Tag: bpn gresik

Home / Pemerintahan

2024 : BPN Gresik Targetkan Aset Pemerintah Gunakan Sertifikat Elektronik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik mulai menerbitkan sertifikat elektronik. Tahun ini, ratusan sertifikat elektronik telah diterbitkan. “Untuk tahap awal dan uji coba sertifikat elektronik aset BPN terlebih dahulu,” kata Kepala Sub bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) BPN Gresik Fanani didampingi Rangga Alfiandri Hasim, Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BPN Gresik kepada wartawan pada Jumat, 15 Desember 2023.

Pada tahun depan, lanjut Fanani, sertifikat elektronik akan dilakukan untuk aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan instansi vertikal. Untuk diketahui pemberlakuan sertifikat elektronik ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang berlaku sejak 12 Januari 2021.

BPN Gresik saat ini telah melakukan segala persiapan untuk menggeber sertifikat elektronik tahun 2024. Ada sekitar 821.425 bidang tanah yang dilakukan migrasi dari sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik. “Dari 821 ribu lebih bidang itu, data valid yang siap elektronik sebanyak 69.800 bidang,” terangnya. 

Untuk migrasi ke sertifikat elektronik itu, BPN telah melakukan pembuatan foto tegak menggunakan pesawat tanpa awak alias drone sejak Agustus 2023. “Sampai saat ini, foto drone yang sudah teralisasi 100 persen atau sesuai target 78.595 ha di 14 Kecamatan, kecuali Sidayu, Ujungpangkah, Tambak, Sangkapura, Pulau Bawean,” katanya. 

BPN Gresik menggunaan foto tegak menggunakan drone untuk menentukan zona nilai tanah (ZNT) yang nantinya bisa menjadi  acuan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  ZNT harus di upgrade minimal setahun sekali. Karena nilai tanah selalu mengalami perubahan. “Sudah diambil 400 sampel di Kecamatan Kebomas, Driyorejo dan Winginanom,” ungkapnya.

Bagaimana dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ? Fanani mengungkapkan, awalnya PTSL kami ditarget 2.984 sertifikat. “Namun Bulan Agustus targetnya menjadi 15.500 sertifikat,” ujar Fanani. (yad)

2024 : BPN Gresik Targetkan Aset Pemerintah Gunakan Sertifikat Elektronik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Menteri ATR/BPN : 2024 Sertifikat Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah di Indonesia Tuntas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan sebanyak 30 sertifikat kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan terbesar di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik pada Rabu, 28 Maret 2023.

Puluhan sertifikat wakaf dan tempat ibadah itu, diberikan oleh Hadi Tjahjanto ditempat berbeda. Diantaranya, di Gedung Dakwah Muhammadiyah (PDM) Hadi Tjahjanto menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik Muhammad Thoha Mahsun.

Dalam kunjungan kerja ini, Hadi Tjahjanto kali pertama ke kantor PCNU Gresik. Kedatangan Hadi Tjahjanto disambut oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Forkopimda Gresik dan Kepala BPN Gresik Asep Heri dan Ketua PCNU Gresik KH Mulyadi. Berikutnya, ke Gedung Dakwah Muhammadiyah dan terakhir ke kantor BPN Gresik di Jalan Raya Permata, Kompleks Perumahan Bunder Asri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

Selama kurang lebih 1,5 jam, Hadi Tjahjanto menggelar pertemuan dengan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Forkopimda di lantai dua kantor BPN. Pertemuan dilakukan secara tertutup untuk wartawan. 

Usai pertemuan Hadi Tjahjanto mengatakan, ada sejumlah agenda yang dilakukan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini. Diantaranya, penyerahan sertifikat wakaf dan tempat ibadah kepada dua ormas kemasyarakatan yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Serta, melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama (PKS) dalam rangka akselerasi atau percepatan Kabupaten Gresik menjadi Kota Lengkap.

Ia melanjutkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melakukan kerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menuntaskan sertifikat wakaf dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. “Hari ini, kita menyerahkan 22 dan 8 sertifikat wakaf. Pada 2024 semuanya sudah selesai,” tegas Panglima TNI periode 2017-2021 ini usai melakukan pertemuan du kantor BPN Gresik di Jalan Raya Permata, Kompleks Perumahan Bunder Asri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada Rabu, 28 Maret 2028.

