Tag: bpn gresik

Home / Pemerintahan

Gresik Memiliki Minapolitan, Bupati Gresik, BPN Serahkan Bantuan Bedah RTLH dan Sertifikat PTSL

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – “Selamat Datang di Desa Minapolitan. Randuboto Menatap Masa Depan”. Spanduk itu dipasang gerbang masuk Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik pada Senin, 27 Juni 2022. Ya ! Kini, Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik bakal memiliki Kawasan Minapolitan. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, program Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik telah masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik. Kawasan Minapolitan akan berlokasi di Kecamatan Bungah, Sidayu, dan Ujungpangkah. Termasuk Desa Randuboto ini masuk dalam rencana program Gresik Minapolitan. 

“Ini semua bertujuan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,”ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menghadiri Doa bersama Program DAK Integrasi Minapolitan sekaligus penyerahan Sertifikat (SHM) PTSL di kawasan program DAK Integrasi Kementrian PUTR di TPI Desa Randuboto pada Senin, 27 Juni 2022. Sebanyak 127 sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat Desa Randuboto secara simbolis. 

“Pembangunan di desa tidak lepas dengan panduan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan bentuk kolaborasi yang luar biasa dari multisektor, multiaktor, dan multiprogram yang dilakukan secara komprehensif. Kerjasama yang belum tentu dilakukan Kabupaten/Kota yang lain,”imbuh Bupati berusia 36 tahun itu.

Bupati Fandi Akhmad Yani tidak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan minapolitan ini. Mudah-mudahan kolaborasi yang biasanya dilakukan oleh swasta. “Hari ini kita tunjukkan bahwa pemerintah bisa melakukan revitalisasi kawasan kumuh menjadi kawasan yang mempunyai peluang ekonomi,”kata mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Lebih lanjut, Bupati Fandi Akhmad Yani mantan mengungkapkan, sebagai pendukung kawasan Minapolitan nanti akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) untuk nelayan dengan harga bersubsidi. “Saya berharap program DAK Integrasi Kementrian PUTR untuk penataan kawasan pemukiman dan kawasan minapolitan rampung dan tepat waktu pembangunannya sesuai harapan masyarakat,”harapnya.

 

MINAPOLITAN: Konsep bangunan di kawasan Minapolitan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ( Foto : Skrenshot DCK-KP Gresik)

Sementara itu, perwakilan BPN Gresik Dading Wirya Kusuma menambahkan dari total 127 Sertifikat ada 65 bidang bagian dari DAK 2022 dan selebihnya 59 diluar DAK. “Untuk DAK 2023 dialokasikan 330 sertifikat untuk masyarakat desa Randuboto,”kata Dading Wirya Kusuma. Sebagian sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat yang sudah puluhan tahun tidak mempunyai bukti sama sekali. “Ini sebagai wujud bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan dan jaminan atas aset dalam rangka perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman (CK-KP) Gresik Ida Lailatussa’diyah mengatakan, DAK Integrasi berasal dari APBN, APBD, ABDes dan CSR 2022. Ida menyebutkan, pihaknya mendapatkan jalan dan saluran melalui kontraktual sedangkan untuk bedah rumah tidak layak huni (RTLH) ada 85 dari APBN ada 4 dari APBD dan sisanya dari APBDes sudah ada komitmen kesepakatan.

Sedangkan, sanitasi IPAL (Instalasi pengolahan limbah) komunal yang semula masyarakat mempunyai septik tank sendiri-sendiri nanti dipasang jaringan pipa seperti PDAM dibawa ke komunal itu secara swa kelola. Harapanya kerjasama ini akan muncul tidak hanya pemerintah saja tapi keterlibatan masyarakat adanya CSR secara bersama-sama supaya segera terwujud.

