anatara Bawaslu dan jajaran Forkopimda. Kemudian yang tidak boleh luput oleh Panwascam, seluruh tahapan proses pengawasan harus di administrasikan dalam form A,” tuturnya.

Sementara Sekda Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman menyebutkan, pengawasan Pilkada harus dilakukan dengan baik. Sehingga upaya penindakan harus dilakukan ketika terjadi kecurangan dan memastikan tahapan sesuai dengan regulasi.

“Saudara-saudara pengawas di kecamatan yang baru saja dilantik, agar menjalankan tugasnya dengan baik,” harap Washil. “Setiap proses menuju Pilkada sudah menjadi tugas dan tanggung jawab di wilayah masing-masing. Konsep untuk terjadinya Pilkada yang adil dan jujur, saya berharap seluruh stakeholder bisa berkoordinasi dengan baik,” imbuhnya. 

Washil berpesan, untuk unsur media supaya ketika ada hal-hal yang tidak berkenan bisa langsung berkoordinasi dengan Bawaslu, dan jajaran lain yang turut mengawasi kelancaran Pilkada di Kabupaten Gresik.

Ketua Bawaslu Gresik Achmad Nadhori menyampaikan mengusung tema Politik Berbudaya, Bawaslu Gresik tampil dengan mengenakan berbagai pakaian adat kedaerahan sesuai semboyang Bhineka Tunggal Ika.

“Memang pelantikan hari ini sengaja kita pilih tema Pilkada yang berbudaya. Artinya harapan kami dalam Pilkada ke depan bisa mengutamakan etika untuk berpolitik yang baik. Berperilaku santun yang baik,” ungkapnya. (yad)

Politik Berbudaya, Pelantikan 54 Anggota Panwascam Pakai Baju Adat  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kepala OPD Teken Pakta Integritas, KPK Sebut MCP Pemkab Gresik Nyaris Sempurna 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melaksanakan penandatanganan pakta integritas bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kegiatan yang digelar bersamaan dengan Monev MCP (Monitoring Centre for Prevention) ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi. 

Acara yang digelar Inspektorat Gresik ini berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 22 Mei 2024.  Penandatangan pakta integritas dilakukan semua pejabat mulai eselon 3 sampai 2. Mulai jabatan setingkat Kepala Bagian sampai Sekretaris Daerah. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Aminatun Habibah dan Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir ikut meneken pakta integritas. Hadir dalam acara ini Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani dalam sambutannya menjelaskan, untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan bimbingan dan sinergi yang kuat antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Gresik. 

“Dengan pendampingan ini, kami berharap eksekutif bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Gresik,” tutur Gus Yani. Di tempat yang sama juga dilaksanakan Monev MCP  oleh Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK. 

Kepala Satgas Wilayah II Direktorat III Koordinasi dan Supervisi KPK Wahyudi mengatakan, pihaknya mengapresiasi indikator capaian pencegahan dan pemberantasan korupsi atau MCP di Kabupaten Gresik. Indikator itu berada diatas rata-rata nasional dan Jawa Timur.

“Kami  mengapresiasi capaian nilai skor MCP di tahun 2023 sebesar 93% dan 2022 di 94%. Memang ada penurunan namun besar harapan kami agar penurunannya tidak signifikan di berbagai indikator, ” ujar Wahyudi. 

Dijelaskan, MCP ini bertujuan untuk memotret tata kelola pemerintahan. Kabupaten Gresik memiliki skor yang tinggi di MCP. Maka bisa diartikan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Gresik mendekati sempurna. (yad)

Kepala OPD Teken Pakta Integritas, KPK Sebut MCP Pemkab Gresik Nyaris Sempurna  Selengkapnya