KETERANGAN PERS : Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didampingi (dari kiri) Kepala BPN Gresik Asep Heri, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua Tanfidzyiah PCNU Gresik KH Mulyadi dan Kanwil BPN Jatim di kantor BPN Gresik pada Rabu, 29 Maret 2023 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id )

Hadi Tjahjanto didampingi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kepala BPN Gresik Asep Heri,  Ketua PCNU Gresik KH Mulyadi melanjutkan, mengapa dengan dua ormas itu ? Hadi Tjahjanto mengatakan, karena kita ketahui bersama kedua ormas itu selalu menjaga, menjamin kedamaian, ketenangan dalam melaksanakan ibadah. “Dan, dua ormas besar ini yang membidani melahirkan NKRI yang berdasarkan Pancasila,” kata Hadi Tjahjanto. 

Pensertifkatan tanah wakaf dan tempat ibadah ini, adalah salah satu kegiatan Kementerian ATR/BPN dalam program Gerakan nasional sertifikasi khusus tanah wakaf dan tanah tempat ibadah. “Akan kita selesaikan tahun 2024 sehingga tidak ada permasalahan lagi tanah wakaf dan tempat ibadah yang belum bersertifikat. Itu semua kita selesaikan tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Seluruh agama di Indonesia, tanahnya akan kita selesaikan,” tegas Kepala Staf Angkatan Udara periode Januari 2017-Januari 2018 itu. 

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto secara berseloroh tidak bisa memenuhi permintaan dari PP Muhammadiyah. Apa itu ? “Yang saya tidak janji untuk mensertifikatkan yaitu sertifikat yang ada di Australia ternyata Muhammadiyah punya universitas di Australia,” kata Hadi Tjahjanto di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM). 

Sedangkan untuk sertifikat aset di Indonesia, Hadi Tjahjanto berjanji akan menyelesaikan pada 2024. “Aset Muhammadiyah terbanyak adalah lembaga pendidikan. Semua level paling bawah sampai paling tinggi ada,” tegasnya. (yad)

Menteri ATR/BPN : 2024 Sertifikat Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah di Indonesia Tuntas Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Gemapatas “Anti Cekcok Anti Caplok” Masuk MURI

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Gerakan Pemasangan Patok Batas (Gemapatas). Kegiatan secara daring dan luring ini digelar serentak di 33 Provinsi se-Indonesia. Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diantaranya. 

Gemapatas bertujuan  melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah ini mengusung tema “Anti Cekcok Anti Caplok” dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Di Kabupaten Gresik kegiatan dipusatkan di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas pada Jumat,  3 Februari 2023. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengapresiasi dan mendukung program Gemapatas yang digagas Kementrian ATR/BPN, yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Ini akan membantu masyarakat untuk memiliki hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

“Dengan dipasangnya patok tanda batas pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antarmasyarakat,” ujar Bu Min-sapaan karib- Wabup Aminatun Habibah.

Bu Min berharap program Gemapatas Kementrian ATR/BPN ini terus dilakukan. Tujuan dari diluncurkannya Gemapatas di antaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. “Intinya untuk menjaga dan menghindari konflik atau sengketa. Ini merupakan langkah pelaksanaan kegiatan PTSL menuju Gresik Kabupaten lengkap,: tegasnya.

Ditempat sama, Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Johanar mengatakan, pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia. Program ini sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Gresik. “Tahun 2019 dilakukan di Bawean sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan secara nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, suatu negara akan maju dan makmur, apabila data parcial atau fisik ukuran, dan letak tanahnya lengkap. Kemakmuran dimulai dari percil per percil menyambung menjadi desa menjadi kecamatan, kabupaten hingga menjadi provinsi, yang membentuk Negara Indonesia.

“Disamping itu, mereduksi persoalan maraknya mafia tanah, secara otomatis mafia tanah mati dengan sendirinya karana sudah lengkap,” kata Johanar. Dirinya berharap, Provinsi Jawa Timur paling cepat dan terlengkap pertama di Indonesia. “Saat ini secara prosentase Jawa Timur sudah mencapai 70 persen, kurang 30 persen, diharapkan selesai pada 2025,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri mengatakan, banyak gerakan dari Kabupaten Gresik diambil menjadi gerakan Nasional salah satunya Gemapatas.