Sementara itu, Kepala Desa Randuboto Andi Sulandra dalam laporannya menyampaikan ada 85 unit bedah rumah, jalan, sanitasi dan saluran air bersih. selain itu dua pedukuhan diantaranya ujungsari dan tajungsari sudah mendapatkan sertifikat SHM melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dengan penataan kawasan pemukiman melalui DAK Integrasi Kementrian PUTR ini tidak lepas atas perjuangan Bapak Bupati Gresik yang siap mengawal dan mendukung program tersebut,”tandasnya. Salah seorang penerima Bantuan Perbaikan RTLH, Amali Hamzah menyampaikan terimakasih kepada Bupati Gresik yang memberikan perhatian pada masyarakatnya, sehingga kami berkesempatan meningkatkan taraf hidup dengan bantuan perbaikan RTLH 2022,”capnya. (yad)

Gresik Memiliki Minapolitan, Bupati Gresik, BPN Serahkan Bantuan Bedah RTLH dan Sertifikat PTSL Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Kolaborasi Gebetan Baru dan PTSL 2022 Targetkan 85 Ribu Peta Bidang dan Sertifikat Tanah

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan Gresik mencanangkan Program “Gebetan Baru” dan Gema Puldadis. Jangan salah persepsi dulu. Gebetan Baru kependekan dari Gerakan Bersama Tandai Batas Tanah dan Ruang. Sedangkan, Gema Puldadis adalah Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis.

Dua program baru itu untuk mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tujuannya, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan hak atas tanah atawa sertifikat tanah. Menandai dua program anyar itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melakukan pemasangan tanda batas dan ruang di Desa Mojotengah, Kecamatan Balongpanggang pada Senin, 10 Januari 2021.

Tahun ini, BPN Gresik menargetkan program PTSL menyelesaikan 45 ribu bidang tanah dan 40 ribu sertifikat atas hak tanah. Gebetan Baru dan Gema Puldadis akan bersinergi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi (PT) dan stakeholder lainnya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani tidak bisa menyembunyikan kegembiraan karena PTSL bisa lancar.  Suatu kebahagiaan tersendiri melihat program PTSL di Kabupaten Gresik berjalan dengan sangat baik, dengan adanya kolaborasi baik dari pemerintah, BPN, serta universitas dan otomatis didukung oleh Forkopimda.

“Ada semacam sinergitas dan kolaborasi yang hebat, yang mana sering digaungkan bahwa di era saat ini sudah saatnya kita melakukan kolaborasi, bukan kompetisi yang tidak sehat,”katanya di Desa Mojotengah, Kecamatan Balongpanggang pada Senin, 10 Januari 2022. Bupati berusia 36 tahun itu semakin bangga karena program itu mendapatkan sokongan dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Dengan bekal sinergitas dan kolaborasi tersebut, Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani optimistis bahwa target Kabupaten Gresik Lengkap bisa dicapai di tahun ini. Pemkab, imbuhnya, terus menerus berupaya melakukan percepatan PTSL bagi masyarakat guna mencapai target tersebut. Hal ini karena data menjadi suatu harta yang tak ternilai.

“Data, berbasis bidang menjadi harta karun masa kini. Ini juga merupakan bentuk perjuangan kita melawan mafia tanah, dan tentunya sebagai usaha pemenuhan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas yang jelas. Oleh karenanya, manfaatnya akan sangat besar untuk masyarakat,”katanya.

Pencanangan program Gebetan Baru dan Gema Puldadis bersamaan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Jalil, lantaran dukungannya dalam Progran PSTL di Kabupaten Gresik. Penghargaan bergengsi itu diserahkan oleh Kanwil BPN Jawa Timur  Jonahar kepada Bupati Fandi Akhmad Yani itu disaksikan oleh Forkopimda, Kepala BPN Gresik Asep Heri serta undangan lainnya. 

Kakanwil BPN Jatim Jonahar dalam keterangannya menegaskan bahwa Kabupaten Gresik akan menjadi percontohan skala nasional untuk kolaborasi yang apik antarsektor. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, kepolisian dan TNI. Ia juga sangat mendukung untuk tercapainya target kabupaten Gresik Lengkap 2022. Menurutnya, apabila target tersebut bisa tercapai, maka Kabupaten Gresik akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang meraih target tersebut.