“Ini sudah dilakukan di Kecamatan Tambak sebanyak 113.500 ribu, kedua dilakukan di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang bersama Bupati Gresik mencanangkan lagi di 4 Kecamatan di 73 desa/kelurahan sebanyak 340.999 ribu. Hari ini akan memasang sebanyak 7.777 ribu patok,” terangnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat DAK 2023 secara simbolis. Masing masing diserahkan kepada Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu sertifikat hak pakai nomor 21 untuk penggunaan Hippam Tirta Makmur, sertifikat nomor 24 penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS3R) dan sertifikat hak waqaf no 17 penggunaan tanah untuk Masjid Baitur Rahim.

Serta sertifikat penggunaan tanah untuk perumahan diserahkan kepada Nur Amin, Mohammad Cholid, Abdul Hasib, Muhammad Masyhadi Purwanto, Muhammad Sholih, Lianah dan Sri Haniah. (yad)

Gemapatas “Anti Cekcok Anti Caplok” Masuk MURI Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik dan BPN Gresik Wujudkan Mimpi Warga Kelurahan Lumpur Memiliki Sertifikat Tanah  

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Mimpi ratusan warga Kelurahan Lumpur, Kecamatan/Kabupaten Gresik memiliki sertifikat tanah terkabul. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkolaborasi dengan Pemkab Gresik melalui percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menyelesaikan 493 bidang tanah. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Kepala BPN Gresik Asep Heri menyerahkan langsung ratusan sertifikat tanah kepada warga setempat pada Kamis, 15 Desember 2022. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani  mengingatkan masyarakat agar tidak menggadaikan sertifikat tanah untuk kebutuhan konsumtif. “Jangan menggadaikan atau menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit membeli sepeda motor dan lainnya,”kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad pada Kamis, 15 Desember 2022.

Menurut Gus Yani, jika sertifikat tanah tersebut digunakan untuk hal konsumtif, maka masyarakat akan terbebani ketika pengembalian uang pinjamannya. “Sertifikat tanah bisa digadaikan dan dijadikan anggunan kredit. Namun, jangan untuk hal yang konsumtif karena akan membebani nanti,” katanya

Oleh karena itu, ia menyarankan menggunakan sertifikat tanah untuk hal produktif. Bupati Fandi Akhmad Yani, mencontohkan  untuk modal usaha yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. “Gunakan sertifikat tanah ini untuk hal yang sifatnya produktif, seperti mendapatkan pinjaman modal usaha untuk mendirikan warung kopi misalnya. Inilah keuntungannya kalau masyarakat membuat sertifikat atas tanahnya,” kata dia.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar menyimpan sebaik mungkin sertifikat tanah telah diterima tersebut. “Jangan sampai memberikan sertifikat kepada orang lain tanpa alasan jelas,” imbuhnya. 

Sebab, kata dia, banyak orang bermasalah setelah memberikan sertifikat tanah kepada orang lain. Ternyata sertifikat tersebut sudah dijadikan jaminan kredit perbankan. Kalau sudah bermasalah dengan perbankan, maka tanah  yang sertifikatnya menjadi agunan akan disita. Artinya, tanah tersebut sudah menjadi milik bank.

“Karena itu, kami ingatkan masyarakat yang sudah menerima sertifikat melalui program PTSL menyimpan dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Sertifikat tanah itu merupakan surat berharga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Gresik Asep Heri dalam laporannya menyebutkan bahwa saat ini ada 493 bidang tanah di Kelurahan Lumpur yang sudah bersertifikat. Masih ada sekitar 600 sertifikat lagi yang sedang dikerjakan.

“Segera akan kami tuntaskan. Sebab harapannya di tahun 2023, tanah masyarakat Gresik harus seratus persen bersertifikat. Mudah-mudahan dapat terealisasi,” katanya. Untuk diketahui Program PTSL merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui kantor ATR/BPN di setiap kabupaten/kota. Program ini, berkerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pemetaan dan pengukuran tanah. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir berbagai persoalan di masyarakat dibidang agraria. (yad)

Bupati Gresik dan BPN Gresik Wujudkan Mimpi Warga Kelurahan Lumpur Memiliki Sertifikat Tanah   Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Giliran Warga Desa Lundo Terima Ganti Rugi untuk Percepatan Normalisasi Kali Lamong 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Normalisasi Kali Lamong terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik. Ikhtiar terus dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam penanganan banjir Kali Lamong. Diantaranya, menyiapkan lahan untuk digunakan menjadi bagian sistem pengendalian banjir.