“Kabupaten Gresik Lengkap sejatinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, karena akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat pemegang sertifikat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Gresik Asep Heri dalam laporannya menjelaskan tahun ini, BPN menargetkan sebanyak 45 ribu peta bidang dan 40 ribu sertifikat atas hak tanah. Puluhan ribu peta bidang dan sertifikat itu tersebar 58 desa di 3 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Balongpanggang sebanyak 25 desa, Kecamatan Benjeng (23 desa) dan Kecamatan Menganti (10 desa). 

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Pertanahan Gresik dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)  Eko Budi Leksono dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya  Umi Enggarsari. (yad)

Kolaborasi Gebetan Baru dan PTSL 2022 Targetkan 85 Ribu Peta Bidang dan Sertifikat Tanah Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Woooo! Sinergi BPN, Pemkab, DPRD Gresik Bisa Selesaikan 2.060 Sertifikat Selama 40 Hari

- by chusnul cahyadi


GRESIK, 1minute.id – Ribuan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 dibagikan kepada warga Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Gresik. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan secara simbolis kepada warga di Balai Desa setempat pada Kamis, 23 Desember 2021.

Fandi Akhmad Yani mengatakan PTSL adalah program strategis nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). PTSL program terobosan dan akselerasi yang manfaat bagi masyarakat. Program ini tidak bisa diterwujud tanpa adanya sinergi dan dukungan dari seluruh pihak. Yakni, Pemkab, BPN maupun DPRD, serta tak lupa komitmen dari masyarakat melalui pemerintahan desa. 

“Dengan adanya sinergi dan dukungan dari pihak-pihak tersebut, Alhamdulillah PTSL di Desa Kepatihan ini bisa tercapai dalam waktu 40 hari,”ujar Fandi Akhmad Yani.  Di Desa Kepatihan ini mendapat alokasi 2.060 PTSL. Selama 40 hari, BPN Gresik bisa menuntaskan ribuan permohonan warga tersebut. Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani mengungkapkan dirinya selalu menjalin komunikasi intens dengan Kepala BPN Gresik Asep Heri. Tujuannya, mencari strategi yang pas agar PTSL prosesnya bisa cepat.

“Bahkan kita melibatkan dunia pendidikan, kita bicara kepada Rektor Universitas Muhammadiyah agar KKN mahasiswa bisa diterjunkan untuk mendukung program PTSL di tingkat desa. Ini semua dalam rangka percepatan agar masyarakat bisa mendapatkan sertifikat,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati berpesan kepada masyarakat yang menerima sertifikat tanahnya agar bisa memanfaatkan dengan bijak. Yakni apabila memang diperlukan seyogyanya diutamakan untuk keperluan modal usaha, dan tentunya menghindari menggunakannya untuk membeli barang-barang yang konsumtif.

Sementara itu  Kepala BPN Gresik Asep Heri menambahkan Desa Kepatihan menjadi sebuah inspirator. Success story. Sebab, “hanya” butuh waktu 40 hari, sebanyak 2.060 sertifikat bisa kelar. Ia menjelaskan di Kecamatan Menganti ada tiga desa yang ditetapkan menjadi lokasi PTSL. Dari 3 desa tersebut ditargetkan sebanyak 4.600 sertifikat. Nah, separuhnya ada di Desa Kepatihan ini. sebanyak 2.060 sertifikat.

“Saya sangat bangga bisa bekerja sama dengan Desa Kepatihan, karena banyak sekali terobosan-terobosan yang bisa kita jadikan model pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gresik,”katanya. Sebab, ada desa yang mampu menyelesaikan 1.050 sertifikat dalam 1,5 tahun. Asep Heri tidak menyebutkan desa yang dinilai lamban tersebut. “Desa Kepatihan 40 hari 2.060 sertifikat selesai. Ini sangat luar biasa, sehingga saya mengusulkan agar desa Kepatihan ini untuk diikutsertakan PTSL tahun depan, 2022,”tambahnya.