Kali ini, Pemkab Gresik bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik memberikan ganti rugi pembebasan tanah di Balai Desa Lundo, Kecamatan Benjeng pada Jumat, 11 November 2022.

Kegiatan penyaluran ganti rugi ini dilakukan langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama dengan Kepala BPN Gresik Asep Heri didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Gresik Achmad Hadi serta Muspika setempat. 

“Penyerahan tanah untuk penganganan banjir kali lamong ini merupakan ladang ibadah bagi panjenengan semua, dan semoga menjadi berkah,”ujar Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya.

Banjir memang suatu bencana. Tetapi yang bisa dilakukan adalah pengendalian. Salah satu upayanya adalah dengan responsif seperti saat tanggul jebol di Desa Cermen, Kecamatan Kedamean pada Oktober 2022. Dan hal lain adalah upaya pembebasan lahan sepanjang aliran sungai untuk pengendalian banjir.

Untuk Desa Lundo, ada lima pemilik tanah yang tanahnya terdampak dalam program pengadaan tanah untuk pembangunan pengembangan sistem pengendalian banjir Kali Lamong.

“Kita dari Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus konsisten dalam pembebasan tanah sepanjang Kali Lamong. Tujuannya tidak lain adalah tanah yang sudah dibebaskan tersebut bisa dimanfaatkan tidak hanya normalisasi, tetapi juga untuk pembangunan fasilitas pengendalian banjir Kali Lamong,”tegas Gus Yani. 

Sementara itu, Kepala BPN Gresik Asep Heri menyampaikan bahwa untuk pembebasan tanah tahun ini ditargetkan mencakup 3 kecamatan dan 4 desa. Rinciannya yakni Desa Jono (Kecamatan Cerme), Desa Lundo (Kecamatan Benjeng), Desa Sekarputih dan Desa Wotansari (Kecamatan Balongpanggang), dengan nilai total sebesar Rp 9,6 miliar.

“Hari ini, kita undang sebanyak 5 pemililk tanah di Desa Lundo dengan tanah seluas 927 m² dengan jumlah total ganti rugi sebesar Rp 565.746.270,”terang Asep Heri. Terkait capaian proses pembebasan tanah, Asep Heri menjelaskan hingga hari ini capaian sebesar 28,81%. “Sisanya sebesar 1,7 hektar dengan nilai ganti rugi senilai Rp. 7,3 miliar Insya Allah akan kita kebut untuk selesai di tahun ini,”imbuhnya. 

Nurali Widodo, salah satu warga Lundo penerima ganti rugi mengaku sangat senang dengan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pemilik tanah dengan luas 238 m² ini mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya penanganan banjir Kali Lamong. “Apalagi nilai ganti ruginya juga sangat layak. Rencananya uangnya akan digunakan untuk memperbaiki rumah,”katanya. (yad)

Giliran Warga Desa Lundo Terima Ganti Rugi untuk Percepatan Normalisasi Kali Lamong  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Gresik Kabupaten “Lengkap” Pertama di Indonesia segera Terealisasi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Gresik Kabupaten “Lengkap” segera terealisasi. Pemkab Gresik bersinergi dengan Kantor ATR/BPN Gresik dan akademisi akan melakukan pengukuran 63 ribu bidang tanah tahun ini. Ribuan bidang tanah tersebar di 23 Desa di empat kecamatan. 

Bila terealisasi, Kabupaten Gresik menjadi kabupaten “lengkap” pertama di Indonesia pada 2022 untuk mendukung program Indonesia “Lengkap” yang dicanangkan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 terkait percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Rencana pengukuran ribuan bidang tanah itu mulai disosialisasikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Pemkab Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja kantor Bupati Gresik pada Senin, 24 Oktober 2022.

Sosialisasi dihadiri Camat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) dan sekolah tinggi pertanahan sebagai bentuk kolaborasi nyata.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam arahannya memberikan apresiasi terhadap para mahasiswa yang turut serta bersinergi membantu menyelesaikan permasalahan pertanahan. Menurutnya, bentuk sinergi ini tidak ditemukan di wilayah lain kecuali di Kabupaten Gresik.

Bupati Yani menegaskan bahwa lompatan-lompatan yang dilakukan oleh BPN Gresik merupakan hal yang luar biasa. “Kita ingat betul, dahulu orang-orang tua kita menabung sedikit demi sedikit demi memiliki sertifikat kepemilikan tanahnya. Namun, saat ini sudah ada keterbukaan dan akselerasi oleh program-program BPN yang manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat,”terang Gus Yani-Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani. 

Ia mengakui bahwa untuk menjadi kabupaten lengkap tidaklah mudah. Tetapi, dirinya menegaskan bahwa dibalik itu semua ada hal yang menggembirakan yakni respon positif masyarakat. “Dengan usaha-usaha ini, kita ingin agar kasus-kasus mafia tanah di Kabupaten Gresik sirna. Selain itu, manfaat lainnya peta pembangunan juga menjadi jelas dan terukur,” ujarnya.

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Gresik Asep Heri, dalam laporannya menjelaskan hingga saat ini sudah menyelesaikan sebanyak 900 ribu bidang tanah pada seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik. Adapun 23 desa tersebar di empat kecamatan yang akan menjadi target pengukuran kali ini, diantaranya Kecamatan Duduksampeyan meliputi Desa Sumengko, Desa Gredeg, dan Desa Sumari.

Kecamatan Ujungpangkah meliputi Desa Banyuurip, Desa Bolo, Desa Cangaan, Desa Glatik, Desa Gosari, Desa Karangrejo, Desa Kebonagung, Desa Ketapanglor, Desa Ngemboh, Desa Pangkah Kulon, Desa Pangkah Wetan, Desa Sekapuk dan Desa Tanjungawan.

Kecamatan Menganti meliputi Desa Menganti, Desa Mojotengah, Desa Putat Lor, Desa Bringkang, Desa Randupadangan, dan Desa Pengalangan. Sedangkan di Kecamatan Bungah meliputi Desa Bedanten. (yad)

Gresik Kabupaten “Lengkap” Pertama di Indonesia segera Terealisasi Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Percepat Pemulihan Ekonomi, BPN “Gendong” UMKM Naik Kelas 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bazar UMKM Naik Kelas di Kantor ART/BPN Gresik ditutup nanti sore, Jumat, 16 September 2022. Transaksi di event rangkaian Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang mencapai puluhan juta selama 3 hari, mulai Rabu, 14 September 2022.

Puluhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan kantor BPN/ATR Gresik semringah. Mereka kembali bergairah setelah dua tahun tiarap akibat wabah pandemi Covid-19 itu. Ilham, pengerajin Batik Pitutur Cerme, Gresik, Sujud Craft Menganti dan lainnya bisa tersenyum. Karena di bazar kali pertama yang dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Koperindagkop

Percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 terus digeber. Sejumlah bazar melibatkan UMKM digelar di sejumlah tempat di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Terbaru, Bazar UMKM Naik Kelas di halaman Kantor ATR/BPN Gresik. 

Bazar melibatkan puluhan UMKM digelar selama 3 hari, dibuka oleh Kepala BPN/ATR Gresik Asep Heri pada Rabu, 14 September 2022. Hari pertama transaksi berdasarkan kupon yang terjual sebesar Rp 10 juta. 

BAZAR UMKM: Plt Kepala Diskoperindag Malahatul Fardah (tengah) memborong bumbu masakan dalam kemasan di Bazar UMKM Naik Kelas di Kantor BPN Gresik pada Rabu, 16 September 2022 (Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Bazar UMKM Naik Kelas ini untuk memeriahkan Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang sangat meriah. UMKM yang terlibat beraneka macam. Ada pengerajin tenun sarung, batik, handy craft,  sarung tenun, dan UMKM kuliner lain laku keras.

Kepala Kantor BPN Gresik Asep Heri mengatakan, Bazar UMKM Naik Kelas untuk memberikan motivasi kepada pelaku UMKM di Gresik untuk percepatan recovery ekonomi. Sebab, selama 2,5 tahun pendemi Covid-19 mereka terpuruk. “Kita berikan semangat, sehingga kepercayaan diri cepat pulih,”kata Asep Heri.

Untuk menggugah semangat pelaku UMKM, imbuhnya, pihaknya siap “menggendong”, memberikan fasilitas pojok UMKM, Bazar UMKM hingga promosi. “Sehingga, UMKM bisa cepat naik kelas. Tahun depan UMKM harus naik pamor (ekspor, Red),”tegasnya. 

Upaya percepatan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gresik, diantaranya terus mendorong pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Bahkan, nantinya seragam batik bisa menggunakan produk batik binaan BPN Gresik,”ujarnya. 