Untuk diketahui, BPN Gresik mendapatkan kuota PTSL 2021 sebanyak 77 ribu peta bidang termasuk 58.800 sertifikat. Kabupaten Gresik juga melewati target yang diberikan KPK dalam hal sertifikasi aset pemerintah daerah. Dimana yang ditargetkan 500 sertifikat teralisasi 684 sertifikat atas nama Pemkab Gresik. Capaian itu, menempatkan Kabupaten Gresik di urutan pertama di Provinsi Jawa Timur. (yad)

Woooo! Sinergi BPN, Pemkab, DPRD Gresik Bisa Selesaikan 2.060 Sertifikat Selama 40 Hari Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Kado HSN, Sertifikat Balai Rukyat Condrodipo Diserahkan kepada PCNU

- by chusnul cahyadi


GRESIK,1minute.id – Pengurus Lajnah Falakiyah Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (LF-PCNU) Gresik semringah. Pasalnya, balai Rukyat, tempat rukyatul hilal di Bukit Condrodipo di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Gresik itu telah resmi menjadi aset organisasi keagamaan terbesar di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik.

Sertifikat tanah tempat para perukyat melakukan observasi tata surya telah kelar diserahkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Asep Heri kepada Ketua Tanfidziyah PCNU Gresik KH Khusnah Ali usai upacara bendera Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-VI di halaman kantor PCNU Gresik di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Gresik pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Sertifikat Balai Rukyat Condrodipo yang sudah 20-an tahun proses persertifikatan itu sebagai kado istimewa dari BPN Gresik di HSN 2021 ini.Selain itu, Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan mobil ambulans kepada pengurus PCNU dan hibah senilai Rp 60 juta untuk AMTv dari Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. 

Upacara bendera dengan pemimpin upacara Kiai Khusnan Ali itu dihadiri Rais Syuriah PCNU Gresik KH Mahfudz Mas’um, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan jajaran pengurus PCNU dan badan otonomi (Banom)-nya. 
Bupati Fandi Akhmad Yani ikut bangga atas terbitnya sertifikat tanah milik balai rukyat. Menurutnya, hal ini suatu pencapaian yang bagus. Gus Yani menyatakan, balai rukyat Condrodipo ini menjadi salah satu tempat pemantauan bulan atau rukyatul hilal, sebagai penentu awal bulan hijriah, awal puasa ramadan maupun hari raya Idul Fitri.

“Kita terus berdedikasi, ini sebuah kewajiban yang mana fasilitator adalah pemerintah yang berperan kebijakan. Hari ini, aset balai rukyat kita serahkan dibantu oleh BPN. Mudah-mudahan legalitas yang jelas ini bermanfaat ke depan,”katanya. 

Sementara itu, Kepala BPN Gresik Asep Heri mengatakan luas tanah balai rukyat hilal seluas 1.047 meter persegi tersebut sudah resmi milik Lembaga Falakiyah PCNU Gresik. Legalitas kepemilikan sah. Selain itu, BPN juga menyerahkan 19 bidang sertifikasi tanah dengan pemegang hak NU yang tersebar di seluruh wilayah Gresik mulai dari masjid, lembaga pendidikan, mushollah serta kantor MWC NU.

“Kami serahkan 19 sertifikat atas nama NU, salah satunya hak milik Balai Rukyat Condrodipo. Sudah sangat lamanya belum selesai karena ada kendala dan akhirnya kini memiliki sertifikat sebagai kepastian hukum hak atas tanah yang sah,”katanya.

Asep mengatakan, pihaknya terus menargetkan pada tahun 2023 seluruh peta bidang tanah milik pemerintah maupun organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa bersertifikat. “Kami juga serahkan sertifikat tanah ke Pemkab Gresik, yang akan digunakan untuk membangun kantor dinas. Sinergitas ini akan terus kami lakukan,” ujarnya. (yad)

Kado HSN, Sertifikat Balai Rukyat Condrodipo Diserahkan kepada PCNU Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

BPN Janjikan Sertifikat Balai Rukyat Condrodipo Kelar Bulan Ini

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Plong. Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LF-PCNU) kini bisa tersenyum. Sebab, Balai Rukyat, tempat anggota melakukan rukyatul hilal bakal memiliki sertifikat. 