Menurut Asep, dengan diadakan UMKM ini untuk membantu pemerintah dan memasarkan. Selain itu, tugas kita untuk mempercepat perekonomian. Sehingga bisa menumbuhkembangkan UMKM. “Mudah-mudahan tahun depan UMKM binaan BPN Gresik bisa manggung di tingkat Provinsi dan Nasional,” harapnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN Gresik) terus mendorong pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Acara ini dihelat selama tiga hari,”pungkasnya.

Pembukaan Pameran UMKM ditandai dengan pemotongan pita oleh Plt Kepala Dinas Koperasi Gresik Malahatul Fardah bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan  Gresik Asep Heri dan Ketua Ikawati Hj Dewi Rubadiah Asep Heri. (yad)

Percepat Pemulihan Ekonomi, BPN “Gendong” UMKM Naik Kelas  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kementerian ATR/BPN Tetapkan LSD Gresik seluas 3.993 Ha, Alih Fungsi Harus ada Tanah Pengganti 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) seluas 3.993 hektar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pemberdayaan ATR/BPN Gresik Rangga Alfiandri Hasim, penetapan LSD itu berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian ATR/BPN pada 2022. Dalam penetapan LSD, kata Rangga, kementerian berdasarkan dari kenampakan citra satelit. Citra satelit akan terlihat sawah produktif atau tidak. “Sawah produktif masih terlihat tajuknya. Masih kosong lalu disatukan dengan RTRW (rencana tata ruang wilayah) Gresik,”ujar Rangga di kantornya pada Rabu, 14 September 2022. 

Penentuan lokasi LSD berdasarkan citra satelit itu, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kondisi fisik di lapangan. “Sehingga nantinya ada feed back,”katanya. Dalam tinjauan lapangan itu, bisa saja terjadi perbedaan. Bila lokasi LSD ada ketidak kesesuaian dengan RTRW bisa lakukan revisi. “Karena penetapan LSD masih berdasarkan SK, bukan peraturan bupati (Perbup) atau peraturan daerah (Perda) bisa dilakukan revisi,”ujarnya. 

Namun, revisi LSD harus melibatkan tim tata ruang. Mekanisme melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Bappeda mengumpulkan semua (tim tata ruang) minta direkomendasi pelepasan tanah LSD,”imbuhnya. Biasanya, Bappeda dalam perencanaan biasa harus ada tanah penganti.

Sedangkan, Kantor BPN/ATR oleh Kementerian dimintai pertimbangan teknis pertanahan (PTP) yang sudah terbit, hak guna bangunan (HGB) perumahan yang pernah keluar. “Kita dimintai sebagai pertimbangan pelepasan LSD itu,” tegasnya. Mengapa perlu LSD? “Ini yang berkepentingan dari Dirjen Tata Ruang (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR,Red),”katanya. 

Berdasarkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. LSD bukan sebagai penghambat dalam perkembangan sektor lain, seperti industri dan perumahan. LSD masih sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan, termasuk di antaranya alih fungsi lahan yang tepat guna, tidak memiliki dampak buruk bagi lingkungan, serta memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Manfaat alih fungsi LSD harus berdampak langsung pada masyarakat dalam kurun waktu yang singkat, yakni kurang lebih tiga tahun.

Seperti diberitakan 1minute.id penetapan LSD akan difungsikan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Pemkab Gresik akan menyusun program sektor pertanian termasuk irigasi peningkatan produktivitas padi. “Untuk itu, perlu langkah cerdas dalam membangun irigasi, jadi jangan sampai proyek irigasi dibangun di lokasi diluar LSD,”tegas Bupati Gresik Fandi Akhmad dalam suatu kesempatan. (yad)

Kementerian ATR/BPN Tetapkan LSD Gresik seluas 3.993 Ha, Alih Fungsi Harus ada Tanah Pengganti  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

4 Kecamatan di Gresik Jadi Proyek Percontohan Nasional Kementerian ATR/BPN

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabupaten Gresik menjadi pilot project nasional “Gresik Kabupaten Lengkap 2022”. Proyek nasional dari Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Menandai awal proyek percontohan itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN Yuli Mardiyono, Kabag TU Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur Ribut Hari Cahyono dan Kepala Kantor Pertanahan Gresik Asep Heri membuka rapat koordinasi (rakor) Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 5 Juli 2022.

Ada empat kecamatan yakni Gresik, Kebomas, Kedamean dan Wringinanom yang menjadi proyek percontohan nasional itu. Sebanyak 153 ribu bidang tersebar di 72 Desa/Kelurahan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, Gresik Kabupaten Lengkap 2022, salah satu upaya dalam percepatan mewujudkan reformasi agraria.”Hal ini patut kita apresiasi karena merupakan suatu bentuk loncatan, bahwasanya terkait legalitas administrasi tanah itu kita rasakan dulunya itu sangat susah,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh ATR/BPN Gresik. “Sangat luar biasa, kita rasakan sendiri sekarang. Mudah-mudahan dengan beberapa langkah ini, kita bersama-sama, sinergitas dibangun, kolaborasi dilakukan, dengan satu tujuan yakni mempercepat dan mempermudah. Serta mitigasi agar jangan sampai kita meninggalkan sengketa tanah pada anak cucu kita di kemudian hari,”ujarnya.

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai indikator Gresik diyakini akan tumbuh berkembang. Maka potensi kerawanan terkait sengketa lahan harus kita cegah lewat mitigasi. Mitigasi tersebut, imbuhnya, diawali dengan perbaikan kualitas data pertanahan. Berikutnya dilakukan PTPR dan langkah terakhir adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilakukan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Gresik Asep Heri menambahkan alokasi pilot project nasional pembuatan PTPR kali ini berpusat di 4 kecamatan dengan 72 desa/kelurahan didalamnya dengan total 153 ribu bidang.

“Dimulai pada 2019, kita mulai dengan gerakan bersama pemasangan tanda batas serentak. Selanjutnya, diperlukan PTPR karena ada 176 ribu bidang tanah yang belum diukur dan 151 ribu bidang tanah yang belum di sertifikat yang tersebar di 18 kecamatan dan 356 desa/kelurahan,”kata Asep Heri. 

“Atas dasar itu semua, kita mencoba sisi lain selain pelaksanaan PTSL, kita coba melalui PTPR. Salah satunya tujuannya adalah untuk pemetaan sebagai pelengkap PTSL, lokasi PTPR akan kita dorong peningkatan kualitas data di bidang pertanahan, selain itu lewat pembuatan PTPR kita juga ingin memotret potensi-potensi sengketa dan permasalahan terkait pertanahaan,”sambung Asep Heri.

Selepas pembukaan kegiatan dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCK-PKP) Gresik Ida Lailatussa’diyah, dan bimbingan teknik (Bintek) terkait PTPR kepada perwakilan desa dari 4 kecamatan. (yad)

4 Kecamatan di Gresik Jadi Proyek Percontohan Nasional Kementerian ATR/BPN Selengkapnya
Home / Pemerintahan

BPN Buka Layanan Sabtu dan Minggu, Loket Mandiri Pengurusan Sertifikat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal membuka pelayanan di hari libur. Sabtu dan Minggu. Pelayanan istimewa untuk pengurus sertifikat tanah. Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto di Surabaya pada Jumat malam, 1 Juli 2022.

“Mereka akan dilayani dengan istimewa, hari Sabtu dan Minggu kita buka bagi masyatakat, karena kami akan membuka loket-loket secara mandiri untuk mendaftarkan tanahnya sebagai hak milik,”ujar Hadi Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Daerah serta Seluruh Stakeholder melalui Forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Pola Trijuang Menuju Jawa Timur Lengkap untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Acara diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dihadiri Hadi Tjahjanto serta Kepala daerah. Diantaranya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Mantan Panglima TNI itu mengajak masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat tanahnya ke kantor BPN terdekat di wilayahnya.”Dengan tercapainya Kota/ Kabupaten lengkap maka akan meminimalisir adanya mafia tanah yang tentunya merugikan masyarakat,” katanya.

Dalam acara tersebut Bupati Fandi Akhmad Yani menerima 212 sertifikat aset atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Penyerahan simbolis diberikan langsung oleh Hadi Tjahjanto kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Jonahar M.,mengapresiasi  Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) dalam rangka mewujudkan Kota/Kabupaten lengkap. “Program P3D ini merupakan satu-satunya ada di Jawa Timur. Dimana idealnya satu petugas bisa ada di satu desa. Sebagai contoh dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Gresik yang telah bersurat kepada kami untuk mewujudkan program P3D untuk tiap desa yang ada di Kabupaten Gresik,”ujarnya. (yad)

BPN Buka Layanan Sabtu dan Minggu, Loket Mandiri Pengurusan Sertifikat  Selengkapnya