Kepastian Balai Rukyat berlokasi di Bukit Condrodipo Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Gresik akan mengantongi sertifikat setelah pengurus LF PCNU Gresik melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Gresik Asep Heri. 

Pengurus yang bertemu antara lain, Ketu PCNU Gresik KH Husnan Ali, Wakil Sekretaris Masruron, Ketua LF PCNU KH. Chisni Umar Burhan, Humas Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Angga Purwancara. Kemudian, Sekretaris Kecamatan Kebomas Zainul Arifin ; Bidang pengelolaan aset DPPKAD Gresik dan Kades Kembangan di kantor BPN di Jalan Permata Kompleks Perumahan Bunder Asri, Kecamatan Kebomas pada Senin, 6 September 2021.

FOTO BARENG : Ketua LF PCNU Gresik KH Chisni Umar Burhan, Ketua PCNU Gresik KH Khusnan Ali, Kepala BPN Gresik Asep Heri bersama Sekcam Kebomas dan Kepala Desa Kembangan Ngadimin usai rakor di Kantor BPN Gresik pada Senin, 6 September 2021 ( Foto: Ist)

“Insya Allah Yai, tanggal 24 September mendatang akan kami keluarkan sertifikat tanah tersebut atas nama NU tepat di hari ulang tahun BPN,”ujar Asep di hadapan para Kiai dalam rakor itu pada Senin, 6 September 2021. 
Asep Heri sempat terheran-heran melihat proses yang diajukan pengurus LF PCNU Gresik  atas hak tanah Balai

Rukyat Condrodipo yang terkatung-katung sejak 2001. Padahal tanah Condrodipo yang berstatus tanah negara bebas, selama 20 tahun ini rutin digunakan Lembaga Falakiyah NU Gresik untuk observasi. Oleh karena itu, Asep Heri meminta kepada pemerintah desa agar mempermudah administrasi tanah berstatus tanah negara bebas yang diminta pengurus NU, karena digunakan untuk kepentingan orang banyak atau umat. 

“Kalau tanah itu peruntukkannya untuk NU, kan digunakan oleh umat, untuk banyak orang, ini untuk ibadah di jalan Allah, tolong lah agar dipermudah. Saya sejak di Gresik sudah ribuan tanah NU yang saya sertifikasi,”imbuhnya. 

Sementara itu, Humas Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Angga Purwancara mengapresiasi langkah BPN Gresik yang mempermudah proses sertifikasi tanah tersebut. 
Selama ini, Balai Rukyat Condrodipo menjadi tempat santri, kampus dan lembaga pendidikan untuk belajar tentang astronomi kepada pengurus LF PCNU Gresik.

“Bupati Gresik, Gus Yani saat Rukyatul Hilal 1 Ramadan 1442 Hijriah turut hadir bersama Wakil Bupati Gresik, Bu Min. Mengetahui status tanah tersebut, Gus Yani saat itu tanpa banyak pikir langsung memberi lampu hijau terhadap Falakiyah NU atas penguasaan tanah ini karena tanah ini untuk kepentingan para pemburu hilal dan masyarakat luas,”katanya. (yad)

BPN Janjikan Sertifikat Balai Rukyat Condrodipo Kelar Bulan Ini Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Pemkab Mulai Mencairkan Ganti Rugi Tanah untuk Normalisasi Kali Lamong

- by chusnul cahyadi


GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai melakukan pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Lamong. Untuk tahap awal ini, ada sepuluh bidang lahan yang dilakukan pembayaran ganti rugi untuk masyarakat pemilik lahan di Desa Tambakberas dan Jono, Kecamatan Cerme, Gresik. 

Pembayaran ganti rugi senilai Rp 5,9 miliar dilakukan di Balai Desa Tambakberas itu disaksikan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Taufik Ismail dan forum pimpinan kecamatan setempat pada Selasa, 31 Agustus 2021. Masyarakat penerima ganti rugi proyek percepatan normalisasi Kali Lamong itu semringah. 

Abdul Hadi dan Imam Santoso, diantaranya. Abdul Hadi, pemilik lahan dan bangunan seluas 141 m² di Desa Jono mendapatkan nilai ganti rugi sebesar Rp 772.735.900. Sedangkan, Imam Santoso, pemilik tanah seluas 1.739 m² mendapatkan ganti rugi Rp 709.508.089.

Proses pembebasan lahan normalisasi Kali Lamong ini tergolong cepat. Pembebasan lahan perdana ini sebagai tonggak awal pemerintahan yang memiliki tagline “Gresik Baru” untuk mengakhiri penderitaan masyarakat sepanjang bantaran Kali Lamong akibat banjir selama puluhan tahun itu.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi masyarakat yang sukarela melapas lahan untuk proyek normalisasi Kali Lamong ini. “Mudah-mudahan ini menjadi rezeki yang barokah karena mau merelakan tanahnya untuk proyek kemanusiaan ini. Sampeyan mendapatkan pahala. Semoga berkah,”kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani.

Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani menambahkan, masyarakat yang merelakan lahannya untuk proyek percepatan normalisasi Kali Lamong akan tercatat di prasasti.  “Iki gawe kepentingan wong akeh.Alhamdulillah sampeyan untung. (Pemerintahan) tidak ada niatan merugikan bapak dan ibu,”tegas mantan Ketua DPRD Gresik dalam sambutannya. 

Ganti rugi pembebasan lahan ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir diharapkan bisa stimulus bagi pemkab Gresik melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.  Lebih lanjut ia menyatakan untuk tahap awal ini ĺpemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik telah menganggarkan untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Lamong melalui APBD 2021 sebesar Rp 30 miliar. Pemkab hanya memiliki kewenangan membebaskan lahan dibawah 5 hektare.

“Anggaran pembangunan awal Tanggul dikerjakan oleh BBWS sebesar Rp 100 miliar. BBWS sudah melakukan pekerjaan penanggulan Kali Lamong di Desa Jono,”katanya. 

BANJIR KALI LAMONG: Kondisi Jalan Desa Tambakberas, Kecamatan Cerme saat banjir Kali Lamong pada 3 Januari 2021. Kondisi memprihatinkan ini terjadi setiap tahunnya dan sudah puluhantahun. (Foto: Chusnul cahyadi/1minute.id)

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Asep Heri menambahkan, tahap awal ada 54 bidang dengan luas 4,8 hektare yang dibebaskan. “Hari ini, ganti rugi dibayar 10 bidang kepada masyarakat senilai Rp 5,9 miliar,”ujarnya. Rinciannya, 8 bidang untuk masyarakat Desa Tambakberas dan 2 bidang warga Desa Jono.

“Sebanyak 44 bidang sisanya akan dibayar pada September nanti,”kata Asep Heri yang juga Ketua pengadaan tanah normalisasi Kali Lamong ini. Asep Heri juga mengapresiasi sikap masyarakat yang legawa melepaskan sebagaian lahan untuk proyek kemanusiaan ini. “Ganti rugi ini penghormatan kepada pemilik tanah,”,tegasnya. Pembebasan lahan perdana ini tergolong lancar. Tim pengadaan membutuhkan waktu sebulan.  

Lalu akan digunakan untuk apa uang ganti rugi tersebut? Murti, pemilik tanah di Desa Jono mengaku akan digunakan untuk membeli rumah lagi. “Semoga masih ada sisanya,”kata Murti yang tinggal di bantaran Kali Lamong di Desa Jono sejak 1991 itu. Ia mengaku selama 30 tahun hampir tiap tahun kebanjiran. “Tahun lalu saja, empat kali rumah kebanjiran,”ungkapnya.  Murti memiliki lahan dan bangunan seluas 141 m² mendapatkan ganti rugi sekitar Rp 700 jutaan. “Ganti ruginga hampir Rp 700 jutaan,”katanya. (yad)

Pemkab Mulai Mencairkan Ganti Rugi Tanah untuk Normalisasi Kali Lamong Selengkapnya